DUNIA sepertinya berada dalam gelombang ketidakpuasan yang tak bisa lagi disangkal. Mulai dari Nepal, Jepang, Prancis, hingga negara-negara lain terjadi lonjakan protes, krisis legitimasi politik, sampai pergantian pemimpin yang dipicu oleh desakan publik.
Ketidakstabilan ini bukan sekadar soal kebijakan yang kontroversial, melainkan cerminan dari kelelahan kolektif yang dirasakan masyarakat ketika janji demokrasi tidak lagi terasa mewakili mereka. Rasa frustrasi, ketidakadilan, dan persepsi bahwa suara rakyat seringkali tidak diindahkan menjadi bahan bakar utama.
Di Nepal, misalnya, protes yang dipimpin terutama oleh generasi muda (Gen Z) pecah hebat setelah pemerintah melarang 26 platform media sosial, suatu langkah yang dipandang sebagai upaya kontrol dan pembungkaman suara rakyat. Demonstrasi tersebut berubah menjadi kerusuhan. Gedung parlemen dan kompleks pemerintah dibakar, protes melonjak saat warga marah terhadap elit, korupsi, dan ketidakmerataan ekonomi. Akhirnya, Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri.
Sementara di Jepang, ketidakpuasan publik makin tampak terkait isu imigrasi dan tenaga kerja asing. Pemerintah telah mencatat jumlah penduduk asing (termasuk pekerja sementara, mahasiswa, dan penghuni tetap) mencapai angka sekitar 3,77 juta di akhir 2024, angka ini naik sekitar 10,5% dibanding akhir 2023.
Lonjakan ini dipicu dorongan pemerintah untuk membuka diri terhadap pekerja asing guna menutupi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor seperti pekerjaan usia lanjut, konstruksi, perawatan, dan pariwisata. Di banyak daerah, terutama yang mengalami penurunan populasi dan penuaan penduduk, pemerintah lokal bahkan aktif menarik pekerja asing dan mahasiswa internasional.
Di sisi lain, reaksi sosial mulai muncul. Masyarakat menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak budaya, biaya sosial, dan keamanan. Isu seperti perilaku imigran yang dianggap tidak sesuai, kekhawatiran terhadap kenaikan harga properti, dan tekanan pada layanan publik mulai menyeruak dalam perdebatan publik.
Pemerintah lantas membentuk badan administrasi lintaslembaga untuk “menangani kepedulian publik terhadap warga asing,” di mana isu-isu seperti kejahatan yang dikaitkan dengan orang asing, pemakaian sistem administrasi yang dianggap tidak sesuai, dan ketidaknyamanan dalam interaksi sosial menjadi fokus.
Di Prancis, krisis muncul melalui jalur parlemen. Perdana Menteri François Bayrou digulingkan lewat mosi tidak percaya setelah rencana penghematan anggaran (austerity) dan rencana penghapusan hari libur publik memperoleh penolakan luas dari berbagai fraksi. Pemerintah minoritas Bayrou tak sanggup mengatasi oposisi dari kiri dan kanan, hingga akhirnya kehilangan dukungan mayoritas.
Selain negara-negara tersebut, beberapa negara Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur juga melaporkan gejala serupa. Rakyat yang muak dengan korupsi, janji tak ditepati, atau pemerintahan yang dianggap jauh dari hidup sehari-hari rakyat kecil. Ketika rakyat merasa bahwa lembaga-lembaga demokrasi tidak lagi bekerja sebagai sarana perubahan, muncul pertanyaan besar, “bagaimana efek psikologis dari kelelahan demokrasi ini bagi warga, dan ke mana arah responsnya apakah akan apatis, atau akan letupan kemarahan?”
Psikologi Kelelahan Demokrasi
Fenomena ini sering disebut democratic fatigue syndrome, sebuah kondisi di mana masyarakat merasa jenuh, lelah, bahkan sinis terhadap proses demokrasi. Kelelahan ini biasanya muncul ketika partisipasi politik tidak lagi dianggap membawa perubahan nyata. Secara psikologis, ini terkait dengan turunnya sense of agency. Suatu perasaan bahwa suara individu punya pengaruh terhadap hasil politik. Ketika pemilu hanya dianggap sebagai ritual rutin tanpa harapan akan perbaikan, masyarakat perlahan kehilangan minat dan kepercayaan.
Dari perspektif psikologi sosial, kelelahan demokrasi dapat memicu learned helplessness, yaitu keadaan ketika individu berhenti berusaha mempengaruhi keadaan karena merasa hasilnya tidak akan berubah apa pun yang dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi ketidakadilan, korupsi, atau kebijakan yang mengabaikan aspirasi publik memperkuat sikap sinis dan memunculkan political disengagement. Individu yang merasa suaranya tak bermakna cenderung menarik diri, memilih tidak ikut pemilu, atau justru terlibat dalam bentuk protes destruktif.
Selain itu, ada dimensi emosional yang signifikan. Kekecewaan berulang menciptakan frustrasi kronis yang dapat bertransformasi menjadi amarah kolektif. Ini menjelaskan mengapa di beberapa negara protes yang awalnya damai dapat dengan cepat berubah menjadi kerusuhan massal. Amarah ini berfungsi sebagai restorative emotion. Suatu usaha psikologis untuk mengembalikan rasa kendali yang hilang. Dalam jangka panjang, jika tidak ada saluran ekspresi yang sehat, amarah tersebut bisa menimbulkan polarisasi ekstrem dan radikalisasi politik.
Menariknya, sebagian masyarakat justru memilih jalur apati sebagai mekanisme pertahanan. Mereka mengurangi keterlibatan politik sebagai cara menghindari stres emosional. Namun, apati ini membawa konsekuensi jangka panjang, yakni melemahnya fungsi check and balance dalam demokrasi dan meningkatnya peluang bagi rezim yang kurang akuntabel untuk memperkuat cengkeramannya. Dengan kata lain, kelelahan demokrasi menciptakan siklus umpan balik negatif dimana semakin banyak warga menarik diri, semakin lemahlah kualitas demokrasi, dan semakin bertambah pula kekecewaan publik.
Kondisi psikologis ini menciptakan persimpangan penting bagi masyarakat, apakah mereka akan merespons dengan menarik diri dari politik atau justru meluapkan kemarahan secara terbuka. Pilihan ini bukan sekadar strategi rasional, tetapi refleksi dari dinamika emosi kolektif, tingkat kepercayaan pada institusi, dan pengalaman historis suatu bangsa. Di titik inilah kita melihat dua pola besar respons terhadap kelelahan demokrasi. Ada apati yang semakin memperdalam jarak antara rakyat dan negara, atau ada amarah yang memicu mobilisasi sosial dan kadang-kadang mengguncang fondasi politik.
Apati vs Amarah
Kelelahan demokrasi tidak selalu melahirkan gelombang protes atau kerusuhan. Pada sebagian masyarakat, respons yang muncul justru apati: ketidakpedulian terhadap politik, menurunnya partisipasi dalam pemilu, dan berkurangnya kepercayaan pada institusi. Dari perspektif psikologi sosial, apati ini dapat dipahami sebagai bentuk learned helplessness, suatu keadaan di mana individu merasa upaya mereka tidak akan mengubah keadaan, sehingga mereka berhenti mencoba.
Masyarakat yang apatis biasanya memilih fokus pada urusan pribadi, menghindari perbincangan politik, atau sekadar mengeluh tanpa bertindak. Dalam jangka panjang, apati memperkuat siklus disfungsi demokrasi, karena kekosongan partisipasi seringkali diisi oleh elite yang semakin tidak akuntabel.
Di sisi lain, ada respons yang berlawanan: amarah kolektif. Ketika rasa frustasi mencapai titik didih, masyarakat bisa bergerak bersama melawan sistem yang dianggap gagal. Amarah ini memicu mobilisasi massa, protes jalanan, dan bahkan aksi kekerasan. Secara psikologis, ini terkait dengan collective efficacy, suatu keyakinan bahwa tindakan bersama bisa mengubah keadaan. Amarah memberi energi, menciptakan rasa persaudaraan sesama pengunjuk rasa, dan membuka ruang lahirnya gerakan sosial baru. Namun, amarah yang tidak dikelola dengan baik juga berisiko menimbulkan disrupsi sosial berkepanjangan, polarisasi tajam, atau bahkan anarki.
Yang menarik, apati dan amarah bisa saling bergantian. Masyarakat yang sebelumnya apatis bisa tiba-tiba meledak setelah akumulasi ketidakpuasan terlalu besar. Demikian pula, gelombang amarah yang tidak membuahkan hasil bisa berbalik menjadi sikap apatis, menciptakan siklus sinis yang semakin melemahkan legitimasi demokrasi.
Contohnya dapat kita lihat di Jepang, di mana ketidakpuasan publik awalnya muncul dalam bentuk apatisme seperti partisipasi pemilu yang menurun, kritik terhadap pemerintah banyak terdengar di media sosial tetapi jarang berujung pada aksi nyata. Namun, lonjakan imigrasi dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak rakyat membuat sebagian masyarakat mulai turun ke jalan, mengorganisir petisi, dan menyuarakan protes secara lebih vokal. Sebuah tanda bahwa apati perlahan bergeser menjadi amarah kolektif.
Sebaliknya, Nepal menunjukkan spektrum yang berbeda yakni suatu ledakan amarah yang dramatis. Protes terhadap pelarangan media sosial dan ketidakadilan ekonomi berubah menjadi kerusuhan, bahkan pembakaran gedung parlemen. Ini adalah contoh nyata bagaimana amarah kolektif yang mencapai titik puncak bisa memaksa perubahan politik secara drastis, namun juga meninggalkan luka sosial yang memerlukan waktu lama untuk dipulihkan.
Mengubah Kelelahan Menjadi Kesadaran
Fenomena apati dan amarah yang kita lihat di berbagai negara membawa implikasi psikologis yang signifikan. Apati berkepanjangan dapat mengikis kesehatan mental kolektif. Masyarakat merasa tidak berdaya, sinis, dan terputus dari identitas politiknya. Hal ini menciptakan apa yang oleh beberapa psikolog disebut sebagai collective burnout, suatu keadaan di mana energi sosial untuk berpartisipasi menurun drastis. Sebaliknya, amarah yang meledak tanpa kanal institusional yang memadai berisiko menciptakan trauma sosial baru seperti rasa tidak aman, polarisasi, bahkan normalisasi kekerasan dalam menyelesaikan konflik.
Refleksi penting dari semua ini adalah bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang emosi publik yang diolah dengan baik. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa partisipasi mereka memiliki arti, dan pemerintah perlu menciptakan mekanisme responsif yang mengembalikan rasa percaya. Edukasi politik, forum dialog yang inklusif, serta transparansi kebijakan dapat menjadi jembatan yang mengurangi jarak antara rakyat dan negara.
Solusinya bukan sekadar teknokratis, tetapi juga psikologis. Kita perlu mengembangkan ketahanan kolektif (collective resilience), yaitu kemampuan masyarakat untuk tetap berpartisipasi tanpa terjebak dalam siklus sinisme atau ledakan kemarahan destruktif. Media sosial bisa dimanfaatkan sebagai sarana advokasi konstruktif, bukan hanya ruang pelampiasan. Pemerintah pun perlu memfasilitasi kanal partisipasi yang nyata, seperti citizen assemblies atau konsultasi publik, agar warga merasa didengar sebelum frustrasi mereka meluap.
Pada akhirnya, kelelahan demokrasi adalah alarm. Hal ini mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur lima tahunan, melainkan proses psikologis yang terus-menerus membentuk hubungan antara rakyat dan negara. Jika kita mampu mengelola apati dan amarah dengan bijak, krisis ini justru bisa menjadi momen pembaruan dimana hal ini mampu mendorong demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berakar pada kesejahteraan psikologis masyarakat.[T]
Penulis: Isran Kamal
Editor: Jaswanto
