Filsafat Ideal vs Mesin Komersial
Pulau Dewata yang eksis dengan keelokan alam dan kekayaan budayanya, telah lama memposisikan falsafah Tri Hita Karana sebagai landasan utama kehidupan sosial, spiritual, dan spasialnya (Kanten Dkk, 2024). Konsep ini, yang secara harfiah berarti “tiga penyebab kesejahteraan,” mencakup tiga pilar harmonisasi esensial yang mencangkup: hubungan harmonis manusia dengan Tuhan (Parhyangan), hubungan harmonis sesama manusia (Pawongan), dan hubungan harmonis dengan lingkungan (Palemahan). Secara normatif, Tri Hita Karana adalah kerangka kerja holistik yang menjamin pembangunan berkelanjutan dan kebahagiaan sejati (moksa dan jagadhita) bagi masyarakat Bali.
Namun, dalam realitas kacamata pariwisata massal yang bergejolak dan didorong oleh kepentingan pasar global, implementasi Tri Hita Karana seringkali terdistorsi dan mengalami degradasi yang signifikan (Wirawan, 2025). Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali sejak era ’70-an, kini bertindak sebagai pedang bermata dua: ia membawa kemakmuran materi, tetapi sekaligus mengancam fondasi filosofis dan ekologis yang selama ini diyakini masyarakat Bali. Gap antara idealisme filosofis dan pragmatisme komersial di Bali telah menciptakan suatu realitas yang menuntut evaluasi mendalam tentang filosofi Tri Hita Karana yang bukan hanya sekedar eksistensi nama, melainkan esensi yang terkandung didalamnya.
Parhyangan: Spiritualitas yang Dijual dan Dirusak
Pilar pertama, Parhyangan, menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan melalui ketaatan beragama, ritual, dan pemeliharaan tempat-tempat suci (Pura). Pilar ini adalah jiwa yang memberikan karakter sakral pada budaya Bali, yang menjadikannya unik di mata dunia. Secara ideal, pariwisata seharusnya menghormati dan mendukung pemeliharaan spiritualitas ini. Namun, dalam perkembangan sektor pariwisata yang sangat pesat ini, Parhyangan telah dikomodifikasi secara massif. Pura yang semula berfungsi eksklusif sebagai pusat peribadatan kini berubah fungsi menjadi ‘objek wisata’ atau ‘latar belakang foto’ yang menawan. Fenomena ini menimbulkan tiga kritik utama.
Pertama, sakralitas yang dilecehkan. Ribuan turis yang memadati pura-pura ikonik seperti Pura Tanah Lot atau Pura Besakih, meskipun mengenakan kain dan selendang pinjaman, sering kali gagal memahami atau menghormati etika dan kesucian tempat tersebut. Pelanggaran etika, mulai dari pakaian yang tidak sopan, mengabaikan larangan memasuki area tertentu, hingga berpose secara vulgar demi konten media sosial, merupakan manifestasi nyata dari ketidakseimbangan antara nilai spiritual dan nilai komersial. Pura suci telah menjadi arena hiburan visual, yang mengaburkan batas antara ibadah dan tontonan massal.
Kedua, ketergantungan finansial. Meskipun pendapatan pariwisata membantu mendanai ritual keagamaan dan pemeliharaan pura, ketergantungan ini menjadi berisiko jika pariwisata anjlok (seperti yang terlihat selama pandemi), komunitas lokal akan berjuang untuk menopang biaya upacara keagamaan yang mahal, menunjukkan bahwa fondasi spiritual kini terikat erat pada fluktuasi pasar global, bukan pada kemandirian ekonomi masyarakat.
Pawongan: Erosi Gotong Royong dan Stratifikasi Sosial
Pawongan, pilar kedua, berfokus pada hubungan yang harmonis dan seimbang antar sesama manusia. Prinsip ini diwujudkan dalam nilai-nilai komunal Bali, seperti semangat gotong royong (kerja sama timbal balik) dan sistem komunitas yang kuat melalui banjar (lingkungan desa) dan keluarga dimana masyarakat Bali akrab menyebutnya dengan nama menyama braya. Namun, kapitalisasi sektor pariwisata telah menghasilkan pergeseran sosiologis yang signifikan dan memicu ketidakseimbangan yang mengancam kohesi komunal.
Kritik pertama adalah munculnya stratifikasi ekonomi baru, dimana pariwisata tidak memberikan manfaat yang merata. Mereka yang memiliki lahan strategis di kawasan selatan (Kuta, Seminyak, Canggu) atau memiliki akses ke modal dan bahasa asing menjadi lapisan sosial yang makmur. Sebaliknya, masyarakat di desa-desa pedalaman atau mereka yang tetap berpegangan pada sektor pertanian tradisional semakin tertinggal, sehingga menciptakan ketegangan dan kecemburuan sosial di antara sesama masyarakat Bali. Polarisasi ini secara langsung melemahkan semangat Pawongan yang idealnya menjunjung kesetaraan dan solidaritas.
Kritik kedua adalah perubahan struktur pekerjaan dan migrasi. Pariwisata menarik tenaga kerja migran, baik dari luar Bali maupun luar negeri, yang mengisi posisi-posisi tertentu di hotel dan restoran. Meskipun ini adalah proses ekonomi yang alami, hal ini dapat menggeser peran pemuda Bali dari pekerjaan tradisional mereka dan menimbulkan konflik terkait dengan pembagian sumber daya dan kesempatan kerja. Pawongan idealnya hanya berlaku untuk komunitas Balinya saja, tetapi realitas pariwisata mengharuskan harmonisasi melintasi batas-batas etnis, sesuatu yang masih menjadi tantangan besar hingga kini.
Palemahan: Bencana Ekologis di Balik Keindahan
Pilar terakhir, Palemahan, adalah landasan harmoni dengan lingkungan alam. Ekspresi nyata dari pilar ini adalah sistem Subak (irigasi tradisional yang diakui UNESCO) dan konsep tata ruang yang melarang pembangunan melebihi ketinggian pohon kelapa, serta menjunjung tinggi kesucian gunung dan laut karena pada esensi utamanya, salah satu wujud dari Parhyangan adalah Palemahan itu sendiri.
Di sinilah pertentangan antara Tri Hita Karana dan pariwisata terungkap paling brutal. Demi mengejar keuntungan dan daya tampung wisatawan, pembangunan di Bali telah secara sistematis mengorbankan prinsip Palemahan. Apa yang terjad? krisis air dan alih fungsi lahan. Pembangunan hotel, vila, dan resor membutuhkan lahan yang luas, dan yang lebih kritis, sumber daya air yang sangat besar. Ratusan hektar sawah produktif yang merupakan jantung sistem Subak telah dikonversi menjadi beton dan kolam renang. Konversi ini tidak hanya menghancurkan warisan budaya agraris, tetapi juga secara drastis mengurangi area resapan air. Akibatnya, masyarakat lokal di banyak wilayah kini menghadapi kelangkaan air bersih, karena air telah dialihkan untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata yang haus air.
Problematika kedua, yakni polusi dan sampah. Meskipun Bali dikenal sebagai “Pulau Dewata,” citra ini kontras dengan masalah sampah plastik yang marak terjadi di pantai dan sungai-sungai. Infrastruktur pengelolaan sampah Bali belum mampu menampung volume limbah yang dihasilkan oleh jutaan wisatawan dan industri perhotelan. Dampak ekologis dari tumpukan sampah ini, yang sering berakhir di lautan, merusak ekosistem laut dan mencemari lingkungan yang seharusnya dijaga berdasarkan prinsip Palemahan. Konsep Palemahan menuntut penataan ruang yang bijaksana. Namun, pariwisata telah memicu urban sprawl yang agresif, mengubah desa-desa tenang di selatan menjadi kawasan perkotaan yang padat, bising, dan penuh kemacetan. Kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan hilangnya ruang terbuka hijau di Bali selatan dan tengah adalah bukti nyata bahwa hasrat untuk mengakomodasi pariwisata telah menaklukkan kearifan lokal dalam tata ruang yang ada.
Merebut Kembali Makna Sejati
Tri Hita Karana adalah filosofi yang kuat dan relevan, tetapi dalam menghadapi pariwisata massal, implementasinya telah menjadi slogan yang kosong atau sekadar alat pemasaran, bukan prinsip hidup yang diinternalisasi. Realitas kacamata pariwisata Bali menunjukkan bahwa hubungan dengan Tuhan (Parhyangan) telah menjadi tontonan, hubungan antar manusia (Pawongan) terancam oleh individualisme dan kesenjangan, dan hubungan dengan lingkungan (Palemahan) dihancurkan oleh pembangunan yang rakus.
Untuk merebut kembali makna sejati Tri Hita Karana, Bali harus berani mengambil langkah-langkah yang berani, seperti:
- Dekomersialisasi Spiritual: Menetapkan zona merah spiritual di Pura-Pura besar yang melarang kegiatan non-ibadah dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar etika.
- Redistribusi Ekonomi: Mendorong model pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism) di Bali Utara dan Timur, sehingga manfaat ekonomi terdistribusi secara lebih merata dan memperkuat solidaritas banjar.
- Moratorium Pembangunan: Menerapkan moratorium pembangunan hotel dan vila di lahan Subak dan kawasan resapan air. Prioritas air harus dikembalikan dari industri pariwisata ke konsumsi masyarakat dan pertanian.
Tri Hita Karana tidak boleh hanya menjadi stempel branding atau gimmick di brosur wisata. Ia harus kembali menjadi ideologi yang mengikat seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah, investor, hingga masyarakat lokal, untuk secara kolektif berani memilih keberlanjutan filosofis di atas keuntungan finansial jangka pendek. Masa depan Bali yang harmonis bergantung pada seberapa teguh masyarakatnya berpegang pada Tri Hita Karana, bahkan ketika menghadapi godaan mesin komersial global. [T]
DAFTAR PUSTAKA
Guin, T. (2020). The Crisis of Water Scarcity and Tourism in Bali. Journal of Asian Economics. (Fokus pada masalah air dan pembangunan).
Kanten, IK, & Puja, IBP (2024). BUDAYA LOKAL DALAM PENGELOLAAN HOTEL BERKELANJUTAN.
Kompas (2024, 15 April). Turis Langgar Etika di Pura, Gubernur Bali Terapkan Aturan Baru.
Laporan Tahunan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bali, 2023: Tantangan Pengelolaan Sampah dan Alih Fungsi Lahan.
Picard, Michel. (2011). Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture. Periplus Editions. (Menganalisis komodifikasi budaya Bali).
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) Provinsi Bali Tahun 2020-2040.
Reuter, Thomas. (2002). Custodians of the Sacred Mountains: Culture and Identity in the Highlands of Bali. University of Hawaii Press. (Membahas hubungan budaya dan lingkungan).
Sardjana, I. B. P., & Darma, Y. (2018). Implikasi Tri Hita Karana Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Bali. Jurnal Ilmiah Pariwisata. (Studi tentang implementasi THK dalam pariwisata).
Warren, Carol. (1993). Adat and Dinas: Balinese Communities in the Indonesian State. Oxford University Press. (Menganalisis perubahan sosial dan institusi desa).
Wirawan, PE (2025). Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Wisata Ubud: Antara Komersialisasi dan Pelestarian Budaya. Jurnal Ilmiah Pariwisata , 30 (2), 249-262.
