— Catatan Harian Sugi Lanus, 25 Maret 2026
Apakah pemerintahan modern Bali sekarang layak disebut “Guru Wisesa”?
Apakah pemerintahan modern Bali berfungsi sebagai “Guru Wisesa”?
Leluhur Bali meninggalkan sebuah petuah suci yang merupakan acuan membangun kesejahteraan:
“Jika hendak menegakkan kesejahteraan umat maka tegakkan Catur Guru.”
• Guru Rupaka (orang tua) bertugas menyemaikan benih kasih dan cinta kasih dalam keluarga masing-masing;
• Guru Pengajian (guru sekolah dan pasraman) berkewajiban menanam ilmu pengetahuan, nalar-logika serta nilai-nilai pengabdian di pasraman dan sekolah;
• Guru Wisesa (pemerintah) harus hadir membimbing masyarakat, melindungi kawasan, lingkungan, pertanian, pasar, membuka lapangan pekerjaan yang berkeadilan, memastikan ada perumahan untuk semua warga, warganya tinggal di lingkungan bersih dan sehat, memastikan semua masalah sosial tertangani, serta menjamin hukum ditegakkan, keamanan terjaga dan memastikan masyarakat merasa aman; dan
• Guru Swadyaya (Hyang Suci/Tuhan) menyinari batin di pura-parahyangan (oleh karena itu wajib hukumnya menjaga dan merawat parahyangan, tempat ibadah, dan menjaga guru-guru suci).
Demikian 4 pilar kesejahteraan ajaran leluhur Bali.
Guru Wisesa adalah pelindung tanah dan kehidupan di atasnya. Guru Wisesa memastikan sawah digarap dengan maksimal, air subak mengalir terbagi rata ke setiap petak sawah, memastikan tikus dan hama tidak menggagalkan panen, memastikan padi tumbuh sampai menguning dan rakyat bersukacita ketika panen tiba, dan menjamin harga hasil bumi berpihak pada petani.
Guru Wisesa berdiri paling depan menjaga palemahan dari kerusakan, menjaga pawongan dari ketimpangan, dan memastikan lingkungan bersih dari kotoran sekala-niskala.
Apakah pemerintahan Bali sekarang layak diberi gelar terhormat “Guru Wisesa”? Apakah gelar suci “Guru Wisesa” layak kita disematkan pada pemburu penguasa representasi partai?
Dalam perbincangan saya dengan banyak krama Bali dari berbagai kalangan, dirasakan bahwa Bali sekarang tidak punya “Guru Wisesa”. Mereka sepakat bahwa pemerintah sekarang telah “dikalahkan” oleh kekuatan “maklar wisesa”. Pesawahan yang hijau yang dulu dibuka dan dibuat Guru Wisesa era Bali kuno, oleh “maklar wisesa” yang kini berkuasa dikonversi dan disulap menjadi beton-beton angkuh.
Guru Wisesa yang sejati—yang diharapkan hadir sebagai perisai pertanian dan lingkungan— telah lama moksa. “Maklar wisesa” menggantikan menggiring Bali masuk era reklamasi pulau Serangan dan memasuki cengkeraman “betonisasi”. Palemahan merintih jadi gunungan sampah, sawah mati, dan kisah asri sungai-sungai jernih Bali hanya dongeng pengantar tidur. Taksu Bali menguap, sudut-sudut yang disucikan dan sungai-sungai jernih telah lama kehilangan jiwanya satu demi satu, hamparan sawah pemujaan Dewi Sri menjelma beton-beton untuk disembah.
Mari lihat ke selatan Pulau Bali, ke kawasan Suwung. Suwung berarti “hening/kosong”, sebuah filosofi kedalaman batin. Namun karena Guru Wisesa absen, ‘Suwung’ bukan lagi keheningan yang suci, melainkan monumen kegagalan. Ia telah berubah menjadi gunung sampah yang menjulang angkuh, sebuah “instalasi” bau busuk yang mendemontrasikan di hadapan kita tentang kebuntuan pikiran dan kelalaian kepemimpinan.
Di Suwung tidak ada kejelasan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang pasti. Gunung sampah Suwung adalah monumen absurditas leadership Indonesia dan Bali terkini. Tumpukan masalah yang merepresentasikan kebusukan dan kebuntuan berpikir para rente dan pengejar kekuasaan.
Penguasa yang mestinya menjadi “Guru Wisesa” yang seharusnya melindungi ‘Palemahan’ (alam) justru memberi izin konversi lahan tanpa nurani. Sawah-sawah yang dulu bernapas, kini tersedak semen, tertancap beton. Pesisir pulau Serangan yang dulu lapang, kini tercekik reklamasi. Hutan bakau yang dulu subur, kini merangas karena rembesan oli dan minyak, limbah dan buangan sampah.
Bali berjalan tertatih tanpa Guru Wisesa. Bali memang memiliki pemerintahan, tapi bukan “Guru Wisesa” (kekuasaan yang penuh kejernihan dan kekuatan suci). Bali memiliki raga pemerintahan, tapi kehilangan jiwa pelindungnya. Bahkan sebaliknya, menjelma menjadi kekuatan yang menggarong.
Jika pemerintahan Bali tidak kembali ke jati dirinya sebagai “Guru Wisesa” —terus melacur menjadi kaki tangan “maklar” dan jongos “investor” — maka setiap jengkal tanah dan pasir di pulau Bali akan rata menjadi barang jualan semata, merata jadi milik para investor yang tidak punya rasa bhakti pada warisan leluhur.
Bali yang dikenal sebagai pulau Dewata, Dewatanya masih dipuja di Parahyangan, namun fisiknya ditimbun di bawah gunungan sampah, Dewi Sri dikubur hidup-hidup di bawah semen dan hutan beton nir-rasa. [T]
