Korupsi Simbolik dan Runtuhnya Seorang Sultan

DIKISAHKAN, konon di tanah Pasundan pada zaman dahulu kala, ada seorang adipati agung. Rakyat memberinya nama Sultan, yang menyimpan pelajaran penting mengenai bahaya kultur figur. Ia naik ke puncak bukan karena keturunan, melainkan kecakapan, prestasi, dan citra kesempurnaan. Namun justru dari sanalah kejatuhannya bermula: ketika kekaguman kolektif menggantikan kewaspadaan, dan kepercayaan publik berubah menjadi pembenaran tanpa syarat.

Kisah ini tidak ada relevansinya dengan seorang tokoh kontemporer, melainkan karena mekanisme kekuasaan yang bekerja di baliknya. Ia mengingatkan kita bahwa masalah utama dalam politik sering kali bukan semata korupsi atau skandal personal, melainkan cara publik membangun pengetahuan, menilai kebenaran, dan memposisikan figur pemimpin. Ketika kritik dibungkam oleh rasa kagum, maka kejatuhan tinggal menunggu waktu.

Sejarah sering kita bayangkan sebagai kisah masa lalu, padahal ia kerap hadir sebagai cermin yang sengaja kita abaikan. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang individu yang tergelincir, melainkan tentang bagaimana kekuasaan bekerja melalui simbol, bagaimana publik membangun pengetahuan secara tidak kritis, dan bagaimana kultur figur menciptakan ilusi kebenaran yang rapuh.

Dari Teknokrat ke Simbol Paripurna

Rangga Jayamurti, demikian sang Sultan disebut dalam kisah ini, memulai kariernya sebagai pejabat kadipaten pusat perniagaan. Ia dikenal sebagai teknokrat: rasional, terukur, berpendidikan padepokan ternama. Kadipaten yang dipimpinnya dibangun dengan logika, bukan sekadar estetika. Infrastruktur berdiri rapi, tata ruang tertata, dan kebijakan tampak berbasis nalar.

Ia adalah tipe pemimpin yang disukai publik modern: cakap, berparas, berprestasi. Maka ketika suatu waktu ia kemudian menjadi residen yang membawahi seluruh kadipaten, legitimasi tak lagi diperdebatkan. Publik seakan sepakat: orang seperti dia pasti benar. Di sinilah persoalan epistemologis mulai muncul.

Kebenaran tidak lagi diuji melalui dialog dan kritik, melainkan diasumsikan berdasarkan rekam jejak dan citra personal. Kita lupa bahwa prestasi masa lalu bukan jaminan kebajikan masa depan.

Kekuasaan sebagai Panggung Simbolik

Setelah berkuasa, Rangga Jayamurti memerintah bukan hanya lewat kebijakan, tetapi lewat pertunjukan kekuasaan. Setiap program dibungkus seremoni. Setiap keputusan disertai narasi besar. Bangunan, prasasti, dan pidato menjadi alat produksi makna.

Di titik ini, kekuasaan berubah dari mekanisme administratif menjadi rezim simbolik.

Dalam budaya politik tradisional, dan ternyata juga modern,  pemimpin sering diperlakukan bukan sebagai subjek yang bisa salah, melainkan representasi tatanan.

Mengkritik pemimpin dianggap mengganggu harmoni. Maka publik belajar satu kebiasaan berbahaya: diam dianggap dewasa, patuh dianggap bijak. Inilah fondasi kultur figur. Ketika figur terlalu diagungkan, institusi melemah. Ketika simbol terlalu dominan, substansi menghilang.

Korupsi yang Tidak Selalu Kasar

Kejatuhan Sang Sultan tidak dimulai dari skandal besar, melainkan dari hal yang tampak sepele dan bahkan indah: seni dan kebudayaan. Seorang penari dan model istana, orang memanggilnya Larasati, hadir sebagai simbol estetika. Hubungan personal dibungkus diskursus budaya. Anggaran negara dialihkan atas nama apresiasi seni. Di sinilah muncul apa yang bisa disebut sebagai korupsi simbolik.

Uang negara tidak dicuri secara brutal, tetapi dialihkan maknanya. Penyalahgunaan kekuasaan disamarkan oleh bahasa luhur. Dana publik tidak hilang, tetapi disulap menjadi jamuan, hadiah, dan proyek yang sulit diverifikasi.

Lebih berbahaya lagi, publik tidak protes. Mengapa? Karena simbol masih bekerja. Karena wajah pemimpin masih dipercaya. Karena masa lalu masih dijadikan pembelaan.

Korupsi semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi merusak cara publik memahami kebenaran.

Ketika lembaga pengawas mulai mempertanyakan kejanggalan anggaran, respons istana bukan klarifikasi berbasis data, melainkan pengulangan narasi lama: jasa, prestasi, dan kepribadian pemimpin. Di sinilah epistemologi publik runtuh sepenuhnya.

Pengetahuan tidak lagi dibangun dari bukti, melainkan dari ingatan kolektif yang diseleksi. Kritik dicap sebagai niat buruk. Pertanyaan dianggap ancaman. Publik berhenti berpikir, dan mulai percaya karena ingin percaya. Kita menyaksikan bagaimana kebenaran berubah menjadi persoalan siapa yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan.

Runtuh dari Dalam

Simbol terakhir yang runtuh adalah rumah tangga. Ketika istri sang Sultan mengajukan pisah adat, publik terkejut. Bukan semata karena perceraian, melainkan karena mitos kesempurnaan pecah dari dalam.

Kultur figur bekerja secara kejam: ia mengangkat terlalu tinggi, lalu menjatuhkan tanpa ampun. Sosok yang dahulu dielu-elukan, kini dijauhi. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi kesabaran.

Sang Sultan akhirnya kehilangan jabatan bukan karena pemberontakan, melainkan karena akumulasi keheningan diamnya kritik, diamnya publik, dan diamnya nurani.

Pelajaran bagi Zaman Kini

Kisah di bumi Sangkuriang tersebut mencatat kejatuhan Rangga Jayamurti bukan sebagai kisah moral individual semata, melainkan peringatan struktural. Bahwa kekuasaan paling berbahaya bukan yang kasar, melainkan yang tampil rasional, estetik, dan intelektual. Bahwa korupsi paling merusak bukan yang mencuri uang, melainkan yang mencuri kemampuan publik untuk berpikir kritis.

Dan bahwa demokrasi atau bentuk kekuasaan apa pun, akan rapuh jika publik mengganti nalar dengan kekaguman. Tuhan, kata pepatah Sunda, tidak selalu menjatuhkan dengan petir. Kadang Ia cukup membiarkan manusia tersandung oleh bayang-bayangnya sendiri. “Lamun Gusti parantos ngersakeun ragrag, moal aya tangkal pikeun nyanggakeun.”(Jika Tuhan telah berkehendak menjatuhkan, tak ada pohon tempat bergantung.)

Pada akhirnya, runtuhnya seorang pemimpin jarang disebabkan oleh satu kesalahan besar. Ia lebih sering lahir dari rangkaian kekeliruan kecil yang dibiarkan, dimaklumi, bahkan dirayakan karena dibungkus prestasi dan citra. Kekaguman yang tak diimbangi jarak kritis membuat kekuasaan tumbuh tanpa koreksi, hingga lupa membedakan antara amanah dan panggung, antara pelayanan dan pemujaan.

Kisah tentang sang Sultan mengajarkan bahwa bahaya terbesar dalam politik bukan semata figur yang tergoda, melainkan publik yang berhenti bertanya. Ketika kepercayaan berubah menjadi pembenaran, dan kekaguman menggantikan penilaian rasional, maka kejatuhan bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan. Di titik itu, yang runtuh bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga kemampuan bersama untuk menjaga akal sehat dalam kehidupan bernegara.

Maka pelajaran terpenting dari kisah ini bukanlah ajakan untuk membenci kekuasaan, melainkan untuk tidak mencintainya secara berlebihan. Sebab demokrasi, dan bentuk kekuasaan apa pun hanya dapat bertahan jika pemimpinnya bersedia diawasi, dan publiknya berani menjaga jarak dari pesona. Kekuasaan yang sehat lahir bukan dari kekaguman tanpa syarat, melainkan dari nalar yang terus bekerja, bahkan ketika berhadapan dengan sosok yang paling kita kagumi.[T]

Penulis: Ahmad Sihabudin
Editor: Jaswanto