SETIAP tanggal 20 Mei bangsa Indonesia seolah menyetel ulang kompas tentang nasionalisme. Dari mana nasionalisme dimulai, dan kini hendak dibawa ke mana? Pertanyaan itu membawa bangsa ini pada nostaligia indah dan romantis tentang nasionalisme serta mozaik kebangkitan nasional yang tampak sekarang.
Secara substansial, nasionalisme adalah kesadaran sekelompok orang bahwa mereka satu bangsa karena punya ikatan sejarah, bahasa, budaya, wilayah, atau nasib. Dari kesadaran itu lahir keinginan untuk punya kedaulatan sendiri dan memajukan bangsanya.
Nasionalisme Indonesia sebagai suatu bangsa sungguh indah. Orang mungkin tidak saling kenal, tapi merasa senasib sepenanggungan karena sama-sama “Indonesia”. Imajinasi kolektif sebagai bangsa ini tumbuh lewat bahasa, sekolah, maupun media. Ditambah lagi lebih dari 1.300 suku, 700 bahasa daerah, dan 6 agama resmi, bangsa ini masih bisa tetap satu.
Romantisme kebangkitan nasional menandai bangsa ini sebagai majemuk namun menyatu. Adalah Boedi Oetomo, organisasi yang di tahun 1908 sudah bicara tentang kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa. Bangsa yang maju bukan hanya dengan jalan perang, namun melalui jalur pendidikan. Lewat pendidikan inilah masa depan bangsa dipertaruhkan.
Kebangkitan nasional semestinya memang bukan konsep yang statis seiring tercapainya kemerdekaan di tahun 1945. Sebagaimana dikatakan filsuf dan sejarawan Prancis, Ernest Renan, eksistensi sebuah bangsa adalah plebisit setiap hari (a nation’s existence is a daily plebiscite).
Konsep Ernest Renan menekankan, bahwa bangsa bukanlah entitas statis. Keberadaan atau nasionalisme suatu bangsa harus terus-menerus diperbarui, ditegaskan, dan disepakati oleh rakyatnya setiap hari. Sama seperti rakyat yang memberikan suara dalam referendum (plebisit) setiap harinya untuk meyakinkan diri mereka sendiri.
Karenanya, momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang diperingati bangsa Indonesia setiap tanggal 20 Mei bukan sekadar nostalgia dan romantisme sejarah yang berhenti pada satu titik. Jika komitmen tentang plebisit berhenti, maka berhenti pula nasionalisme bangsa ini. Bukan pula seremoni tahunan yang harus dirayakan, lantaran nasionalisme juga perlu daya kritis masyarakatnya.
Hari Kebangkitan Nasional juga dapat menjadi reminder, bahwa nasionalisme itu bukan sekadar nostalgia 1908, tetapi juga pembaruan perangkat lunak (software update) setiap tahun. Kebodohan dan perpecahan masih ada di depan mata. Literasi digital masih lemah, bangsa ini masih mudah diadu domba oleh algoritma. Dan perpecahan juga mengancam bangsa ini lewat polarisasi media sosial, buzzer, dan politik identitas. Bila ingin memperingati 20 Mei, maka jangan hanya banyak seremoni, namun miskin kebangkitan.
Mozaik Nasionalisme
Indonesia boleh saja bangga masih bertahan hingga kini. Namun kebanggaan tentang nasionalisme itu tidaklah terang-benderang. Mozaik nasionalisme merupakan bagian yang tak bisa diabaikan. Nasionalisme saat ini tidak lagi satu bentuk utuh, tetapi menjadi kepingan-kepingan yang kadang menyambung, kadang bertabrakan layaknya mozaik yang membutuhkan perekat.
Mozaik nasionalisme di tengah Harkitnas dapat dilihat dari banyak hal. Orang bangga menjadi nasionalis, namun sebatas simbolik dan cenderung menjadi nasionalis musiman. Setiap perayaan hari besar nasional, orang ramai-ramai membuat twibbon. Akan tetapi mereka tak pernah bangkit sesungguhnya. Nasionalisme simbolik tak pernah menjadi etos. Selepas membuat twibbon Harkitnas, mereka akan kembali histeris menonton drama Korea dan drama Cina.
Nasionalisme digital juga menjadi bagian dari mozaik yang mempunyai wajah positif dan negatif. Media sosial menjadi ajang unjuk nasionalisme 24 jam secara real time. Positifnya, ketika terjadi bencana, gerakan solidaritas di media sosial mampu mengumpulkan donasi miliaran rupiah dalam hitungan jam. Banyak pula media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook yang dimanfaatkan untuk media edukasi sejarah dan politik.
Wajah negatifnya, perdebatan di media sosial kerap memunculkan labeling “tidak nasionalis” pada lawan debat. Nasionalisme juga kerap menjadi “jualan” bagi kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Bahkan nasionalisme digital cenderung menciptakan algoritma “NKRI” atau “asing”, sehingga membentuk echo chamber nasionalisme.
Mozaik nasionalisme merambah pula dalam wacana kebangkitan ekonomi. Atas nama nasionalime dan atas nama ambisi menjadi Macan Asia, muncul gagasan hilirisasi nikel, hilirasasi sawit, peningkatan daya saing ekspor, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Pertanyaannya, apakah itu semua telah menjadikan bangsa dan rakyat Indonesia benar-benar bangkit? Siapa yang menikmati hilirisasi dan peningkatan ekspor itu? Jangan-jangan smelter hilirisasi itu hanya dimiliki oleh segelintir konglomerat; bahkan orang asing, dan rakyat hanya kebagian debunya saja.
Begitu banyak mozaik nasionalisme yang masih perlu direkatkan dalam momentum Harkitnas. Jika tahun 1908 Boedi Oetomo bangkit karena sadar akan kebodohan yang masih menimpa rakyat, maka kini saatnya bangkit dengan sadar karena kebodohan digital, kemiskinan empati, dan wabah korupsi. Jangan sampai penjajah masih bercokol di Tanah Air dengan berganti seragam baru. Semua sibuk melakukan seremoni, tapi lupa pada rakyat yang masih tertindas oleh pajak tinggi, eksploitasi buruh, dan hilangnya kebebasan berekspresi.
Nasionalisme Seremonial
Salah satu “budaya” dan perilaku masyarakat Indonesia yang hingga kini sulit ditinggalkan adalah orientasi pada seremoni. Begitu pun dalam urusan nasionalisme dan kebangkitan nasional. Masih banyak nasionalisme yang berhenti di simbol, ritual, dan euforia sesaat. Nasionalisme belum menembus pada perilaku sehari-hari dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Ciri nasionalisme seremonial mudah dilihat, seperti layaknya hajatan pengantin. Ramai dan bagus di foto dokumentasi. Padahal rumah tangga yang baik baru akan dimulai setelah pelaminan dibongkar. Begitu pun nasionalisme seremonial, waktunya musiman. Teriak kencang bangkit dan merdeka pada setiap upacara hari besar nasional, setelah itu diam, tak pernah bangkit.
Nasionalisme yang seremonial ukurannya emosi. Merasa merinding menyanyikan lagu Indonesia Raya, menangis tatkala melihat Sang Merah Putih dikibarkan, tapi tak merasa bersalah ketika menyogok polisi saat kena tilang. Teriak NKRI Harga Mati, tapi tetap rajin korupsi.
Berjoget di atas panggung sambil melempar baju ke massa pada seremoni Hari Buruh Internasional, tapi persoalan upah buruh, PHK sepihak, akses layanan kesehatan dan jaminan sosial, penghapusan outsourcing ,serta lemahnya perlindungan buruh belum dituntaskan. Semua baru sebatas “akan”.
Orde Baru turut menyumbang nasionalisme yang seremonial ini. Selama 32 tahun rakyat diajari untuk nasionalis, rajin upacara setiap Senin, penataran P4. Namun ketika rakyat melakukan kritik dituding tidak nasionalis. Walhasil, nasionalisme adalah sebentuk kepatuhan simbolik, bukan partisipasi kritis.
Tentu saja nasionalisme seremonial ini sangat berbahaya, karena menghasilkan ilusi kemajuan dan kebangkitan. Rakyat dan pejabat merasa sudah sangat nasionalis karena ikut upacara bendera. Sementara Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia jeblok di urutan 109 dari 182 negara, tingkat literasi rakyat Indonesia hanya 0,001%, dan angka pengangguran 7,46 juta orang.
Semestinya nasionalisme seremonial bergerak ke arah yang lebih substansial. Selepas upacara hari besar, pejabat mengendalikan harga sembako agar rakyat bisa bangkit. Anak muda yang semangat membuat twibbon Harkitnas dilanjutkan dengan mengajar literasi digital kepada emak-emak agar tidak tertipu hoaks. Dan para pendukung berat Tim Nasional sepak bola yang merasa nasionalis harus bangkit melawan rasisme, calo tiket, dan match fixing.
Pertanyaannya, masih relevankah memperingati Hari kebangkitan Nasional? Jika sekadar banyak seremoni tapi miskin kebangkitan tentu tak lagi relevan. Peringatan menjadi tidak relevan begitu selesai pidato tematik Semangat 1908, tapi esoknya anggaran pendidikan dibajak. Kebangkitan nasional juga akan sia-sia bila para pejabat bangkit gajinya dan rakyat bangkit utangnya.
Kebangkitan nasional bukan sekadar siapa yang paling berhak memegang stempel nasionalis. Bukan pula soal siapa yang paling meriah melakukan seremoni. Kebangkitan nasional bukan panggung pidato, tapi arena pertanggungjawaban. Bukan hanya ritual, tapi standar moral untuk bangkit merangkum mozaik yang tercerai-berai. [T]
Penulis: Chusmeru
Editor: Adnyana Ole
