Dalam urusan mudik Lebaran Idul Fitri, saya termasuk nyantai, agak bertolak belakang dengan kebiasaan saudara senasib lainnya yang sama-sama hidup di perantauan. Saya tidak tahu ini keberuntungan atau kebetulan. Yang jelas, sikap santai saya itu ada hubungannya dengan setidaknya dua momok mudik: macet dan tiket.
Macet, kita tahu, itu ritual wajib para pemudik, utamanya mereka yang bertolak dari ibukota Jakarta menuju kampungnya masing-masing nun di sana. Jakarta merupakan titik episentrum “gempa” kultural bernama mudik. Jurnalisme mudik, terutama di televisi, pada hakikatnya adalah laporan orang ke luar Jakarta (saat mudik) dan perjalanan kembali masuk Jakarta (saat hilir), ditandai titik-titik persimpangan krodit di Jawa Barat, Jawa Tengah atau Banten, sehingga laporan itu tampak sebagai dislokasi sebab nyaris melupakan tradisi yang sama di berbagai wilayah tanah air.
Kadang saya bayangkan, kalau ibukota Republik kelak pindah ke Kalimantan, barulah mungkin dislokasi mudik beralih ke Surabaya atau Semarang. Sebab moda transportasi terbesarnya akan beralih dari bis dan kereta, ke kapal laut di pelabuhan atau dermaga.
Selanjutnya masalah tiket. Bukan hanya harganya yang bersayap, namun juga perjuangan mendapatkannya. Ibarat menangkap burung liar. Meski sudah ada tiket tambahan, kereta tambahan dan armada bis tambahan, termasuk program mudik gratis, toh persediaan tiket tetap ludes mendekati hari H. Maklum semua tumplek-blek pada waktu berdekatan. Tiket kereta api dari Jakarta ke Jawa (orang Jakarta biasa menyebut “pulang ke Jawa”) sudah habis bahkan sebulan sebelum Lebaran.
Anehnya, di sini tak berlaku hukum ekonomi yang kita pelajari secara amatir di sekolah dulu. Kata guru ekonomi kita, makin tinggi permintaan makin murah harga barang. Ternyata dalam urusan mudik sebaliknya. Makin tinggi permintaan makin membubung tinggi tiketnya. Belum lagi Dishub secara resmi merestui kenaikan tiket yang dengan mahfum kita sebut tuslah. Sementara tiket pesawat jauh lebih mahal. Apalagi Lebaran tahun ini, seperti ada drama gong yang memaksa kita untuk tertawa. Bayangkan, hari biasa saja harga tiket sudah begitu mahal, apalagi Hari Raya. Konon ada yang mencapai puluhan juta untuk sekali jalan meskipun penumpang dibawa moter-muter dulu di atas langit Nusantara.
Ajaib! Bandung-Medan, misalnya, dihargai 21 juta (dengan transit Bandung-Bali-Jakarta-Medan). Ini hanya mungkin dibandingkan dengan harga sekotak tisu di Venezuela yang mencapai 33 juta—karena krisis dan inflasi. Di Indonesia tak ada krisis apa-apa, tiba-tiba tiket pesawat jadi tertinggi seplanet Bumi; orang ke Medan pun harus muter ke Bali dulu, bukankah ini keajaiban besar? Hanya pernyataan-pernyataan cemerlang Menhub, Budi Karya Sumadi, seputar harga tiket pesawat sajalah yang mungkin menandingi keajaiban ini.
Nah, saya termasuk tidak bersentuhan langsung dengan jalur Jakarta. Mudik saya bertolak dari Yogyakarta. Saya juga lebih sering mudik ke Bali, ke kampung istri, daripada ke Padang, kampung saya sendiri. Kalau opsi ke Padang tak terhindarkan, biasanya saya pilih jalan aman: mudik pasca Lebaran atau hari biasa. Tetap nyantai dan tak terlalu membawa beban di pundak. Toh pulang ke kampung sendiri, masa’ harus diatur orang lain? Sebaliknya, kalau pulang ke kampung istri, bagaimanapun berurusan dengan pihak ketiga. Mudik ya, mudik, Lebaran ya, Lebaran. Titik. Beruntung, untuk ini pun saya diselamatkan situasi. Mudik ke Bali, ke tanah Buyut Lebai di Loloan, Negara, saya bisa nyantai karena berlainan arus utama dengan umumnya jalur pemudik.
Sekilas mungkin ada yang merasa heran kok ada yang mudik ke Bali saat Lebaran? Kalau berwisata saat Lebaran pasti banyak dan malah menjadi trend belakangan ini. Orang Bali juga tak terlalu kental tradisi rantaunya, dan dalam konteks mudik Idul Fitri, bukankah mayoritas warga Bali beragama Hindu? Tapi lupakanlah generalisasi ini, sebab kita sedang bicara Provinsi Bali, bukan suku-bangsa Bali.
Dalam konteks inilah kita akan bersua realitas kampung-kampung muslim di sejumlah tempat di pelosok Bali, baik yang terbentuk dari migrasi penduduk abad 15-18, dengan kampung-kampung diaspora mulai Loloan, Air Kuning (Jembrana), Kampung Bugis Serangan, Kepaon (Denpasar), Nyuling, Saren Jawa (Karangasem), Pegayaman (Buleleng) dan seterusnya, maupun kampung urban abad 20, seperti Kampung Jawa Denpasar, Medewi, Yeh Sumbul (Jembrana), Sumber Kima, Pemuteran (Buleleng) dan lain-lain.
Dalam peta demografi seperti itu, tak heran tiap Lebaran, pegiat teater Andika Ananda misalnya, akan mudik ke Gatot Subroto, Denpasar, dari Yogyakarta atau Tubaba, Lampung; penyair Ahmadul Faqih Mahfudz di Yogyakarta mudik ke Pemuteran dan belakangan menetap, atau penyair-wartawan Ketut Syahruwardi Abbas kala bertungkus-lumus di Jakarta, akan mudik ke kampung halamannya di Pegayaman atau ke rumah mertua di bilangan Sanglah, Denpasar. Patra Alim Wijaya dan Tantri Masayu (keduanya nama fiktif) akan mudik dari Malang ke Saren Jawa, dan seterusnya. Saya sekeluarga termasuk kelompok ini, mudik ke Bali dari Yogyakarta.
Untuk masalah kedua, yakni tiket, jika saya naik angkutan umum, tentu saya, istri dan anak-beranak (yang jumlahnya terus membengkak) tak mungkin menghindar dari Tuan Tuslah sebab kami bukan warga istimewa. Di negeri ini, dalam soal angkutan, memang tak ada yang istimewa. Orang tua jompo dan anak yang bernafas beberapa tahun, harga tiketnya sami mawon. Tapi itu masih untung sebab saya tak perlu berebut tiket segala. Bis-bis ke Bali seperti Gunung Harta, Wisata Komodo, Safari Dharma Raya, Sedya Mulya atau Pahala Kencana, kosong. Naik kereta api Sri Tanjung hingga Ketapang juga tinggal centang tiket.
Naik pesawat, saya harus mikir dua-tiga kali. Selain harga tiket yang terbangnya lebih tinggi ketimbang pesawatnya, terpikirkan pula perjalanan dari Bandara Ngurah Rai, Denpasar ke Negara di ujung barat Pulau Dewata, makan waktu lebih lama dibanding Yogya-Bali. Nambah ongkos lagi, kena tuslah lagi. Ini salah satu pertimbangan Bang DS. Putra, yang tinggal di Negara, setia naik bis ke Yogya tiap kali menjenguk anak-anaknya yang kuliah di sana. “Ribet, Dik,” katanya, dan saya setuju.
Toh Bandar udara Letkol Wisnu di Gerokgak masih belum melayani maskapai umum seperti Bandara Belimbing Banyuwangi. Sementara rencana bandara Internastional di Buleleng masih wacana. Meski kalau Letkol Wisnu aktif dan bandara besar dibangun di Buleleng saya juga belum tentu mudik lewat udara, jika dan masih jika sengkarut tiket pesawat “main-main” kayak sekarang.
Perjalanan darat belakangan relatif lebih menyenangkan, sebab ada bentangan jalan tol yang mempercepat perjalanan. Mulai dari Kebakkramat, Sragen, sampai Granti Probolinggo, sudah ada jalan tol. Biasanya kita akan masuk ke Bali agak siang, tapi via tol subuh sudah bisa masuk. Meski ongkos tol itu tetap dibebankan kepada penumpang melalui kenaikan harga tiket. Pak Ketut, kepala agen Wisata Komodo di Yogya sambil senyum-senyum bilang, “Nambah dikit, Mas, tapi nambah banyak kecepatan.”
Mudik bawa kendaraan sendiri pun, tidak mengurangi hobi nyantai saya. Sebab jalan ke timur akan sepi dibanding arah ke barat. Orang-orang lebih banyak keluar Bali dan Surabaya, dua pusat manisan ekonomi yang dikerubungi semut urban itu. Mungkin saya akan berselisih jalan dengan Mas Nuryana yang mudik dari Denpasar ke Jepara atau Kim Ghozoli yang mudik ke Probolinggo, mungkin juga dengan R. Giryadi yang mudik dari Surabaya ke Blitar dan Umar Fauzi Ballah yang mudik dari Madura ke Boyolali.
Selebihnya, kami hanya perlu berupaya untuk naik kapal fery selagi hari masih pagi, syukur-syukur subuh, sebab bulan-bulan ini biasanya gelombang besar. Untuk tol, kami pilih-pilih. Jika dari Sragen hingga Probolinggo langsung bablas masuk tol, kami merasa romansa perjalanan jadi hilang—lewat kampung-kampung, kota-kota kecil, alun-alun, warung makan, Pom—dan ongkosnya pun tak bisa dibilang ringan. Kami juga akan kehilangan kebiasaan untuk mampir ziarah di Makam Mbah Hamid, Pasuruan atau di PP Darul Ulum Karangpandan sowan Gus Haidar Hafeez.
Maka saya pilih masuk tol untuk menghindari jalur-jalur hutan jati saja seperti Mantingan dan Nganjuk-Kertosono. Jalannya turun-naik dan berliku sehingga sulit sekali menyalip truk; dan jangan coba-coba nyalip di marka jalan yang tak putus, sebab polisi di pos hutan jati itu bermata cerlang. Dua kali sudah saya pernah kena tilang. Karena itu, saya pilih masuk tol di sekitar Mantingan dan Caruban-Kertosono, aman. Bebas dari rangkaian truk-truk besar, sisanya kembali ke jalan konvensional tanah Jawa.
Dengan demikian mudik ke Bali ibarat melawan arus, orang ke mudik kami ke hilir. Begitu pula nanti saat pulang ke Yogya, kami pun kembali melawan arus: orang-orang bergegas ke timur, ke Surabaya atau Denpasar, kami nyantai-nyantai saja ke Yogya. Apa pun semuanya adalah berkah. Tapi hidup di luar mainstream rasanya Alhamdulillah sekali ya… [T]
