DAHULU kala, Bali dilingkupi merdu gemerisik daun kelapa, disapu angin dari laut. Ada pula denting genta upacara yang merambat pelan dari pura keluarga. Ada riuh pasar, tempat tawa dan tawar-menawar menjadi musik kehidupan komunal. Jalanan jadi panggung terbuka. Tempat sapaan hangat dilempar dan cerita dibagikan.
Kini, simfoni itu buyar, digantikan opera mesin sepeda motor. Suara dominan yang lahir dari deru knalpot yang tak pernah lelap. Dihiasi klakson serak yang merobek kesabaran, dan gesekan jutaan ban di atas aspal panas. Inilah simfoni besi yang menenggelamkan setiap genta, abaikan setiap bisikan angin. Jalanan bukan lagi ruang bersama, melainkan arteri yang tersumbat oleh logam dan ego. Pergeseran ini ialah patahan dalam lanskap sensorik Bali, sebuah penanda akustik dari ketidakharmonisan. Keseimbangan telah goyah.
Epidemi mekanis ini bukanlah takdir. Ia lahir dari aritmetika kebutuhan dan kegagalan sistemis. Angka tidak berbohong. Pada tahun 2024, ada 4.5 juta sepeda motor menghuni Bali. Sedikit melampaui jumlah penduduknya. Bersama kendaraan lain, totalnya mencapai 5.2 juta unit. Sepeda motor adalah raja absolut, menyusun 85,8% dari total armada. Sebagai perbandingan, bus hanya mencakup 0,3%. Ini bukan sekadar data statistik, ini potret ketimpangan.
Pilihan sepeda motor bukanlah kemewahan. Ini logika bertahan hidup. Pertama, kemudahan ekonomi. Uang muka ringan dan cicilan terjangkau membuka pintu mobilitas bagi banyak orang. Kedua, efisiensi pragmatis. Di tengah kemacetan yang melumpuhkan, sepeda motor lincah menyelinap, untuk merebut kembali waktu yang hilang. Ketiga, daya pikat kebebasan. Sepeda motor lebih bebas menjelajahi gang-gang sempit dan pantai terpencil, menjangkau sudut-sudut pulau yang tak tersentuh rute publik.
Sepeda motor juga mengisi keterbatasan transportasi publik. Program seperti Trans Sarbagita, dengan niat baiknya, gagal merebut kepercayaan. Bus dan halte yang terasing dari denyut kehidupan membuat layanan ini tidak praktis. Kepercayaan publik terkikis, memaksa warga mencari solusi sendiri. Setiap sepeda motor baru yang turun ke jalan adalah mosi tidak percaya terhadap sistem. Ini manifestasi fisik dari kontrak sosial yang rusak, sebuah solusi individualistis yang justru memperparah masalah kolektif.
Lingkungan yang keras ini membentuk ulang manusianya. Jalanan menjadi cermin jiwa kolektif yang retak. Ritme yang dulu santai kini menjadi arena kompetisi ruang yang sengit. Kemacetan melahirkan stres, kelelahan, dan agresi mikro. Klakson tak sabar, manuver sembrono, dan pengabaian aturan menjadi bahasa baru. Di balik helm dan kaca spion, setiap pengendara terisolasi dalam tujuannya. Pengendara lain bukanlah sesama, melainkan rintangan.
Kendaraan telah menjadi lebih dari sekadar alat. Kendaraan jadi perpanjangan ego yang memberi rasa kuasa. Status ini bermanifestasi dalam perampasan ruang. Trotoar, hak suci pejalan kaki, dikolonisasi tanpa rasa bersalah. Protes seorang pejalan kaki dibalas dengan amarah. Norma telah bergeser: hak mesin kini superior di atas hak manusia. Di atas aspal panas, individualisme semakin merajalela. Krisis lalu lintas ini menunjukkan ada krisis etis.
Jejaknya tak kasat mata, namun melukai dalam. Emisi dari jutaan mesin ini menyumbang 70% polusi udara Bali. Udara di jalanan Denpasar dan Kuta kini mengandung karbon monoksida, timbal, dan partikulat. Metafora “napas yang sesak” akibat kemacetan telah menjadi kenyataan biologis bagi paru-paru warganya. Tanah pun ikut tergerus. Jalan dilebarkan, lahan parkir dibangun, dan ruang hijau perlahan sirna. Sawah-sawah ikonik, jiwa agraris pulau ini, dikorbankan untuk melayani kebutuhan infrastruktur. Di sinilah paradoks pariwisata Bali terungkap. Mesin yang melayani industri ini justru menggerogoti aset utamanya: keindahan alam dan rasa damai.
Bali kini berdiri di sebuah persimpangan takdir. Di satu sisi, ada visi teknokratis. Proyek Electric Bus Rapid Transit (e-BRT) dan Rencana Induk Perkeretaapian menjanjikan masa depan yang bersih dan terintegrasi. Ini mimpi modern tentang efisiensi, sebuah solusi dari atas. Namun, di sisi lain, ada tembok kebiasaan. Sepeda motor telah menyatu dengan ritme kehidupan, ekonomi informal, dan konsep kebebasan pribadi. Mengubahnya membutuhkan lebih dari sekadar bus baru, kereta api. Ini tantangan budaya.
Bali macam apa yang sedang kita jalani? Slogan “Ajeg Bali” terasa hampa ketika ruang hidup tergerus dan nilai-nilai komunal terkikis di jalanan. Persimpangan jalan di Bali bukan lagi sekadar pertemuan dua jalur aspal. Ia jadi persimpangan antara masa lalu yang diidealkan, masa kini yang problematis, dan masa depan yang tak pasti. Pilihan mana yang pada akhirnya akan menang? Desis bus listrik dan derit rel kereta, ataukah raungan kolektif dari jutaan mesin sepeda mtoro yang tak pernah berhenti? Entahlah.
Untuk saat ini, di persimpangan jalanan, suara yang paling nyaring masihlah deru mesin. [T]
