GP Ansor di Bali : Dari Perang Kemerdekaan hingga Jembatan Keharmonisan

PERJALANAN Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Bali, tidak bisa dilepaskan dari organisasi induknya yakni Nahdlatul Ulama (NU), yang sudah eksis berdiri di Bali sebelum periode kemerdekaan. NU Bali, sejauh yang bisa ditelusuri sudah berdiri sejak tahun 1934.

Data ini didapatkan pada daftar hadir Muktamar NU ke IX yang dilaksanakan di Banyuwangi Pada 23-24 April 1934, dimana ada dua utusan yang hadir dari Bali. Bahkan, sebelum pelaksanaan Muktamar di ujung timur pulau jawa itu, sebagaimana cerita dari para sesepuh di Jembrana, KH Abdul Wahab Chasbullah (Tokoh Pendiri NU) datang langsung ke Jembrana untuk memperkenalkan NU, dan tentu mengajak tokoh muslim setempat untuk ikut pada perhelatan akbar di Banyuwangi, yang secara geografis tidak jauh dari Jembrana.   

Hasil terpenting dari Muktamar di Banyuwangi ini, adalah disetujuinya pembentukan wadah khusus bagi anak anak muda NU, yang kemudian diberi nama Ansor Nahdlotul Oelama (ANO), dan belakangan berubah menjadi Gerakan Pemuda Ansor.

Dari sana, NU mulai diperkenalkan kepada masyarakat Muslim Bali, sekaligus membentuk sayap mudanya GP Ansor. NU terbukti diterima, karena tidak lama setelah itu, pelajar muslim Bali yang sebelumnya belajar agama ke Lombok, pada tahun 1935 mulai banyak yang mondok ke Jawa. Salah satunya pelajar asal Desa Pegayaman Buleleng bernama Affandi, mondok ke Pondok Tebuireng Jombang. Hal ini sebagaimana catatan Wayan Suardika, mahasiswa Sejarah Universitas Udayana dalam skripsi yang ditulisnya dengan judul “Perkembangan Nahdlatul Ulama di Bali” pada tahun 1988.

Pada tahun tahun setelahnya, Angkatan pelajar muslim Bali terus bertambah untuk mondok di Jawa, seperti pada tahun 1954, Ahmad Damanhuri asal Loloan Jembrana berangkat mondok ke Pondok Tambakberas Jombang dibawah asuhan langsung KH. Abdul Wahab Chasbullah. Kelak Damanhuri pada tahun 1963 menjadi Ketua PC GP Ansor Jembrana dan memainkan peran yang sangat penting pada dinamika sosial tahun 1965-1966.

Peran Penting GP Ansor di Bali

Pertama, keterlibatan pada masa revolusi kemerdekaan di Bali. Perjuangan rakyat Bali bahu membahu melawan Belanda yang berupaya merebut kembali pasca proklamasi 1945. Perjuangan bersama lintas agama ini, untuk di Bali, pada zaman Kerajaan sudah terbiasa dilakukan para pasukan  muslim, meski yang dibelanya adalah Raja yang berbeda agama.

Ditambah lagi, pada konteks tahun 1945, setelah NU sudah mulai menyebarkan paham keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi, sekaligus memiliki pandangan kebangsaan yang kuat untuk membela tanah air, anak anak muda NU saat itu terjun ke medan laga pertempuran bersama pejuang lainnya. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya makam makam pejuang muslim yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Bali.

Kedua, memainkan peran penting pada masa chaos 1965-1966. Kejadian ini lebih dikenal zaman Gestok oleh masyarakat Bali. Pada catatan Soe Hok Gie, di Bali sedikitnya ada 80 ribu jiwa menjadi korban akibat konflik ideologi politik dari pusat, yang merembet ke daerah termasuk Bali. Dimana saat itu, nyawa sangat mudah dihilangkan dengan tuduhan atau dicap komunis.

Konflik terbuka dialami GP Ansor versus PKI, sebagaimana berita yang diturunkan Harian Suara Indonesia pada tanggal 15 November 1965, melaporkan terjadi bentrokan fisik di Gerokgak Buleleng pada hari Kamis 11 November 1965 yang menewaskan 4 Anggota PKI, 2 Anggota Ansor, dan 1 Anggota PNI, serta puluhan lainnya luka luka. Konflik ini pecah karena ada isu penyerangan dari Pemuda Rakyat yang berafiliasi dengan PKI.

Bentrokan juga terjadi di Tegalbadeng Jembrana pada 30 November 1965 yang menewaskan 2 Anggota Ansor dan 1 orang Tentara. Konflik ini dipicu adanya kecurigaan kepada anggota PKI yang melakukan rapat gelap. Saat hendak dibubarkan, terjadi bentrok hingga menewaskan 2 orang anggota Ansor, yang setelah itu memancing kemarahan massa terhadap simpatisan PKI.

Pada massa “pembersihan” ini, GP Ansor meski terlibat bersama Pemuda PNI dan Tentara, melakukan penyisiran dengan hati hati, karena tidak semua harus “dihabisi” karena dicap PKI. Ada orang orang yang tidak mengerti apa apa, tapi akhirnya menjadi korban.

Dalam situasi mencekam dan chaos, agar tidak semua dihabisi, Kartu Tanda Anggota (KTA) Ansor menjadi kartu sakti sebagai bukti seseorang tidak terafiliasi dengan PKI. Bahkan mereka yang sebelumnya bukan anggota, mendatangi ketua ketua Ansor untuk meminta dibuatkan KTA Ansor. Kemudian Anggota Ansor di Desa Desa bersama pemuda lainnya setiap malam melakukan ronda untuk turut serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.   

Ketiga, Ansor menjadi Jembatan Keharmonisan. Pasca peristiwa Bom Bali, narasi identitas mulai massif didengungkan, mulai dari pertemuan resmi hingga obrolan warung kopi. Kewaspadaan karena memang pariwisata membutuhkan kenyamanan dan keamanan, diterjemahkan dengan berlebih yang mengarah ke SARA.

Peristiwa Bom Bali dari kaca mata manapun, tidaklah dibenarkan, termasuk Muslim Bali sendiri sangat mengutuk kejadian tersebut. Bom Bali bukan hanya meluluhlantakan bangunan di Legian Kuta, tapi juga berimbas pada hancurnya bangunan harmonis Hindu-Islam yang sudah ratusan tahun terbangun harmonis.

Beberapa upaya dilakukan NU Bali, utamanya para aktivis GP Ansor Bali dengan berkoordinasi dengan pihak keamanan terkait menyisir dan memetakan sebaran paham keagamaan yang mengarah pada radikalisme. Paham keagamaan yang radikal ini sangat bertentangan dengan cara pandang NU yang moderat. Bahkan karena GP Ansor konsen dengan isu keharmonisan, tak jarang terjadi riak riak kecil tatkala berhadapan dengan kelompok ekstrem kanan ini.

Selanjutnya, GP Ansor di Bali selalu melakukan kerjasama simbolis, baik dengan dialog maupun pengamanan. Tak jarang kita sering menyaksikan satuan khusus Barisan Ansor Serbaguna (Banser) mengamankan upacara keagamaan bersama Pecalang, baik upacara Hindu mapun Islam. Kedekatan ini ingin menunjukan bahwa Hindu yang disimbolkan melalui Pecalang bisa berdampingan dengan Banser yang representasi dari Muslim Bali.

Diluar isu keharmonisan, GP Ansor Bali kini terus bergerak agar kemanfaatan bisa dirasakan masyarakat Bali, mulai dari isu lingkungan hingga pada advokasi bantuan hukum pada masyarakat lemah.  [T]

Penulis: Abdul Karim Abraham
Editor: Adnyana Ole