ADA yang terasa janggal sekaligus menyesakkan dada ketika menyaksikan realitas penghargaan intelektual di negeri ini. Bayangkan, di sebuah lomba esai yang digelar lembaga setingkat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), juara pertama hanya mendapat apresiasi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pertanyaannya: benarkah nilai sebuah gagasan kritis untuk masa depan bangsa hanya setara dengan sekadar ongkos membuat konten di media sosial?
Kita sedang berbicara tentang ide—sesuatu yang lahir dari perenungan, riset, literasi, dan dedikasi intelektual. Ironisnya, nilai sebuah gagasan diukur dengan angka yang tidak sebanding dengan pentingnya peran pemikiran itu sendiri bagi perjalanan bangsa.
Mari kita bandingkan dengan apa yang dilakukan negara tetangga. Data Bank Dunia dan UNESCO Institute for Statistics menunjukkan bahwa:
- Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 0,28% dari PDB untuk riset dan pengembangan (R&D). Anggaran pendidikan tinggi dan riset Kemenristekdikti 2024 tercatat sekitar Rp23,5 triliun, dengan porsi riset murni yang “vulgar”-nya tidak sampai Rp7 triliun;
- Malaysia mengalokasikan 1,44% dari PDB untuk R&D, atau lebih dari RM16 miliar (setara Rp54 triliun);
- Thailand mencapai 1,14% dari PDB, atau sekitar USD 6,8 miliar (lebih dari Rp100 triliun);
- Vietnam yang sering kita pandang sebelah mata, sudah menyentuh 0,53% dari PDB, atau sekitar USD 2,5 miliar (Rp40 triliun); dan
- Singapura bahkan berada jauh di atas, menggelontorkan 1,89% dari PDB, atau lebih dari SGD 19 miliar (sekitar Rp230 triliun) hanya untuk riset dan inovasi.
Dengan kata lain, kita kalah telak, bahkan oleh Vietnam yang selama ini dianggap berada di belakang Indonesia dalam banyak indikator pembangunan.
Pertanyaan berikutnya: bagaimana anak muda Indonesia bisa merasa bangga untuk menulis, meneliti, atau menyumbangkan ide untuk bangsanya sendiri, jika penghargaan yang diberikan begitu timpang? Tidak sedikit pula dosen dan peneliti Indonesia yang justru berkontribusi di Malaysia, Singapura, atau bahkan Korea Selatan. Data Kemenristekdikti 2023 menunjukkan lebih dari 7.800 peneliti asal Indonesia bekerja di luar negeri, sebagian besar di Malaysia dan Singapura. Di Universiti Malaya, misalnya, kita bisa dengan mudah menemukan nama-nama dosen peneliti asal Indonesia yang menempati posisi penting. Fenomena brain drain ini nyata, dan salah satu akarnya adalah minimnya penghargaan dalam negeri.
Sungguh ironis: anak muda diminta kritis, kreatif, mencintai negeri, tetapi ketika mereka bersuara melalui tulisan, apresiasi yang datang tidak sebanding. Jika menulis esai untuk negeri hanya bernilai lima juta rupiah, lalu mengapa banyak yang tergoda menulis proposal riset untuk lembaga asing yang nilai dukungannya bisa ratusan juta rupiah?
Namun, semua ini bukan sekadar soal angka hadiah lomba atau persentase anggaran riset. Lebih jauh dari itu, penghargaan terhadap ide merupakan pondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Pada saat kita bercita-cita menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, justru ide dan pemikiran kritis anak muda lah yang harus menjadi mesin utamanya. Infrastruktur fisik mungkin bisa selesai dalam satu dekade, tetapi membangun tradisi berpikir kritis, menulis, meneliti, dan mencintai literasi membutuhkan konsistensi lintas generasi. Jika pemerintah masih menganggap ide sekadar pelengkap seremoni lomba, bagaimana kita bisa berharap melahirkan generasi emas yang benar-benar sanggup bersaing dengan bangsa lain?
Di titik inilah, peran Dewan Pers dan komunitas penulis menjadi penting. Penulis, akademisi, jurnalis, dan kreator intelektual harus bersinergi dengan pemerintah untuk mengangkat derajat literasi dan penghargaan terhadap gagasan. Mengapresiasi ide tidak bisa setengah hati. Pemerintah tidak cukup hanya mengadakan lomba, tetapi juga harus membangun ekosistem penghargaan—mulai dari insentif finansial yang layak, skema hibah penelitian yang transparan, hingga wadah publikasi yang bergengsi.
Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak akan maju hanya dengan pembangunan fisik, gedung, atau infrastruktur. Bangsa ini hanya bisa melompat ketika ide-ide kritis diberi ruang, dilindungi, dan dihargai secara pantas.
Senjata pamungkas yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjadikan ide sebagai mata uang baru pembangunan: menaikkan anggaran riset minimal 1% dari PDB, menaikkan standar penghargaan lomba-lomba ilmiah setingkat nasional, serta menjamin bahwa setiap gagasan yang lahir dari anak bangsa tidak hanya berhenti di meja lomba, tetapi benar-benar masuk ke meja kebijakan. Hanya dengan itu, Indonesia bisa membuktikan bahwa ide anak bangsanya tidak murah, tidak diabaikan, dan tidak dibiarkan mengalir ke negeri orang lain. [T]
Penulis: Dewa Rhadea
Editor: Adnyana Ole
