SIDANG pembaca yang budiman, pernahkah singgah ke kedai makanan sederhana di pinggir jalan atau pojok pasar? Kadang banyak lalat ya? Di banyak kedai penjual makanan, lalat yang terlalu rajin ngang-ngeng, biasanya berakhir di telapak tangan atau ditapok, atau menempel ketat di kertas lem perangkap lalat. Persoalannya, bagaimana jika yang diusik bukan makanan, melainkan kebijakan publik?
Pada pertengahan September 2026, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyoroti ramainya persoalan MBG dan menyebut guru, orang tua, wartawan, serta sejumlah oknum LSM sebagai pihak yang ikut membuat isu tersebut ramai. Pernyataan itu kemudian menuai berbagai respons. Nah, sepertinya kita tahu siapa sebagai lalat-lalat ini dan siapa penjual makanannya.
Tapi kita tenang dulu, jangan buru-buru menentukan siapa yang paling benar, melainkan untuk mengajukan pertanyaan yang sebenarnya wajar saja. Mengapa dalam sebuah negara demokratis, pihak yang mengungkap persoalan kadang justru dipandang sebagai sumber persoalan? Pertanyaan ini menyeret kita kepada istilah yang sudah lama dikenal dalam filsafat, yaitu gadfly, sang lalat pengganggu.
Lalat Kecil dan Kuda Besar Athena
Gadfly bukan istilah baru dalam perdebatan tentang kekuasaan. Ia berakar pada filsafat Yunani Kuno, tepatnya pada pembelaan Socrates di hadapan pengadilan Athena. Dalam Apology, sebagaimana dicatat Plato, Socrates mengibaratkan dirinya sebagai lalat pengganggu yang ditempelkan dewa pada seekor kuda besar dan mulia. Kuda itu, karena tubuhnya yang besar, cenderung lamban dan perlu dibangunkan dengan sengatan. Socrates menganggap Athena membutuhkan dirinya untuk terus mengusik, membangunkan, dan mengingatkan warga agar tidak terlena.
Metafora ini menarik karena Socrates tidak menggambarkan dirinya sebagai penguasa yang lebih besar daripada Athena. Ia justru kecil, tidak memiliki pasukan, anggaran, atau jabatan. Senjatanya adalah pertanyaan. Ia mengusik orang-orang yang merasa sudah mengetahui apa yang baik, adil, dan benar. Bagi Socrates, kehidupan yang tidak diperiksa secara kritis, tidak layak dijalani. Karena itu, gadfly bukan sekadar pembuat gaduh, bikin ramai. Ia adalah pengusik kesadaran.
Tentu, dalam kehidupan sehari-hari, lalat tidak memiliki reputasi sebaik itu. Di kedai makanan, lalat yang hinggap di meja atau mendekati hidangan biasanya segera diusir. Kalau terlalu bandel, ya, ditepak. Tidak ada pemilik warung yang berkata, “Mari kita dengarkan dulu yuk, aspirasi lalat ini.” Pun demikian, demokrasi tidak boleh bekerja seperti kedai yang menganggap semua yang mengganggu harus ditapok.
Ketika Kritik Dianggap sebagai Sumber Keramaian
Polemik MBG memperlihatkan persoalan yang lebih luas daripada satu pernyataan pejabat. Ia menyiratkan cara kekuasaan memandang kritik. Dalam pemberitaan yang memuat pernyataan Sudaryono, persoalan MBG disebut ramai karena sorotan guru, orang tua siswa, wartawan, dan sejumlah oknum LSM. Ia juga menyebut adanya nuansa ideologis dan politis dalam keramaian tersebut. Tak dapat dipungkiri, pada saat yang sama, pemberitaan lain mencatat bahwa BGN melakukan penertiban terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk penutupan dapur yang dinilai bermasalah dan rencana pemberian sanksi.
Jadi harus dipisahkan. Menilai pernyataan pejabat tidak sama dengan menolak seluruh tindakan pembenahan yang dilakukan lembaganya. Begitu pula, mengkritik pelaksanaan MBG tidak otomatis berarti menolak tujuan program tersebut. Justru di sinilah persoalan pentingnya untuk menilik, apakah kritik diperlakukan sebagai informasi yang perlu diperiksa, atau cuma sebagai gangguan yang harus dijelaskan dengan dugaan motif pengkritiknya?
Misalnya, seorang ibu mengeluhkan anaknya mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan program. Seorang guru menyampaikan kekhawatiran karena mendengar laporan serupa. Wartawan terus memberitakan kejadian tersebut dan wajar LSM lalu meminta transparansi.
Tentu, semua laporan itu harus diverifikasi. Tidak setiap keluhan otomatis membuktikan kesalahan penyelenggara. Namun, verifikasi terhadap fakta tidak boleh digantikan oleh kecurigaan terhadap orang yang menyampaikan fakta. Pertanyaan yang semestinya muncul adalah, apa yang terjadi, di mana, kapan, bagaimana mekanisme pengawasannya, dan apa tindakan korektifnya? Bukan pada, siapa yang membuatnya jadi ramai.
Gadfly dan Demokrasi yang Tidak Mengantuk
John Stuart Mill, dalam On Liberty, memberikan alasan penting mengapa pendapat yang berlawanan perlu diberikan ruang. Ia mengingatkan bahwa, pendapat yang dibungkam mungkin saja benar. Kalaupun keliru, pendapat itu bisa juga mengandung kebenaran. Bahkan, pendapat yang benar pun punya risiko berubah menjadi dogma kosong, jika tidak pernah diuji melalui perdebatan. Gagasan Mill ini saya kira relevan untuk memahami fungsi gadfly. Pengkritik tidak harus selalu benar agar keberadaannya berguna. Yang penting, ada ruang bagi argumennya untuk dicek. Ini yang kita butuhkan sekarang.
Jadi demokrasi, bukan cuma bikin sistem untuk memilih siapa yang bakal memerintah. Ia juga merupakan sistem yang memungkinkan keputusan publik dipertanyakan, diperdebatkan, dan dikoreksi. Jürgen Habermas, lewat pemikirannya tentang demokrasi deliberatif dan ruang publik, menekankan pentingnya komunikasi politik yang memungkinkan masyarakat sipil memberikan feed back kepada kekuasaan.
Dalam kajiannya tentang komunikasi politik, ia menekankan, proses legitimasi demokratis membutuhkan ruang publik, media yang independen, dan masyarakat sipil yang responsif bukan yang mlempem. Dalam kerangka itu, guru, orang tua, wartawan, dan LSM bukan sekadar aktor yang “meramaikan” persoalan. Justeru mereka merupakan bagian dari sistem sensor sosial yang membantu negara mengetahui apa-apa yang tidak selalu terlihat dari kacamata pengambil kebijakan.
Karena guru adalah yang paling mengetahui dinamika sekolah. Orang tua paham betul soal pengalaman anak di rumah. Wartawan lalu menghubungkan peristiwa dengan pengetahuan publik. Di sisi lain LSM mengorganisasi advokasi dan pengawasan. Masing-masing memiliki keterbatasan, tetapi justru karena itulah suara mereka perlu diuji, bukan otomatis ditapok seperti lalat.
Posisi Lalat yang Pas
Namun, membela fungsi gadfly tidak berarti memberikan kekebalan kepada siapa pun yang mengaku sebagai pengkritik. Wartawan dituntut harus memverifikasi informasi. LSM juga tetap harus transparan mengenai data dan kepentingannya. Orang tua juga perlu membedakan pengalaman pribadi dari kesimpulan umum. Guru pun perlu berhati-hati agar informasi yang belum teruji tidak bikin panik. Jadi bukan soal kritik yang paling keras, tapi kritik yang paling dapat dipertanggungjawabkan.
Jadi perlu hati-hati, untuk dapat membedakan dua hal yang sering tercampur. Kritik terhadap substansi dan penilaian terhadap motif. Jika suatu laporan ternyata keliru, bisa dibantah dengan data. Jika ada informasi palsu, bisa diluruskan dengan bukti. Jika memang terdapat kepentingan politik, bisa diungkapkan dengan jelas dan relevan. Sayangnya, dalam kasus ini, sepertinya dugaan motif jadi jalan pintas untuk menghindari pertanyaan yang memang substantif.
Fair saja, orang yang memiliki kepentingan politik pun bisa menyampaikan kritik yang benar. Sebaliknya, orang yang mengaku netral, pun bisa keliru. Jadi jelas, kebenaran sebuah laporan tidak lantas ditentukan oleh identitas atau motif orang yang menyampaikannya.
Jangan Mematikan Lalat, Periksa Mengapa Ia Datang
Pada akhirnya, persoalan MBG ini membuat kita bisa mengintip watak pelayanan publik ini. Sebuah program yang menyangkut makanan anak tidak hanya membutuhkan dapur, anggaran, dan distribusi. Ia juga membutuhkan legitimasi yang wujudnya adalah kepercayaan. Dan kepercayaan tidak dibangun dengan meminta masyarakat berhenti bertanya. Kepercayaan tumbuh saat pertanyaan dijawab, keluhan diperiksa, kesalahan diakui, dan perbaikan dapat dilihat.
Kalau ada kritik yang keliru, pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk meluruskannya. Kalau ada kritik yang benar, pemerintah bertanggung jawab yang lebih menindaklanjutinya. Maka, barangkali kita perlu membalik metafora tadi. Di kedai makanan, lalat memang perlu diusir agar makanan tetap higienis. Tetapi dalam demokrasi, suara yang mengusik tidak selalu perlu diusir, kadang malahan perlu didengarkan agar kebijakan tetap sehat.
Socrates menyebut dirinya gadfly karena ia ingin Athena tidak tertidur dalam kebesarannya sendiri. Sekarang kita membutuhkan orang-orang yang berani mengingatkan bahwa program publik bukan milik pejabat, bukan pula milik lembaga pelaksana, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada warga. Tabik. [T]
