Kalau Rakyat Harus Naik Bus ke Jakarta Agar Didengar, Ada Apa dengan Telinga Kekuasaan?

ADA yang menarik dari perjalanan sejumlah warga Pati menuju Jakarta menjelang aksi 27 Agustus 2026.  Mereka tidak sedang piknik. Empat bus disiapkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) untuk membawa massa menuju Gedung DPR. Posko bahkan sudah didirikan di Jakarta.

Tuntutannya antara lain mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset serta pemberantasan korupsi yang lebih keras. Ada spanduk, tuntutan, dan perjalanan panjang. Ada pula energi sosial yang tidak sedikit.  Tetapi dari semua itu, ada satu hal yang justru membuat saya penasaran.

Mengapa Warga Harus Datang Jauh-Jauh ke Jakarta Agar Kekuasaan Mendengar?

Pertanyaan ini agak kurang ajar memang. Tetapi kadang justru harus begitu supaya bisa melihat dengan jelas sesuatu yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Sebab demokrasi, seharusnya, membuat rakyat tidak perlu repot teriak sampai ke depan pagar kekuasaan hanya untuk membuktikan bahwa mereka punya suara.

 Kalau surat tidak cukup, audiensi tidak cukup, petisi tidak cukup, pernyataan sikap tidak cukup, lalu orang-orang harus naik bus dari daerah menuju ibu kota, mungkin persoalannya bukan sekadar rakyat sedang marah. Mungkin ada persoalan pada cara suara rakyat diterima.

Albert O. Hirschman, ekonom dan pemikir sosial, pernah menawarkan konsep sederhana tetapi sangat berguna melalui bukunya Exit, Voice, and Loyalty.  Menurut Hirschman, ketika orang kecewa terhadap sebuah institusi, mereka pada dasarnya mempunyai pilihan, pergi (exit) atau bersuara (voice).  Ia mendefinisikan voice sebagai “any attempt at all to change, rather than to escape from, an objectionable state of affairs” yaitu segala upaya untuk mengubah keadaan yang dianggap tidak beres, bukannya lalu meninggalkannya.

Kalau memakai kacamata Hirschman, warga Pati yang berangkat ke Jakarta sedang melakukan sesuatu yang sangat politis, mereka memilih voice.Mereka tidak diam atau sekadar menggerutu di grup WhatsApp. Mereka juga tidak memilih keluar dari sistem, malah datang ke pusat kekuasaan dan mau demo. Menariknya, Hirschman bahkan memasukkan protes dan mobilisasi opini publik sebagai bentuk voice.  Jadi demonstrasi tidak otomatis berarti masyarakat anti-demokrasi. Dalam kondisi tertentu, justru sebaliknya.

Demonstrasi Bisa Menjadi Tanda Bahwa Masyarakat Masih Percaya Sesuatu Dapat Diubah.

Logikanya, orang yang sama sekali tidak peduli mungkin memilih diam, tapi orang yang masih berharap perubahan akan memilih bersuara. Nah, persoalannya kemudian bukan lagi mengapa rakyat bersuara, tapi apakah kekuasaan masih memiliki kemampuan untuk mendengar.  Di sinilah pemikiran Jürgen Habermas menjadi menarik. Habermas melihat demokrasi bukan sekadar urusan mencoblos setiap lima tahun.

Demokrasi adalah ruang publik tempat masyarakat membentuk opini, berdebat, menyampaikan kegelisahan, kemudian memengaruhi proses politik.  Dalam pembahasan mengenai communicative power, Habermas menempatkan komunikasi publik sebagai sumber kekuatan yang dapat memberi pengaruh terhadap kekuasaan administratif dan proses pengambilan keputusan. Konsep ini menjadi salah satu bagian penting dari teori demokrasi deliberatifnya.

Bahasa sederhananya begini. Rakyat memang tidak harus duduk di kursi DPR untuk mempunyai suara. Tetapi suara itu harus mempunyai jalan menuju keputusan. Prosesnya adalah, kalau masyarakat berbicara, suara mereka kemudian masuk ke ruang pembahasan untuk dipertimbangkan, diperdebatkan, lalu akhhirnya ikut memengaruhi keputusan. Di sinilah artinya demokrasi bekerja, jalan.

Sebaliknya, kalau rakyat sudah bicara panjang lebar, bahkan sampai berbusa,  tetapi semuanya berhenti pada kalimat, “Oh ya, terima kasih atas masukannya.” Waduh, itu ibarat demokrasi punya mikrofon, tetapi kabelnya tidak nyambung. Ada suaranya tapi tidak sampai ke mana-mana.  Habermas membantu kita memahami bahwa problem demokrasi bukan hanya apakah rakyat boleh berbicara, tetapi juga bagaimana suara itu bertransformasi menjadi pengaruh politik.

Ini penting karena masyarakat tidak selalu menuntut semua keinginannya dikabulkan. Mereka lebih sering minta suaranya dipertimbangkan. Kalau toh akhirnya tuntutan ditolak, jelaskan mengapa. Kalau diterima, jelaskan bagaimana. Kalau masih dikaji, jelaskan sampai kapan. Jika lalu ada keputusan, harus dapat dipastikan hali tu memang berpihak pada rakyat.

Jangan Anggap Kerumunan Sebagai Sekumpulan Orang yang Kehilangan Akal

Tetapi hati-hati untuk melihat demonstasi yang melibatkan massa ini. Ada pula kebiasaan lama dalam melihat demonstrasi. Begitu orang berkumpul dalam jumlah besar, kita buru-buru menyebutnya “massa”. Lalu muncul asumsi bahwa massa gampang diprovokasi, emosional, tidak rasional, dan tinggal menunggu seseorang meniup peluit agar semuanya menjadi kacau. 

Stephen Reicher, salah satu tokoh penting dalam studi psikologi massa, secara eksplisit menantang pandangan bahwa tindakan kerumunan berasal dari hilangnya identitas dan bahwa perilaku massa bersifat “mindless”, asal-asalan. Dalam artikelnya, ia menulis bahwa pendekatan tersebut perlu ditinggalkan, karena tindakan kolektif memiliki konteks sosial dan identitas kelompok.

Artinya mereka  adalah orang-orang yang punya identitas bersama. Masing-masing orang bertemu orang lain yang mempunyai keresahan serupa. Di sini persoalan yang semula terasa sebagai masalah pribadi berubah menjadi masalah bersama.  Dari situlah tindakan kolektif memperoleh energi. Maka cara memandang adanya sebuah demonstrasi, bukan cuma sekadar berapa orang yang ikut demo, tetapi apa sih, yang membuat begitu banyak orang merasa perlu ikut. Kalau cuma melihat jumlah, akan ada sesuatu yang hilang, yaitu pengalaman manusia di balik angka tersebut.

Karena itu, ketika warga datang ke depan gedung parlemen, jangan hanya melihat jumlah kepalanya. Lihat pula makna kehadirannya.  Mereka sedang mengatakan bahwa mereka ada, mereka melihat, dan mereka mempunyai pendapat mengenai bagaimana negara ini dijalankan. Dalam politik, kehadiran semacam itu penting. Sebab negara yang melulu melihat masyarakat melalui tabel, grafik, dan laporan dapat mengalami sesuatu yang ironis. Informasinya banyak, dikit-dikit sensus, tetapi sensitivitasnya menurun. 

Empati Politik Bukan Berarti Menyetujui Semua Tuntutan

Di sini kita perlu berhati-hati.  Mendengarkan rakyat bukan berarti pemerintah harus mengabulkan semua permintaan. Kalau demikian, itu bukan demokrasi. Demokrasi justru memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Artinya, masyarakat bisa salah, pun Pemerintah juga bisa salah. Parlemen bisa salah, aktivis bisa salah, akademisi pun, mohon maaf, bisa salah. Karena itu, yang dibutuhkan bukan kekuasaan yang selalu mengangguk.

Yang dibutuhkan adalah kekuasaan yang mampu memahami alasan di balik kemarahan masyarakat. Empati politik, kalau boleh saya sederhanakan, adalah kemampuan untuk mempertanyakan mengapa persoalan ini terasa begitu penting bagi masyarakat.  Tetapi nyatanya yang ditanyakan justeru adalah, siapa yang menyuruh mereka, siapa yang membiayai, siapa yang berada di belakangnya, dan seterusnya. Namun tidak bisa dipungkiri, pertanyaan-pertanyaan tersebut memang tetap penting dalam konteks tertentu. Karena dalam politik, hal seperti ini banyak yang ikut ndompleng kepentingan.

Tetapi sebelum mencari dalang, dalam koridor demokrasi, ada baiknya mencari alasannya dulu. Sebab memang sih, pasti ada seseorang yang mungkin mengorganisasi demonstrasi. Tetapi ia tidak bisa menciptakan keresahan dari ruang kosong. Selalu ada pengalaman sosial yang menjadi bahan bakarnya.

Mungkin Bukan Rakyat yang Terlalu Ribut

Karena itu, saya kira perjalanan warga Pati ke Jakarta sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai cerita tentang demonstrasi. Ia dapat dibaca sebagai pertanyaan tentang kualitas komunikasi dalam demokrasi. Hirschman mengajarkan bahwa voice adalah usaha memperbaiki keadaan dari dalam.  Habermas menunjukkan bahwa suara publik membutuhkan jalan menuju kekuasaan politik.  Reicher mengingatkan bahwa kerumunan bukan sekumpulan manusia yang otomatis kehilangan akal.  Arendt mengingatkan bahwa manusia menjadi makhluk politik melalui kemampuan hadir, berbicara, dan bertindak bersama.

Keempatnya memberi kita satu pelajaran sederhana bahwa rakyat tidak seharusnya menjadi penonton dalam negara yang mengaku sebagai milik rakyat.  Kembali lagi, saya kira pertanyaan paling penting bukan siapa yang menggerakkan warga Pati, tetapi apa yang membuat mereka merasa perlu datang sejauh itu. 

Sebab pertanyaan pertama mencari musuh, pertanyaan kedua mencari akar masalah.  Dan pemimpin yang matang mestinya lebih tertarik mencari akar masalah daripada mencari musuh.  Kalau rakyat harus naik bus dari Pati menuju Jakarta agar suaranya terdengar, jangan buru-buru menganggap mereka cuma terlalu ribut cari perkara. 

Mungkin jarak Pati-Jakarta tidak terlalu jauh. Yang terlalu jauh adalah jarak antara suara rakyat dan telinga kekuasaan. Tugas demokrasi di negara kita sekarang adalah memastikan bahwa sebenarnya rakyat tidak perlu sampai berteriak ke depan pagar parlemen untuk sekadar didengar. Tabik. [T]

Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole