Di tengah hiruk pikuk politik Indonesia, satu kegelisahan yang semakin sering muncul adalah: benarkah demokrasi kita masih berada di tangan rakyat? Ataukah telah bergeser ke tangan sekelompok kecil elite, terutama para ketua umum partai? Pertanyaan ini mengemuka bukan sebagai keluhan dangkal, tetapi sebagai refleksi mendalam terhadap pengalaman panjang bangsa ini menjalankan demokrasi elektoral yang mahal, melelahkan, dan kadang terasa hampa dari nilai musyawarah sebagaimana diamanatkan Pancasila.
Dalam konteks itu, muncul kerinduan baru—atau mungkin lama—untuk membayangkan sebuah negeri tanpa partai, atau setidaknya tanpa dominasi partai politik dalam menentukan masa depan bangsa. Dalam bayangan tersebut, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memegang posisi lebih sentral sebagai representasi autentik dari daerah. Secara reflektif, inilah ruang untuk direnungkan kembali: mungkinkah demokrasi Indonesia menemukan bentuk yang lebih sesuai dengan jati diri bangsa?
Demokrasi Kita: Kekuasaan di Tangan Rakyat atau Ketua Umum?
Realitas hari ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang bertumpu pada partai politik telah mengalami distorsi. Secara teoritis, partai adalah instrumen rakyat. Namun secara praktis, kekuasaan seringkali terkonsentrasi pada figur ketua umum. Kandidat presiden, kepala daerah, bahkan calon legislatif kerap memerlukan “restu” dari mereka. Akibatnya, kekuasaan tidak lagi terdengar sebagai hasil kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan para elite partai.
Sistem seperti ini menciptakan ketergantungan finansial dan politik yang besar. Biaya politik menjadi tinggi, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga konsolidasi internal. Rakyat hanya menjadi “pasar” yang didatangi setiap lima tahun, bukan subjek utama yang didengar dan diberdayakan.
Di sinilah muncul kerinduan pada model keterwakilan yang lebih jernih—yang tidak diikat loyalitas struktural partai, tetapi loyalitas pada daerah dan rakyat.
DPD sebagai Alternatif: Kembalinya Suara Daerah
Dewan Perwakilan Daerah hadir dengan spirit berbeda. Ia memotong jalur partai, memberikan ruang bagi putra-putri daerah untuk tampil tanpa harus membayar “mahar politik” atau tunduk pada struktur partai. Yang dipilih adalah figur, bukan merek partai. Yang dijual adalah rekam jejak, bukan logo bendera.
Secara moral, sistem seperti ini terasa lebih dekat dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Dalam konteks DPD, perwakilan itu benar-benar berasal dari daerah; bukan orang yang ditugaskan partai dari pusat, melainkan tokoh yang dikenal langsung oleh masyarakat. Mereka dipilih karena integritas, reputasi, dan kedekatannya dengan akar budaya setempat.
Di Bali, misalnya, terlihat jelas bagaimana anggota DPD yang benar-benar merupakan pilihan murni rakyat akan teruji oleh waktu. Jika tidak becus bekerja, mereka hanya bertahan satu periode. Tidak ada “jaminan kursi” dari partai, tidak ada mesin politik yang menopang secara artifisial. Ini seleksi alam politik yang lebih adil.
Pemilihan Presiden oleh DPD: Kembali pada Sila Keempat
Salah satu gagasan reflektif yang sering muncul adalah kemungkinan pemilihan presiden dilakukan oleh perwakilan DPD, bukan melalui pemilu langsung. Ada beberapa alasan:
- Pemilu langsung adalah warisan model demokrasi Barat, yang bertumpu pada kompetisi terbuka — dan tentu saja biaya yang sangat besar.
Sistem ini sering kali menciptakan politik citra, bukan politik kinerja. - Pancasila menekankan musyawarah dalam sila keempat.
Musyawarah tidak selalu berarti semua warga harus memilih langsung. Yang dimaksud adalah keputusan diambil melalui representasi yang bijaksana, yang memahami aspirasi masyarakat. - DPD sebagai representasi daerah mampu membawa suara lokal ke tingkat nasional.
Jika presiden dipilih oleh perwakilan daerah, maka setiap suara daerah memiliki bobot yang lebih seimbang. Tidak ada dominasi populasi Jawa, atau dominasi mesin partai tertentu. - Biaya politik dapat ditekan drastis.
Tidak ada lagi kampanye akbar, perang baliho, perang buzzer, dan praktik-praktik yang menguras keuangan negara maupun kandidat.
Gagasan ini tentu tidak sempurna, tetapi layak direnungkan sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan nilai kebersamaan dan kearifan kolektif Indonesia.
The Man Behind the Gun: Sistem Tidak Menjamin Moralitas
Namun, harus diakui pula bahwa sebaik apa pun sistemnya, kuncinya tetap the man behind the gun.
DPD bisa menjadi instrumen demokrasi yang sehat jika diisi oleh orang yang tepat. Sebaliknya, tanpa integritas, ia pun bisa terperosok ke dalam kubangan yang sama seperti DPR.
Demikian pula sistem partai tidak sepenuhnya buruk jika dikelola oleh figur-figur yang bermoral dan berkomitmen pada kepentingan rakyat. Tetapi melihat realita saat ini—praktik oligarki, dinasti politik, dan dominasi ketua umum—tidak mengherankan bila kepercayaan publik pada partai terus menurun.
Keunggulan Sistem DPD dibanding Sistem Partai
- Minim biaya politik
Calon DPD tidak perlu membayar mahar politik kepada partai. Biaya kampanye pun lebih personal dan lokal. - Lebih dekat dengan rakyat
Mereka dipilih atas dasar kedekatan sosial dan reputasi di daerah, bukan manuver politik pusat. - Representasi daerah yang otentik
Setiap provinsi memiliki keterwakilan langsung tanpa distorsi kepentingan partai. - Tidak ada loyalitas ganda
Anggota DPD hanya bertanggung jawab pada rakyat dan konstitusi, bukan pada ketua umum. - Seleksi alam lebih murni
Jika tidak kinerja—langsung tersingkir pemilu berikutnya, tanpa ada “jaminan kursi.”
Kelemahan Sistem DPD yang Perlu Diakui
- Kewenangan masih sangat terbatas
Dalam sistem sekarang, DPD tidak memiliki kekuatan legislasi penuh. Wacana memperkuatnya sering terganjal kepentingan DPR dan partai. - Risiko munculnya figur populis
Tanpa mekanisme kaderisasi seperti di partai, figur yang sekadar populer berpotensi menang. - Potensi rivalitas antar-daerah
Jika tidak diatur baik, representasi berbasis daerah bisa memicu gesekan kepentingan lokal. - Kualitas calon bervariasi
Tanpa penyaringan partai, kualitas personal bisa beragam, tergantung kesadaran pemilih.
Objektivitas inilah yang harus dijaga agar mimpi “negeri tanpa partai” tidak menjadi romantisme buta.
Membayangkan Masa Depan: Demokrasi yang Lebih Bernurani
Kerinduan akan negeri tanpa partai bukanlah penolakan terhadap demokrasi, melainkan kerinduan pada demokrasi yang lebih bernurani dan lebih Pancasilais.
Demokrasi yang bukan sekadar kompetisi uang, tetapi kompetisi gagasan.
Demokrasi yang bukan ditentukan oleh ketua umum, tetapi oleh suara masyarakat.
Demokrasi yang tidak terbelenggu mesin partai, tetapi mengalir dari akar budaya daerah.
Saat kita menengok DPD—dengan segala kekurangan dan kelebihannya—kita sebenarnya sedang menatap sebuah kemungkinan baru. Sebuah model demokrasi yang lebih jujur, lebih berakar pada musyawarah, dan lebih selaras dengan kepribadian bangsa. Aspirasi publik yang menguat tentang perlunya pembenahan bahkan pembubaran DPR menunjukkan keresahan mendalam terhadap dominasi partai politik yang dianggap semakin menjauh dari rakyat. Tentu, mewujudkan perubahan sebesar itu memerlukan revisi konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya kemudian: bersediakah para elite yang telah nyaman duduk di kursi kekuasaan membuka pintu pembaruan? Inilah ujian moral politik kita hari ini.
Mungkin, suatu hari nanti, negeri tanpa dominasi partai politik bukan lagi sebuah utopia, melainkan kenyataan yang lahir dari kesadaran kolektif. Mungkin, pelan tetapi pasti, kita mulai memahami bahwa yang terpenting bukanlah rancangan sistemnya, melainkan manusia yang menjalankannya—mereka yang berani mengambil sikap, menjaga nurani, dan melakoni esensi pelayanan publik. Pelayanan bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada seluruh alam sebagai manifestasi Sang Ilahi, yang pantas dihormati dan dijaga tanpa pamrih. Di sanalah demokrasi sejati menemukan rumahnya—tenang, bening, dan penuh keadaban. [T]
Penulis: Agung Sudarsa
Editor: Adnyana Ole
