BERKENDARA di Bali, khususnya di Kota Denpasar dan sebagian wilayah Badung, mesti memiliki hati yang lapang. Bagaimana tidak, saya yang tiap hari menyusuri jalanan kota dengan sepeda motor, merasa was-was. Laju kendaraan yang kencang, utamanya saat jam berangkat dan pulang kerja, menjadikan jalan raya tempat bertaruh nyawa.
Saling menyalip bahkan dari arah kiri—yang dulu dilarang, kini menjadi hal biasa—tak mau mengalah di persimpangan, membuat kemacetan lalu lintas menjadi pemandangan sehari-hari. Belum lagi pengemudi mobil yang sering tidak sabar untuk sampai di tujuan. Saling serobot, atau kalau tidak ikut masuk di jalan-jalan kecil yang hanya cocok untuk ukuran sepeda motor. Sehingga, lalu lintas kota begitu amburadul dan semrawut.
Di sisi lain, angka kecelakaan lalu lintas di Pulau Dewata tergolong tinggi. Data terbaru dari Polda Bali mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2025 telah terjadi 3.842 kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah Bali. Dari jumlah itu, 678 orang meninggal dunia, 4.015 orang luka-luka, dan kerugian material diperkirakan mencapai lebih dari Rp14 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, angka ini meningkat sekitar 11 persen, terutama di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Buleleng yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata.
Sementara itu, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Bali 2024, Bali menempati posisi ke-4 secara nasional dalam hal kepadatan kendaraan bermotor dibanding panjang jalan, dengan rasio lebih dari 1.280 kendaraan per kilometer jalan. Artinya, risiko tabrakan, gesekan, dan kecelakaan lalu lintas sangat tinggi.
Data ini seharusnya membuat kita prihatin. Banyak nyawa melayang sia-sia di jalan raya. Apalagi, kecelakaan bukan sekadar angka statistik, tetapi kisah keluarga yang kehilangan, anak-anak yang jadi yatim, orang tua yang ditinggalkan, atau masa depan yang terhenti di aspal jalan.
Terlalu Banyak Kendaraan Pribadi
Di Bali, tampaknya terlalu banyak kendaraan pribadi. Bayangkan saja, dalam satu rumah warga, terutama di kota, kepemilikan sepeda motor bisa menyamai jumlah anggota keluarga. Misalkan sebuah keluarga memiliki tiga orang anak, sepeda motor yang dimiliki bisa tiga unit, ditambah satu atau dua mobil. Bagaimana jalanan tidak macet jika jumlah kendaraan pribadi tidak sebanding dengan volume dan ruas jalan yang ada?
Pejabat di Bali, jika dihadapkan pada masalah kemacetan lalu lintas, sering kali solusinya adalah membangun jalan baru. Hal ini realistis, tetapi membutuhkan dana jauh lebih besar—misalnya pembebasan lahan—ketimbang membangun sistem transportasi publik yang layak. Ironisnya, solusi transportasi publik justru sering dianaktirikan. Padahal, tanpa mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, mustahil kemacetan bisa teratasi.
Kemacetan di salah satu lokasi di Kota Denpasar | Foto: Angga
Memang, di Bali sekarang, warga lebih memilih menaiki kendaraan pribadi, utamanya sepeda motor, daripada menggunakan transportasi publik. Namun, saya melihat, untuk mengubah mindset atau cara pandang masyarakat Bali perlu dimulai pertama oleh para pejabat dan ASN di Bali.
Dalam perspektif antropologi, masyarakat Bali masih teguh memegang pola patron-klien. Mereka cenderung meniru apa yang pemimpin contohkan. Jika pemimpin naik sepeda motor atau mobil pribadi ke kantor, rakyat akan menirunya. Maka, kampanye penggunaan transportasi publik bisa dimulai dari pejabat sekelas Gubernur Bali, Bupati, Wali Kota, hingga kepala dinas. Kemudian mewajibkan para aparatur sipil negara (ASN) dalam beberapa hari seminggu menggunakan transportasi publik saat berangkat dan pulang kerja. Bayangkan jika ini terjadi, ketika ASN membaur dengan masyarakat di halte bus, naik Trans Dewata, dan duduk berdampingan dengan mahasiswa atau pedagang. Akan ada pertemuan sosial baru di ruang publik.
Belajar dari Jakarta
Kita bisa meniru apa yang dilakukan di DKI Jakarta. Dulu, Jakarta punya aturan “3 in 1”: satu mobil wajib berisi tiga orang penumpang. Aturan ini berhasil menekan volume kendaraan di jalur utama sebelum kemudian digantikan dengan sistem ganjil-genap. Bali bisa mencoba varian serupa. Sebab di jalan-jalan utama Denpasar dan Badung, kita sering melihat mobil pribadi hanya ditumpangi satu orang. Kebiasaan ini hanya akan menambah volume kendaraan dan memperparah kemacetan.
Jika aturan pembatasan seperti itu diadopsi di Bali, tentu akan berdampak pada berkurangnya risiko kecelakaan lalu lintas. Lebih sedikit kendaraan, lebih besar peluang jalan raya lebih aman.
Selain itu, anak-anak sekolah dan mahasiswa sebaiknya disediakan angkutan khusus sehingga tidak menggunakan sepeda motor. Banyak remaja dan anak muda menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Bali. Polda Bali mencatat, dari total korban meninggal sepanjang Januari–Agustus 2025, 27 persen di antaranya berusia 15–24 tahun. Ini generasi produktif yang harusnya menyiapkan masa depan, justru berakhir tragis di jalan raya.
Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan sebenarnya sudah menyediakan transportasi gratis untuk para siswa. Di Buleleng, transportasi publik tradisional berupa bemo dan bus antarkecamatan masih menjadi pilihan bagi siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum. Tetapi, fasilitas ini belum merata di seluruh kabupaten.
Suasana lalu lintas di Kota Denpasar | Foto: Angga
Bali di era 1900-an hingga awal 2000, pernah memiliki sistem transportasi publik yang terintegrasi. Bus antar-kabupaten, bemo, hingga angkutan kota tersedia melimpah. Orang bisa bepergian dari Jembrana ke Denpasar, dari Buleleng ke Karangasem, dengan bus umum yang terjangkau. Kini, transportasi publik semacam itu lebih sering jadi nostalgia yang kita tonton di konten-konten media sosial.
Sejak beberapa tahun lalu, hadirnya Bus Trans Sarbagita dan terbaru Trans Metro Dewata memberi angin segar. Sistem pembayaran yang sudah menggunakan kartu, halte yang mulai rapi, serta tarif yang terjangkau, membuat sebagian orang mulai beralih. Meski demikian, jumlah armada masih sangat terbatas dibanding luas wilayah dan mobilitas warga Bali. Kehadiran Trans Metro Dewata seharusnya ditambah, rutenya diperluas hingga ke kabupaten, bukan hanya Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Gaya Hidup Konsumerisme
Memang agak sulit mengubah gaya hidup masyarakat Bali yang kini cenderung konsumeris. Memiliki kendaraan bermotor dipandang sebagai kebutuhan pokok sekaligus simbol status sosial. Tidak punya motor di rumah dianggap aneh, bahkan miskin. Di media sosial, iklan kredit motor dan mobil lebih gencar daripada kampanye naik bus kota.
Namun, justru di sinilah diperlukan langkah politik yang berani, berkata “ya” pada transportasi publik. Jika pemimpin daerah bisa memberi contoh nyata, maka masyarakat akan mengikuti. Kebijakan publik tidak bisa hanya mengandalkan imbauan, tetapi harus hadir dalam bentuk regulasi, insentif, dan penegakan hukum.
Saya membayangkan, suatu hari Gubernur Bali dan wakilnya bersama para pejabat teras berangkat kerja dengan bis kota. Mereka berbaur bersama warga, berdialog, merasakan panas, hujan, dan antrian halte. Jika itu terjadi, niscaya warga Bali akan tergerak meniru. Tidak lagi gengsi naik bus kota, tidak lagi merasa harus punya motor untuk setiap anggota keluarga.
Kemacetan di salah ruas jalan di Dalung, Badung | Foto: Angga
Bali bisa belajar dari kota-kota maju di dunia yang lebih memilih transportasi publik ramah lingkungan. Bayangkan Denpasar dengan jalur sepeda yang aman, Badung dengan bus listrik yang nyaman, Gianyar dengan angkutan mahasiswa gratis, hingga Jembrana dengan konektivitas bus antarkecamatan yang hidup kembali. Semua ini mungkin jika ada keberanian politik.
Jalan raya di Bali hari ini memang masih seperti arena judi, kita seperti sedang bertaruh nyawa. Angka kecelakaan yang tinggi, macet yang tak kunjung reda, dan kepemilikan kendaraan pribadi yang tak terkendali menjadi bukti nyata. Jika tidak ada langkah berani, Bali hanya akan terus menumpuk korban demi korban di jalan.
Transportasi publik bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan. Sudah saatnya Bali berhenti mengandalkan solusi tambal sulam seperti pelebaran jalan atau pembangunan shortcut. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengubah budaya, menata ulang kebijakan transportasi, dan memberikan contoh dari para pemimpin. Semoga yang saya bayangkan—para pejabat naik bus kota bersama rakyat—tidak sekadar mimpi, melainkan awal dari peradaban lalu lintas Bali yang lebih manusiawi. Agar kita tidak lagi bertaruh nyawa di jalan raya, melainkan bisa berkendara dengan tenang, aman, dan selamat. [T]
Penulis: Angga Wijaya
Editor: Adnyana Ole
