Dua Belas Manifesto Aliansi Cipayung Plus untuk Dewan Perwakilan Rakyat

DERU puluhan sepeda motor bergema dari arah utara Kota Singaraja pada Senin, 29 Juni 2026. Satu per satu kendaraan itu bergerak perlahan melintasi Jalan Ngurah Rai menuju Gedung DPRD Kabupaten Buleleng. Di atas jok-jok motor, para mahasiswa mengenakan jaket organisasi masing-masing. Sebagian mengikatkan syal di kepala, lainnya membawa pengeras suara portabel―sebagai komando―yang terus memekikkan yel-yel perlawanan macam Buruh Tani ciptaan Safi’i Kemamang tahun 90-an dan dipopulerkan Marjinal itu.

Bendera-bendera organisasi mahasiswa,  berkibar di atas iring-iringan. Hijau, biru tua, dan merah bergerak seperti ombak kecil di tengah lalu lintas kota yang ramai. Sejumlah warga yang melintas memperlambat laju kendaraan mereka. Ada yang mengangkat telepon genggam untuk merekam; ada pula yang hanya memandangi rombongan itu lewat kaca helm. Hari itu, mahasiswa datang dengan satu tujuan: membacakan manifesto yang telah lama mereka erami di ruang sekretariat yang pengap dan intim. Pikiran-pikiran itu muntah dan diharapkan dapat menggedor pikiran Dewan Perwakilan Rakyat yang dinilai sudah mandek dan tidak progresif lagi.

Mereka―mahasiswa itu―berasal dari Aliansi Cipayung Plus Buleleng, gabungan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), tiga organisasi mahasiswa eksternal kampus dengan hikayat perjuangan yang panjang.

Hari itu,  di tangan mereka tergenggam poster-poster kritis dan sarkas―yang bertuliskan “MBG elit gaji guru sulit”, “Titik Nol Elit jalan sulit”, “Satuan Penjilat Prabowo Gibran”―dan di dalam pikiran mereka tersimpan gagasan-gagasan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada batu dalam genggaman, pun hal-hal yang dapat membahayakan sesama atau merusak fasilitas umum.

Saat mereka sampai di depan kantor DPRD Buleleng, iring-iringan motor berhenti. Mesin kendaraan dimatikan. Suasana yang semula dipenuhi dengung knalpot berubah menjadi gema teriakan.

“Hidup mahasiswa!”

“Hidup rakyat!”

“Hidup demokrasi!”

Suara itu memantul dari pagar besi dan dinding gedung dewan. Matahari belum terlalu tinggi ketika orasi pertama dimulai. Namun udara Singaraja sudah menyengat kulit. Keringat membasahi kerah baju para demonstran. Beberapa mahasiswa meneguk air mineral yang dibagikan bergantian. Sebagian lainnya menutupi kepala dengan bendera atau map plastik. Di balik pagar gedung, sejumlah aparat keamanan berjaga―dengan ketat, dingin, dan tampak acuh-tak-acuh.

Namun, ada sesuatu yang segera disadari massa aksi. Tak ada satu pun anggota DPRD yang terlihat. Tak ada ketua dewan. Tak ada wakil ketua. Tak ada anggota komisi. Tak ada satu pun wajah yang mereka harapkan keluar untuk mendengar. Yang tampak hanya pintu-pintu dingin dan angkuh yang tertutup rapat―yang dibangun menggunakan pajak rakyat, tentu saja.

Di tengah kerumunan, Didit Kurniadin berdiri bergantian memegang pengeras suara. Ketua Umum HMI Cabang Singaraja itu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi sebelum mulai berbicara. “Kami datang baik-baik untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir menemui kami,” katanya lantang. Sorak massa langsung menyambut. “Kami datang membawa suara rakyat!” Kalimat terakhir itu diteriakkan hampir serempak oleh peserta aksi.

Massa mengkritik keras lantaran tak ada satu pun anggota DPRD Buleleng yang menemui mereka. Para mahasiswa menilai DPRD Buleleng tak serius dalam menyerap aspirasi masyarakat. Ya, bagi mahasiswa, ketidakhadiran anggota dewan pada demonstrasi kemarin bukan sekadar persoalan teknis. Ini sudah menjadi simbol bahwa sejauh mana lembaga perwakilan masih memiliki kepekaan untuk mendengar.

Kekecewaan mereka sebenarnya telah terakumulasi sejak lama. Setahun sebelumnya, kelompok mahasiswa yang sama pernah datang menyampaikan berbagai tuntutan dan kajian kebijakan. Mereka menyerahkan dokumen, berdiskusi, dan menyampaikan kritik. Namun, hingga kini mereka mengaku tak pernah memperoleh penjelasan mengenai perkembangan aspirasi tersebut. “Jangan sampai aspirasi rakyat hanya diterima, lalu ditumpuk begitu saja,” ujar Didit. Bagi mahasiswa seperti mereka, demokrasi tidak cukup pada seremoni menerima berkas. Demokrasi seharusnya berlanjut menjadi dialog, evaluasi, dan rencana aksi ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, di atas kertas, aksi hari itu membawa dua belas manifesto tuntutan. Tujuh di antaranya berkaitan dengan isu nasional, seperti penyediaan lapangan kerja, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang problematik, evaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)―yang juga probematik itu―, penolakan revisi UU TNI dan UU Polri, perbaikan distribusi BBM subsidi, penyelamatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta penghentian kriminalisasi ruang sipil.

Sedangkan Lima tuntutan lainnya menyentuh persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan warga Buleleng, seperti proyek Bandara Bali Utara yang terus menjadi perdebatan, TPA Bengkala yang menghadapi persoalan ekologis, pajak yang dinilai membebani pelaku UMKM dan kedai kopi lokal, jalan-jalan rusak yang belum diperbaiki, dan subak yang terus kehilangan lahan akibat alih fungsi.

Meski isu yang mereka bawa beragam, benang merahnya tetap sama, yaitu kegelisahan terhadap masa depan masyarakat akar rumput. Dalam kajian yang mereka susun, mahasiswa menyoroti berkurangnya ruang fiskal daerah akibat pemotongan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat. Dampaknya, menurut mereka, terasa hingga ke tingkat desa. Jalan-jalan lingkungan rusak lebih lama sebelum diperbaiki, drainase tak kunjung dibenahi, program perlindungan lahan pertanian berjalan lambat. Di sisi lain, pemerintah justru mendorong berbagai program baru yang membutuhkan anggaran besar.

“Dana desa yang seharusnya utuh untuk memperbaiki jalan, membenahi drainase, dan memproteksi petani Subak kita di Buleleng, justru menyusut akibat inefisiensi birokrasi pusat. Kami menuntut keadilan fiskal; kembalikan hak dana desa kami secara utuh!” tegas salah satu perwakilan Aliansi Cipayung Plus.

Kritik paling tajam diarahkan kepada program Koperasi Desa Merah Putih―yang dibangun asal-asalan itu. Mahasiswa mempertanyakan kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, hingga risiko bisnis yang mungkin muncul jika program itu dijalankan tanpa perencanaan matang. Mereka khawatir koperasi yang dibangun dengan semangat memberdayakan masyarakat justru berakhir menjadi beban baru. Atau lebih buruk lagi: mematikan warung-warung kecil yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi desa.

Menjelang siang, massa aksi masih bertahan. Mereka berdiri sambil terus meneriakkan tuntutan. Pada saat yang sama, di bawah rindangnya pohon dan teduhnya kanopi gedung, sejumlah aparat dan pegawai tampak berlindung dari sengatan cuaca. Kontras itu terlihat jelas. Yang satu berpeluh di ruang terbuka. Yang lain berada di tempat yang lebih nyaman. Pemandangan tersebut kemudian menjadi bahan orasi. “Kami berdiri di bawah matahari membawa kajian ilmiah dan suara rakyat,” teriak seorang mahasiswa. “Tapi wakil rakyat tidak ada!” Sorakan massa kembali menggema.

Setelah menunggu cukup lama, akhirnya seorang perwakilan DPRD Buleleng muncul. Tapi sayang, ia bukan anggota dewan, bukan pula pimpinan legislatif, melainkan Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Buleleng I Nyoman Toya. Ia menyampaikan permohonan maaf. Menurutnya, pimpinan dan anggota DPRD berhalangan hadir karena bertepatan dengan Hari Purnama dan sebagian besar sedang menjalankan kegiatan keagamaan (odalan).

Toya berjanji, seluruh tuntutan mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan dan anggota dewan. Ia juga mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib. Namun jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan massa. Mahasiswa kembali mengangkat pertanyaan yang sama. Jika aspirasi tahun lalu belum memperoleh penjelasan, bagaimana mereka bisa yakin tuntutan hari ini akan ditindaklanjuti? Tidak ada jawaban pasti. Yang ada hanya janji untuk meneruskan―sebagaimana yang sudah-sudah.

Hari kian beranjak, para demonstran mulai beranjak dari teras kantor DPRD Buleleng. Mereka melontarkan ultimatum. Jika dalam waktu sepekan tidak ada kejelasan mengenai tuntutan yang disampaikan, mereka mengancam akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar.

Aksi di depan DPRD Buleleng hari itu bukan semata tentang dana desa, koperasi, bandara, jalan rusak, atau pajak UMKM. Ini adalah kisah lama yang terus berulang dalam demokrasi Indonesia: warga yang datang membawa pertanyaan dan kekuasaan yang tak selalu siap menyediakan jawaban.

Di bawah terik matahari Singaraja, para mahasiswa telah melakukan bagian mereka. Mereka datang, berorasi, membacakan manifesto, berusaha mengetuk pintu pikiran dengan baik-baik. Tetapi sayang, tak ada satu orang pun di dalam sana yang bersedia membuka pintu itu. Sungguh sangat disayangkan.[T]

Reporter: Rusdi
Penulis/Editor: Jaswanto