ADA ungkapan lama yang tetap relevan hingga kini: Vox Populi, Vox Dei — suara rakyat adalah suara Tuhan. Ungkapan ini seolah menemukan momentumnya kembali saat tembok di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali akhirnya berhasil dirobohkan. Bukan karena kekuatan alat berat atau keberanian seorang tokoh tunggal, melainkan karena rakyat bersatu, pejabat pun tak berdaya.
Tembok yang menghalangi akses warga bukan sekadar susunan batu kapur, melainkan simbol dari kesombongan kekuasaan dan kecerobohan birokrasi. Ia berdiri menantang, seakan-akan menegaskan bahwa kepentingan segelintir lebih berharga daripada hak publik. Tetapi sejarah selalu berpihak pada yang berani bersuara. Saat elemen masyarakat Bali bersatu, suara itu menjadi gelombang yang tak tertahan. Pejabat yang semula diam, pura-pura tuli, akhirnya tak punya pilihan selain ikut mendengar. Tembok itu roboh — dan yang roboh bukan hanya fisiknya, tapi juga kesombongan segelintir pihak yang mencoba mengabaikan rakyat.
Nepal: Metafora yang Menakutkan
Kata “Nepal” dalam obrolan publik Bali beberapa waktu belakangan menjadi semacam sindiran politik. Artinya jelas: “NEgara PALing rusuh”. Nepal di sini adalah metafora bagi situasi chaos, sebuah kondisi di mana rakyat tak lagi percaya, lalu turun ke jalan dengan amarah. Mengapa bisa terjadi? Karena pejabat lebih sering nongol di layar kaca daripada hadir di hati rakyat, karena lebih rajin memoles citra ketimbang mendengar aspirasi. Joga sering “memongol” alias tidak mendengar aspirasi rakyat.
Robohnya tembok GWK adalah peringatan dini. Bahwa Bali tidak menginginkan Nepal. Bahwa Bali tidak sudi tanahnya yang suci berubah menjadi arena konflik berkepanjangan antara rakyat dan penguasa. Namun sekaligus menjadi pelajaran: bila pejabat tuli, rakyat bisa memaksa dengan bersatu.
Bali dan Memori Perlawanan
Sejarah Bali menyimpan banyak contoh bagaimana suara rakyat bisa menembus dinding kekuasaan. Satu yang patut dikenang adalah kasus rencana penggusuran Pura Rawamangun di Jakarta pada masa Orde Baru, sekitar tahun 1996. Saya turut serta dalam pertemuan dua hari berturut-turut di Ashram Gandhi Vidyapith milik Ibu Gedong Bagus Oka di Jalan Sudirman untuk merancang langkah perlawanan. Waktu itu, ancaman nyata sudah di depan mata. Namun masyarakat Bali tidak tinggal diam. Seluruh elemen bersatu, bahkan 15 tokoh penting rela terbang ke Jakarta untuk menghadap langsung.
Kehadiran mereka bukan sekadar simbol, tetapi tekad. Di balik tekanan rezim yang terkenal represif, mereka mampu mengetuk hati kekuasaan. Orde Baru, yang saat itu sulit ditaklukkan, bisa luluh. Pura Rawamangun pun selamat.
Itulah kekuatan suara rakyat yang benar-benar bulat. Kekompakan dan solidaritas melampaui rasa takut. Bukan hanya membela tempat suci, tetapi menjaga martabat dan harga diri sebagai umat yang tak bisa ditindas begitu saja.
Rakyat Bersatu, Pejabat Mati Kutu
Robohnya tembok GWK adalah kisah kontemporer dari warisan perlawanan itu. Masyarakat adat, tokoh budaya, aktivis, hingga warga biasa turun menyuarakan keberatan. Media sosial menjadi pengeras suara, opini publik menggema, dan akhirnya pejabat pun “mati kutu”, mau tak mau merspon suara rakyat, tak berani lagi berkelit atau “memongol.”
Ada semacam paradoks: ketika pejabat merasa kuat dengan segala perangkat kekuasaan, justru saat itulah mereka menjadi lemah bila berhadapan dengan rakyat yang bersatu. Tembok GWK tak akan roboh bila hanya satu dua orang yang melawan. Ia roboh karena kekuatan moral kolektif yang menembus dinding ketidakadilan.
Menggugah Kesadaran Pejabat
Kisah ini seharusnya menjadi cermin bagi pejabat di Bali maupun di seluruh Indonesia. Jangan sekali-kali mengabaikan suara rakyat. Jangan pernah menutup telinga. Sebab rakyat bukan sekadar objek pembangunan, mereka adalah subjek yang memiliki hak penuh atas ruang hidupnya. Dan pejabat sesungguhnya para manager yang digaji oleh rakyat untuk kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya.
Di tengah jargon pembangunan pariwisata dan investasi, kerap kali kepentingan masyarakat kecil terpinggirkan. Jalan ditutup, akses terganggu, pura dan tempat suci terancam, semua demi kepentingan segelintir. Bila pejabat terus-menerus tuli, maka rakyat akan mencari jalannya sendiri. Saat itulah “Nepal” yang ditakutkan bisa menjadi kenyataan.
Bali Membutuhkan Kebersamaan, Bukan Tembok
Bali selama ini dikenal bukan hanya karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga karena kekuatan solidaritasnya. Konsep menyama braya bukan slogan kosong, melainkan roh yang hidup dalam keseharian. Maka, pembangunan apa pun yang menyalahi roh itu pasti akan mendapat perlawanan.
Tembok yang berdiri di GWK sejatinya adalah antitesis dari roh Bali. Ia memisahkan, menghalangi, dan memutuskan hubungan. Maka ketika ia roboh, sesungguhnya yang berdiri kembali adalah nilai-nilai asli Bali: keterbukaan, kebersamaan, dan keseimbangan.
Refleksi Akhir: Suara Tuhan dalam Suara Rakyat
Robohnya tembok GWK bukan sekadar kemenangan lokal. Ia adalah pengingat universal bahwa suara rakyat tak boleh diremehkan. Ia adalah gema dari masa lalu, dari perlawanan menyelamatkan Pura Rawamangun hingga penolakan banyak bentuk ketidakadilan lainnya.
Kalau pejabat masih berlagak tuli, rakyat bisa memaksa. Kalau pejabat masih hanya nongol di acara seremonial tanpa menyerap aspirasi, rakyat bisa bersatu dan menunjukkan jalan yang benar. Dan sekali rakyat bersatu, tembok setinggi apa pun akan roboh.
Kita tidak menginginkan Nepal di Bali, apalagi di Indonesia. Yang kita inginkan adalah pejabat yang benar-benar hadir, yang mendengar, dan yang mau berjalan bersama rakyat. Karena sejatinya, dalam suara rakyatlah kita mendengar suara Tuhan. [T]
Penulis: Agung Sudarsa
Editor: Adnyana Ole
- BACA artikel lain dari penulis AGUNG SUDARSA
