Membangun Buleleng, Membangun Ingatan Sejarah dan Membangun Masa Depan Kota dari Kawasan Titik Nol Singaraja

“YANG kami bangun bukan sekadar ruang publik yang indah, tetapi juga ruang yang mampu mengingatkan masyarakat akan perjalanan panjang Kota Singaraja,” ujar Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra saat meninjau lokasi.

Sore hari yang berbeda. Wajah kawasan Tugu Singa tampak lebih ramai seperti biasanya. Sore hari sepertinya menjadi waktu paling ramai di kawasan ini. Cahaya matahari memantul di atas batu andesit yang baru dipasang. Anak-anak berlarian, beberapa remaja berhenti untuk berfoto, sementara orang-orang tua duduk di tepian kawasan yang kini dikenal sebagai Titik Nol Singaraja itu. Di tengah ruang publik yang sedang berbenah itu, Patung Singa Ambara Raja berdiri tegak, seolah menjaga lalu lintas manusia yang datang dan pergi.

Bagi sebagian orang, kawasan ini mungkin hanya ruang kota yang sedang dipercantik, tidak ada beda dengan ruang publik lainnya. Namun, seperti kata Bupati Sutjidra di atas, bagi sebagian lainnya, kawasan Titik Nol adalah simpul ingatan. Di tempat inilah, sejarah, kekuasaan, perdagangan, dan identitas sebuah kota bertemu. Ya, Singaraja bukan kota yang lahir dari jalan raya, memang, kota ini tumbuh dari laut.

Orang Singaraja lahir dari “panci pelebur” bernama Buleleng dan hidup di dalam “mangkuk salad” bernama Bali. Orang Singaraja lahir dari adukan bermacam ras dan suku bangsa yang mendiami Buleleng pada abad-abad silam. Karena itu, salah satu ciri terpenting orang Singaraja—yang selama ini barangkali sering diabaikan—adalah keterbukaan pola pikirnya.

Jamak tertulis dalam sejarah, orang-orang yang tinggal dan beranak-pinak di sepanjang pesisir adalah mereka yang memiliki pikiran egaliter, terbuka, dan mungkin sedikit blak-blakan—untuk tidak mengatakan “bar-bar”. Pikiran egaliter itu tumbuh karena wilayah pesisir biasanya memiliki keragaman kebudayaan (yang lebih) dibandingkan dengan wilayah agraris.

Sejak awal abad 19, jalur perdagangan Bali-Lombok-Batavia sudah berkembang pesat, terutama untuk kebutuhan komoditas sandang dan pangan, selain budak, tentu saja. Pada awalnya, upaya membangun rute perdagangan di Bali sebenarnya lebih tampak di daerah bagian selatan. Namun, setelah menjelang runtuhnya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)—perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada 1602—perdagangan Bali Selatan, khususnya di Kuta, Denpasar, mengalami kemunduran.

Oleh karena itu, berkat perubahan sosial, ekonomi, dan politik pada masa itu, pusat perdagangan Bali bergeser ke utara, tepatnya ke Singaraja. Ini membuat Buleleng, diakui atau tidak, menjadi daerah penting pada awal abad 20. Hal ini disebabkan oleh dua faktor penting, yakni Singaraja sebagai kota pelabuhan dan Singaraja sebagai pusat pemerintahan (ibu kota) di Bali dan Nusa Tenggara pada masa pemerintah Hindia Belanda. Namun, perlu diketahui, jalur dagang di Bali Utara sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum peristiwa itu terjadi.

Banyak peneliti mengakui, bahwa sejak zaman dulu, karena Bali Utara secara geografis letaknya sangat strategis, maka kontak-kontak dagang—hubungan antara Bali dengan Jawa dan wilayah lain di dalam maupun di luar Nusantara—lebih sering terjadi di wilayah Bali Utara dan sekitarnya daripada di Bali Selatan. Di samping itu, kondisi Laut Utara yang relatif kondusif sangat memudahkan perjalanan perahu-perahu dagang yang masih menggunakan sistem teknologi navigasi sederhana. (Bacalah kisah Raja Panji Sakti yang menyelamatkan perahu dagang Tiongkok di Pantai Penimbangan.)

Hal ini diperkuat dengan adanya hikayat pelabuhan-pelabuhan alam di wilayah Pesisir Utara, seperti Sangsit, Buleleng, Temukus, Gilimanuk, Pangkung Paruk, Tanjung Ser, Pacung, dan Sembiran—yang merupakan pintu masuk dan jalur perdagangan kuno di Bali Utara yang menghubungkan Bali dengan daerah lain di Nusantara.

Ketika Belanda menduduki Buleleng, Singaraja memperoleh peran baru. Kota ini kemudian menjadi pusat administrasi kolonial Belanda di Bali. Gedung-gedung pemerintahan, sekolah, kantor dagang, hingga fasilitas publik dibangun di kawasan pusat kota yang kini masih menyisakan jejak arsitekturalnya. Jejak-jejak itu masih dapat ditemukan di sekitar kawasan Titik Nol hari ini.

Ruang Publik dan Ingatan Sejarah

Kini, di antara bangunan-bangunan tua peninggalan masa kolonial yang telah direvitalisasi itu, anak-anak berlarian. Sejumlah remaja sibuk mengabadikan momen dengan telepon genggam mereka. Beberapa keluarga memilih duduk di tepian trotoar yang baru ditata, menikmati suasana yang beberapa tahun lalu sulit dibayangkan hadir di pusat Kota Singaraja. Kawasan itu menjadi salah satu ruang publik favorit masyarakat Buleleng. Banyak orang datang bukan hanya karena tempatnya indah, melainkan karena ada sesuatu yang lain: perasaan sedang berada di ruang yang memiliki cerita panjang.

Di salah satu bangku yang menghadap Patung Singa Ambara Raja, Deny duduk bersama tiga temannya. Mahasiswa asal Buleleng itu mengaku hampir setiap minggu datang ke kawasan tersebut. Awalnya sekadar mengikuti tren yang ramai di media sosial. Namun lama-kelamaan ia mulai tertarik pada sejarah tempat yang selama ini hanya ia lewati begitu saja. “Kalau dulu lewat sini ya cuma lewat. Sekarang jadi penasaran kenapa ada gedung-gedung tua, kenapa namanya Titik Nol, kenapa Singaraja dulu pernah jadi ibu kota,” ujarnya.

Bagi generasi muda seperti Deny, kawasan itu menjadi pintu masuk yang tidak terduga untuk mengenal sejarah daerahnya sendiri. Sesuatu yang selama ini lebih banyak ditemukan di buku pelajaran daripada di ruang-ruang publik kota.

Belakangan, Titik Nol Singaraja viral di media sosial karena dianggap memiliki suasana yang mengingatkan banyak orang pada kawasan Malioboro di Yogyakarta. Pernyataan itu tampak biasa saja, namun sesungguhnya ia menyentuh inti persoalan yang lebih besar: identitas sebuah kota.

Titik Nol Singaraja bukan sekadar ruang publik baru, tempat ini berdiri di kawasan yang menyimpan lapisan-lapisan sejarah panjang Bali Utara. Karena itulah Pemerintah Kabupaten Buleleng memilih mengembangkan kawasan tersebut dengan konsep heritage. Bangunan-bangunan bersejarah dipertahankan, kabel utilitas dipindahkan ke bawah tanah, dan ruang publik dirancang agar warga dapat kembali berinteraksi dengan sejarah kotanya sendiri.

Menurut Sutjidra, daya tarik kawasan tersebut bukan hanya pada sisi estetikanya, melainkan juga pada nilai historis yang dikandungnya. “Kawasan ini menyimpan banyak jejak sejarah yang sengaja kita hidupkan kembali melalui penataan kawasan heritage,” katanya.

Jelas, jejak sejarah yang dimaksud Sutjidra tidaklah kecil. Banyak orang mungkin tidak mengetahui bahwa setelah Indonesia merdeka pada 1945, Singaraja pernah menjadi ibu kota Provinsi Sunda Kecil. Provinsi tersebut mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pusat pemerintahannya berada di Singaraja. Gubernur pertamanya adalah I Gusti Ketut Pudja, putra asli Singaraja yang juga anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pudja merupakan salah satu tokoh yang ikut menyaksikan proses perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta. Pada 19 Agustus 1945, ia ditunjuk menjadi Gubernur Sunda Kecil dan memimpin wilayah yang sangat luas tersebut hingga Januari 1946. Atas jasa-jasanya bagi bangsa, I Gusti Ketut Pudja kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2011.

Namun, perjalanan sejarah terus bergerak. Pada 14 Agustus 1958, Provinsi Sunda Kecil dibubarkan dan dimekarkan menjadi tiga provinsi baru: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sejak saat itu, Bali berdiri sebagai provinsi tersendiri dengan ibu kota di Denpasar. Keputusan tersebut mengubah arah perkembangan Bali. Pusat pemerintahan yang sebelumnya berada di utara berpindah ke selatan.

Perpindahan pusat pemerintahan ke Denpasar membawa konsekuensi yang tidak kecil. Arus investasi, pembangunan infrastruktur, pendidikan tinggi, hingga pertumbuhan sektor pariwisata perlahan terkonsentrasi di Bali Selatan. Dalam beberapa dekade berikutnya, Denpasar, Badung, dan kawasan sekitarnya berkembang menjadi pusat ekonomi baru Pulau Bali.

Di sisi lain, Singaraja yang pernah menjadi jantung administrasi Bali dan Nusa Tenggara memasuki fase yang berbeda. Kota ini tidak lagi menjadi pusat pengambilan keputusan politik. Pelabuhan yang dahulu ramai perlahan kehilangan perannya seiring perubahan jalur transportasi dan perdagangan. Banyak bangunan bersejarah tetap berdiri, tetapi sebagian kisah yang melekat padanya mulai memudar dari ingatan masyarakat.

Singaraja perlahan kehilangan status politiknya, memang, tetapi tidak kehilangan jejak sejarahnya. Karena itulah, revitalisasi kawasan heritage hari ini sesungguhnya bukan hanya proyek penataan kota. Ia juga merupakan upaya menghubungkan kembali generasi sekarang dengan sejarah yang sempat menjauh dari kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut mendapat perhatian dari kalangan pejuang kemerdekaan.

Ketua DPD Angkatan 45 Provinsi Bali, Bagus Ngurah Rai, menyebut revitalisasi kawasan tersebut sebagai langkah penting merawat memori sejarah bangsa. “Renovasi Titik Nol ini kami apresiasi. Ini bukan sekadar membangun taman, tapi merawat ingatan bangsa. Dari sinilah dulu pusat pemerintahan Sunda Kecil berdenyut,” tegasnya. Kalimat itu mengingatkan bahwa sejarah tidak selalu hadir melalui buku pelajaran. Kadang-kadang sejarah hidup melalui ruang kota, melalui jalan yang dilalui setiap hari, melalui bangunan yang masih berdiri, melalui patung, taman, dan ruang publik yang menyimpan cerita masa lalu.

Fenomena semacam ini sebenarnya sedang terjadi di banyak kota di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kota bersejarah berusaha menghidupkan kembali kawasan lamanya melalui pendekatan placemaking, yakni menciptakan ruang publik yang tidak hanya nyaman digunakan, tetapi juga mampu memperkuat identitas kota. Di Indonesia, kawasan Kota Lama Semarang, Kota Tua Jakarta, Kota Lama Surabaya, dan koridor Malioboro Yogyakarta menjadi contoh bagaimana ruang publik dapat berfungsi sekaligus sebagai tempat rekreasi, ruang ekonomi, dan ruang belajar sejarah.

Titik Nol Singaraja tampaknya sedang menempuh jalan yang serupa. Bedanya, kawasan ini membawa cerita khas Bali Utara yang selama puluhan tahun sering berada di luar sorotan utama perkembangan Pulau Bali.

Membayangkan Masa Depan Kota

Dalam banyak kajian perencanaan kota modern, ruang publik tidak lagi dipandang sekadar tempat orang berkumpul, pula menjadi instrumen penting untuk membangun kualitas hidup, identitas kota, dan daya saing daerah. Kota-kota yang berhasil mempertahankan warisan sejarahnya sembari menghadirkan ruang publik yang nyaman cenderung memiliki ikatan sosial yang lebih kuat serta daya tarik yang lebih besar bagi wisatawan dan generasi muda. Menariknya, penataan kawasan ini tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tapi juga berbicara tentang masa depan.

Pada akhir Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkenalkan inovasi bernama Buleleng Terra Sign, yakni papan nama jalan yang dibuat dari sampah plastik daur ulang. Program hasil kolaborasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dengan Rumah Plastik Mandiri Buleleng itu mulai diterapkan di kawasan Titik Nol ini.

Sebanyak sepuluh papan nama jalan dipasang pada lima ruas jalan di jantung Kota Singaraja. Untuk memproduksinya dibutuhkan sekitar 1,2 ton sampah plastik mentah yang dikumpulkan dari jaringan bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di seluruh Kabupaten Buleleng.

“Melalui inovasi ini, sampah plastik yang selama ini menjadi masalah lingkungan kami ubah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini bukan sekadar papan nama jalan, tetapi simbol komitmen Buleleng dalam membangun daerah yang bersih, hijau, dan berkelanjutan,” kata Sutjidra.

Penggunaan material hasil daur ulang sampah merupakan pilihan yang tepat. Di tengah meningkatnya persoalan sampah plastik di berbagai daerah pesisir Indonesia, kota-kota dituntut mencari cara agar limbah tidak berhenti sebagai masalah, melainkan menjadi sumber daya baru. Dengan pendekatan itu, kawasan Titik Nol tidak hanya mengajak warga mengingat masa lalu Singaraja sebagai kota pelabuhan yang kosmopolit, tetapi juga memperkenalkan cara pandang baru tentang masa depan kota yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra, konsep tersebut lahir dari keinginan menghadirkan penataan kota yang aman, tertib, sekaligus ramah lingkungan. “Penataan kawasan tidak hanya harus aman dan tertib, tetapi juga ramah lingkungan. Lampu penerangan jalan menggunakan PJUTS, kabel ditanam di bawah tanah, dan papan nama jalan kami hadirkan dari material hasil daur ulang sampah plastik,” ujarnya.

Transformasi kawasan tersebut juga mencerminkan perubahan cara pemerintah memandang ruang kota. Jika dahulu pembangunan lebih banyak berorientasi pada kendaraan dan infrastruktur fisik, kini perhatian mulai bergeser pada pengalaman manusia yang menggunakan ruang tersebut. Trotoar yang lebih nyaman, pencahayaan yang baik, ruang terbuka yang aman, serta penataan visual yang rapi menjadi bagian dari upaya menghadirkan kota yang lebih ramah bagi pejalan kaki.

Sementara itu, pemilik Rumah Plastik Mandiri Buleleng Eka Darmawan menjelaskan bahwa material yang digunakan adalah plastik jenis HDPE yang memiliki daya tahan tinggi terhadap cuaca dan aman digunakan untuk fasilitas publik. Dengan demikian, kawasan heritage yang dibangun untuk mengenang masa lalu juga menjadi ruang untuk memperkenalkan gagasan masa depan: ekonomi sirkular, pengelolaan sampah, dan pembangunan berkelanjutan.

Berabad-abad lalu, Singaraja berkembang karena kemampuannya berhubungan dengan dunia luar melalui jalur perdagangan laut. Hari ini, ketika tantangan zaman berubah, keterbukaan yang sama tampaknya kembali dibutuhkan—bukan lagi untuk berdagang rempah, budak, atau hasil bumi, melainkan untuk menyerap gagasan-gagasan baru tentang lingkungan, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, masa depan Singaraja mungkin tidak dibangun dengan meninggalkan sejarahnya, melainkan dengan memanfaatkan sejarah itu sebagai fondasi untuk melangkah lebih jauh.

Malam tiba. Lampu-lampu kawasan mulai menyala. Orang-orang terus berdatangan. Sebagian mungkin hanya ingin berfoto, menikmati udara sore, atau sekadar mencari tempat berkumpul bersama teman dan keluarga. Namun, tanpa mereka sadari, setiap langkah yang mereka ambil sesungguhnya sedang melintasi sebuah ruang yang menyimpan sejarah panjang Pulau Bali modern.

Dari masa pelabuhan dagang, masa kolonial, masa Singaraja sebagai ibu kota Sunda Kecil, hingga masa kini ketika kota berusaha menemukan kembali identitasnya, dari I Gusti Ketut Pudja di Singaraja, kepada para pemimpin Bali setelahnya di Denpasar, hingga generasi muda yang kini memenuhi kawasan Titik Nol setiap sore, sejarah bergerak seperti estafet.

Sampai di sini, revitalisasi ini membuktikan bahwa sebuah kota tidak hanya dibangun oleh beton, trotoar, atau lampu jalan semata, tapi juga dibangun oleh ingatan masyarakatnya. Dan di Singaraja, ingatan itu sedang dirawat kembali, tepat dari titik pusat kotanya.[T]

Reporter/Penulis: Jaswanto
Editor: Adnyana Ole

Catatan: Artikel ini ditulis dan disiarkan atas kerjasama tatkala.co dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng.