KITA sering menyebut banjir, tanah longsor, atau kekeringan sebagai bencana alam. Namun, semakin saya renungkan, istilah itu tidak sepenuhnya tepat. Apakah benar alam yang membawa bencana? Ataukah manusialah yang lalai menjaga keseimbangan, sehingga alam hanya merespons dengan caranya sendiri?
Saya masih mengingat dengan jelas satu peristiwa di tahun 1992. Saat itu, anak ketiga saya Trita Kanyaka baru berusia dua tahun, dan saya sedang menonton TVRI. Seorang pakar dari Brasil berkata lantang, “Tidak ada yang namanya bencana alam. Semua itu akibat ulah manusia. Alam hanya merespons, seperti gema atau echo dari tindakan kita.” Kalimat sederhana itu begitu kuat menempel dalam ingatan, seakan tertulis di hati.
Entah siapa tepatnya tokoh itu. Mungkin Leonardo Boff, teolog pembebasan yang di forum Rio 1992 menyuarakan ekologi spiritual, atau mungkin gema perjuangan Chico Mendes, sang martir hutan Amazon yang gugur demi melindungi hutan. Saya tidak bisa memastikan. Namun, siapa pun orangnya, pesannya sama: bumi bukan musuh, ia adalah ibu yang sedang merespons ulah anak-anaknya.
Ungkapan itu terasa semakin relevan hari ini. Setiap kali banjir melanda kota besar, longsor merobohkan perkampungan, atau suhu panas ekstrem membakar kulit, kita tergoda menyebutnya bencana alam. Padahal, semua itu berakar dari tindakan manusia: membuang sampah sembarangan, menebang hutan tanpa reboisasi, membangun gedung di kawasan resapan, atau memberi izin tambang tanpa kajian matang. Di balik setiap kejadian, terselip pesan tersembunyi: bahwa kita sedang tidak selaras dengan alam.
Prof.Dr.Ir. Putu Rumawan Salain,M.Si. Dosen Arsitektur, FTP-Universitas Warmadewa saat ditemui media Indonesia Expose menegaskan, bahwa banjir besar yang melanda Bali, Rabu, 10 September 2025, tidak bisa hanya menyalahkan tingginya curah hujan ekstrem, alih fungsi lahan dan tata ruang yang buruk merupakan faktor utama yang memperparah bencana ini.
Patut diduga ada kepentingan tertentu yang membuat tata ruang Bali tidak lagi berpihak pada rakyat. Banyak izin pembangunan di kawasan terlarang keluar karena kompromi dengan investor. Kalau ini dibiarkan, Bali akan terus kebanjiran, dan rakyat yang jadi korban.
“Bali sebenarnya punya kearifan lokal dalam mengatur ruang, terutama melalui sistem subak yang mengelola air dengan sangat baik. Namun dalam beberapa dekade terakhir, prinsip itu dilanggar dengan pembangunan masif di kawasan resapan, sempadan sungai, bahkan pesisir. Inilah kesalahan tata ruang yang kini kita bayar mahal,” kata Prof. Salain, Kamis 11 September 2025.
Ia menyoroti maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, vila, maupun hotel yang mengurangi kapasitas tanah menyerap air. Akibatnya, setiap kali hujan deras, air langsung meluap ke permukiman dan jalan raya.
“Banjir bukan hanya fenomena alam, tapi hasil dari keputusan tata ruang yang salah arah. Jika pola pembangunan tidak dikendalikan, banjir akan semakin sering dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Prof. Salain mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali, termasuk penertiban izin pembangunan yang melanggar aturan. Ia juga menekankan perlunya keberanian politik untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai daya dukung lingkungan.
“Bali bukan sekadar ruang untuk investasi, tapi ruang hidup masyarakat. Alih fungsi lahan yang serampangan adalah bom waktu, dan banjir yang terjadi sekarang adalah salah satu buktinya,” pungkasnya.
Di titik inilah saya teringat pada peta kesadaran David R. Hawkins. Menurut Hawkins, kesadaran manusia bergerak dari tingkat rendah seperti rasa malu, apati, dan ketakutan, hingga menuju tingkat tinggi: cinta, sukacita, bahkan pencerahan. Saat masyarakat terjebak di tingkat rendah, perilakunya pun merusak. Pejabat yang seharusnya bijak memberi izin malah tunduk pada kepentingan sesaat. Warga yang seharusnya menjaga lingkungan justru menambah beban bumi dengan plastik sekali pakai. Tak heran, gema yang kembali adalah banjir, longsor, atau polusi.
Sebaliknya, ketika manusia naik ke tingkat cinta dan tanggung jawab, ia mulai melihat alam sebagai bagian dari dirinya. Ia berhenti menyalahkan alam, dan mulai bertanya: “Apa yang bisa saya lakukan agar bumi tetap lestari?” Dari pertanyaan itu lahir tindakan sederhana: menanam pohon, mengurangi konsumsi berlebihan, membersihkan sungai, atau mengelola sampah rumah tangga dengan bijak. Gema yang kembali pun berubah menjadi udara lebih segar, panen lebih baik, dan sungai yang lebih jernih.
Saya pribadi percaya, tidak ada yang kebetulan. Ingatan saya tentang tahun 1992 itu tetap kuat bukan tanpa makna. Mungkin itu adalah cara alam berpesan: jangan pernah lupakan bahwa setiap tindakan manusia pasti kembali sebagai gema. Jika gema itu berupa penderitaan, itu artinya kita harus bercermin. Jika gema itu berupa kesejahteraan, berarti kita sedang berjalan selaras.
Pengalaman kecil saya juga membuktikan hal itu. Dulu, sekitar tahun 1981, saya masih bisa mengayuh sepeda ke sekolah tanpa takut panas berlebihan. Kini, anak-anak kita harus menutup wajah dengan masker dan topi lebar karena terik yang menyengat. Bukankah itu tanda nyata bahwa bumi sedang merespons? Bahwa pemanasan global bukan sekadar teori, melainkan kenyataan sehari-hari?
Pesan dari pakar Brasil tadi terasa seperti gema yang kini datang kembali, menggema di berbagai forum global, dari PBB hingga aktivis muda yang turun ke jalan. Semua menegaskan hal sama: tidak ada bencana alam. Yang ada hanyalah akibat dari ulah manusia.
Kini pilihan ada pada kita. Apakah kita mau terus berada pada kesadaran rendah — mencari kambing hitam dan menyalahkan “alam” — ataukah beranjak menuju kesadaran cinta dan tanggung jawab? Alam tidak menghukum, ia hanya merespons. Dan respons itu bisa berupa teguran keras, atau pelukan lembut, tergantung bagaimana kita memperlakukan bumi.
Banjir Bali bukan sekadar peristiwa meteorologis, melainkan cermin kesadaran manusia. Alam tidak menghukum, ia hanya merespons. Bila kita menebang hutan, membangun tanpa aturan, dan membuang sampah sembarangan, gema yang kembali adalah banjir, longsor, dan krisis. Bila kita menjaga harmoni, gema itu berupa kesuburan, kesejukan, dan keseimbangan.
Pesannya jelas: masyarakat harus berhenti abai, pejabat harus berani bijak, dan semua pihak perlu kembali menghidupkan Tri Hita Karana. Di atas itu semua, kita harus berani naik tingkat kesadaran menurut Hawkins—dari ketakutan dan keserakahan menuju cinta dan kebijaksanaan.
Gema tahun 1992 itu kini menjadi gema 2025. Pertanyaannya: gema seperti apa yang ingin kita dengar tiga dekade ke depan? [T]
Penulis: Agung Sudarsa
Editor: Adnyana Ole
