Ambisi yang Mencabut Akar Etika

DALAM panggung politik, ada satu kenyataan yang nyaris menjadi klise: ambisi sering membuat manusia lupa budi. Lupa siapa yang pernah mengulurkan tangan, siapa yang pernah membuka jalan, siapa yang pernah memberi ruang untuk naik ke panggung kekuasaan. Seakan-akan kekuasaan itu sendiri menjadi pusat orbit, dan segala hubungan kemanusiaan berputar mengikutinya, hingga ketika ambisi memuncak, masa lalu pun mudah dihapus seperti coretan pensil.

Fenomena ini bukan hal baru. Namun ketika kecenderungan tersebut muncul kembali dalam dinamika politik hari ini, melalui fitnah, rekayasa opini, serta upaya menggiring persepsi publik, ia menjadi pengingat betapa politik sering kali bergerak tanpa etika ketika kekuasaan menjadi tujuan tunggal.

Ketika seorang politisi menapaki jalur kariernya, jarang ia berjalan sendirian. Ada sosok-sosok yang mendukung, memberikan kesempatan, bahkan mengangkatnya ke posisi strategis.

Namun, tidak sedikit yang kemudian menjadikan dukungan itu sebagai batu loncatan semata, bukan nilai moral yang harus dikenang.

Fenomena “lupa budi” ini tampak pada banyak kasus, termasuk ketika seseorang yang pernah diberi kepercayaan di jabatan tinggi kini justru menyerang atau merendahkan, sosok yang dulu memberinya ruang untuk berkiprah.

Dalam beberapa narasi publik, bahkan terlihat upaya terstruktur untuk membangun stigma seperti tuduhan palsu, narasi ijazah, rekayasa gerakan seolah satu kelompok yang menggugat, padahal mereka melakukannya dengan berbagi tugas beberapa tim dalam satu komando, dan lain-lain.

Dalam dunia politik, hal semacam itu mudah dikemas sebagai “strategi,” tetapi sesungguhnya ia mencerminkan kegagalan moral.

Kita bisa menyebutnya dengan banyak istilah: pengkhianatan budi, oportunisme, atau ambisi buta. Semuanya merujuk pada satu inti, bahwa kekuasaan dianggap lebih tinggi daripada nilai luhur kemanusiaan.

Ketika Fitnah Menjadi Alat Politik

Salah satu wajah paling buruk dari ambisi politik adalah ketika fitnah digunakan sebagai senjata. Fitnah bukan sekadar menyebarkan informasi palsu; ia adalah tindakan moral yang menghancurkan martabat manusia.

Fitnah bekerja dengan merusak persepsi publik, menempelkan citra negatif pada seseorang, dan mengubah persoalan politik menjadi drama yang bersandar pada dusta.

Dalam iklim demokrasi yang rentan polarisasi, fitnah bekerja seperti api di padang ilalang: cepat, liar, dan sulit dikendalikan. Ketika sebuah partai atau kelompok politik diduga sengaja menggulirkan narasi tertentu, apalagi yang bersifat menyerang pribadi, menyudutkan, atau menodai reputasi seseorang, hal itu menunjukkan bahwa politik telah kehilangan substansi etisnya.

Padahal, demokrasi hanya sehat bila kontestasi dilakukan dengan gagasan, bukan dengan kebohongan.

Rekayasa Opini dan Konspirasi Politik

Salah satu pola yang kerap muncul menjelang kontestasi besar, termasuk pemilihan presiden, adalah rekayasa opini. Ada narasi yang terus diulang, dihembuskan melalui sosial media, digoreng oleh buzzer, dan disulap menjadi “kebenaran” lewat pengeras suara digital.

Ketika sebuah narasi palsu dibangun secara sistematis, publik sedang diarahkan pada satu persepsi yang menguntungkan pihak tertentu.

Jika itu dilakukan hanya untuk menjegal seseorang agar tidak maju di kontestasi berikutnya, maka republik sedang dibawa mundur. Demokrasi bukan lagi soal memilih yang terbaik, melainkan soal siapa yang lebih lihai memanipulasi informasi.

Lebih berbahaya lagi bila pelakunya adalah kelompok dekat seorang tokoh yang sedang disiapkan untuk bertarung di 2029 nanti. Bila hipotesis seperti itu benar, maka sesungguhnya bukan sekadar problem etika politik, tetapi tanda kemerosotan karakter kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik tidak membutuhkan kebohongan untuk naik ke tampuk kekuasaan.

Sebuah Seruan

Artikel ini bukan bermaksud memvonis pihak mana pun. Namun refleksi perlu disampaikan, terutama kepada para politisi yang saat ini sedang berada dalam pusaran kekuasaan.

Karena sejarah telah berulang kali membuktikan: kekuasaan yang dibangun dengan fitnah tidak akan melahirkan kepemimpinan yang kuat; ambisi yang mengabaikan budi baik hanya akan meninggalkan jejak luka di masa depan; Strategi yang menghalalkan segala cara pada akhirnya merusak diri sendiri; Politik tanpa etika hanyalah panggung sandiwara tanpa makna.

Bila seseorang pernah diangkat, diberi kepercayaan, disokong dalam kariernya, tetapi kemudian membalasnya dengan serangan atau penghinaan, maka hal itu bukan lebih dari sekadar strategi politik, itu adalah cermin karakter yang sangat tidak terpuji.

Dan bangsa ini membutuhkan pemimpin yang karakternya utuh, bukan mereka yang mudah menghapus masa lalu demi ambisi jangka pendek.

Demokrasi Membutuhkan Jiwa Besar

Demokrasi Indonesia akan menghadapi kontestasi besar pada 2029. Masih ada waktu empat tahun, masih terlalu jauh untuk sudah dibungkus dengan fitnah, konspirasi, dan intrik kotor.

Bangsa ini membutuhkan; Politisi yang bijak, bukan yang pendendam; pemimpin yang mampu menjaga martabat, bukan menjatuhkan orang lain; Tokoh yang ingat budi, bukan yang memperdagangkan loyalitas; Pemimpin yang memenangkan hati, bukan memenangkan algoritma.

Para politisi seharusnya merenungkan kembali: apakah ambisi mereka akan meninggalkan manfaat bagi publik, atau justru menambah luka dalam sejarah demokrasi? Pada akhirnya, kekuasaan itu sementara. Tetapi nilai, integritas, dan budi baik, itulah yang akan dikenang jauh lebih lama daripada jabatan mana pun. Seperti kata Gus Dur dalam tautsiahnya, tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian, dan setinggi apa sih jabatan presiden itu? [T]

Penulis: Ahmad Sihabudin
Editor: Adnyana Ole