SEMUA masalah yang saat ini terjadi di Bali membuat mata orang Bali terbelalak: ternyata semua kearifan ekologi yang dibungkus melalui wacana luhur Tri Hita Karana dan Sad Kerthi tidak menemukan bentuk konkret di tengah kegilaan investasi pariwisata massal. Bencana banjir yang terjadi baru-baru ini membuka tabir lain: Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung dalam kondisi kritis, tutupan pohon hanya 3 persen. Belum lagi sungai-sungai yang lain. Aling fungsi lahan tak terbendung. Persoalan sampah yang hanya menghasilkan “sumpah serapah” masyarakat.
Bisa jadi, praktik kearifan ekologi Bali itu telah hilang sejak wacana-wacana itu ditiupkan—lebih-lebih yang meniupkan adalah kekuasaan yang berkolaborasi dengan kapital. Lalu yang tersisa hanya “estetika wacana adiluhung” yang indah menempel pada baliho politik, iklan pariwisata, dan latah diucapkan para pejabat. Namun perih jika direnungkan—apalagi mencari relevansi empirisnya. Absurd, memang. Tapi inilah Bali sane mangkin.
Bukankah kegairahan pada sesuatu yang “metafisik” bersumber dari kegagalan dalam kehidupan fisik? Bukan tidak mungkin inilah yang dialami Bali. Kegagalan merawat alam fisik Bali menghasilkan “seremonial dan ritual” yang bisa jadi sebentuk pelarian atau pengungkapan rasa bersalah kolektif.
Guru saya seorang sastrawan Bali sering menyebut istilah “sastra paraga”— membadankan sastra. Apakah sastra perlu dibadankan? Bukankah sastra disebut sastra jika ia telah “berbadan”?
Jangan-jangan yang terjadi sebaliknya: di Bali ada badan-badan yang menolak sastra. Karena bagi mereka yang dimanja kenikmatan duniawi jangka pendek, yang diperlukan saat ini bukan sastra, tapi artha dan bala. Lalu kutipan-kutipan sastra hanya digunakan sebagai “pemanis” dan legitimasi untuk memuluskan jalan menuju kekuasaan.
Selain itu, ada kencenderungan historis orang Bali yang jelas ini adalah bentukan kolonial dan rezim orde baru: mencari-cari kambing hitam atas berbagai persoalan yang menimpa Bali! Pokoknya semua masalah yang terjadi saat ini bukan karena orang Bali, tapi “jeleme dauh tukad”, karena orang asing, karena pendatang. Manusia Bali dianggap tidak mungkin menjual Bali, apalagi merusak Bali. Orang Bali cinta damai, mendambakan keseimbangan, meskipun mengorbankan keseimbangan mental mereka.
Hampir setiap hari manusia Bali mendoakan Bali. Mereka melaksanakan serangkaian ritual megah berbiaya mahal untuk menjaga keseimbangan Bali. Jadi, bukan orang Bali yang membunuh dan merusak Bali. Benarkah begitu?
Realitasnya, manusia Bali pernah memiliki sejarah kelam. Saling bunuh sesama Bali, saling tikam sesama Bali, saling serang sesama Bali. Hukum adat kasepekang, kanorayang, hanya berlaku untuk sesama Bali. Manusia Bali sudah terbiasa menghukum sesama Bali. Menghardik sesama Bali.
Manusia Bali adalah bagian dari masalah Bali saat ini. Budaya koh ngomong atas masalah yang dialami Bali menghasilkan kebiasaan membatinkan semua masalah yang dihadapi orang Bali. Bukankah sikap koh ngomong manusia Bali atas kerusakan Bali ini justru menegaskan bahwa manusia Bali yang membunuh Bali? Setiap bersuara kritis, apalagi terhadap kekuasaan, di “framing” sebagai bukan Bali. Jadi ukuran “kebalian” orang Bali: mendep, nuut, manut, sing demen uyut!
Akhirnya, karena semua masalah dibatinkan dalam diri, hasilnya adalah guncangan psikologis yang jika tak mendapat ruang penyaluran dalam medan ritual hanya menghasilkan problem lain: bunuh diri!
Selain itu, kehidupan hedon orang Bali saat ini tentu bersumber dari hasil menjual Bali. Ritual-ritual mewah digelar bukan lagi bersumber dari hasil pertanian Bali, tapi hasil gemerlap turisme massal. Carik “ngelekas” menjadi vila, restoran, dan semua produk alih fungsi lahan untuk memanjakan turisme, hasilnya menaikkan status kelas sosial ekonomi: hidup mewah, rumah megah, tempat suci yang megah, dan ritual yang megah. Ini siklus kontemporer yang terjadi di Bali.
Nyaris tak banyak muncul sikap mengkritik diri atas semua masalah yang terjadi. Ini menjalar sampai ke pemegang kekuasaan. Kebiasaan melempar masalah, bahkan saling menyalahkan menjadi hal yang lazim. Media sosial sekadar “panggung” berebut simpati publik. Tampak gaduh, uyut, tapi dangkal.
Jika direnungkan, manusia Bali adalah “pintu masuk” awal merusak Bali. Jika pintu terbuka lebar, diibaratkan “benteng terbuka” oleh Henk Schulte Nordholt, potensi pihak-pihak yang merusak Bali tentu semakin terbuka lebar. Apalagi, pemilik pintu yang menyambut kerusakan itu dengan kalimat: rahajeng rauh atau swasti prapta!
Jika benar begitu, berarti kita perlu mata yang lebih obyektif melihat Bali. Perlu berjarak dengan Bali, atau memerlukan “yang bukan Bali” untuk bersuara kritis dan tajam untuk Bali. Bukan sebaliknya, mereka yang kritis melihat Bali dianggap musuhnya Bali—bahkan dituding bukan orang Bali.
Bukankah mereka-mereka yang memuji dan membangga-banggakan Bali akhirnya “menjual” Bali? Bukankah mereka-mereka yang mengaku sekala niskala menjaga Bali akhirnya tak kuasa melihat Bali kian ringkih? Bukankah orang Bali adalah “korban” ajum-ajuman puuh, yang berujung pada mekamen di sunduk alias maselselan atas kondisi Bali kini? Atau sebaliknya, mereka-mereka yang bersuara kritis justru mewakili karakter “kebalian” orang Bali masa depan?
Tanah Bali adalah harga diri manusia Bali. Kini, tanah Bali kian habis terbeli. Wacana kearifan ekologi tak kuasa menahannya. Mitos “karang tenget” tumpul dilumat hasrat kapital. Bencana datang silih berganti, menunjukkan daya dukung lingkungan kian rapuh. Rasionalitas ekonomi jangka pendek mengabaikan rasionalitas ekologi—meskipun di tengah bisingnya jargon pembangunan berkelanjutan yang selesai di tataran wacana. Semua tunduk di bawah kuasa politik yang bersenggama dengan kekuatan kapital.
Teks Niti Sastra telah mengingatkan kita: tan hana lewiha sakeng mahadhana. Benar adanya, jika dulu manusia memberi nilai pada uang, kini nilai alam dan manusia ditentukan oleh uang. Akhirnya masalah Bali kini melingkupi tiga hal: Parahyangan, Pawongan dan Palemahan. Tri Hita Karana yang dibangga-banggakan telah berubah menjadi “Tri Kita Merana”. Semoga tanda-tanda kehancuran Bali ini “hanya mitos” bukan realitas di masa yang akan datang.[T]
Penulis: I Gusti Agung Paramita
Editor: Adnyana Ole
