“Gigolo Pendidikan”, Oemar Bakrie, dan Saat Kasih Sayang Guru Menjadi Barang Premium

BEBERAPA hari lalu saya iseng melontarkan istilah yang terdengar keterlaluan.  Gigodik, “Gigolo Pendidikan”. Bayangan saya sederhana. Jangan-jangan sekarang ada “profesi” baru di dunia pendidikan. Pendidik yang murah senyum, penuh perhatian, hafal nama setiap murid, sabar mendengar keluh kesah mereka, tetapi semua itu dilakukan karena memang dibayar mahal oleh sekolah. Singkatnya, kasih sayang yang masuk dalam paket layanan pendidikan premium.

Namun begitu kalimat itu keluar, sontak saya sendiri langsung merasa tidak nyaman. Karena istilah itu mengacu pada posisi melanggar norma dan mengandung ketidakpantasan moral. Jadi segera saya merasa ini tuduhan yang terlalu biadab. Karena profesi guru tidak melanggar norma apa pun, serta juga banyak guru yang tetap mengajar dengan sepenuh hati, baik di sekolah negeri maupun swasta.  Itu memang benar. 

Maka dari itu, izinkan saya mematahkan istilah “Gigodik” itu sebelum para pembaca melempar sandal ke arah saya. Sebab persoalan sebenarnya bukanlah guru yang berpura-pura peduli. Persoalannya jauh lebih menyedihkan. Sistem pendidikan kita perlahan membuat kepedulian menjadi kemewahan.

Coba Pejamkan Mata Sejenak

Silakan para pembaca yang budiman untuk mengingat satu guru yang paling Anda kagumi semasa SD atau SMP. Saya berani bertaruh seratus ribuan, Anda tidak sedang mengingat guru dengan administrasi paling rapi. Bukan guru yang paling banyak sertifikat pelatihannya. Bukan pula guru yang paling mahir mengisi aplikasi penilaian. 

Yang Anda ingat justru sosok yang pernah meminjamkan buku, menunggu Anda selesai menangis dan mendengar masalah Anda, menepuk bahu ketika nilai jeblok, atau yang membela Anda saat seluruh kelas menertawakan kesalahan kecil Anda. Mengapa kenangan itu begitu melekat? Karena manusia selalu mengingat perhatian lebih lama daripada pelajaran.

Generasi saya tumbuh dengan lagu Iwan Fals tentang Oemar Bakrie. “Oemar Bakrie… Oemar Bakrie… pegawai negeri…” Lagu itu menggambarkan seorang guru yang hidup sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Naik sepeda kumbang, bergaji pas-pasan, tetapi tetap mengajar. Ia menjadi simbol dedikasi seorang pendidik yang bekerja bukan karena mengejar kekayaan. 

Tentu saja lagu itu adalah karya seni, bukan laporan penelitian. Tidak semua guru pada masa itu seideal Oemar Bakrie. Namun ada satu hal yang membuat lagu itu tetap hidup hingga hari ini, bahwa masyarakat percaya bahwa menjadi guru adalah panggilan jiwa.  Sampai hari ini, sebagian kita masih menyanyikan lagu yang sama.

Tetapi dunia yang melahirkan Oemar Bakrie sudah berubah. Saya mulai menyadari sesuatu yang cukup mengganggu. Guru-guru yang paling menginspirasi saat ini justru semakin sering saya temui di sekolah-sekolah swasta dengan biaya pendidikan yang tidak murah. Tengok bagaimana mereka menyambut murid di gerbang. Mengenal karakter setiap anak. Rajin berdialog dengan orang tua.  Mengajar tanpa tergesa-gesa, dan murid pun merasa diperhatikan sebagai manusia, bukan sekadar nomor induk.

Apakah Itu Berarti Guru Negeri Lebih Buruk?

Sama sekali tidak. Saya mengenal banyak guru negeri yang luar biasa. Bahkan juga sebagian guru terbaik dalam hidup saya berasal dari sekolah negeri. Lalu mengapa kesan itu muncul?  Jawabannya mungkin bukan berada pada gurunya,  melainkan pada sistem tempat guru itu bekerja. Kita sering lupa bahwa perhatian membutuhkan waktu. 

Empati membutuhkan energi, dan kesabaran membutuhkan ruang. Nah, guru yang setiap hari diburu laporan administrasi, target kurikulum, akreditasi, asesmen, pengisian aplikasi, hingga berbagai kewajiban birokrasi,  tentu akan lebih cepat kehabisan tenaga emosional.  Bukan karena ia tidak mencintai murid.  Tetapi karena ia terlalu lelah untuk mengekspresikan cinta itu.  Di sinilah kritik saya sebenarnya berada.  Samsek bukan kepada guru, lho ya.  Melainkan kepada kebijakan yang perlahan menguras sisi kemanusiaan profesi guru.

Sosiolog Jerman, Max Weber, pernah menggambarkan masyarakat modern sebagai iron cage, sangkar besi birokrasi. Semakin modern sebuah organisasi, semakin banyak aturan, prosedur, formulir, dan mekanisme pengawasan. Semuanya dibuat untuk meningkatkan efisiensi.

Namun di saat yang sama, ruang spontanitas manusia perlahan menyempit. Bukankah sekolah kita kini mulai menunjukkan gejala seperti itu? Guru dinilai dari dokumen dan diukur melalui indikator.  Diawasi lewat aplikasi lalu dievaluasi menggunakan angka.  Padahal hubungan antara guru dan murid tidak pernah lahir dari angka. Ia lahir dari tatapan mata, percakapan, perhatian, dan kehadiran.

Di sisi lain, sekolah-sekolah swasta unggulan memiliki keleluasaan yang lebih besar. Mereka mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik, pelatihan yang lebih rutin, rasio guru dan murid yang lebih kecil, serta budaya kerja yang sering kali lebih mendukung relasi personal. Akibatnya, banyak guru terbaik memilih bekerja di sana. 

Ini bukan dosa, bukan pula pengkhianatan. Ini adalah konsekuensi logis ketika pasar mulai ikut mengatur distribusi sumber daya manusia pendidikan.  Di sinilah kegelisahan saya muncul.  Jangan-jangan yang sedang dibeli oleh orang tua bukan sekadar gedung megah, laboratorium canggih, atau kurikulum internasional. Yang sebenarnya mereka beli adalah kesempatan, di mana anaknya diperhatikan sebagai manusia.

Pemikiran Pierre Bourdieu jadi terasa relevan. Pendidikan yang semestinya menjadi alat mobilitas sosial malah berubah menjadi mekanisme yang melahirkan ketimpangan. Mereka yang memiliki sumber daya lebih besar lebih mudah mengakses lingkungan belajar yang juga lebih mendukung. Dalam konteks Indonesia, saya melihat gejala lain yang lebih halus. Yang perlahan menjadi barang premium bukan hanya kualitas fasilitas. Melainkan kualitas hubungan, humanisasi pendidikan, dukungan empati, kedekatan, dan pendampingan.

Filsuf pendidikan Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung konsekuensi besar. Pendidikan tidak pernah sekedar berupa transfer pengetahuan, melainkan adalah perjumpaan antarmanusia. Masalahnya, perjumpaan membutuhkan waktu. Dan waktu adalah barang yang semakin langka di sekolah.

 Mungkin karena itulah kita semakin sering merindukan guru-guru masa lalu. Bukan karena mereka lebih pintar. Bukan karena mereka lebih modern. Tetapi karena mereka masih sempat menjadi manusia sebelum menjadi administrator pendidikan. Masih sempat mendengar cerita murid. Masih sempat mengenal kehidupan keluarganya.  Hari ini, sejatinya banyak guru ingin melakukan hal yang sama.  Hanya saja, sistem sering kali tidak memberi mereka kesempatan. Ketika bel pulang berbunyi, mereka harus berubah segera menjadi administrator.

Jadi, Apakah “Gigodik” Benar-Benar Ada?

Saya pastikan tidak. Yang ada justru fenomena yang lebih mengkhawatirkan. Di mana kita sedang membangun sistem pendidikan yang tanpa sadar membuat perhatian, empati, dan kedekatan lebih mudah tumbuh di tempat-tempat yang memiliki sumber daya lebih besar. Bukan karena kasih sayang bisa dibeli. Akan tetapi karena kesejahteraan, waktu, dan dukungan organisasi yang ada, bisa memberi ruang bagi kasih sayang itu untuk hadir. Dan di situlah ironi terbesar pendidikan kita.

Selama ini kita sibuk memperdebatkan kurikulum, ujian, akreditasi, sertifikasi, bahkan kecerdasan buatan. Namun kita hampir tidak pernah menggugat satu hal yang paling mendasar. Yaitu tentang kebijakan pendidikan kita, apakah masih memberi kesempatan kepada guru untuk benar-benar menjadi guru.

Sebab mungkin, ukuran keberhasilan pendidikan bukanlah berapa banyak dokumen yang berhasil diisi, bukan pula berapa banyak indikator yang berhasil dicapai.  Namun  berapa banyak anak yang pulang dari sekolah dengan keyakinan sederhana di hatinya bahwa di sana ada seorang guru yang benar-benar peduli kepada dirinya. Kalau hal itu sulit dibayangkan, mungkin yang sedang kehilangan arah bukan guru-guru kita, tetapi sistem pendidikan kita sendiri, sistem yang perlahan mengubah relasi pendidikan. Tabik.[T]