Populisme Arya Wedakarna dan Politik Kita

Banyak kalangan menghujat hadirnya politik populisme, namun tak banyak yang mengulas mengapa ia bisa hadir ditengah demokrasi kita –

Arya Wedakarna, politisi Bali dengan raihan suara dan jumlah pendukung yang banyak, selalu hadir dalam diskursus politik di Bali beberapa dasa warsa ini. Gayanya yang populis, membawa label nasionalis dan selalu menyuarakan pembelaan kepentingan rakyat dan umat Hindu, telah berhasil menarik simpati banyak orang walaupun tidak sedikit juga pihak yang membencinya.

Tak mudah mendefinisikan politik populisme, seperti juga kita hanya sering kali curiga bahwa populisme dipandang semata sebagai ancaman, walaupun sebenarnya politik populisme bisa juga dipandang positif dan sebagai peluang memperbaiki situasi politik yang berjarak dengan masyarakat.

Berbagai kontroversi Arya Wedakarna dengan mengatasnamakan umat Hindu dan rakyat Bali telah mengemuka, diantaranya memprotes sampul album Iwan Fals, sampul novel Dewi Lestari, hingga memprotes film Sita Obong yang disutradarai Garin Nugroho. Kontroversinya berlanjut dengan menolak kehadiran Bank Syariah di Bali. Setiap konfik yang berbau agama dan identitas Bali ia selalu hadir seperti pelecehan Pura oleh orang asing, hingga iklan lowongan pekerjaan yang dipandang mendeskreditkan orang Bali.

Tak jarang ia juga membuat iklan berita di koran lokal Bali untuk mempublikasikan capaian kerja dan ide pemikiranya. Ia juga seringkali melontarkan sikap diskriminasi terhadap pendatang dengan memainkan politik identitas, dengan melabeli golongan pendatang sebagai kelompok “dauh tukad “ dan “ kaum korawa “. Bahkan beberapa hari yang lalu videonya viral yang menimbulkan ketersinggungan dari kelompok kasta dan soroh tertentu di Bali.

Namun kontoversi yang paling besar ia lakukan adalah mengaku sebagai Raja Majapahit Bali, yang mana hal ini telah menuai protes dan penolakan dari pesemetonan puri-puri dan raja-raja yang ada di Bali. Ia berpendapat bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin sepanjang mendapatkan legitimasi dari rakyat. Sikapnya ini juga sebagai protes karena selama ini puri dan raja yang ada di bali tidak mampu memperjuangkan kepentingan umat, malahan memperkaya diri mereka sendiri. Pada gap inilah ia hadir sebagai raja dan memperjuangkan kepentingan umat dan rakyat.

Politik populisme

Mengutip ilmuwan sosial asal Belanda, Cas Muddle, populisme hadir sebagai respon demokrasi semu terhadap liberalisme yang tidak demokratis. Populisme hadir membawa penyegaran dan pemilih-pemilih baru, karena lembaga-lembaga demokrasi yang ada telah mengalami kemapanan, hingga dipandang tidak responsif, tidak sensitif, dan dipandang tak mampu menyuarakan kepentingan rakyat kecil sebagai silent majority, hingga mereka merasa terwakili oleh hadirnya politikus populis tersebut.

Politik populisme biasanya membagi masyarakat dalam dua kelompok, “the pure people“ sebagai orang baik dan “the corrupt elite“ sebagai orang jahat. Prasyarat dan prinsip dasar untuk politik populisme adalah

Ia harus mengklaim berbicara mewakili rakyat kebanyakan
Orang kebanyakan tersebut harus berdiri berlawanan dengan kelompok elit yang tak mampu memenuhi aspirasi politik mereka.

Biasanya juga politikus populis mengklaim hanya dirinya sajalah yang dapat mewakili kepentingan masyarakat luas. Politikus populis juga selalu berupaya mencari musuh bersama, karena hanya dengan begitu ia akan selalu dibutuhkan dan heroik sebagai “strong leader“. Semua hal yang melawan pandangan, kebijakan ataupun pemikiran akan dipandang sebagai musuh besar masyarakat. Dalam hal ini pemimpin populis cendrung otoriter dan tidak bisa bekerja sama dalam kelompok atau organisasi.

Politik kita hari ini

Demokrasi kita di Bali hari ini secara riil telah diisi dengan politik populisme. Mungkin kita bisa berkilah bahwa ini adalah gejala global, seperti kehadiran Donald Trump di Amerika, Bolsonaro di Brazil atau Dutarte di Philiphina. Namun harus kita akui bahwa politik kita sedirilah memberi peluang hadirnya demagog-demagog politik yang mengusung populisme tersebut, dan tugas kita sebagai masyarakat yang mengaku pro-demokrasi adalah bersama-sama memperbaiki keadaan jika tak ingin populisme itu meluas, merebut ruang-ruang publik kita dan merebut demokrasi kita. Sekian. [T]