DI sebuah kota yang tumbuh setengah hati—antara ambisi menjadi metropolitan dan kebiasaan menjadi desa besar—tinggallah seorang pejabat tua bernama samaran Raka Wiratama. Usianya hampir tujuh puluh, rambutnya memutih rapi, dan suaranya berat seperti pintu kayu jati yang sering dibuka-tutup tanpa pernah benar-benar diganti. Ia menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang di kota fiktif Suryanata, sebuah kota yang lebih sering membanggakan baliho pembangunan daripada hasil pembangunannya sendiri.
Orang-orang memanggilnya “Pak Raka” dengan nada hormat yang kaku. Ia sudah terlalu lama berada di kursi itu—dua periode wali kota silih berganti, tetapi ia tetap bertahan. Sebagian bilang karena pengalaman, sebagian lagi berbisik karena jaringan.
Raka Wiratama bukanlah orang jahat. Ia tidak pernah tertangkap tangan menerima suap. Ia tidak hidup mewah. Rumahnya sederhana, mobil dinasnya jarang diganti. Tetapi ada satu hal yang lebih berbahaya dari kejahatan terang-terangan, ketidakmampuan yang dibiarkan tumbuh dalam diam.
Di ruang kerjanya yang berpendingin udara, Raka sering duduk lama menatap peta kota. Ia memegang penggaris besi dan pensil mekanik, menggambar garis-garis lurus yang menurutnya rapi dan rasional. Jalan harus lurus, katanya. Drainase harus mengikuti pola lama. Ia tidak pernah percaya pada istilah-istilah baru seperti “kota berkelanjutan”, “smart city”, atau “resiliensi iklim”.
“Itu bahasa seminar,” gumamnya suatu sore, ketika seorang staf muda mencoba menjelaskan konsep pengelolaan air berbasis ekosistem. “Kota ini sudah berdiri sebelum kalian lahir.”
Staf muda itu bernama samaran Aruna Pradipta, lulusan perencanaan wilayah dari universitas ternama. Ia kembali ke Suryanata dengan semangat memperbaiki kampung halamannya. Dalam pikirannya, tata ruang bukan sekadar garis di peta, melainkan napas bagi warga. Ia membawa data curah hujan lima belas tahun terakhir, proyeksi perubahan iklim, dan rancangan sistem drainase terpadu.
Namun di hadapan Raka, semua itu seperti berbicara pada tembok yang penuh foto-foto lama.
“Kita sudah punya masterplan tahun 1998,” kata Raka sambil mengetuk map biru yang sudutnya mulai menguning. “Tinggal dijalankan dengan konsisten.”
Aruna ingin berkata bahwa dunia sudah berubah sejak 1998. Bahwa pola hujan tak lagi sama. Bahwa betonisasi tanpa ruang hijau hanya menunggu waktu untuk menjadi bencana. Tetapi ia belajar cepat bahwa di kantor itu, konsistensi lebih dihargai daripada relevansi.
Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Hujan turun deras selama tiga hari berturut-turut. Sungai kecil yang melintasi Suryanata meluap, dan air menggenangi kawasan padat penduduk di bagian utara kota.
Warga berteriak di media sosial. Video anak-anak mengungsi dengan ember dan karung beras menjadi viral. Wartawan mengepung kantor dinas.
Di ruang rapat, Raka duduk dengan wajah datar. Di hadapannya, para kepala bidang sibuk menyalahkan faktor cuaca.
“Curah hujan ekstrem,” kata salah satu staf senior.
“Fenomena alam,” tambah yang lain.
Aruna membuka laptopnya dan memproyeksikan peta baru. “Pak, wilayah yang tergenang ini sebenarnya sudah kita tandai sebagai kawasan rawan banjir. Tapi tahun lalu izin pembangunan perumahan tetap keluar.”
Raka mengerutkan dahi. “Itu keputusan kolektif.”
“Rekomendasi teknis dari tim kami sebenarnya menolak, Pak,” lanjut Aruna pelan. “Saluran airnya tidak memadai.”
Raka terdiam sejenak. Bukan karena merasa bersalah, tetapi karena merasa digugat. Dalam benaknya, keputusan yang sudah ditandatangani adalah keputusan yang harus dibela.
“Kita tidak bisa menghentikan investasi hanya karena kemungkinan,” katanya tegas. “Kalau terlalu hati-hati, kota ini tidak akan maju.”
Kata “maju” melayang di udara seperti jargon yang kehilangan makna.
Di rumahnya, Raka sering duduk sendirian di beranda. Istrinya telah wafat lima tahun lalu. Anak-anaknya tinggal di kota lain. Ia merasa kesepian, meski tidak pernah mengakuinya.
Kadang-kadang ia membuka album foto lama: masa mudanya sebagai insinyur penuh idealisme. Ia pernah turun langsung ke lapangan, mengukur tanah dengan sepatu bot berlumpur. Ia pernah berdebat keras dengan kontraktor yang mencoba mengurangi kualitas material.
Tetapi waktu mengubah banyak hal. Ketika ia naik jabatan, pekerjaannya berubah dari mengukur tanah menjadi menandatangani berkas. Dari memeriksa saluran air menjadi menghadiri rapat-rapat protokoler.
Ia mulai percaya bahwa pengalaman panjang adalah jaminan kebenaran. Bahwa yang muda harus belajar diam sebelum bicara.
Ia tidak sadar bahwa yang ia pertahankan bukan lagi prinsip, melainkan kebiasaan.
Banjir kedua datang dua bulan kemudian. Kali ini lebih parah. Rumah sakit tergenang. Sekolah diliburkan. Wali kota memanggil seluruh pejabat terkait untuk rapat darurat.
Di ruang besar dengan meja oval mengilap, suasana tegang. Wali kota—sebut saja bima Santosa—berusia jauh lebih muda dari Raka. Ia paham citra politiknya dipertaruhkan.
“Pak Raka,” katanya dengan suara terukur, “kenapa kita selalu reaktif? Kenapa tidak ada mitigasi yang jelas?”
Raka menjawab dengan kalimat normatif: “Kami sudah bekerja sesuai rencana strategis. Banjir ini di luar perkiraan.”
Aruna, yang duduk di baris belakang, menggenggam map berisi revisi tata ruang yang belum pernah disetujui. Ia merasa seperti menyaksikan pengulangan kesalahan yang sama.
Setelah rapat, Bima memanggil Raka secara pribadi.
“Kita butuh pembaruan,” kata wali kota itu. “Tim muda harus diberi ruang.”
Raka tersenyum tipis. “Anak-anak itu terlalu teoritis. Kota ini tidak bisa dijalankan dengan idealisme saja.”
Bima tidak langsung menjawab. Ia tahu Raka punya jaringan kuat di birokrasi. Menggesernya bukan perkara mudah.
Di kantor, ketegangan terasa makin nyata. Aruna dan beberapa staf muda mulai berdiskusi di luar jam kerja. Mereka menyusun proposal revisi tata ruang berbasis data terbaru. Mereka tidak ingin sekadar mengkritik; mereka ingin menawarkan solusi.
Suatu sore, Aruna memberanikan diri masuk ke ruang Raka.
“Pak, boleh saya bicara sebentar?”
Raka mengangguk tanpa menatap.
“Kita bisa tetap mempertahankan investasi, tapi dengan syarat yang lebih ketat. Kita perlu ruang terbuka hijau minimal tiga puluh persen di kawasan baru. Dan sistem drainase harus terintegrasi.”
Raka meletakkan kacamatanya. “Aruna, kamu pintar. Tapi kamu harus belajar realitas. Investor tidak suka terlalu banyak syarat.”
“Kalau kota ini tenggelam setiap tahun, siapa yang mau investasi, Pak?”
Kalimat itu seperti menampar pelan, tetapi cukup keras untuk membuat Raka tersinggung.
“Kamu terlalu emosional,” katanya dingin. “Saya sudah puluhan tahun di sini.”
Aruna menunduk, tetapi bukan karena kalah. Ia sadar bahwa yang ia hadapi bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan tembok ego.
Waktu berjalan. Tekanan publik makin kuat. Media lokal mulai menulis tajuk rencana tentang buruknya perencanaan kota. Nama dinas disebut berulang-ulang.
Di tengah semua itu, Raka merasa dunia yang ia kenal perlahan retak. Ia mulai mendengar bisik-bisik di koridor: tentang regenerasi, tentang evaluasi kinerja, tentang kemungkinan mutasi.
Suatu malam, hujan kembali turun. Tidak sederas sebelumnya, tetapi cukup membuatnya gelisah. Ia menyalakan televisi dan melihat laporan langsung dari kawasan utara kota. Seorang ibu tua menangis di depan rumahnya yang kembali tergenang.
“Setiap tahun begini,” kata perempuan itu di layar. “Kami capek.”
Raka mematikan televisi. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang salah bukan hanya pada cuaca.
Ia teringat peta-peta yang diabaikan. Rekomendasi yang ia tunda. Usulan-usulan yang ia sebut terlalu teoritis.
Ia sadar, mungkin selama ini ia tidak korup dalam arti uang, tetapi ia korup dalam arti tanggung jawab.
Beberapa minggu kemudian, wali kota mengumumkan pembentukan tim evaluasi independen untuk meninjau ulang tata ruang Suryanata. Nama Aruna termasuk di dalamnya.
Raka dipanggil ke kantor wali kota. Kali ini tanpa banyak basa-basi.
“Kita butuh perubahan struktur,” kata Bima. “Saya ingin Bapak fokus sebagai penasihat senior. Posisi kepala dinas akan diisi orang baru.”
Kalimat itu terdengar halus, tetapi maknanya jelas: Raka harus turun.
Ia tidak marah. Ia juga tidak tersenyum. Hanya ada rasa hampa yang sulit dijelaskan.
Di luar kantor, langit cerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berjalan tanpa dikawal staf.
Hari terakhirnya sebagai kepala dinas berlangsung sederhana. Tidak ada perayaan besar. Hanya serah terima jabatan dan foto bersama.
Aruna berdiri di barisan depan. Ketika semua orang bubar, ia mendekat.
“Terima kasih atas bimbingannya, Pak,” katanya tulus.
Raka menatapnya lama. “Jangan ulangi kesalahan saya,” ujarnya pelan.
Aruna terkejut. “Kesalahan, Pak?”
Raka mengangguk. “Jangan terlalu lama duduk di kursi yang sama. Kursi itu membuat kita lupa berdiri.”
Kalimat itu bukan sekadar nasihat, melainkan pengakuan.
Beberapa bulan setelah pensiun, Raka sering berjalan ke taman kota yang dulu hanya ada di atas kertas. Kini taman itu benar-benar dibangun—bagian dari revisi tata ruang baru. Ada kolam retensi, pepohonan rindang, dan jalur pejalan kaki.
Ia duduk di bangku kayu, memperhatikan anak-anak berlari. Kota itu belum sempurna. Banjir belum sepenuhnya hilang. Tetapi ada arah baru yang mulai terlihat.
Raka sadar bahwa inkompetensi tidak selalu berbentuk kebodohan. Kadang ia lahir dari kesombongan yang halus: merasa sudah cukup tahu, sudah cukup lama, sudah cukup benar.
Ia pernah menjadi insinyur idealis. Lalu menjadi pejabat yang defensif. Kini ia hanya seorang kakek yang belajar lagi menjadi warga biasa.
Di bawah langit Suryanata yang perlahan membiru, ia memahami satu hal yang terlambat ia sadari ketika masih berkuasa: jabatan bukanlah bukti kemampuan, melainkan amanah yang harus terus diperbarui oleh kerendahan hati.
Dan mungkin, di situlah awal dari kompetensi yang sesungguhnya. [T]
Penulis: Muhammad Khairu Rahman
Editor: Adnyana Ole
