Bali Sebagai Rumah yang Terbuka
Bali sejak dahulu dikenal sebagai ruang perjumpaan. Laut yang mengelilinginya bukanlah tembok yang memisahkan, melainkan jalan yang mempertemukan manusia, gagasan, kebudayaan, dan peradaban. Orang datang ke Bali sebagai pedagang, peziarah, seniman, pelajar, pekerja, wisatawan, maupun mereka yang ingin mencari kehidupan baru. Keterbukaan semacam itu merupakan bagian dari wajah Bali yang tidak dapat dipisahkan dari sejarahnya.
Dalam perspektif Sanatana Dharma terdapat ungkapan Atithi Devo Bhava—tamu adalah manifestasi dari Sang Ilahi. Pesannya sangat luhur: manusia yang datang harus diperlakukan dengan hormat, karena setiap manusia membawa martabat yang harus dihargai. Tetapi penghormatan kepada tamu tidak identik dengan menghapuskan kewaspadaan. Rumah yang baik menyambut tamu dengan kasih, namun pemilik rumah tetap mengetahui siapa yang masuk, berapa lama tinggal, dan bagaimana menjaga ketenteraman seluruh penghuni.
Demikian pula Bali. Menjadi masyarakat yang terbuka tidak berarti menjadi masyarakat yang tanpa tata kelola. Menjunjung Atithi Devo Bhava tidak berarti membiarkan administrasi kependudukan berjalan tanpa pengawasan, rumah kos tanpa pendataan, atau lingkungan tanpa mengetahui siapa yang tinggal di dalamnya. Justru karena manusia dihormati, maka kehidupan bersama harus ditata dengan bijaksana.
Di sinilah persoalan penduduk pendatang menjadi lebih luas daripada sekadar persoalan administratif. Pertanyaannya bukan apakah orang dari luar Bali boleh tinggal di Bali. Sebagai sesama warga negara, mereka mempunyai hak yang harus dihormati. Pertanyaan yang lebih tepat adalah bagaimana memastikan setiap orang yang tinggal di Bali berada dalam sistem kehidupan yang tertib, aman, dan bertanggung jawab.
Pendataan Bukan Kecurigaan
Pendataan penduduk nonpermanen seharusnya tidak dipahami sebagai bentuk kecurigaan terhadap pendatang. Ia merupakan bagian dari tata kelola masyarakat modern. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang tinggal di suatu wilayah agar dapat menyediakan pelayanan publik, menjaga ketertiban, merencanakan pembangunan, dan merespons persoalan sosial secara cepat.
Dalam konteks keamanan, pendataan yang baik bahkan dapat menjadi instrumen preventif. Jika seseorang berpindah ke suatu lingkungan, identitas dan tempat tinggalnya diketahui, maka pemerintah tidak perlu menunggu sampai terjadi persoalan kriminal untuk mengetahui keberadaannya. Pengawasan dapat dilakukan secara proporsional melalui hubungan antara pemilik tempat tinggal, lingkungan, desa atau kelurahan, Dukcapil, dan aparat keamanan.
Namun ada satu garis etis yang tidak boleh dilewati. Tidak mempunyai pekerjaan tetap bukan berarti seseorang adalah calon pelaku kriminalitas. Pengangguran bukan kejahatan. Kemiskinan bukan kejahatan. Menjadi pendatang bukan kejahatan. Karena itu, sistem pendataan tidak boleh berubah menjadi sistem stigmatisasi berdasarkan asal daerah, pekerjaan, atau kondisi ekonomi seseorang.
Yang harus diawasi adalah situasi dan perilaku yang mempunyai indikator objektif, bukan identitas sosial seseorang. Orang yang tidak melapor dapat dibina. Identitas yang tidak sesuai dapat diverifikasi. Tempat tinggal yang tidak jelas dapat diperiksa sesuai kewenangan hukum. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, barulah mekanisme penegakan hukum bekerja.
Dengan demikian, pencegahan kriminalitas tidak dimulai dari kecurigaan, tetapi dari data yang benar, hubungan sosial yang sehat, dan kewaspadaan yang berlandaskan hukum. Inilah perbedaan antara masyarakat yang takut kepada orang asing dengan masyarakat yang mempunyai kecerdasan sosial.
Dari Razia Menuju Sistem Pencegahan
Selama ini kita sering membayangkan keamanan melalui razia. Aparat datang, memeriksa identitas, menemukan pelanggaran, memberikan pembinaan atau tindakan. Cara seperti itu memang diperlukan dalam keadaan tertentu. Tetapi razia pada hakikatnya adalah tindakan sesaat, sementara dinamika masyarakat berlangsung setiap hari.
Pencegahan yang lebih matang membutuhkan sistem yang berkesinambungan. Ketika seseorang datang dan tinggal di sebuah lingkungan, keberadaannya dapat diketahui sejak awal. Ketika berpindah tempat tinggal, data diperbarui. Pemilik kos atau rumah kontrakan mempunyai tanggung jawab administratif. Lingkungan mempunyai komunikasi sosial. Desa atau kelurahan mempunyai data. Dukcapil memiliki sistem kependudukan. Aparat keamanan dapat bergerak ketika terdapat indikasi yang memang membutuhkan intervensi.
Bayangkan apabila sistem semacam itu berjalan dengan baik. Persoalan tidak selalu harus menunggu menjadi besar. Pendatang yang belum melapor dapat segera diberi informasi. Orang yang membutuhkan dokumen dapat diarahkan. Konflik sosial dapat diketahui lebih awal. Gangguan ketertiban dapat ditangani sebelum berkembang. Dan apabila terdapat indikasi kriminalitas, aparat mempunyai informasi awal yang lebih akurat.
Bali sesungguhnya mempunyai modal sosial yang luar biasa untuk membangun sistem seperti itu. Ada banjar, desa adat, desa dinas, kelian, pecalang, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satpol PP, dan Dukcapil. Masing-masing tidak harus mengambil alih kewenangan yang lain. Justru kekuatannya terletak pada koordinasi.
Pecalang, misalnya, tidak harus berubah menjadi polisi. Banjar tidak perlu menjadi kantor imigrasi. Desa adat tidak boleh menggantikan fungsi peradilan. Tetapi semua unsur masyarakat dapat menjadi bagian dari jejaring kewaspadaan sosial, sementara kewenangan penegakan hukum tetap berada pada lembaga yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Atithi Devo Bhava dan Vijnanamaya Kosha
Di sinilah ajaran Sanatana Dharma memberikan kedalaman yang menarik. Atithi Devo Bhava mengajarkan penghormatan terhadap manusia yang datang. Tetapi penghormatan membutuhkan kebijaksanaan agar tidak berubah menjadi keluguan. Sebaliknya, kewaspadaan membutuhkan kebijaksanaan agar tidak berubah menjadi prasangka.
Kebijaksanaan inilah yang dapat kita hubungkan dengan Vijnanamaya Kosha. Dalam Pancamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha sering dipahami sebagai lapisan kesadaran yang berkaitan dengan tingkat yang lebih tinggi, kebijaksanaan, kemampuan membedakan, memahami, dan mengambil keputusan secara sadar. Ia bukan sekadar pengetahuan tentang aturan, tetapi kemampuan menggunakan pengetahuan dengan kejernihan.
Pada tingkat Annamaya, manusia melihat persoalan secara kasatmata: siapa pendatang, di mana ia tinggal, apa pekerjaannya. Pada tingkat Manomaya, berbagai kesan dan ketakutan dapat muncul: jangan-jangan pendatang membawa masalah, jangan-jangan keamanan terganggu. Tetapi Vijnanamaya mengajak kita melangkah lebih jauh: apa faktanya, apa hukumnya, apa risikonya, dan apa tindakan yang paling adil?
Di sinilah kebijaksanaan menjadi sangat penting. Tanpa Vijnanamaya, kecemasan dapat berubah menjadi diskriminasi. Tetapi tanpa kewaspadaan, Atithi Devo Bhava dapat disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Kebijaksanaan berada di tengah-tengahnya: menerima tanpa menjadi naif, mengawasi tanpa mencurigai, menegakkan hukum tanpa kehilangan kemanusiaan.
Maka keamanan Bali seharusnya bukan keamanan yang dibangun di atas rasa takut terhadap pendatang. Keamanan harus lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak, tetapi setiap manusia juga memiliki kewajiban. Hak untuk tinggal harus berjalan bersama kewajiban untuk menghormati lingkungan tempat tinggal, tertib administrasi, dan hukum yang berlaku.
Menjaga Bali dengan Dharma
Pada akhirnya, persoalan penduduk pendatang mengajak kita bertanya lebih dalam: Bali seperti apa yang ingin kita jaga? Apakah Bali yang tertutup dan takut terhadap perubahan? Ataukah Bali yang terbuka tetapi memiliki sistem sosial yang kuat, sehingga mampu menerima perubahan tanpa kehilangan jati dirinya?
Bali tidak perlu memilih antara keterbukaan dan keamanan. Keduanya dapat berjalan bersama apabila dibimbing oleh kebijaksanaan. Atithi Devo Bhava memberikan dasar penghormatan. Hukum memberikan batas. Data memberikan pengetahuan. Masyarakat memberikan pengawasan sosial. Dan Vijnanamaya Kosha memberikan kemampuan untuk membedakan semuanya secara jernih.
Karena itu, gagasan pendataan penduduk nonpermanen seharusnya tidak diarahkan untuk mencari siapa yang harus ditolak dari Bali. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa siapa pun yang tinggal di Bali dapat diketahui keberadaannya, dihormati martabatnya, sekaligus memahami tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat.
Pencegahan kriminalitas juga sebaiknya dimulai dari sini. Bukan dengan menunggu kejahatan terjadi, bukan pula dengan mencurigai semua pendatang, tetapi dengan membangun lingkungan yang saling mengenal, administrasi yang tertib, komunikasi yang terbuka, dan respons yang cepat terhadap tanda-tanda persoalan. Keamanan yang paling baik bukan keamanan yang selalu memperlihatkan kekuatan, melainkan keamanan yang mampu mencegah persoalan sebelum menjadi kejahatan.
Dalam bahasa Dharma, mungkin inilah keseimbangan antara karuna dan viveka—antara welas asih dan kemampuan membedakan. Kita membuka pintu bagi tamu karena menghormati manusia sebagai bagian dari kehidupan. Tetapi kita juga menjaga rumah karena memiliki tanggung jawab terhadap mereka yang tinggal di dalamnya.
Bali tidak perlu kehilangan keramahan untuk menjadi tertib. Bali juga tidak perlu kehilangan kewaspadaan untuk tetap menjadi tempat yang ramah. Yang diperlukan adalah kesadaran yang lebih tinggi: kesadaran yang tidak melihat pendatang sebagai ancaman, tetapi juga tidak melihat keterbukaan sebagai alasan untuk mengabaikan tata kehidupan.
Pada akhirnya, Atithi Devo Bhava dan Vijnanamaya Kosha bertemu pada satu titik: penghormatan yang disertai kebijaksanaan. Menerima manusia sebagai sesama, tetapi tetap menjaga Dharma kehidupan bersama. Menghormati kebebasan, tetapi tidak mengabaikan tanggung jawab. Membuka pintu, tetapi tetap menyalakan pelita kesadaran di dalam rumah.
Dengan cara itulah Bali dapat tetap menjadi rumah yang terbuka—bukan rumah yang tanpa aturan, melainkan rumah yang memiliki Dharma, kebijaksanaan, dan kesadaran.[T]
Penulis:Agung Sudarsa
Editor: Adnyana Ole
