Melihat Sampah dan Demokrasi: Refleksi dari Banjir di Ibu Kota Bali

BEBERAPA hari lalu, saya sangat kaget dan sedih. Tepat ketika saya di Buleleng menyambut hari raya Pagerwesi, dihari yang sama di Kota Denpasar sedang dilanda banjir besar—bahkan hingga menelan korban jiwa. Dulu, saya hanya melihat banjir itu ada di televisi, terjadi di luar Bali. Kali ini banjir hadir benar-benar nyata, menggenangi jalan yang dulu bertahun-tahun pernah saya lewati.

Bagi saya, ini bukan sekadar bencana alam biasa. Ini seakan menjadi alarm keras, bahwa ada hal dalam sistem kita—orang Bali—yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Di antara arus yang mengalir deras dalam banjir itu, ada satu hal yang barangkali tidak boleh kita abaikan lagi, yakni soal sampah.

Sepedih apa pun tragedi ini, ada hal yang bisa menjadi momen refleksi kolektif. Masalah ini membuka mata saya bahwa banjir bukan hanya tentang curah hujan tinggi. Hujan yang terjadi di bulan September ini hanya dua hari. Bali di bulan tertentu punya curah hujan yang lebih tinggi. Tampak jelas ada faktor-faktor lain yang memperparahnya—dan salah satu yang paling mencolok dan banyak dibahas di media-media adalah persoalan tata kelola ruang dan juga soal pengelolaan sampah yang amburadul.

Lalu, dalam setiap tragedi seperti ini, entah kenapa saya merasa selalu menyaksikan pola yang berulang: masyarakat menyalahkan pemerintah, dan pemerintah balik menyalahkan masyarakat.

Ketika banjir datang dan kota penuh sampah, narasi saling tuding mulai terdengar. Dengan mudah kita lihat narasi yang menuding pemerintah tidak tegas dalam penegakan aturan tata ruang dan pengelolaan sampah. Sementara itu, di bagian lain, tidak jarang sering keluar narasi dari Pemerintah balik menyalahkan masyarakat.

Pemerintah menilai masyarakat tidak disiplin dalam membuang sampah, juga kurang peduli pada lingkungan. Begitupun sebaliknya. Padahal, jika saya coba sedikit merenung, sebenarnya akar masalah ini lebih dalam dan kompleks. Bukan hanya soal teknis, tapi soal kesadaran, partisipasi, dan juga demokrasi.

Harus mau saya akui, kesadaran individual masih sangat rendah. Kalau ada pertanyaan sampah kita apakah sudah benar kita kelola? Apakah kita sudah benar bertanggungjawab atas sampah yang kita hasilkan? Ini jadi pertanyaan yang mudah tapi sulit untuk kita jawab.

Sampah sering kita buang sembarangan. Barangkali kita tidak mau disebut sembarangan. Tetapi menaruh begitu saja di tempat-tempat yang sudah ada sampah sebelumnya. Kita tidak peduli setelah itu kemana sampah itu. Padahal jelas, bukan ke tempat pengelolaan sampah.

Kita juga suka malas disuruh memilah. Ribet dan kita sibuk dengan urusan lain. Diimingi-imingi sampah bisa jadi uang pun masih belum mau. Kesadaran untuk mengelola sampah belum benar-benar hadir.

Namun, saya melihat tidak bisa berhenti di sini. Karena dalam masyarakat yang kompleks, banyak hal yang menjadi sebab susahnya kesadaran itu bisa tumbuh. Maka harusnya ada sistem dan kebijakan yang memainkan peran kunci. Tidak cukup hanya berharap semua orang sadar. Harus butuh sistem pengelolaan yang terstruktur dan kebijakan publik yang efektif. Dan di sinilah peran pemerintah menjadi amat sangat penting.

Tapi persoalan selanjutnya, bagaimana jika pemerintah yang seharusnya menyusun dan menegakkan kebijakan justru tidak hadir atau abai bahkan tidak mampu menyusun kebijakan dan mengawasi kebijakan itu? Maka bisa jadi harus kembali pada pertanyaan dasar: siapa yang memilih pemerintah? dalam sistem demokrasi yang kita anut di Indonesia. Kita diberi ruang untuk memilih para pemimpin kita sendiri.

Kita berada di negara demokratis, di mana pejabat publik—baik eksekutif maupun legislatif—dipilih melalui proses pemilu dan pilkada. Artinya, para pejabat itu adalah representasi dari pilihan kita. Maka jika kebijakan publik dibuat oleh mereka kemudian ternyata tidak berpihak pada lingkungan, jika penegakan hukum yang dilakukan lemah, kemudian jika anggaran untuk pengelolaan sampah tidak diprioritaskan, sepertinya kita tidak bisa sepenuhnya lepas tangan.

Sampai di sini, jangan-jangan masalahnya bukan hanya pada mereka yang memimpin, tetapi juga pada proses bagaimana mereka dipilih. Bisa jadi, kita telah memilih orang yang salah. Atau lebih parah lagi, kita tidak pernah peduli terhadap proses pemilihan itu.

Hubungan antara sampah dan demokrasi mungkin tampak jauh, tapi sesungguhnya sangat erat dan dekat. Sampah adalah produk harian dari kita. Pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatifnya adalah produk berkala dari sistem demokrasi. Jika kedua produk ini buruk—dari sampah yang tidak terkelola dan selanjutnya pemimpin yang tidak kompeten—maka jangan-jangan akar masalahnya sama.

Untuk keluar dari lingkaran masalah ini, saya meyakini sangat tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Kesadaran ekologis harus tumbuh di tingkat individu, keluarga, komunitas, hingga pemerintah. Sistem pengelolaan sampah harus dibangun dengan pendekatan menyeluruh dan menjadi prioritas— dari proses penganggarannya, kemudian begaimana upaya pengurangan dari sumber, pemilahan hingga daur ulang. Termasuk ketegasan dan keadilan dalam melaksanakan peraturan terkait pengelolaan sampah.

Di sisi lain, demokrasi kita juga harus diperbaiki bersama. Partisipasi politik tidak boleh berhenti di bilik suara. Kita sebagai pemilih harus mulai bertanya: Siapa yang kita pilih? Apa visi mereka terhadap lingkungan? Adakah komitmen mereka terhadap kebijakan publik yang berpihak pada keberlanjutan? Jangan sampai kita memilih karena hanya dapat bantuan sosial yang sifatnya hanya sesaat, lebih-lebih hanya karena mereka terkenal atau memiliki popularitas tanpa memiliki latar belakang yang jelas.

Tragedi banjir di Denpasar itu bisa kita jadikan peringatan. Tapi ia juga bisa menjadi titik balik. Ini saatnya tidak terfokus berpikir pada siapa yang salah. Barangkali bisa kita mulai untuk mengambil tanggung jawab bersama.

Sampah dan demokrasi ini ibarat dua sisi dari koin yang sama: keduanya adalah produk dari masyarakat. Jika kita ingin lingkungan yang bersih dan kota yang aman, maka  penguatan demokrasi, sistem politik yang bersih, dan pemerintahan yang bertanggung jawab harus diperjuangkan bersama.

Tentu sepenuhnya saya sadari perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Tapi ia bisa dimulai hari ini—dari kesadaran kecil di rumah, hingga pilihan besar dalam pemilu dan pilkada. Karena pada akhirnya, kualitas lingkungan kita dapat mencerminkan kualitas demokrasi kita.[T]

Penulis: Gading Ganesha
Editor: Jaswanto