Janji Politik Pilkada Bali 2024: Pilih Bandara atau Jalur Kereta?

MENJELANG pesta demokrasi 2024, janji politik sebentar lagi akan berterbangan. Pada Pilkada—tingkat provinsi maupun kabupaten—kali ini, pasti masih banyak sekali calon yang menjanjikan akan memajukan daerahnya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Namun, sebagai rakyat, seperti pada umumnya, saya sudah tahu bahwa janji-janji itu hanya omdo—omong doang! Dari sekian banyak janji itu, paling hanya beberapa saja yang benar-benar dipenuhi. Yang begini-begini seolah memang sudah jadi hal yang biasa. Banyak janji manis menjelang kontestasi politik lima tahunan ini.

Para calon akan mulai blusukan ke kampung-kampung. Menerima semua aspirasi meskipun tak selaras dengan visi misi, bahkan mengiming-imingi sesuatu yang barangkali mereka pun tak tahu bagaimana caranya merealisasikan itu semua. Ya, itu lah janji-janji politik yang terus berulang.

Untuk itu, sebagai masyarakat kita harus peka dan pandai memilah dan memilih apa-apa yang benar-benar kita butuhkan dan tentu memilih orang yang tepat, yang kiranya dapat mewujudkannya. Kenapa harus begitu? Ya harus lah. Karena tak semua janji manis itu bisa terealisasi, walaupun ada beberapa yang terjadi.

Di Buleleng, Bali, misalnya. Setiap kali Pilkada, pembangunan bandara Bali Utara selalu disinggung dan jadi “jualan” manis seperti madu. Ini iming-iming yang selalu menarik dibincangkan. Banyak orang mendambakan pembangunan bandara, meski tak sedikit pula yang menentangnya. Pembangunan bandara seolah lebih gampang daripada program makan gratis.

Apakah tahun ini, misalnya ada yang kembali menggaungkan pembangunan bandara di Buleleng, akan bisa terealisasi? Atau jika terealisasi apakah kita cukup yakin bahwa bandara akan membuat Bali Utara lebih berkembang dan maju atau mampu memecah masalah mengenai ketimpangan yang selama ini dielukan?

Mengingat, kalau kita mau melihat ke belakang, sudah berapa calon yang menjanjikan hal tersebut setiap kali pesta demokrasi? Hasilnya mana? Tak ada. Barangkali memang tidak semudah itu mewujudkannya.

Dalam catatan sejarah, Bali Utara di masa lalu merupakan jalur perdagangan terbesar dan pusat ibukota Provinsi Sunda Kecil yang sangat berkembang. Tapi dengan adanya bandara pun juga belum tentu dapat mengembalikan kejayaan Buleleng seperti masa silam. Tentu saja tidak semudah itu. Semenjak perpindahan ibu kota dan pecahnya Sunda Kecil menjadi tiga provinsi, Buleleng semakin sepi.

Membangun bandara juga harus memikirkan infrasturktur pendukungnya. Lihat saja, masih banyak PR di Buleleng. Kualitas destinasi wisata, penginapan, maupun jalan transportasi yang belum begitu menunjang wisatawan untuk bertahan di Bali Utara—kalau tujuan pembangunan bandara memang hanya untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan.

Bisa kita telusuri di media, bahwa pembangunan Bandara Bali Utara ini akan dibangun di bibir pantai Kecamatan Tejakula. Ini yang membuat saya berpikir. Pembangunan ini pasti akan mereklamasi dan untuk itu juga membutuhkan tanah untuk menimbunnya. Kira-kira bukit mana yang akan dieksekusi untuk itu? Entahlah.

Hal ini kurang efisien, menurut saya. Saya kurang tahu soal AMDAL, memang, tapi secara kasat mata ini akan mengorbankan banyak hal, termasuk lingkungan. Jadi cukup riskan diperjuangkan meskipun sudah ada tender pembangunan atau penanggung jawab yang sudah mau mengeksekusinya, katanya. Atau, jangan-jangan, membangun lintasan dan stasiun kereta api terlihat lebih realistis?

Sebenarnya saya lebih setuju kalau para calon itu berjanji untuk merealisasikan pembangunan jalur kerata api di Bali. Dengan memaksimalkan empat titik yang menjadi stasiun besar, yakni Gilimanuk, Denpasar, Singaraja, dan Karangasem, serta stasiun kecil untuk transit di berbagai desa atau kecamatan yang menarik dikunjungi. Sepertinya menarik untuk dipikirkan lebih lanjut.

Rencana ini sebenarnya sudah sempat dibahas di website Pemprov Bali. Namun, keterangan dalam website tersebut begini: pembangunan jalur kereta ini akan terealisasi kalau bandara Bali Utara terbangun lebih dulu.

Hmm, apakah pernyataan di atas tidak terbalik? Bagaimana kalau membangun infrastruktur penunjang lebih dulu—seperti jalur kereta ini, misalnya—supaya bandara tidak sia-sia? Kenapa begitu? Karena bandara ini rencananya akan dibangun besar dan berstandar internasional, untuk memecah kebuntuan pemadatan wisatawan asing di Bali Selatan.

Jadi, sepertinya kereta api ini yang mampu menjawabnya, dan mampu menyambungkan kota-kabupaten di Bali dengan efisien dan lebih mudah terjangkau dari segi biaya, waktu, dan tenaga—seperti jalur lintas kereta di Jawa dan Jakarta. Bahkan ini bisa jadi terobosan baru untuk kemajuan Bali.

Sebenarnya, selain sumber dari web Pemprov Bali yang menyatakan hal demikian, ada sumber lain yang menyajikan soal pembangunan jalur kereta api di Bali, seperti pernyataan Bupati Badung yang ingin membangun KRL di Seminyak dan sekitarnya, bahkan katanya KRL juga akan dibangun di Buleleng.

(Bupati Badung juga calon, berarti itu ada bau janji politik juga. Tapi bagus juga idenya. Tapi kalau itu hanya janji dan tak akan terealisasi, ya percuma. Itu semua akan sama saja.)

Padahal, sepertinya akan banyak orang yang setuju jika jalur kereta dibangun lebih dulu daripada bandara. Atau jika sudah ada jalur kereta, ngapain harus ada bandara?

Coba bayangkan kalau ada kereta api di Bali. Sepertinya lucu dan romantis. Perjalanan akan mudah dan cepat—pula murah, ini yang terpenting. Akses Singaraja-Denpasar atau dari kabupaten satu ke kabupaten lainnya akan mudah saja dijangkau. Kalau dibangun di empat titik yang saya sempat singgung di awal itu tentu lebih bagus. Apalagi kereta, seperti di Eropa, bisa menjadi solusi kemacetan di jalan.

Kereta api sepertinya sangat dibutuhkan di Bali. Kemudahan akses, jarak tempuh, itu yang dibutuhkan sekarang, bukan bandara yang berstandar internasional. Membangun bandara itu boleh saja, tapi untuk saat ini masih banyak yang lebih krusial yang harus dibangun.

Meskipun Jalan Shortcut sudah dibangun, katanya jalan Tol Jembrana-Mengwi juga segera dieksekusi, tapi sepertinya itu semua masih belum cukup untuk memangkas jarak tempuh atau perpindahan masyarakat dan wisatawan ke berbagai kabupaten lain di Bali.

Terakhir, mungkin ini hanya pikiran klise dan sedikit mengkhayal, tapi siapa tahu, kalau dijadikan jualan politik akan banyak orang yang menerima dan mendukungnya. Ya, sekali lagi, siapa tahu.[T]