TIDAK ada satupun aspek kehidupan yang dapat lepas dari politik. Itu adalah fakta yang harus kita sadari. Menurut Aristoteles dalam bukunya The Politics disebutkan bahwa politik merupakan jalan untuk mengoptimalkan kehidupan bersama sehingga aktualisasi diri dan fungsi optimal individu secara kolektif dapat berlangsung dengan baik. Dalam istilah Yunani, melalui tindakan mengatur (archein) dan diatur (archesthai) yang bakal berdampak di kehidupan kita.
Bahkan agama dan budaya yang katanya dilarang untuk dipolitisasi juga tidak lepas dari politik. Agama misalnya, menurut filsuf Roger Scruton, dalam artikelnya berjudul Must Religious Duty Conflict With Political Order? (2020) menegaskan reposisi agama dalam politik tidak mesti akhirnya mendirikan negara agama, yang memaksakan keyakinan suatu agama terhadap agama lain, tetapi reposisi agama itu dari sudut moral dan etika publik. Toh, ketika agama masih dianggap sebagai sumber kebaikan yang dapat diterapkan, menjadi wajar kiranya agama harus berfokus pada kontribusi terhadap keadilan dan kebaikan bersama dalam masyarakat yang majemuk.
Sementara pada konteks kebudayaan, kalau dicermati politik juga tidak lepas dari dari ruang kebudayaan. Sehingga ada istilah politik kebudayaan yang dipertahankan melalui berbagai produk budaya yang berfungsi mempertahankan kekuasaan atau justru menghadapi kekuasaan. Sebagaimana I Nengah Duija dalam bukunya Tokoh Sabdopalon; Rekontruksi Pemaknaan Politik kebudayaan Hindu-Islam di Jawa (2015), menyebutkan produk budaya dapat menjadi wacana tanding terhadap hegemoni pusat kekuasaan sehingga memungkinkan munculnya “penggugatan” secara fisik terhadap hegemoni suatu kelompok atau kekuasaan tertentu.
Diksi politisasi juga jangan dimaknai sebagai dorongan anti politik apalagi dengan anjuran “tidak semua hal perlu dipolitikkan”. Perlu ada pembedaaan antara politik dari Harold Lasswell, bahwa politisasi dapat diidentifikasi sebagai manipulasi simbol dan isu untuk membentuk persepsi publik secara sepihak. Dan hal itu berbeda dari sikap politik, yaitu posisi rasional individu terhadap kebijakan berdasarkan teori Demokrasi Deliberatif Habermas, yang dalam alam konteks politik dan demokrasi, ditandai dengan upaya untuk mendengarkan sudut pandang yang berbeda yang berbasis dengan alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan serta bersedia berbenah jika diberikan demi kebaikan bersama .
Dengan demikian, membedakan kedua konsep ini mencegah masyarakat terjebak dalam sinisme yang anti-politik, dan justru mendorong partisipasi kritis dalam ruang publik yang sehat. Tapi sayangnya, ketika politik masuk ranah praktik, dimana ikhitiar tersebut harus berbenturan dengan berbagai masalah yang kesemuanya itu bermula dari adanya “ruang hampa” antara yang diberi amanah (pihak yang berkuasa) dengan yang memberi (rakyat). Kondisi itu pada akhir terlihat pada masa-masa kritis dan akhirnya makin membenarkan anggapan jika politik sudah jauh dari kemanusiaan.
Sebagai warga negara, ruang hampa inilah yang perlu kita kritik, jika terus terpelihara maka politik akan semakin jauh dari kemanusiaan yang hanya menghasilkan Kalau kita cermati ruang hampa akan ini ada karena politik kurang keteladan, paradigma, pendidikan, masih tersekat oligarki, dan tunduk pada kuasa global sehingga tidak ada kemerdekaan pada dirinya sendiri.
Dan ironisnya lagi keterasingan politik dari subtansinya ini, terus menerus dibangun diatas prasangka politik dalam bentuk oposisi yang biner nan sempit, seperti yang dikatakan oleh Norberto Bobio dalam left and right : the significance of a political distinction (2012), yaitu nalar perbedaan antogonistik antara dua pihak seperti pemerintah vs rakyat, dimana satu pihak menganggap dirinya maju, terdidik, dan lebih berkuasa. sementara rakyat anya menjadi pihak yang paling rendah, yang harus selalu berada pada posisi yang di injak, di hina, dan di abaikan bahkan dimanipulasi yang hanya diperlukan suaranya ketika momentum elektoral.
Maka dalam kondisi politik yang sedemikian, kita sebagai rakyat perlu terus resah dan sadar politik. Resahnya terhadap politik sebagai rakyat biasa adalah sikap yang krusial karena politik, dalam esensinya, adalah arena perebutan kekuasaan yang akan menentukan nasib kehidupan kolektif, sebuah realitas yang dijelaskan secara berseberangan oleh dua teori politik fundamental yaitu Teori Elit yang sinis dan Pluralisme yang idealis.
Teori Elit, yang diasosiasikan dengan pemikir seperti Gaetano Mosca dan Robert Michels, pernah berargumen jika dalam masyarakat mana pun, hanya segelintir minoritas yang terorganisir (elit) yang pada akhirnya akan memegang kekuasaan nyata, sementara mayoritas (rakyat) hanya menjadi objek yang diperintah, sebuah realitas yang digambarkan dalam “Hukum Besi Oligarki”; dalam pandangan ini, ketidakresahan publik akan menyebabkan kekuasaan elit menjadi absolut dan sewenang-wenang.
Sebaliknya, dalam teori Pluralisme yang dikemukakan oleh Robert Dahl justru menawarkan narasi yang lebih optimis dengan melihat politik sebagai pasar bebas di mana berbagai kelompok kepentingan bersaing secara demokratis untuk mempengaruhi kebijakan, dan kekuasaan pemerintah didistribusikan secara luas; namun praksis dari teori ini perlu menempatkan tanggung jawab besar pada setiap warga untuk aktif bersuara dan berorganisasi, karena jika rakyat biasa pasif, maka “pasar” politik ini akan didominasi oleh kelompok dengan sumber daya terbesar, seperti korporasi, sehingga mengubah demokrasi menjadi tirani.
Sementara sadar terhadap politik artinya menjadikan diri terdidik terhadap yang politik dari mulai Literasi tentang politik sampai ke Hak politik tanpa harus menjadi bagian dari gemarak politik praktis yang munafik. Untuk sadar terhadap yang politik selain diperlukan pergerakan dan kepekaan juga diperlukan ketekunan atau rasa ingin tahu terhadap yang politik, ketika saya membaca Kearifan budaya Jawa, dalam tembang pucung serat wedhatama karya KGPAA Mangkunagara IV, ada nasehat yang amat menarik, nasehat itu berbunyi “, “ilmu iku kalakone kanthi laku”, ilmu itu bisa dikuasai dengan belajar secara tekun artinya tidak ada yang rumit dalam memahami segala sesuatu termasuk politik. Lalu apa bentuk nyata dari sadar dan resah terhadap politik, secara sederhana ada dua yang dapat dilakukan.
Memaknai semua permasalahan bangsa secara politis
Pertama sekali, pada intinya, politik adalah proses untuk menentukan “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”. Sebagian besar permasalahan bangsa seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketersediaan pangan, persoalan keamanan, akses kesehatan, dan kualitas pendidikan pada dasarnya adalah persoalan alokasi sumber daya dan kebijakan publik. Karena anggaran negara, undang-undang, dan program pemerintah yang mengatur distribusi ini lahir dari proses politik, maka wajar jika setiap permasalahan tersebut dilihat melalui kacamata politik.
Sebuah keputusan tentang lokasi pembangunan rumah sakit atau kenaikan harga BBM, misalnya, tidak bisa dilepaskan dari tarik-ulur kepentingan antar-partai, kelompok tekanan, dan ideologi yang berkuasa. Dengan kata lain, memaknainya segala sesuatu secara politis adalah cara untuk memahami akar penyebab dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh suatu kebijakan.
Disamping itu ada persoalan terkait nilai, prinsip, dan ideologi yang berbeda-beda di dalam masyarakat. Banyak sekali permasalahan yang tidak memiliki jawaban tunggal. Perbedaan pandangan inilah yang diperjuangkan di arena politik. Oleh karena itu, ketika masalah-masalah seperti ini muncul, mereka secara otomatis terpolarisasi menjadi isu politik karena mewakili pertarungan gagasan tentang masa depan bangsa yang diinginkan. Jadi Memaknai suatu konflik sosial atau budaya secara politis menjadi inevitabel (tidak terelakkan) karena ia mencerminkan perpecahan mendasar dalam tubuh masyarakat tentang nilai-nilai apa yang harus dijunjung tinggi.
Terlebih lagi, dalam era komunikasi yang masif dan demokrasi elektoral, politik telah menjadi medan pertarungan narasi. Setiap kelompok politik berusaha membingkai (framing) suatu permasalahan untuk memperkuat posisi mereka, mendiskreditkan lawan, dan memenangkan dukungan publik. Dalam konteks ini, memaknai segala sesuatu secara politis adalah strategi untuk bertahan dalam percaturan kekuasaan. Sebagai rakyat biasa kita perlu peka terhadap berbagai kecenderungan berbagai kebijakan atau peristiwa besar yang sebenarnya tidak lepas dari motif politik untuk menjaga, merebut, atau mengkonsolidasikan kekuasaan, terlepas dari niat baik yang mungkin ada di baliknya.
Meretas politik tua
Membaca kondisi dan posisi partai politik hari ini tak bedanya seperti membaca nasib budaya teknologi. Bahkan dilihat dari makna teknologi lebih luas, institusi partai politik termasuk jenis ekspresi teknologi itu sendiri. Kalau tidak cerdas,cerdik,dan cepat bertransformasi diri dengan tantangan jaman, maka siap-siap saja remuk terlindas jalan sejarah. Seperti halnya peradaban teknik, maka semestinya juga harus siap untuk terus berevolusi bahkan berevolusi untuk menuju perubahan total.
Apa yang sudah tua harus tergantikan oleh pokok-pokok baru yang lebih muda. Setiap era generasi punya imajinasi dan mimpi politiknya yang berbeda yang kadang tak mudah ditangkap oleh mereka yang masih nyaman terlelap di peradaban tua. Sepertinya wajah partai politik sudah terlihat makin menua bahkan terlihat tak bisa mengatasi krisis.. Mereka semakin tak mampu menawarkan konsepsi dan visi yang lebih segar tentang politik masa depan Indonesia. Mereka kian nampak terengah-engah menangkap persoalan jaman yang kian tak dimengertinya.
Pada akhirnya apa yang tertinggal hanyalah kerak-kerak motivasi purba soal survival bertahan hidup semata, semacam raga yang makin sekarat dan butuh suntikan inpus nutrisi terus menerus agar nyawa tetap terjaga. Pertarungan politik hari ini tak lagi soal merumuskan gagasan, cita-cita dan solusi riil tentang bagaimana problem warga harus dipecahkan. Kebisingan politik yang sangat dangkal lebih banyak diisi oleh hiruk-pikuk keributan soal bagaimana pundi-pundi materi dan gengsi dipenuhi dan sumber daya yang terbatas itu dijarah dan dibagi-bagi demi kantong kelompoknya sendiri.
Golongan tua selalu menyalahkan golongan muda seolah-olah membuat berbagai kerusakan sampai mereka lupa sebenarnya kerusakan hari ini dan yang kita wariskan nanti justru banyak diperbuat oleh berbagai tindakan politik dari generasi tua, oleh karena itu meretas dalam artian melawan dan mencoba menganti politik tua menjadi kewajiban namun dengan catatan yang mengantikan tidak melanjutkan yang negatif dari generasi tua dengan casing baru, karena tujuan utama peretasan politik tua adalah menganti dengan yang baru bukan yang terlihat seolah-olah baru namun berpola lama.
Memiliki kesadaran kelas dan terorganisir
Individu sebagai bagian masyarakat, tanpa kesadaran kelas, yang akan membuat mereka mengerti rasa malu pada tempatnya, memiliki kepercayaan diri yang sejati, dalam situasi kekerasan budaya akan tampil palsu. Mereka akan terasing dari setiap persoalan yang sebenarnya sistematis bahkan menormalkan budaya manipulasi.
Kita tentu banyak mendengar betapa susahnya menjadi orang jujur yang percaya pada dirinya sendiri, yang peduli dengan martabat dan nama baik. Sebab martabat dan nama baik dalam masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran kelas selalu diukur dengan ukuran-ukuran material (kekayaan). Tanpa kekayaan, martabat itu nihil. Orang tidak punya nama baik, tidak dihormati. Sebab itulah orang-orang yang ingin dan merasa mampu menjadi pemimpin terpaksa dan dipaksa menggunakan standar kekayaan material tadi untuk tampil.
Begitupun dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat, kita cenderung memilih yang menampilkan citra elite yang berpadukan gaya sok merakyat. Budaya sogok menyogok dan pencitraan kita normalkan apalagi ditengah hidup yang masih susah dan minim Literasi politik. Ketika pemimpin yang terpilih itu tidak becus dalam berkerja, maka kita dengan gagah berani mengutuki padahal kita sendiri turut andil dalam menaikkan mereka-mereka yang sebenarnya belum pantas mewakili atau memimpin kita.
Masyarakat dalam kondisi seperti ini memang hancur-hancuran yang mau tidak mau maka obatnya adalah pendidikan dan penyadaran kelas, penyadaran hakikat individu dan masyarakat, penyadaran akan nilai-nilai paling dasar. Apa yang memalukan dari mengakui kita berasal dari kelas buruh? [T]
Penulis: Mansurni Abadi
Editor:Adnyana Ole
