PAGERWESI, 10 September 2025 hari ini, yang semestinya dirayakan dengan penuh semangat, berubah menjadi air mata duka. Bencana banjir, untuk kesekian kalinya, merendam sebagian wilayah Denpasar (serta juga wilayah Badung dan kabupaten lain di Bali), menghanyutkan kendaraan, hingga bangunan ruko di tepi Tukad Badung yang ambruk dan roboh ditelan ganasnya air yang memenuhi sungai. Adakah ini sebuah kebetulan? Saya kira tidak.
Banjir di Kota Denpasar adalah kejadian berulang setiap hujan deras turun. Tata kota yang buruk, pelanggaran tata ruang yang marak terjadi (sementara aturan tak ditegakkan, termasuk hukuman bagi para pelanggar), persoalan sampah yang tak kunjung selesai, alih fungsi lahan yang sangat masif, di lain pihak angka pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat migrasi penduduk—dengan konsekuensi budaya dan cara hidup yang berlainan—membuat Bali abad ke-21 tentu berbeda dengan Bali di masa lalu. Romantisme budaya perlu ditempatkan pada porsi dan tempat yang tepat.
Bali memang punya kearifan lokal termasuk tata kelola air. Namun itu terjadi saat Bali sebagian besar masih agraris. Kini? Bangunan terus bertumbuh; kos-kosan, vila, restoran, hotel, permukiman di tengah lahan yang dulunya sawah menghijau, membuat kita tersadarkan, Bali telah berubah! Dan kita hanya bisa bersenandung, “Kembalikan Baliku padaku”? Ayolah, mari bersikap realistis! Hal yang perlu diperbaiki adalah manajemen pulau dan kota/kabupaten yang tepat sasaran, dengan kajian secara holistik Buat apa merancang konsep pembangunan Bali hingga 100 tahun mendatang, sementara hujan deras yang mengguyur kota agak lama saja sudah menimbulkan banjir?
Hari raya Pagerwesi sendiri memiliki makna yang dalam. Ia jatuh setelah Saraswati, hari turunnya ilmu pengetahuan. Jika Saraswati adalah momen menerima anugerah ilmu, maka Pagerwesi adalah hari untuk membangun benteng diri, memperkuat wawasan, kebijaksanaan, dan keteguhan moral agar tidak mudah goyah oleh kegelapan. Pagerwesi, yang secara harfiah berarti “pagar dari besi”, adalah simbol pertahanan batin dan nalar. Dalam konteks ini, bencana banjir yang melanda Denpasar dan wilayah lain di Bali pada hari raya Pagerwesi tak ubahnya sebuah teguran keras, apakah kita benar-benar sudah membentengi diri dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dalam mengelola bumi Bali?
Air bah yang meluap di Tukad Badung dan menggerus bangunan di tepinya bukan hanya persoalan teknis. Ia cermin betapa rapuhnya tata ruang kita. Sungai yang dahulu menjadi nadi peradaban kini berubah menjadi saluran air yang tersumbat sampah plastik dan limbah rumah tangga. Pembangunan di sempadan sungai dibiarkan, bahkan kerap mendapat izin. Sawah yang dulunya berfungsi sebagai daerah resapan air hilang berganti beton. Seolah-olah kita sedang mengundang bencana dengan tangan sendiri.
Kejadian ini tentu bukan pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, Denpasar dan Badung selalu masuk berita ketika hujan deras turun lebih dari dua jam. Genangan terjadi di jalan-jalan protokol, pusat perbelanjaan, hingga permukiman warga. Kerugian materi jelas besar, tetapi yang lebih mahal adalah kerugian psikologis yakni rasa waswas masyarakat setiap hujan turun, rasa tidak aman tinggal di kota, dan yang lebih dalam lagi, lunturnya kepercayaan pada pemerintah daerah untuk memberi solusi nyata.
Di media sosial, netizen ramai membagikan video banjir terbaru. Ada yang menunjukkan mobil terjebak di Jalan Teuku Umar Barat, ada pula yang memperlihatkan aliran air deras di kawasan Ubung Kaja. Di Badung, kawasan Dalung, Kerobokan, hingga Kuta Selatan tergenang. Warga berkomentar getir, “Setiap tahun sama, pemerintah hanya datang foto-foto, lalu hilang.” Yang lain menulis, “Kota yang katanya modern, tapi hujan dua jam saja lumpuh.” Suara-suara seperti ini mencerminkan kekecewaan publik yang sudah lama dipendam.
Pertanyaannya, sampai kapan ini dibiarkan? Apakah kita hanya menunggu hujan reda, banjir surut, lalu melanjutkan hidup seperti biasa? Jika iya, maka banjir berikutnya hanyalah soal waktu.
Seharusnya, pemerintah kota dan kabupaten menjadikan banjir sebagai isu prioritas. Perlu keberanian menertibkan bangunan yang melanggar tata ruang, menata ulang drainase kota, memperluas ruang terbuka hijau, serta memastikan sungai-sungai kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Persoalan sampah juga tidak boleh dipandang sepele. Program-program pengelolaan sampah yang selama ini lebih banyak berhenti di tataran slogan perlu benar-benar dijalankan hingga ke akar rumput.
Namun tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah. Masyarakat pun harus bercermin. Betapa banyak kita masih seenaknya membuang sampah ke selokan, menutup saluran air dengan paving atau bangunan, atau membiarkan sungai dijadikan tempat pembuangan. Inilah titik di mana Pagerwesi kembali relevan. Hari raya ini mengingatkan kita bahwa pagar diri bukan sekadar ritual di pura, melainkan juga perilaku sehari-hari. Membentengi diri berarti berdisiplin, peduli, dan bertanggung jawab, baik terhadap lingkungan maupun sesama.
Dulu, saat Bali masih sangat agraris, tata kelola air diatur lewat subak. Subak bukan hanya sistem irigasi, tetapi juga kesepakatan sosial yang menjaga keseimbangan air untuk sawah dan desa. Sungai dihormati, bukan ditaklukkan. Air dipandang sebagai sumber kehidupan, bukan sekadar saluran buangan. Kini, kesepakatan kolektif itu nyaris hilang, tergantikan oleh logika individualisme kota, yakni, siapa cepat membangun, dia dapat.
Sayangnya, pemimpin kita sering lebih sibuk berbicara tentang konsep besar—“Bali 100 tahun mendatang”, “Green Province”, “Smart City”—tetapi abai pada realitas di depan mata. Sebuah visi tidak ada artinya jika genangan air setinggi lutut saja tidak bisa diatasi. Masyarakat tentu membutuhkan mimpi, tetapi lebih dari itu, mereka butuh solusi nyata hari ini.
Fenomena banjir di Denpasar dan Badung di hari Pagerwesi semestinya membuka mata kita, bahwa jangan-jangan kita terlalu sering memaknai hari raya sebatas upacara, sesajen, dan ritual, tetapi lupa pada substansinya. Ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang diajarkan Saraswati dan Pagerwesi mestinya menjelma menjadi kebijakan yang berani, tata kelola yang bersih, serta tindakan nyata yang berpihak pada kelestarian lingkungan.
Di tengah iring-iringan banjir, suara doa Pagerwesi terdengar sayup, seakan-akan bertanya, apakah pagar besi kita masih kokoh, atau justru sudah keropos dimakan ambisi dan kelalaian?
Bali kini berdiri di persimpangan. Kita bisa terus menutup mata, membiarkan pembangunan berjalan tanpa kendali, hingga suatu saat bukan hanya Denpasar dan Badung yang terendam, tetapi seluruh Bali yang kita cintai. Atau, kita bisa menjadikan bencana ini sebagai momentum untuk berbenah, menata kembali tata ruang, menegakkan aturan, dan menghidupkan kembali kearifan lokal yang pernah membuat Bali selaras dengan alam.
Pagerwesi mengajarkan, benteng diri yang sejati adalah ilmu dan kebijaksanaan. Jika pemimpin Bali sungguh-sungguh mau mendengar pesan ini, mereka akan memahami bahwa pembangunan sejati bukan soal berapa banyak vila dan hotel yang berdiri, tetapi seberapa aman, lestari, dan berkelanjutan bumi Bali ini untuk generasi mendatang.
Dan bagi kita, warga biasa, benteng itu dimulai dari hal kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan, peduli pada lingkungan sekitar, berani menegur pelanggaran tata ruang, serta konsisten menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelestarian alam.
Hari Pagerwesi ini mungkin tak terasa sebagai hari raya di Kota Denpasar, sebab air bah telah merenggut sukacita yang mestinya kita rayakan. Tetapi jika kita mau merenungkan maknanya, justru di sinilah letak pesan paling dalam. Bahwa benteng diri tak dibangun dengan doa saja, melainkan juga dengan tindakan nyata. [T]
Penulis: Angga Wijaya
Editor: Adnyana Ole
