Konsekuensi Gratifikasi Jelang Perebutan Kekuasaan: Renungan dari Bharata Yuddha

GERILYA para politisi untuk mendekati masyarakat di masa-masa menjelang pemilihan pimpinan daerah tampak semakin massif. Bujuk rayu mereka dalam berbagai simakrama untuk mendapatkan simpati dan dukungan para pemilih semakin gencar dilakukan.

Di zaman transaksional seperti sekarang, mendengarkan para politisi sama dengan membagi waktu di tengah berbagai kesibukan. Oleh sebab itu, sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat yang telah menjadi pendengar yang baik, apalagi mereka yang mumpuni memberi puja-puji, dan tepuk tangan meriah ketika simakrama berlangsung, biasanya diapresiasi oleh para politisi.

Wujud penghargaan dari para politisi itu bisa dinikmati baik secara kolektif maupun jatuh ke tangan-tangan individu. Intinya, berbeda yang didekati, berbeda pula yang menikmati.

Jika yang didekati bagian dari pimpinan-pimpinan masyarakat seperti kelihan, bendesa, dan orang-orang yang berpengaruh lainnya dengan cara formal, maka bentuk apresiasi akan dilimpahkan demi kepentingan publik. Bentuknya bisa berupa pemberian bantuan terhadap pembangunan suatu pura, renovasi wantilan atau balai banjar, dan biaya penyelenggaraan upacara yadnya.

Jika masyarakat telah terlanjur melakukan kebulatan tekad untuk memilih suatu calon, maka tertutuplah kesempatan bagi politisi lain untuk masuk secara formal ke desa-desa yang menjadi incaran. Akan tetapi, hal itu tidaklah menghentikan berbagai usaha para politisi untuk menembus desa-desa yang meskipun telah menyatakan briuk sapanggul, bah bedeg, kerik tingkih ‘tekad seratus persen mendukung” untuk memenangkan satu calon. Mereka seperti angin yang bisa memasuki berbagai celah. Tertutup celah formal, maka mereka akan mendobrak celah personal.

Apabila yang didekati adalah golongan personal maka apresiasi akan dinikmati oleh perorangan. Bentuknya bisa iming-iming pekerjaan bagi sanak saudara, sampai pada hal-hal yang pragmatis berupa uang. Baju kaos dan stiker sudah biasa!

Agaknya telah menjadi semacam “kesepakatan maya” di antara para oknum politisi itu dengan masyarakat bahwa mereka memberi untuk menerima. Meskipun sejatinya tak semua politisi melakukan hal ini, pun tak semua masyarakat rela dikerdilkan harga dirinya demi menerima uang yang bisa habis dalam sehari.Menerima pemberian para politisi dengan tagihan suara pada saat pemilu tanpa disadari adalah bentuk-bentuk kecil dari politik transaksional.

Untuk memahami konsekuensi dari sikap politik seperti itu, kita harus belajar dari Kakawin Bharatta Yuddha khususnya salampah laku Krisna dan Salya. Kedua tokoh itu memiliki perbedaan sikap politik sehingga menerima konsekuensi yang tidak sama dalam perang Bharatta Yuddha.

Barangkali belum banyak yang tahu bahwa ketika Krisna menjadi duta Panca Pandawa untuk melakukan konsolidasi di Hastina Pura, Ia dijamu secara besar-besaran oleh Korawa. Mereka mempersembahkan emas, permata, dan berbagai sajian makanan untuk menyambut Raja Yadu itu.

Meski hatinya senang melihat aneka sambutan dari raja Hastina, Krisna tidak menerima sedikitpun persembahan itu. Mengetahui penolakan tersebut, Duryodana segera menghardik Krisna dengan menyatakannya sebagai seseorang yang beretika buruk karena tidak mau menerima emas, permata, dan aneka sajian yang telah dihidangkannya.

Menyikapi hardikan Duryodana, Krisna menjawab “sebagai duta, pantang untuk menerima persembahan sebelum tujuan tercapai. Mengambil persembahan sebelum purna tugas, sama dengan memakan racun (apan mamukti wisya rakwa na siddhakarya)!

Walaupun tanpa sengaja, “racun” itulah yang diteguk oleh Salya ketika menerima berbagai jamuan yang diberikan oleh para Korawa dalam perjalanan menuju Kuruksetra. Salya tidak cermat ketika ajakan masuk ke perjamuan dilakukan dengan penuh sopan santun oleh Duryodana. Ia mengira, persembahan itu adalah bagian dari prosesi penyambutan yang dilakukan oleh Panca Pandawa kepadanya. Konsekuensi menerima sambutan itu menyebabkan pilihan yang sulit bagi Raja Madra. Ia yang seharusnya berpihak kepada Panca Pandawa karena merupakan paman dari Nakula-Sahadewa, terpaksa bertempur dengan keponakannya sendiri di medan perang.

Apa sesungguhnya yang hilang sebagai akibat dari penerimaan segala kenikmatan semu politik transaksional menjelang perebutan kekuasaan? Menurut Raja Salya dalam salah satu dialognya dengan Nakula, ia kehilangan kemahardikaan jiwa. Mahardika berarti jiwa yang bebas seratus persen untuk melakukan pilihan-pilihan dalam hidup sesuai dengan prinsip yang dipegang teguh. Karena kemahardikaan itu telah ditukar oleh berbagai kenikmatan, di akhir pertemuan rahasianya dengan Nakula

Salya mengatakan “kesaktiannya akan diberikan untuk bertempur di pihak Korawa, tetapi hidupnya akan dipersembahkan kepada Panca Pandawa (śaktingkwiki lĕpasakĕne Hastina Pati, kunang praņnangkwā mah tiki kawĕkase māśku tarimanĕn). Di titik terkstrimnya, tumbal politik transaksional menurut Kakawin Bharatta Yuddha bisa jadi adalah nyawa.

Satu pertanyaan, masih adakah orang yang memiliki kemahaardikaan itu di tengah-tengah situasi politik saat ini? [T]