PERKEMBANGAN pariwisata suatu negara atau daerah sangat tergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata. Hal itu karena pariwisata dianggap sebagai industri jasa yang melibatkan banyak pihak. Tanpa kesiapan SDM, maka pariwisata akan tetap jalan di tempat.
Mengantisipasi kesiapan SDM pariwisata Tanah Air, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Anas membuat kesepakatan. Isi kesepakatan itu adalah merumuskan formasi khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) pariwisata pada tahun 2024.
Menurut Azwar Anas, pemerintah masih membutuhan SDM berkualitas di bidang pariwisata. Apalagi sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu kesepakatan dua menteri tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang mengatur formasi ASN pariwisata itu.
Sedangkan Sandiaga Uno memiliki misi untuk membangun pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas serta berkelanjutan demi menyongsong target Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, dibutuhkan SDM di bidang pariwisata yang mumpuni, baik di level daerah sampai ke pusat.
Sesungguhnya, pembangunan dan pengembangan pariwisata bukan hanya memerlukan ASN pariwisata yang berkualitas. Sebab peran SDM di sektor swasta dan masyarakat juga penting. Oleh karena itulah, kesiapan SDM yang andal harus dilakukan pada aparatur pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Sektor Pemerintah
Harapan adanya SDM pariwisata yang berkualitas dari kalangan aparatur pemerintah dapat terpenuhi pada luaran perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian pariwisata. Mengingat hingga saat ini masih banyak kepala dinas maupun ASN pariwisata di pusat maupun di daerah yang tidak memiliki kualifikasi sarjana kepariwisataan.
Jabatan kepala dinas pariwisata di daerah masih bersifat politis. Artinya, jabatan kepala dinas pariwisata di daerah tergantung pada pilihan bupati atau gubernur atas dasar kriteria yang tidak jelas. Akibatnya, jabatan itu bisa dipegang oleh siapa saja yang dekat dengan kepala daerah; meski tidak memiliki latar belakang pendidikan pariwisata.
Jauh sebelum Memparekraf dan MenPANRB membuat kesepakatan formasi ASN pariwisata, penggagas dan pendiri Program Studi Ilmu Kepariwisataan Universitas Udayana Bali, Profesor Ida Bagus Adnyana Manuaba sudah memiliki pemikiran yang visioner dan futuristik. Indonesia memerlukan banyak sarjana kepariwisataan untuk menghadapi tantangan pariwisata ke depan.
Pada tahun 1980 – 1990 Profesor Manuaba memiliki gagasan untuk mendirikan Program Studi Ilmu Kepariwisataan yang setara dengan strata 1 (S1). Dalam berbagai kesempatan beliau menegaskan pentingnya SDM pariwisata yang andal. Sehingga diharapkan akan lahir sarjana pariwisata yang mampu berperan sebagai pemikir, peneliti, dan pengambil kebijakan di sektor pariwisata.
Indonesia memerlukan SDM pariwisata yang dapat berpikir sistematis, holistik, integratif, dan partisipatoris (SHIP) dalam pengembangan pariwisata. Kemampuan SDM semacam ini diperlukan mengingat pembangunan pariwisata di Indonesia yang masih bersifat ego sektoral dan mengabaikan partisipasi masyarakat.
Diharapkan, ASN pariwisata nantinya juga mampu menjadi peneliti. Perencanaan dan pengembangan pariwisata di daerah harus berbasis data dan studi kelayakan. Bukan hanya berdasar asumsi belaka. Jangan sampai objek wisata yang dibangun di daerah hanya karena latah mengikuti daerah lain yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan ekonominya.
Kebijakan di bidang pariwisata juga harus diambil oleh SDM yang berkualitas dan memiliki moralitas tinggi. Setiap kebijakan hendaknya berpedoman pada aturan hukum, berkeadilan, dan menyejahterakan masyarakat. Kebijakan seperti itu akan membuat ASN pariwisata tidak berlebihan memihak investor dengan meminggirkan masyarakatnya.
Sektor Swasta
Jika sektor pemerintah menekankan SDM berkualitas sebagai pemikir, peneliti, dan pengambil kebijakan; sektor swasta lebih pada SDM yang memiliki profesionalisme. Industri pariwisata sangat bergantung pada hospitality dan services.
Pelayanan yang baik dan keramahtamahan insan pariwisata berlaku untuk para pekerja di perhotelan, restoran, biro perjalanan, transportasi, objek dan daya tarik wisata, serta pemandu wisata. Banyak kasus di bidang pariwisata yang disebabkan oleh SDM yang belum profesional. Oleh sebab itu, setiap karyawan hotel, restoran, maupun biro perjalanan hendaknya berlatar pendidikan vokasi pariwisata yang terakreditasi.
Kasus kecelakaan wisatawan di objek dan daya tarik wisata menjadi catatan penting, agar para pengelola dan karyawan memiliki profesionalisme. Begitu pula berbagai kasus yang disebabkan oleh pemandu wisata atau guide. Masih banyak pemandu wisata ilegal yang tidak berlisensi. Guide semacam ini seringkali memberikan informasi sosial budaya yang keliru kepada wisatawan.
Sektor Masyarakat
Masyarakat setempat sebagai tuan rumah (host) dalam industri pariwisata juga memegang peranan penting. Apalagi objek dan daya tarik wisata di desa acapkali dikelola oleh masyarakat. Dengan demikian SDM masyarakat pun perlu ditingkatkan.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di suatu daerah juga penting. Tiadanya partisipasi akan membuat geliat pariwisata terkendala. Partisipasi semestinya dilakukan sejak awal perencanaan pembangunan pariwisata di daerah. Banyak kasus penolakan dan konflik terkait pembangunan objek wisata, karena masyarakat tidak dilibatkan sejak awal.
Selain itu faktor kualitas SDM masyarakat di daerah juga sering menghambat partisipasi. Oleh sebab itu diperlukan program pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi di daerah agar SDM di level masyarakat menjadi andal.
Pemberdayaan itu juga bertujuan memotivasi masyarakat agar tumbuh kreativitas dan inovasi yang tiada henti dalam mengembangkan pariwisata di daerah. Tidak sedikit objek wisata di daerah yang hanya merupakan duplikasi dari daerah lain, sehingga tidak memiliki nilai keunikan.
Profesionalisme dan SDM pariwisata yang andal akan sangat menentukan masa depan industri pariwisata Indonesia. Karena pariwisata adalah sumber pendapatan dan devisa yang menjanjikan. Dengan catatan, alam dan budaya Indonesia terlestarikan. Dan masyarakat adalah kunci.[T]
- BACA artikel lain dari penulisCHUSMERU
