Pecalang, Sabar atau Harus Diburu-Buru? —Antara Janji, Urgensi dan Bali Hari Ini

DARI beberapa hari kemarin, beranda Facebook selalu disibukkan dengan berita-berita pecalang akan diberikan insentif. Janji 75 Miliar untuk percalang memang seperti angin segar—tapi angin yang datangnya bisa jadi dua atau tiga musim lagi. Di tengah pujian yang katanya pecalang sebagai benteng terakhir adat di Bali, realitinya, mereka masih berjaga dengan uang bensin dari kantong pribadi, usia menua dan status kerja yang nyaris tak tersentuh oleh negara. Ironis? Jelas. Tapi yang jelas, permasalahan tersebut hanya ada di beberapa desa.

Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bukan hanya janji itu ditepati atau tidak, namun apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk meburu-buru gaji pecalang? Atau justru Bali sedang berada di sisi jurang masalah yang lebih besar?

Mari kita lihat dan harus bisa jujur. Bali hari ini bukan hanya menghadapi masalah menyoal keamanan adat, namun Bali juga sedang digempur krisis berlapis. Alih fungsi lahan ketika sawah menjadi villa-villa liar dan air bersih yang kian terasa langka, kemacetan dan infrastruktur yang timpang, lonjakan penduduk pendatang dan ketergantungan masyarakat dengan pariwisata yang hari ini kian rapuh. Bahkan Bali sampai disentil Presiden ketika Rakornas di Jakarta beberapa hari lalu, menyoal sampah yang menumpuk di pesisir Pantai.

Di titik keadaan Bali yang semakin hari semakin mengkhawatirkan ini, memaksakan anggaran besar cair untuk pecalang tanpa kebijakan yang matang hanya akan menjadi obat Pereda nyeri bukan sebagai penyembuh penyakit yang sudah menjadi borok.

Pecalang memang salah satu struktur organisasi yang vital. Penjagaan upacara, nyepi, dan segala bentuk kegiatan adat di Bali pasti selalu ada pecalang. Maka kemudian apakah pantas mereka dijadikan objek janji besar tanpa kepastian waktu? Ini menjadikan pecalang sama halnya seperti permainan simbolik.

Menilik dari berita-berita yang tersebar dan sempat saya baca. Insentif untuk pecalang ini akan bisa cair pada tahun 2027/2028 mendatang. Ini sama saja menjadi keragu-raguan, jika memang benar akan cair, maka, kejujuran waktu akan lebih terhormat dari pada janji-janji bombastis yang dikeluarkan tanpa pikir panjang.

Jika misalnya, kita kira-kira saja. Alokasi dana untuk pecalang agar dikelola dan diberikan oleh desa masing-masing, seperti uang bensin dan jatah-jatah operasional lain. Memetakan umur pecalang dan memberikan asuransi Kesehatan dan keselamatan kerja misalnya. Ini hanya sebagai pertimbangan. Tetapi dengan catatan, jika pemerintah membaca tulisan ini.

Ini bukan gaji penuh, ini hanya sebagai bentuk sombolis bahwa negara hadir hari ini, bukan nanti.

Jadi, instentif ini harus diburu-buru atau ditunggu? Jika saya boleh menjawab, hal ini jangan diburu-buru tapi juga jangan ditunda total. Hal itu hanya akan menjadikan polemik semakin menjadi-jadi di Bali.

Bali hari ini hanya butuh infrastruktur yang beres. Masih banyak proyek-proyek mangkrak dan seharusnya tak rusak. Pariwisata yang semakin kolaps juga butuh direformasi kebijakn-kebijakannya. Dan yang paling penting adalah, lingkungan yang harus segera diselamatkan, bukan setelah rusak total.

Penggajian pecalang tak perlu diburu-buru. Mereka bisa menunggu, asal dengan catatan kembali. Bahwa ada bantuan nyata hari ini, bukan hanya janji-janji yang dilempar kesana-kemarin. Paling penting juga, ini bukan masalah politisasi menjelang momentum electoral.

Bali tak pernah kekurangan slogan. Yang Bali dan masyarakat hari ini butuhkan adalah prioritas yang jujur, kebijakan yang tepat dan berani dan empati yang nyata. Mudah bukan? Tapi tidak semua pejabat sepertinya bisa melakukan yang terakhir.

Pecalang sudah selalu pasang badan untuk Bali. Sekarang giliran pemerintah yang pasang akal sehat. [T]