“Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”
PEPATAH kuno itu rasanya relevan dengan situasi di tanah air saat ini. Ada begal di mana-mana, segala bentuk penipuan, hoax berseliweran, penyiraman air keras terhadap aktivis, pelarangan ibadah agama umat lain, dan seterus dan seterusnya. Apakah itu berdiri sendiri dan seutuhnya terpisah dengan perilaku penyelenggara negara dan agama? Terlalu jelas untuk disaksikan dan tak salah disebut jika itu sama dan sebangun, alias kongruen.
Jika negara dan agama adalah orang tua dan guru bangsa, maka merekalah yang mengajarkan segala ilmu dan akan membentuk karakter bangsanya. Ini menjadi sangat ironis. Karena keberadaan negara dan agama dimaksudkan untuk menciptakan bangsa yang beradab. Demikianlah yang secara inplisit dipikirkan Marx dan Engels, filsuf-filsuf terkenal itu, soal negara dan agama. Jika semua telah menjadi baik, tunduk pada norma dan kondisi menjadi ideal, maka negara dan agama, keduanya, sudah tak diperluka lagi. Band rock and roll legendaris tanah air dengan jutaan penggemar, Slank, mengungkapkannya dalam lagu mereka yang berjudul Pulau Biru. Namun apa yang telah dilakukan negara dan agama?
Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga terakhir konstitusi atau The Guardian of the Constitution-pun dicederai oleh penyelenggara negara. Putusan MK No. 90 yang kontroversial dan sulit diterima dengan akal sehat, nyatanya dirancang dengan kecurangan yang disadari secara penuh. Maka secara konsekuensial, pelanggaran apapun akan mudah dilakukan di bawahnya. Misalnya, di gedung parlemen yang terhormat. Tak terhitung banyaknya dibuat aturan-aturan aneh yang cuma menguntungkan mereka sendiri. Segala honor dan tunjangan fantastis, yang betul-betul nir empati dengan penderitaan rakyat yang diwakilinya. Bahkan ide pensiunan seumur hidup. Perilaku curang, bahkan rutin terjadi di departemen agama. Lembaga yang mengurusi agama, misalnya, membangun ahlak manusia dan “membuat MoU dengan akhirat,” namun tak jarang justru korupsi menjadi habit di sana. Lalu apa yang diharapkan kepada rakyat, keadaban?
Mestinya tidak perlu berharap apa-apa lagi, iya kan? Apalagi sebuah keadaban, ketaatan pada aturan dan hukum, atau empati. Karena sesuatu yang kita anggap sebagai orang tua dan guru, barangkali dengan tanda sadar, secara konsisten mengajarkan kecurangan.
Kecurangan yang diusung oleh negara dan agama, secara hirarki akan diadopsi oleh semua struktur di bawahnya. Sebuah konskuensi logis saja. Tak perlu heran dan pura-pura prihatin. Hati-hati, ini bukanlah urusan khilaf dan sederhana belaka. Ini berpeluang menciptakan sebuah evolusi. Evolusi kultural degradasi peradaban. Hanya prakondisi masif yang dapat menimbulkan dampak demikian. Suatu prakondisi yang terpola secara sistematik, struktural dan terus-menerus. Apa yang telah diwarisi oleh rakyat?
Nyaris di semua tingkat ada kecurangan. Lihat saja sendiri. Di sekolah misalnya. Bilangnya sekolah gratis, namun faktanya tetap bayar dengan menggunakan istilah lain. Pajak dikeruk sedetail-detailnya, namun fasilitas buat rakyat tak pernah sepadan. Bahkan, kebutuhan sangat mendasar seperti jalan sebagai sarana transportasi sehari-hari pun sangat buruk kondisinya.
Khusus di Bali misalnya, masyarakat menjadi biasa membuang sampah ke sungai atau melemparkan ke lahan-lahan kosong seenaknya, sebagai konskuensi dari masalah sampah yang tak kunjung terselesaikan secara efektif oleh pemerintah. Sebuah gambaran estafet kecurangan dari negara dan agama kepada murid-muridnya, rakyat. Konflik umat beragama. Lihatlah, para pemuka agama bergeming ketika ada umatnya melanggar hak umat lain untuk beribadah. Seakan-akan mengamini. Mereka justru lebih menyala saat dikasi proyek MBG. Urusan yang dekat dengan fulus dan pelan-pelan menjauhkannya dari ahlak.
Sad but true!
Nggak ada hakim dan terdakwa
Jauh dari kriminal
Nggak ada penjajah dan yang dijajah
Segala soal selesai dengan bicara
Bicara kita hanya cinta dan cinta
Satu cinta hilangkan naluri saling menghancurkan …!
… Selamat datang
… Di atas pulauku
… Selamat datang
… Di atas pulau biru
(Pulau Biru, Slank, 1994)
