Gentingisasi, MBG, dan Korupsi: Sepenggal Kisah di Negeri Dongeng

TIADA mendung tiada hujan, mendadak Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang pentingnya rakyat Indonesia memiliki rumah yang beratap genting. Bahkan dengan sangat berapi-api ia mencanangkan proyek gentingisasi. Apakah masalah genting rumah ini sudah benar-benar genting dalam arti gawat? Ataukah sekadar dongeng untuk negeri ini?

Begitu banyak dongeng di bumi Nusantara ini. Dongeng-dongeng itu meliputi cerita rakyat, legenda, fabel, mitos, sage, dan dongeng jenaka. Semua yang pernah mengalami masa kecil pasti ingat dongeng Timun Mas, Bawang Putih Bawang Merah, dongeng Si Kancil, Malin Kundang, Roro Jonggrang, hingga hikayat Sangkuriang.

Banyak fungsi dongeng, namun yang utama adalah sebagai media komunikasi dan hiburan. Meski begitu, dongeng juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan moral, mendidik, dan pewarisan nilai karakter.

Sebagai media hiburan, dongeng sekadar memberi kesenangan dan mengalihkan perhatian agar memperoleh relaksasi, lantas tertidur. Sebagai media pendidikan moral dan karakter,  dongeng menanamkan nilai kebaikan, kejujuran, kesabaran, dan keberanian melalui perilaku tokoh, sekaligus membedakan perbuatan baik dan buruk.

Selain dongeng yang menghibur dan mendidik, ada pula dongeng yang bernuansa politik. Biasanya berupa cerita fiktif atau alegori yang menggunakan simbolisme, karakter hewan, atau fantasi lain untuk mengkritik kekuasaan, menyindir pemerintahan, atau mengulik isu-isu politik. Dongeng seperti ini menggunakan narasi yang sederhana, namun berisi kritik yang tajam.

Dongeng alegoris dapat dibaca dalam  Animal Farm karya George Orwell, yang menggunakan karakter hewan untuk menyindir Revolusi Rusia dan korupsi kekuasaan. Kehidupan politik di Inggris pada abad ke-18 juga disindir dalam dongeng parodi Guliver’s Travels karya Jonathan Swift.

Indonesia memiliki banyak cerita tentang sindiran kekuasaan dalam dongeng yang dikemas dalam lakon pewayangan, seperti Semar Gugat, Petruk Jadi Ratu, Kangsa Adu Jago, Pendawa Apus, dan lain-lain. Selain itu juga banyak dongeng tentang konflik politik di berbagai daerah.

Dongeng Orde Baru

Indonesia yang kaya dengan dongeng bukan hanya diwarnai cerita sebelum tidur. Dongeng banyak bermunculan di era Orde Baru, yang berisi narasi propaganda melalui pendidikan, film, maupun buku cerita. Dongeng sengaja diciptakan rezim untuk menggalang kepatuhan, stabilitas, dan meninabobokan rakyat.

Salah satu “dongeng” yang wajib ditonton adalah film Pengkhianatan G30S PKI. Film ini sempat menjadi tayangan wajib bagi televisi pemerintah setiap tanggal 30 September. Narasi sejarah yang dikembangkan tentu saja untuk membangun legitimiasi rezim. Bermunculan kemudian film-film sejenis yang menggambarkan kegagahan rezim, seperti Janur Kuning dan Serangan Fajar.

Dongeng rezim Orde Baru bidang ekonomi tertuang dalam Trilogi Pembangunan yang mencakup pertumbuhan tinggi, stabilitas nasional, dan pemerataan. Dengan ketiga hal tersebut diharapkan ada tetesan keran ekonomi kepada rakyat jelata (trickle down effect). Nyatanya, keran ekonomi tertahan di kelas menengah tanpa menetes ke rakyat. Di bawah, rakyat tetap tergencet, angka kemiskinan tinggi, dan kelaparan masih saja terjadi.

Di tengah kondisi ekonomi yang memburuk, rakyat justru disuguhi dongeng tentang mimpi di siang bolong (day dreaming). Rezim Orde Baru membuat kebijakan legalisasi judi lewat  Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Rakyat diajak untuk bermimpi menjadi kaya secara mendadak dengan judi yang berkedok dana sosial. Kriminalitas pun meningkat, dan rakyat kecanduan berjudi.

Orde Baru juga melakukan deregulasi ekonomi serta kerja sama dengan lembaga internasional. Deregulasi dilakukan di perbankan dan penyederhanaan prosedur investasi. Kerja sama internasional dilakukan melalui bergabung dengan IMF dan Bank Dunia. Hasilnya, utang luar negeri meningkat, dan krisis moneter di tahun 1997. Rakyat semakin terjepit, sementara pejabat berdasi kian buncit.

Kebijakan politik paling melegenda pada Orde Baru adalah penyederhanaan atau fusi partai politik hanya menjadi tiga, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Rezim semakin kokoh mempertahankan kekuasaan ketika dilakukan Golkarisasi. Semua pegawai negeri sipil wajib berafiliasi kepada Golkar. Alhasil, Golkar selalu menjadi pemenang Pemilu lantaran didukung penuh oleh pemerintah.

Dongeng politik Orde Baru yang tak terlupakan adalah Dwi Fungsi ABRI dan NKK/BKK. Dwi Fungsi ABRI membuat militer memiliki peran ganda, yakni sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial-politik, sehingga ABRI memiliki perwakilan di DPR/MPR. Tak heran bila hingga kini militer ketagihan untuk berpolitik.

Sementara Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) untuk melarang mahasiswa berpolitik praktis. Dampaknya, mahasiswa cepat lulus kuliah, namun kehilangan daya kritisnya.

Dongeng Kekinian

Rezim boleh saja berganti. Namun dongeng-dongeng tentang kebaikan rezim terus saja berlanjut. Rakyat diminta untuk duduk manis menyimak dongeng tentang kebijakan rezim yang akan menyelamatkan rakyat, menyejahterakan rakyat, dan memberi jutaan lapangan kerja buat rakyat.

Pemberantasan korupsi masih menjadi dongeng sebelum tidur hampir di semua rezim yang pernah berkuasa di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto begitu lantang akan mengejar para koruptor hingga ke Antartika sekalipun, bahkan siap untuk mengirimkan pasukan khusus memburu para koruptor itu.

Ternyata suara lantang itu hanyalah sepenggal kisah di negeri dongeng. Bukan Antartika, korupsi justru terjadi tidak jauh dari pusat kekuasaan. Bupati, gubernur, menteri, hingga pejabat BUMN di lingkaran kekuasaan Prabowo justru terlibat korupsi. 

Mirisnya, Indeks Presepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok drastis. Menurut Transparency International Indonesia, skor IPK Indonesia turun ke angka 34, di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam (Kompas.com, 12/2/2026). Artinya, korupsi masih merajalela di Indonesia.

Dongeng lain dari rezim bernama Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemberian makan satu kali dalam sehari itu telah menyasar lebih dari 60 juta penerima. Presiden Prabowo Subianto sudah dengan tegas menyatakan bahwa 99,99% harus dinyatakan berhasil. Dongeng MBG pun diwarnai dengan berbagai kisah sukses.

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, program MBG membutuhkan 3000 ekor ikan lele di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, setiap hari juga akan dipotong 19.000 ekor sapi untuk program MBG.

Namanya juga dongeng, boleh dipercaya, boleh pula tidak. Namun agar dipercaya, siswa penerima MBG akan di tes IQ mereka untuk melihat efek pintar MBG. Benarkah seorang siswa yang menerima MBG sekali sehari dalam lima hari sekolah dengan menu seadanya itu akan menjadi cerdas dan ber-IQ tinggi? Tentu nanti akan muncul dongeng yang lain.

Kepala BGN juga berkisah, banyak anak putus sekolah karena orang tua tak mampu memberi uang jajan kepada anaknya. Karenanya program MBG dapat mencegah anak putus sekolah. Selain itu, jutaan lapangan kerja telah tercipta dari program MBG ini. Dongeng pun terasa lengkap ketika TNI dan Polri memiliki ratusan hingga ribuan SPPG. Belum lagi partai politik dan para pejabat di daerah dan pusat.

Akan tetapi ketika terjadi keracunan ribuan siswa akibat makan MBG, menu yang tak layak santap, harga sembako yang naik akibat MBG, daya beli masyarakat yang menurun, dan guru honorer yang menggugat anggaran MBG yang menyerobot anggaran pendidikan; itu semua bukan bagian dari dongeng rezim. Masyarakatlah yang memang belum terbiasa makan menu MBG dan belum memahami tujuan mulia MBG. Lantaran setiap dongeng MBG adalah keberhasilan, bukan keluh-kesah maupun kegagalan.

Rezim juga punya dongeng kekinian tentang kebebasan. Di satu waktu melempar wacana kebebasan berpendapat, di waktu yang lain muncul amarah ketika mendapat kritik. Demonstrasi sebagai simbol kebebasan dituding bertujuan menciptakan kerusuhan dan dikendalikan kekuatan asing. Konon ada buktinya.

Namanya juga dongeng, boleh dipercaya, boleh pula tidak. Kenapa tidak disampaikan saja siapa kekuatan asing yang mengendalikan demonstrasi itu? Jika tidak disampaikan akan tetap menjadi dongeng tentang kegalauan rezim menghadapi rakyatnya yang kritis.

Terbaru, dongeng tentang gentingisasi yang ingin menciptakan sepenggal kisah tentang negeri yang penghuninya aman, sehat, resik, dan indah (ASRI). Gentingisasi diharapkan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Proyek gentingisasi ini kabarnya akan didukung oleh Koperasi Merah Putih dan dananya pun menurut Menteri Keuangan kemungkinan akan diambil  dari program MBG.

Pertanyaannya, apakah benar selama ini kunjungan wisatawan mancanegara menurun karena masih ada masyarakat Indonesia  yang atap rumahnya dari seng atau asbes? Haruskah semua rumah di Nusantara ini menggunakan atap genting? Ataukah ini semua hanya kisah dari seorang pendongeng yang hidup di negeri dongeng?

Negeri dongeng adalah sebuah tempat yang merujuk pada dunia penuh keajaiban dan fantasi. Menggambarkan tempat yang sangat indah, imajinatif, dan magis yang dihuni oleh bidadari, peri, dan raksasa. Gentingisasi, MBG, dan pemberantasan korupsi bisa jadi hanya sepenggal kisah dari negeri dongeng yang indah dan asri, yang di dalamnya penjahat dan koruptor hidup dengan nyaman dan damai.[T]

Penulis: Chusmeru
Editor: Adnyana Ole