Berpolitik di Pemerintahan Mahasiswa: Menentang Kepalsuan atau Belajar Korupsi?

KAMPUS adalah tempat kaderisasi bagi para pemimpin bangsa dan negara. Di suatu negara kita mengenal adanya pemerintahan, pada umumnya pemerintahan diselenggarakan dan dijalankan oleh lembaga eksekutif. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, eksekutif harus berjalan di atas landasan yang dibuat oleh lembaga yang menjadi representatif dari rakyat yaitu legislatif. Ketika adanya pertikaian antarlembaga, maka ada yudikatif yang siap hadir sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.

Inilah aturan main dari konsep Trias Politica yang memisahkan setiap kekuasaan demi terciptanya kesejahteraan.

Tapi ironisnya penyalahgunaan wewenang atau dikenal dengan sebutan abuse of power setia ada dan malah kadang menjadi-jadi tak henti. Seolah pejabat-pejabat negara mendadak amnesia dengan amanah mulia dari rakyatnya, padahal setiap kedudukan dan jabatan ada karena masyarakat mempercayainya. Walau tak semua pejabat Negara seperti itu, tapi cukup mencoreng nama lembaga-lembaga negara yang dinaunginya.

Hal yang hampir serupa dan hampir sama terjadi di kehidupan politik kampus yang menerapkan Pemerintahan Mahasiswa atau Student Government. Tapi sedikit yang membedakan adalah kehadiran lembaga yudikatif jarang ditemui di kampus-kampus. Eksekutif dan legislatif menjadi aktor utama dalam Pemerintahan Mahasiswa, karena keduanya ibarat dua pedal sepeda yang harus ada karena keduanya harus bergerak  dinamis bukan malah diam statis.

Walaupun dalam kehidupan kampus baik dari pihak eksekutif maupun legislatif sering begesekan dan bentrok argumen, tapi hal ini wajar terasa karena keduanya harus saling memperbaiki dan mengingatkan.

Sangat seru bukan kehidupan Pemerintahan Mahasiswa yang dalam lingkup kampus? Nama pemimpin di eksekutif biasanya bernama ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Presiden Mahasiswa yang sekaligus menjadi kepala Pemerintahan Mahasiswa.

Sedangkan dalam lembaga legislatif sering ada penyebutan  anggota majelis atau anggota dewan, tergantung lembaga legislatifnya bernama Majelis Permusyawaran Mahasiswa (MPM) atau Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Dalam Legislatif pemimpinnya disebut Ketua umum, karena didalamnya terdapat ketua-ketua komisi yang mengetuai komisinya masing-masing dan beranggotakan sesuai peraturan yang mendasarinya.

Pejabat-pejabat dalam Pemerintahan Mahasiswa baik dari kalangan eksekutif ataupun legislatif juga tak kalah memberi sensasi serta kontroversi dalam kehidupan kampus sehari-hari. Mulai dari kentalnya asas kekeluargaan yang menumbuhkan jiwa nepotisme, pengambilan hak berlebih padahal kewajiban belum terpenuhi sesuai harapan mahasiswa dan adanya kebijakan yang dibuat demi kepentingan-kepentingan calon kaum kapitalisme. Ada juga sampai main hati perempuan demi kenikmatan dengan menjadikan jabatan sebagai jubah utama yang menjadikannya tenar dikalangan mahasiswa.

Yang uniknya lagi dalam membuat sebuah laporan pertanggungjawaban, kerap ada situasi dan kondisi di mana tak bisa dihindari adanya pemalsuan dokumen yang nantinya berimplikasi dengan habisnya dana yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kedoknya, hal itu biasanya dilakukan agar sistem birokrasi dalam kampus dapat terpenuhi dan tidak membuat repot pegawai-pegawai kampus. Wah, luar biasa, hal-hal semacam ini bisa dianggap sebagai “pelajaran korupsi” yang bisa melahirkan para koruptor pemula.

Pemerintahan Mahasiswa seharusnya mampu menjadi wadah yang memberikan iklim politik yang sehat bagi mahasiswa yang ada dalam kampus. Sudah seyogyanya juga para Pejabat Kampus belajar akan kesalahan-kesalahan dari Pejabat-pejabat Negara yang menggerogoti negaranya sendiri. Selain itu menjadi kewajiban bersama untuk bisa menganggulangi ataupun meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada, dan jangan sampai kesalahan-kesalahan itu dijadikan budaya sekalipun itu memberi kenikmatan.

Demi kepentingan bersama, para Pejabat Kampus juga harus berani menentang ketidakpastian dan kepalsuan dengan cara bersuara bahkan jika perlu berorasi turun ke jalan. Mahasiswa yang menduduki jabatan yang strategis di kampus wajib bersuara yang lantang, jangan sampai bungkam,  apalagi berusaha tidak tahu dengan cara tutup mata dan telinga dari kehidupan di sekitarnya.

Satu hal yang paling penting lagi adalah Pemerintahan Mahasiswa adalah gerbang untuk setiap mahasiswa memasuki kehidupan Politik Praktis dalam lingkup negara, karena tidak bisa dipungkiri setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk menjadi seorang pemimpin bangsa nantinya. (T)