Soekarno: Pemimpin yang Mendengarkan Ahli Bahasa dan Sastra

Soekarno merupakan representasi pemimpin revolusioner yang memberikan tempat khusus kepada ahli bahasa. Dalam pidatonya tentang Pancasila, tanggal 1 Juni 1945 ia menyatakan bahwa Pancasila yang diusulkannya sebagai dasar negara telah mendapatkan petunjuk dari seorang ahli bahasa.

“Saudara-saudara! “Dasar-dasar Negara” telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca dharma? Tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan di sini kita membicarakan dasar. Saya senang dengan kata-kata simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai panca indria. Apalagi yang lima bilangannya? (salah seroang menjawab: Pendawa lima). Pendawapun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip; kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa-namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal, abadi. 

Kita tidak tahu pasti figur ahli bahasa yang dimaksud Soekarno dalam pernyataan di atas karena pergaulannya yang luas dari berbagai kalangan. Dalam guyub masyarakat intelektual Soekarno sangat dihormati karena pemikirannya yang besar, sedangkan di kalangan rakyat akar rumput kesahajaannya sangat dicintai. Namun demikian, di antara jamaknya pergaulan Soekarno itu, dua di antara sahabat dekatnya yang begitu meminati bahasa adalah Moh. Yamin yang berasal dari Sumatra dan IGB Sugriwa dari Bali.

Moh. Yamin yang mengiringi Soekarno dari awal perintisan dasar negara, pancasila, dan sumpah pemuda juga adalah seorang sastrawan. Dari tangan-tangan kreatifnya pada dekade tahun 1920-an lahir sejumlah karya sastra seperti Tanah Air, Tumpah Darahku, Drama Ken Arok dan Ken Dedes, serta sejumlah terjemahan sastrawan seperti William Shakespeare dan Rabinrath Tagore. Sementara itu, I Gusti Bagus Sugriwa yang secara nasional sempat menjadi Dewan Nasional Alim Ulama Hindu Bali pada tahun 1957 melahirkan berbagai terjemahan karya sastra klasik yang tak begitu diminati kalangan luas. IGB Sugriwa mengalihbahasakan karya-karya sastra monumental dalam sejarah peradaban Nusantara seperti Kakawin Ramayana, Arjuna Wiwaha, Rama Tantra, Sang Hyang Kamahayanikan, Dharma Shunya, dan yang lainnya terutama Kakawin Sutasoma. Peminat sastra klasik pasti tahu persis bahwa pada karya yang ditulis oleh Mpu Tantular itulah istilah Pancasila ditemukan. Terjemahan Kakawin Sutasoma yang dilakukan oleh IGB Sugriwa itu pula yang digunakan sebagai dasar penyuntingan oleh Suwita Santoso (1975) ketika menulis disertasi Sutasoma dan terbitan Kakawin Sutasoma oleh Dwi Woro Retno Mastuti dan Hasto Bramantyo (2018).

Dua sahabat Soekarno itu memang memilih untuk menekuni kancah bahasa yang berbeda. Moh. Yamin lebih banyak menulis karya sastra berbahasa Melayu Klasik dan Melayu Modern, sedangkan IGB Sugriwa terkonsentrasi pada Sastra Jawa Kuno dan Bali. Untuk menerjemahkan sastra Jawa Kuno, pada saat yang bersamaan Sugriwa juga menguasai bahasa Sanskerta. Sebab, dari sekitar 25.500 kosakata bahasa Jawa Kuno, sekitar 12.500 atau setengahnya adalah serapan dari bahasa Sanskerta (periksa Zoetmulder, 1994). Jika istilah Pancasila berasal dari serapan kosakata bahasa Sanskerta dalam bahasa Jawa Kuno mungkinkah figur yang kita bicarakan terakhir ini adalah ahli bahasa yang dimaksud? Tidak tahu. Yang jelas, dari pengakuan Soekarno bahwa dirinya mendapatkan petunjuk seorang ahli bahasa, kita tahu bahwa Sang Putra Fajar sangat berhati-hati ketika memperhitungkan ketepatan istilah yang akan menjadi fondasi besar rumah bersama yang bernama Indonesia.

Jasmerah: Pola Hubungan Pemimpin dan Sastrawan 

Terlepas dari figur yang memberi petunjuk penggunaan istilah Pancasila, sikap Soekarno yang memperhatikan pertimbangan ahli bahasa itu mengingatkan kita pada pola-pola hubungan antara para raja dengan sastrawan di masa Jawa Kuno. Sastra adalah puncak seni penggunaan bahasa. S.O. Robson (1978) bahkan menyatakan bahwa sastra tidak akan pernah ada tanpa bahasa. Oleh karena itu, seorang sastrawan sejatinya adalah Mpunya bahasa. Di tangannya, kebenaran tersaji dalam bingkai keindahan yang tak pernah kering untuk membasuh dahaga batin. Persenggamaan antara kebenaran (satyam) dan keindahan (sundaram) itulah yang melahirkan kesucian. Maka dari itu, sastra klasik menyebutkan sastra sebagai Sang Hyang Sastra.

Kembali ke hubungan antara pemimpin dengan sastrawan sebagai ahli bahasa, pada masa kepemimpinan raja Dharmawangsa Teguh Anantawikrama Uttunggadewa (991-1016 M) para sastrawan bahkan disponsori untuk membahasajawakunakan karya-karya Bhagawan Byasa. Proyek prestisius yang disebut sebagai “mangjawakna byasa matta” itulah ibu kandung yang melahirkan delapan parwa seperti Adiparwa, Wirataparwa, Udyogaparwa, Bhismaparwa, Asramawasaparwa, Mosalaparwa, Prastanikaparwa, Swargarohanaparwa, dan satu cerita Ramayana berjudul Uttarakanda. Tidak hanya menjadi sponsor kelahiran parwa-parwa dalam bahasa Jawa Kuno, raja Dharmawangsa Teguh juga hadir dalam pembacaan karya sastra tersebut yang menghabiskan waktu selama 1 bulan, kurang 1 hari. Dalam karya sastra itu pula terang disebutkan, sang raja pernah absen 1 kali karena ada urusan kenegaraan (ekonatri ṅ ṣad rātri diwasanya, kuraṅ sawĕṅi kamnā yāwakaniṅ salek, riṅ kapiṅ lima rahadyan saṅ hulun kasĕlaṅan tan pagosti, kewyandeni karyyanta).

Tidak jauh berbeda dengan Dharmawangsa Teguh, raja Erlangga (1009-1042 M) pendiri kerajaan Kahuripan di Jawa Timur yang merupakan putra dari Raja Udayana dan Mahendradata juga menjadi patron-pengayom lahirnya Kakawin Arjuna Wiwaha. Karya sastra yang diakui sebagai puncak keindahan karya sastra kakawin dari segi komposisi ceritanya itu digubah oleh Mpu Kanwa. Mpu Kanwa di bagian akhir karyanya menyatakan bahwa karya sastra itu adalah karya pertamanya yang ditulis dalam keadaan terburu-buru karena akan mengiringi raja berperang.

Alir konsisten hubungan antara raja dengan sastrawan juga masih berlanjut hingga masa kejayaan Majapahit. Kala Hayam Wuruk (1350-1389 M) berkeliling ke berbagai wilayah kekuasaannya, sang  raja mengajak Mpu Prapanca untuk mencatat daerah-daerah yang dikunjunginya. Catatan itu tidak tersaji dalam bentuk prasasti, tetapi sebuah candi bahasa berjudul Desawarnana atau juga populer dengan sebutan Negarakretagama. Tanpa karya sastra sejarah itu, pengetahuan kita mengenai kejayaan Majapahit tidak akan mampu dijamah dengan lebih terang oleh para ahli purbakala.

Tiga contoh di atas kiranya cukup untuk menunjukkan pola-pola hubungan antara pemimpin dengan ahli bahasa atau sastrawan yang dilanjutkan oleh Soekarno kala menggulirkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Sesungguhnya tidak hanya itu, ketertarikan Soekarno terhadap dunia sastra juga tercermin sewaktu ia menonton wayang Sutasoma di Bali. Suatu hari  pada bulan purnama tahun 1962, ketika Ia berkunjung ke Bali tepatnya di Ubud-Gianyar, Soekarno secara khusus mengundang seorang dalang bernama I Nyoman Granyam dari Sukawati untuk mementaskan lakon Wayang Sutasoma atau Purusadasanta. Usai menonton pertunjukan tersebut, Soekarno memberikan apresiasi kepada dalang dengan pernyataan “saya sangat terkesan dengan ucapan Sutasoma tadi”. Ucapan Sutasoma yang dimaksud oleh Soekarno muncul ketika fragmen Sutasoma akan menyerahkan dirinya sebagai ganti dari raja-raja lainnya untuk dijadikan tumbal kepada Bhatara Kāla. Ia menyatakan hana pamintaku uripana sahananiṅ rātu kabeh “ada permintaanku hidupkanlah raja-raja itu semua” (Agastia, 2009:27-28). Entah apa yang membuat Soekarno haru melihat “kulit diukir” itu.

Soekarno dan Pancasila: Proses Aktualisasi

Peristiwa menonton pertunjukan wayang Sutasoma yang dilakukan oleh Soekarno tersebut menunjukkan kedekatan hubungan ideologis antara Seokarno dengan karya Mpu Tantular itu. Meski terdapat perbedaan jabaran Pancasila antara Kakawin Sutasoma dengan dasar negara kita saat ini, penting rasanya kita menyimak konteks penggunaan istilah Pancasila itu dalam Kakawin Sutasoma. Barangkali dari perbedaan itulah kita dapat mengapresiasi galian Bung Karno.

Dalam karya sastra Kakawin Sutasoma, istilah pancasila muncul pada irama 4 bait kelima ketika Sutasoma diundang oleh Sri Mahaketu untuk menggantikannya menjadi raja. Saat itulah raja berpesan kepada Sutasoma agar ketika ia memegang tampuk kekuasaan semua pasukan harus melaksanakan Nitisastra [ilmu politik dan kepemimpinan], seluruh lapisan masyarakat dari berbagai jenjang umur [catur asrama] melaksanakan pancasila secara teratur[aṣtam saṅ caturaśrameka tarinĕn ring pañcasilakrama], dan seorang raja harus berpengatahuan, teguh melakukan pengendalian diri, serta malaksanakan tapa. Dengan cara itulah seseorang terhindar dari gangguan para raksasa yang merusak di zaman Kali. 

Tidak jauh berbeda dengan konteks pemakaian istilah pancasila dalam Kakawin Sutasoma. Karya sastra Negarakretagama juga menjelaskan pemakaian istilah pancasila dalam konteks ajaran yang dipegang oleh raja untuk menghadapi zaman Kali [bhuwana raksana gaweyani kālaning kali]. Karena zaman Kali penuh dengan huru-hara, Raja Majapahit dikatakan selalu sujud di bawah telapak kaki Sri Sakyasingha. Beliau juga teguh memegang pancasila, berlaku mulia, dan melaksanakan upacara suci [yatnā gĕgwani pañcasĩla krĕta sangskārā bhiṣekā krama].  

Dari dua konteks pemakaian istilah pancasila tersebut, kita mendapatkan satu kesan bahwa ajaran pancasila menjadi model untuk menghadapi berbagai tantangan pada zaman Kali yang penuh dengan huru-hara. Dalam karya sastra Kakawin Sutasoma gangguan zaman Kali itu ditandai secara simbolik dengan perilaku intelektual-spiritual yang penuh kepalsuan, para raksasa kanibal yang memakan manusia, Gajamuka yang rakus, harimau yang ingin memakan anaknya, dan ikatan pikiran negatif yang disimbolkan dengan naga.

Adakah Presiden Soekarno ingin mentransformasikan pancasila untuk menghadapi berbagai tantangan zaman Kali, ketika baru saja merdeka dari gangguan ‘raksasa-raksasa’ penjajah selama bertahun-tahun? Bisa jadi demikian. Akan tetapi, pengambilan istilah dari karya-karya sastra pada puncak zaman kejayaan Majapahit itu meninggalkan kesan bahwa Soekarno ingin merawat keberagaman sebagai jati diri bangsa seperti kerukunan agama Siwa dan Buddha yang hidup berdampingan pada zaman Majapahit. Barangkali pula Soekarno ingin agar bangsa Indonesia yang memiliki jejak historis kejayaan Majapahit bisa melanjutkan kejayaan tersebut di sebuah wilayah yang tanah dan natahnya tak berbeda. 

Dari interpretasi di atas, kita merasakan bahwa ajaran pancasila di masa lampau sangat penting. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pancasila dalam konteks Kakawin Sutasoma tersebut? Di dalam Kakawin Sutasoma dan Negarakretagama sendiri hal itu tidak dijelaskan secara rinci. Akan tetapi, IGB Sugriwa, pancasila terdiri atas lima ajaran yaitu (1) tidak membunuh [ahimsa], (2) setia [satya], (3) tidak mencuri [asteya], (4) taat pada ajaran agama [brahmacarya], dan tidak mengacau [aparigraha]. Apabila dibandingkan, pancasila dalam pengertian spiritual tersebut, tentu berbeda dengan rincian pancasila yang menjadi dasar NKRI saat ini. Pancasila yang menjadi dasar NKRI termanifestasi dalam lima butir yaitu (1) ketuhanan yang Mahaesa, (2) kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) persatuan Indonesia, (4) kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika benar istilah pancasila sebagai dasar negara terinspirasi dari ajaran yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra Jawa Kuno di atas, maka perbedaan tersebutlah yang menyebabkan kita menaruh hormat kepada Soekarno karena ia telah ‘mencanggihkan’ ajaran spiritual menjadi dasar negara saat ini. Sejatinya tidak terlalu mengherankan apabila presiden pertama Indonesia itu melakukan pengembangan makna terhadap istilah pancasila yang semula lebih menitikberatkan ajaran moral-spiritual menjadi dasar negara. Sebab, semboyan bangsa Indonesia ‘bhinneka tunggal ika’ yang sudah pasti diambil dari karya sastra sebagai penunggalan ajaran Siwa-Buddha juga dikembangkan maknanya menjadi ‘berbeda-beda tetapi tetap satu’. Hal itu dilakukan sekali lagi untuk merawat perbedaan yang menjadi jati diri masyarakat Indonesia. Selamat ulang tahun Sang Putra Fajar! Semoga NKRI merdeka dan mahardika.