PERNAHKAH Anda menyadari bahwa hidup kita hari ini perlahan-lahan dikendalikan oleh mantra tiga kode huruf?
Dunia modern adalah rimba aksara yang serbacepat. Demi menghemat energi komunikasi, manusia menerapkan prinsip ekonomi bahasa lewat kombinasi tiga kode huruf. Singkatan ringkas ini dipakai untuk menandai nama orang, program, hingga wilayah secara instan. Secara psikolinguistik, memori jangka pendek manusia memang terbatas. Pola tiga ketukan lambang bunyi inilah formula paling optimal untuk ditangkap dan diingat kuat oleh otak kita.
Administrasi global mengunci identitas geografis lewat tiga huruf. Di bandara, kita tidak lagi mengeja Cengkareng atau Denpasar, melainkan cukup membaca CGK atau DPS. Begitu pula saat terbang ke Singapura atau Manado; ingatan kolektif kita langsung tertuju pada SIN dan MDC. Logika serupa berlaku dalam sepak bola dunia. Nasionalisme jutaan manusia diringkas secara adil dalam tiga huruf di papan skor televisi—kita bersorak untuk INA, menangisi BRA, atau mengagumi GER. Ranah sastra Indonesia mencatat bagaimana sejarah estetik kita dijaga oleh sang Paus Sastra, HBJ (H.B. Jassin), atau didebat oleh pemikir sekaliber STA (Sutan Takdir Alisjahbana). Di ranah agama, efisiensi ini mewujud dalam karisma sapaan Gus Dur.
Mantra tiga huruf ini menemukan puncak panggungnya saat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY sedang naik daun di pentas politik nasional. Demam triadik (kesatuan tiga unsur) ini seketika merembes kuat ke dalam ruang birokrasi. Tiga kode huruf ini hingga ke meja kerja kantor lama saya di Manado. Kala itu, kepala kantor kami yang bernama Hunggu Tadjuddin Usup secara otomatis diringkas sakral menjadi HTU. Kepala Subbagian Tata Usaha, Jantje Wily Rondonuwu, menjelma sebagai JWR. Nama saya sendiri disusutkan menjadi IMS. Rekan kerja yang bernama satu kata—Mulyanto—dipangkas menjadi Mul demi keseragaman tata usaha.
Jagat kesusastraan Bali di masa itu rupanya merayakan ritme aksara yang serupa. Di halaman koran lokal dan ruang sanggar seni, nama sang guru penyair Umbu Landu Paranggi diabadikan secara khidmat sebagai ULP. Langkah estetik ini berkelindan erat pada nama para murid dan koleganya; Wayan Jengki Sunarta menjadi WJS, I Dewa Nyoman Raka Kusuma menjadi IDK, hingga I Bagus Made Dharma Palguna karib disapa IBM. Bahkan, sang guru ULP dengan magis menambahi nama muridnya—Made Adnyana—dari Ole, Marga, Tabanan, menjadi komposisi tiga kata: Made Adnyana Ole—sebuah identitas puitis yang di kemudian hari diringkas taktis sebagai MAO.
Saat menyeberang ke panggung kekuasaan, fungsi praktis tiga huruf ini seketika berubah menjadi pragmatis. Politik hari ini adalah industri pencitraan, tempat nama tokoh seperti SBY dan AHY dikemas menjadi merek dagang politik yang ringkas dan bernilai tinggi. Di Bali, penunggang kekuasaan memanfaatkan kedekatan kultural krama yang sudah karib dengan pola triadik, seperti nama Rai, Oka, Gde, hingga gelar Cok Ace. Kultur sosiologis inilah yang ditumpangi industri politik modern melalui kepungan baliho raksasa beraksara KBS (Koster Bali Satu) dan sejenisnya.
Tiga kode huruf adalah jembatan tercepat sekaligus paling berbahaya dalam komunikasi publik kita. Ia mampu melejitkan program besar seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dalam hitungan hari. Namun, saat mantra itu berjarak dari realitas, bahasa komedi masyarakat segera mengambil alih lewat peluru satire di media sosial. Formula triadik itu dipelesetkan dari “Makan Beracun Gratis” sebagai kritik lapangan, banyolan “Mas Bahlil Ganteng”, hingga sindiran hukum “Maling Berkedok Gizi”. Inilah harga mahal dari sebuah pemangkasan: hilangnya kedalaman substansi. Politik tiga huruf berisiko mereduksi pemikiran menjadi sebatas jargon kosmetik. Bahasa memang sukses menghemat kata, tetapi ia juga membebaskan rakyat memelesetkan makna di balik kuasa. [T]
Penulis: I Made Sudiana
Editor: Adnyana Ole
