Rakornas KMHDI 2017: Berperang, Ayo Berperang, tapi Siapa Musuh Kita?

MAHASISWA Hindu diajak berperang. Bukan angkat senjata, bukan gerilya masuk hutan, bukan merayap-rayap di semak. Tapi berperang secara intelektual. Karena musuh bukan lagi tentara penjajah, tapi musuh kini adalah maya, tak tampak, tapi bisa tiba-tiba bercokol di atas meja, atau ikut rebahan di kamar hotel mewah.

Jika disederhanakan, begitu mungkin pesan yang terdengar di antara ratusan mahasiswa Hindu di Gedung Ksirarnawa Art Centre Denpasar, Kamis 31 Agustus 2017. Saat itu, mahasiswa Hindu sedang bersiap mengikuti Rapat Koordinasi Nasional XIII Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).

Sebelum rapat akbar, mahasiswa Hindu yang tergabung dalam KMHDI itu mendengar dengan seksama dan dalam tempo yang seserius-seriusnya pidato Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) H. Wiranto. Tokoh yang selalu dipercaya jadi menteri oleh empat presiden berbeda di Indonesia memberi pesan tentang bagaimana berperang di zaman modern ini.

Kata Wiranto, di masa lalu perang konvesional melibatkan tentara dan persenjataan. “Namun kini perang tersebut hampir tidak ada karena berbiaya mahal dan digantikan dengan perang modern yang multi dimensi,” katanya.

Perang multidimensi berupa terorisme, radikalisme, separatisme, pornografi, ilegal logging, ilegal fishing, narkoba, human trafficking dan lain sebagainya. “Termasuk penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang mengancam keutuhan dan persatuan bangsa negara kita,” jelasnya.

Perang jenis ini sangat berbahaya dan jahat karena tidak terlihat namun langsung muncul di tengah masyarakat. Jika tidak waspada maka dapat terjadi kehancuran bangsa. “Perang ini menjadi semakin berbahaya karena tingkat pemakaian smart phone dan internet semakin banyak,” jelasnya.

Saat ini pengguna smart phone mencapai 300 juta. “Bahkan aksi terorisme bisa dilakukan perorangan dengan mencontoh dari tayangan internet,” jelasnya. Perang multidimensi ini juga menjelajah lintas negara sehingga sepatutnya semua negara bekerjasama memberantasnya. “Pemuda, khususnya KMHDI sebagai insan intelektual sangat berperan dalam mencegah penyebaran perang ini,” jelasnya.

Pihaknya juga meminta agar semua pihak menumbuhkan kecintaan dan rasa memiliki pada bangsa dan negara ini. “Dengan kecintaan dan rasa memiliki akan menumbuhkan rasa bela negara setiap saat di kala ada ancaman dari perang modern ini,” jelasnya. Dijelaskannya karena keterbatasan anggaran pendidikan bela negara baru bisa menyasar sedikit generasi muda.

Pihaknya berharap besar pada organisasi kemahasiswaan seperti KMHDI dapat menjadi ajang pendidikan bela negara juga dengan senantiasa menumbuhkan kecintaan pada Pancasila dan NKRI.

Sementara itu Presidium KHMDI Wiratnaya menyatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah menerbitkan PERPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ornas). “Jangan sampai negara ini dirusak karena oknum oknum yang memiliki ideologi selain Pancasila. Pihaknya juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah yang telah mengungkap jaringan raksasa penyebar berita hoax dan kebencian yang memang dilakukan secara terorganisir.

Pembukaan Rakonas ditandai Pembacaan Deklarasi Mahasiswa Hindu Untuk Pancasila. Deklarasi ditandatangani oleh Wiranto dan Presidum Pusat KMHDI I Putu Wiratnaya.

Deklarasi tersebut isinya menyatakan bahwa Pancasila menjadi pemersatu keragaman ideologis yang ada di Indonesia dan KMHDI senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. “Oleh karenanya setiap upaya pelemahan terhadap Pancasila adalah tindakan yang menyimpang dari konstitusi,” tegas Wiratnaya.

KMHDI sebagai bagian bangsa akan selalu bersama dan mendukung Pemerintah dalam mencegah segala bentuk radikalisme yang mengancam keutuhan NKRI.

Rakornas dihadiri utusan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang KMHDI dari seluruh Indonesia serta Forum Alumni KMHDI dari berbagai daerah. Organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus seperti HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, KAMMI dan LMD. Anggota DPD RI Gede Pasek Suardika dan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta beserta Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Partha. (T/R/ole)