DATA BPS Februari 2026 membuat kita harus berhenti pura-pura tidak hirau: tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK 8.62%..! Tertinggi dari semua jenjang Pendidikan. Kalahkan SMA 6.93%, dan S1 5,89%.
Saya ulang lagi biar telinga kita semua bangun tidur: Sekolah Menengah Kejuruan, sekolah yang katanya, “lulus langsung kerja”, justru penyumbang pengangguran terbesar di negeri ini!
Ini bukan lagi anomali. Ini ironi sistemik. Tamparank eras buat tata kelola Pendidikan, industry dan ketengakerjaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau soal tata kelola, mari kita curigai hal sebagai berikut:
Lulusan SMK Gagal terserap karena 3 Kementerian jalan sendiri-sendiri!
Mari jujur. Masalahnya bukan pada anak-anak SMK-nya. Anak-anak kit aitu rajin dan semangat penuh harapan. Mereka praktek sampai berpeluh. Orang tuanya penuh harap. Masalah tidak di mereka. Masalah jelas: Kementerian tidak nyambung sesamanya, terutam tiga Kementerian paling bertanggung jawab soal pengangguran:
- Kemendikbudristek, sepertinya Kementerian ini asyik urusan cetak mencetak lulusan TKJ, otomotif, tata boga.
- Kemenperin, kita tahu konsentrasinya mendorong industry yang membutuhkan operator mesin CNC, teknisi EV, ahli data.
- Kemnaker, memegang data lowongan kerja, tapi data ini tidak pernah jadi kurikulum yang konsisten di sekolah.
Apa hasilnya? Tidak terjadi link and match antara kebutuhan, kurikulum dan data lowongan kerja! Anak SMK lulus bawa ijazah Teknik Kendaraan Ringan (“otomotif”), tetapi sementara itu bengkel sudah tidak ada berganti jadi kendaraan Listrik. Anak lulus TKJ jago install Windows, tapi industry butuh anak yang ngerti cloud dan cyber security. Ini sekadar contoh nyaplir itu.
Ini namanya gagal napas koordinasi : Tiga Menteri satu cabinet, tapi urus anak bangsa seperti tiga negara beda benua.
DPR punya Komisi, Tapi Mana Pengawasab dan Kordinasinya?
Saya tidak mau cuma “menggugat” eksekutif tersebut. DPR yang terhormat juga harus mengaca. Kita punya Komisi X urus Pendidikan, Komisi VI urus industry dan Komisi IX urus ketenagakerjaan. Pertanyaannya, selama 2 tahun angka pengangguran SMK selalu tertinggi, apa yang telah wakil-wakil terhormat ini lakukan?
Sudahkah Komisi X panggil Mendikbud bertanya kenapa 60% alat praktek SMK sudah usang? Berapa kali Komisi VI panggil Menperin tanya kenapa industri “ogah” terima anak magang dari SMK? Berapa kali Komisi IX evaluasi kenapa Balai Latihan Kerja sepi, sementara anak SMK nganggur?
Kalau fungsi pengawasan tidak serius, buat apa ada Komisi itu di DPR? Rapat dengar pendapat janganlah lagi cuma selesai jadi drama panggung marah-marah di depan kamera.
Industri Juga Jangan Cuci Tangan
Tentu, kita tidak bela pemerintah saja. Pengusaha juga harus ikut bertanggung jawab. Tiap tahun mereka teriak “kekurangan tenaga kerja terampil” tetapi giliran SMK minta tempat magang, dijawab “belum butuh”. Giliran diminta membantu kurikulum, berkelit “sibuk dan itu urusan sekolah!”
Kalau industri mau enaknya saja, minta SDM siap pakai tapi tidak mau investasi pelatihan, ya, jangan menggerutu ketika harus impor tenaga kerja dari luar.
Semoga tamparan ke muka kita bersama ini tidak membuahkan prilaku saling menyalahkan melainkan saling gisi (saling berpegang tangan), terutama untuk menemukan Solusi bersama yang menurut hemat saya mungkin bertumpu kepada tiga hal utama ini senbagai kunci:
- Kurikulum
Benahi kurikulum melibatkan Kadin dan Asosiasi Industri, termasuk jika buka jurusan atau sekolah kejuruan baru, wajib Kadin dan Asosiasi Industri ikut tanda tangan.
- Satu Data Satu Komando.
Ketiga Kementerian: Kemendikbud Ristek, Kemenperin dan Kemnaker plus DPR perlu membentuk Satgas “link & match” secara nasional dengan target pengangguran SMK harus di bawah 1%. Kalau target tidak tercapai, mundur.
- Insentif Pajak
Berikan insentif pajak kepada Industri yang bersedia menyelenggarakan semacam “pusat diklat” di SMK, yang bersedia mengangkat guru tamu/bantu dan yang mau merekrut 50% anak magang dari SMK di perusahaannya.
Anak mau masuk SMK sudah bisa dipastikan karena ingin cepat kerja, cepat bisa bantu orang tua. Mereka “rela” tidak kuliah. Jangan sampai mereka malah mendapat “pelecehan” ganda: pertama, diberi ijazah yang tidak laku pasar, kedua dengan mengatakan sambil lalu, “salah jurusan”
Pengangguran anak SMK jelas bukan salahnya anak-anak selain salahnya kita bersama: yang bikin kebijakan, yang mengawasai dan yang memberikan anggaran. SMK dibentuk bukan untuk mencetak lulusan tetapi untuk mencetak lulusan yang bekerja. [T]
Prambanan, 7/5/2026
Penulis: I Gede Joni Suhartawan
Editor: Adnyana Ole
