Mata Air yang Kehilangan Sungai: Kemakmuran yang Tersesat

“Di desa di kota tumbuh dan gelisah, seperti kembang dalam belukar, seperti mata air kehilangan sungai.”
— Franky Sahilatua

Ada negeri yang sejak kecil diajarkan kepada anak-anaknya sebagai negeri paling kaya di dunia. Di sekolah dasar, mereka menghafal bahwa tanahnya subur, lautnya luas, hutannya lebat, gunungnya penuh mineral, dan rakyatnya ramah. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup di negeri demikian semestinya sama mudahnya dengan memetik mangga di halaman rumah.

Sayangnya, setelah dewasa, mereka mendapati bahwa yang mudah dipetik justru pajak, utang, dan cicilan. Sedangkan kemakmuran masih menjadi barang antik yang dipajang dalam pidato-pidato.

Indonesia adalah negeri yang sejak dahulu dipuji sebagai gemah ripah loh jinawi. Sebuah ungkapan yang menggambarkan tanah yang makmur, tentram, dan serba berlimpah. Leluhur kita membayangkan masyarakat yang tata tentrem karta raharja. Bung Karno bahkan menjadikan impian itu sebagai semangat pembebasan dari penjajahan. Kemerdekaan, menurutnya, bukan sekadar mengusir bangsa asing, melainkan membebaskan rakyat dari kemiskinan dan ketidakadilan.

Namun delapan puluh satu tahun setelah merdeka, kita masih seperti tamu di rumah sendiri. Tanah kita luas, tetapi petani semakin sempit lahannya. Laut kita luas, tetapi nelayan justru kesulitan membeli solar. Gunung-gunung kita penuh nikel, emas, batu bara, dan tembaga, tetapi sebagian besar rakyat tetap sibuk menghitung harga cabai dan beras setiap pagi.

Barangkali memang ada yang salah dengan rumus kekayaan negeri ini. Sebab ternyata, kaya sumber daya alam tidak otomatis berarti kaya rakyatnya; yang kaya kadang-kadang justru laporan pertumbuhan ekonomi, sementara isi dompet rakyat tumbuh dengan sangat sopan, sampai-sampai nyaris tak terlihat.

Setiap kali harga pangan naik, penjelasannya hampir selalu sama. Cuaca. El Nino. La Nina. Distribusi. Perubahan iklim. Seolah-olah cabai dan beras memiliki hubungan diplomatik yang rumit dengan atmosfer. Anehnya, mafia pangan jarang disebut sebagai cuaca buruk. Padahal pengaruhnya terhadap harga kadang lebih dahsyat daripada kemarau panjang.

Negeri ini mempunyai sawah, petani, sungai, dan hujan. Tetapi beras masih harus datang dari kapal-kapal impor. Kita mempunyai ribuan kilometer garis pantai, tetapi garam masih didatangkan dari luar negeri. Kita memiliki jutaan hektare perkebunan, tetapi gula juga kerap diimpor. Kadang-kadang rakyat bertanya dengan polos: sebenarnya yang kurang itu tanahnya atau keberpihakannya?

Lucunya, bangsa ini tidak pernah kekurangan seminar tentang ketahanan pangan. Hotel-hotel berbintang penuh dengan diskusi mengenai swasembada. Makanan prasmanan berjejer rapi, sementara petani yang menjadi objek pembahasan mungkin sedang menghitung harga pupuk yang semakin tidak bersahabat.

Barangkali ketahanan pangan memang lebih mudah dibicarakan daripada diwujudkan.

                                                               ***

Sementara itu, desa-desa berubah wajah. Sawah perlahan menjadi perumahan, vila, gudang, atau kawasan industri. Anak-anak muda pergi ke kota membawa ijazah dan harapan. Mereka meninggalkan cangkul demi seragam kantor. Sebagian berhasil, sebagian menjadi pengemudi ojek daring, sebagian lagi bekerja dari pagi hingga malam untuk membayar kamar kontrakan yang luasnya tidak lebih besar dari kandang kambing milik kakeknya di kampung.

Ironisnya, orang kota justru berbondong-bondong mencari ketenangan ke desa. Mereka membangun vila, membeli tanah, lalu mengunggah foto matahari terbit dengan tagar healing. Desa menjadi tempat rekreasi bagi mereka yang lelah dengan kota, sementara penduduk asli desa pergi ke kota karena lelah menjadi miskin.

Desa dimiliki orang kota, kota dipenuhi orang desa. Seperti syair Franky Sahilatua, semua tumbuh dan gelisah.

Di era media sosial, kegelisahan itu memperoleh panggung baru. Rakyat yang kesulitan membeli kebutuhan pokok masih sempat menyaksikan para pejabat berdebat di layar gawai. Mereka bertengkar mengenai angka, statistik, dan klaim keberhasilan, sementara ibu-ibu di pasar memiliki ukuran yang jauh lebih sederhana untuk menilai keadaan negara: harga minyak goreng dan beras.

Di republik ini, kadang-kadang pencitraan bergerak lebih cepat daripada kenyataan. Video pendek tentang keberhasilan lebih mudah diproduksi dibanding memperbaiki irigasi. Slogan lebih murah daripada pupuk. Tagar lebih cepat viral dibanding pembangunan lumbung pangan.

Mungkin itulah sebabnya bangsa ini sangat kaya akan optimisme, tetapi sering kekurangan kepastian. Kita memiliki proyek-proyek raksasa yang menjulang tinggi, tetapi masih ada anak-anak yang sarapannya teh manis. Kita bangga pada hilirisasi dan digitalisasi, tetapi petani masih bergantung pada tengkulak. Kita berbicara mengenai kecerdasan buatan, sementara sebagian rakyat masih harus cerdas mengatur utang di warung.

Semua tampak bergerak maju, tetapi tidak semua ikut berjalan bersama. Padahal tujuan sebuah negara sesungguhnya sederhana. Bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan rakyatnya tidak lapar, tidak menganggur, dan tidak kehilangan martabat. Sebab kemajuan bukanlah tentang seberapa tinggi gedung dibangun, melainkan seberapa sedikit orang yang tidur dengan perut kosong.

Barangkali kita memang bukan negeri miskin. Kita hanya terlalu sering salah mengartikan kekayaan. Kita mengira kekayaan berada di perut bumi, padahal kekayaan sejati berada pada kemampuan menghadirkan keadilan bagi manusia yang hidup di atasnya.

Mungkin itulah mengapa lagu Franky Sahilatua tidak pernah benar-benar tua. Sebab hingga hari ini, kita masih melihat mata air yang jernih, tetapi sungainya menghilang di tengah perjalanan.

Airnya tetap mengalir. Tanahnya tetap subur. Lautnya tetap luas. Hanya saja, entah mengapa, kemakmuran selalu seperti tamu yang tersesat alamat.

Dan rakyat, seperti biasa, tetap diminta bersabar. Padahal mereka sudah bersabar sejak Indonesia masih hitam putih. Mungkin suatu hari, mata air itu akan menemukan sungainya kembali. Atau jangan-jangan, sungainya memang sudah lama dijual, disewakan, atau diprivatisasi, sementara kita masih sibuk menyanyikan lagu tentang negeri yang katanya tongkat dan batu jadi tanaman.

Sebab di negeri yang sangat kaya ini, yang paling langka ternyata bukan emas, bukan minyak, bukan nikel. Melainkan keadilan.

Dan tanpa keadilan, gemah ripah loh jinawi hanyalah puisi yang indah untuk dibacakan pada upacara, tetapi terlalu jauh untuk dirasakan oleh rakyatnya. [T]