— Catatan Harian Sugi Lanus, 3 April 2026
Bali memiliki sejarah panjang yang kelam akibat kontestasi partai. Dari pemilu pertama tahun 1955, banjir berdarah 1965, sampai era reformasi, Bali tak pernah lepas dari cengkeraman kepentingan partai, menjadikan tanah Bali sebagai korban ambisi kekuasaan dan investasi.
Sejak fajar kemerdekaan, Bali telah menjadi arena kontestasi yang intens. Pada Pemilu 1955, Bali menunjukkan pluralisme politik yang nyata dengan kemenangan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dominan, disusul oleh kekuatan partai lain seperti PSI dan PKI.
Indahnya multipartai ini berakhir tragis ketika gesekan ideologi memicu Tragedi Bali Berdarah 1965, yang mengubah wajah politik Bali menjadi monolitik di bawah tekanan Orde Baru lewat dominasi Golkar.
Pasca-tumbangnya Soeharto, era Reformasi membawa harapan baru namun juga luka fisik dan trauma dari peristiwa amuk ”Bali Bakar Bali” ketika Megawati tidak terpilih sebagai presiden pada Sidang Umum MPR, Oktober 1999.
Memasuki dekade ketiga Reformasi, Bali terjebak dalam ”monoloyalitas” baru. Meskipun sistem nasional menganut multipartai, secara de facto Bali menjadi benteng kokoh satu warna yang menguasai hampir seluruh lini kebijakan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Awal Kemerdekaan dan Tragedi Berdarah 1965
Dari awal kemerdekaan Bali menjadi panggung multipartai yang problematik dan berubah menjadi “perang saudara”. Konflik ideologi, terutama antara pendukung PNI (Partai Nasional Indonesia) dan simpatisan PKI (Partai Komunis Indonesia), meruncing. Puncaknya adalah tragedi berdarah 1965-1966.
Bali menjadi salah satu lokasi pembantaian massal terbesar di Indonesia. Diperkirakan puluhan ribu (bahkan ada dugaan seratusan ribu) orang Bali yang dituduh komunis dibantai. Peristiwa ini menciptakan trauma mendalam dan mengubah karakteristik masyarakat Bali yang semula kritis menjadi tertutup dan ketakutan.
Era Orde Baru: Sapi Perah dan Kronisme
Jatuhnya Sukarno membawa Bali ke dalam pelukan Orde Baru dengan Golkar sebagai partai penguasa tunggal. Tekanan pusat sangat kuat untuk menguasai Bali. Selama lebih dari 30 tahun, Bali “dijinakkan” dan diubah menjadi “sapi perah” pariwisata.
Pembangunan infrastruktur dan perhotelan mewah didominasi oleh kroni Soeharto dan anak-anaknya. Reklamasi Pulau Serangan adalah peninggalan ambisi-beringas kronis Soeharto. Lahan-lahan produktif diubah menjadi kawasan wisata eksklusif, yang menguntungkan modal besar namun kerap mengabaikan kearifan lokal. Bali menjadi mesin uang, namun masyarakat lokal seringkali hanya menjadi penonton atau pekerja kelas bawah, hingga akhirnya tumbang oleh gerakan reformasi 1998.
Reformasi, ‘Bali Bakar Bali’, dan Dominasi PDIP
Tahun 1999 menjadi titik balik mengejutkan. Ketika Megawati Soekarnoputri (PDIP) kalah dalam pemilihan presiden oleh Gus Dur di Sidang Umum MPR, pendukung PDIP di Bali mengamuk. Peristiwa “Bali Bakar Bali” terjadi, di mana pembakaran dan unjuk rasa terjadi di berbagai titik, terutama di Buleleng, Badung, dan Denpasar. Bali membara karena kekecewaan politik.
Pasca kerusuhan tersebut, PDIP menguasai Bali secara total. PDIP memenangkan hampir setiap pemilu, bupati, dan gubernur berturut-turut.
Apakah Bali serta merta menjadi lebih baik?
Dominasi PDIP selama lebih dari dua dekade ini menyisakan rapor merah di tengah narasi pembangunan:
▪ Konversi Lahan: Masalah konversi lahan produktif dan kawasan suci menjadi perumahan dan vila-vila mewah terus berlanjut.
▪ Isu Lingkungan: Masalah sampah, krisis air, dan kerusakan lingkungan akibat pariwisata massal yang tak terkendali di bawah izin pemerintahan daerah (PDIP) semakin akut.
▪ Ketimpangan: Meski ekonomi pariwisata tumbuh, ketimpangan antara Bali Selatan dan Utara-Timur masih terjadi, serta alih fungsi lahan yang mengancam subak (sistem irigasi tradisional).
Mampukah Partai Memperbaiki Bali?
Jika tolak ukurnya adalah kemenangan politik, Golkar pernah 30an tahun berkuasa total, dan sejak tahun 1999 PDIP terus jawara di Bali .
Namun, jika tolak ukurnya adalah pelestarian alam, budaya, dan kesejahteraan yang merata, dominasi kepartaian—baik era Orba maupun Reformasi—menunjukkan bahwa Bali seringkali dikorbankan demi investasi dan kekuasaan.
Apakah Bali akan lebih baik ke depan?
Jawabannya kompleks. Kalaupun ada beberapa infrastruktur fisik kelihatannya membaik, seperti jalan raya dan rumah sakit, namun ekologi dan budaya Bali justru mengalami tekanan terberat sepanjang sejarah.
Partai politik, terlepas dari warnanya, dalam sejarah politik Bali umumnya menjadikan Bali hanya sebagai aset, bukan subjek yang harus dilindungi. Narasi kekuasaan politik yang silih berganti pada ujungnya menjadikan Bali hanya sebagai “aset” yang dieksploitasi, bukan sebagai “subjek” yang harus dilindungi kelestarian alam dan budayanya.
Belajar dari sejarah dan realitas lapangan, di mana Pulau Serangan direklamasi, sawah-sawah produktif diberi ijin untuk dikonversi menjadi villa, hutan mangrove dicaplok investor, sudah saatnya masyarakat Bali berhenti bersandar pada partai politik untuk perubahan yang substansial.
Bali mesti mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri. Kekuatan sesungguhnya untuk menyelamatkan Bali bukan pada wakil-wakil partai, melainkan pada kekuatan kultural yang berakar pada sistem banjar dan tradisi gotong royong (ngayah) yang lintas partai dan melampaui kepentingan politik formal.
Jika masyarakat Bali mau berbenah: Jangan mau dijebak dalam “monoloyalitas” partai. [T]
