Dari “Soccer” Menjadi “Football”

Kawan yang baik,

Beberapa waktu lalu engkau bertanya: “Apakah Timnas kita akan lolos Piala Dunia tahun depan?”

Tentu aku jawab: “Kita semua ingin melihat Timnas lolos. Mohon maaf, dalam hal ini aku benci jika bicara kemungkinan gagal”.

Dan engkau tertawa. Tawa yang agak sinis. Tapi aku tahu, tawa sinismu itu justru mencerminkan kecemasanmu yang begitu besar jika Timnas gagal.

Artinya, keinginanmu melihat Timnas lolos PD jauh lebih besar ketimbang harapanku. Maka, sekali lagi aku katakan, Timnas kita akan lolos. Titik.

Lalu engkau bertanya lagi: “Setelah Timnas lolos Piala Dunia (PD), bagaimana dengan persepakbolaan kita selanjutnya?”

Baiklah. Kita sudah melihat arah yang benar dalam pengelolaan sepak bola tanah air. Juga telah terjadi perubahan di tubuh PSSI. Tapi harus ditambahkan bahwa transformasi pengelolaan sepak bola kita harus dilanjutkan.

Dalam perkara ini, kita dapat belajar dari negeri tetangga, yakni Australia yang selalu lolos PD sejak 2006.

Kawan yang baik,

Dulu, tata kelola persepakbolaan Australia juga penuh kebobrokan, boleh jadi lebih parah ketimbang PSSI. Memang pada tahun 1974 mereka sempat mencicipi PD, tapi setelah itu terus mengalami kemerosotan. Tentu karena konflik kepentingan dan korupsi yang bersimaharajalela.

Maka, pada tahun 2003, menteri olah raga bersama parlemen bersepakat membentuk komite yang diberi nama “Independent Soccer Review Committee”. Media massa besar ABC (Australian Broadcasting Corporation) pun melakukan investigasi jurnalistik tentang kebobrokan manajemen “Soccer Australia” yang kemudian ditayangkan dalam acara TV yang lumayan populer, “Four Corners”.

Perlu dicatat bahwa Undang Undang Keolahragaan mereka mengharuskan adanya “Independent Sport Panel” sebagai lembaga pemikir (think thank) untuk melakukan penilaian kritikal maupun rekomendasi tata kelola olahraga kepada pemerintah.

Memang sejak tahun 1981 di bawah lembaga “Australia Institute of Sport” pemerintah telah membangun pusat pelatihan olahraga, penginapan atlet, stadion yang layak, fasilitas ilmu, teknologi dan fasilitas medis untuk olahraga.

Selama 20 tahun lebih pemerintah mengucurkan dana besar bagi sepak bola dengan target lolos Piala Dunia (PD) 2002 tapi gagal.

Tak hanya sampai di situ. ASA alias PSSI-nya Australia menanggung utang 2,6 juta dollar dan sistem keuangannya kacau balau, termasuk campur aduk rekening asosiasi dengan rekening pribadi para pengurusnya. Pun skandal pengaturan skor di sana-sini.

Maka Menteri Olahraga dan Seni yang didukung beberapa senator menghentikan dana pemerintah hingga terjadi perbaikan total. Dibentuklah lembaga yang disebut “Independent Sport Panel” itu (sebagaimana perintah Undang-undang).

Lembaga tersebut dipimpin David Crawford, seorang profesional bisnis yang pernah mengendalikan beberapa perusahaan besar seperti KPMG, Foster’s Group, Lend Lease Corporation dan BHP Billiton.

Lembaga itulah yang melakukan penilaian sekaligus menyiapkan langkah-langkah reformasi sepak bola di Australia. Kendati dana untuk ASA dihentikan, pemerintah justru mengucurkan dana untuk “Independent Sport Panel” agar David Crawford dan timnya dapat bekerja lebih cepat.

Pak Crawford dan timnya punya empat tugas: analisis kritikal terhadap struktur, manajemen, dan tata kelola ASA; solusi dan rekomendasi ke depan; hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah antisipasinya serta tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam implementasinya.

Mereka sangat intensif berdialog dengan “stake holders” sepak bola. Sekurang-kurangnya telah terjadi 32 kali pertemuan dengan FIFA maupun dengan organisasi sepak bola negara lain seperti Amerika Serikat (AS) serta auditor dengan reputasi dunia.

(Patut dicatat bahwa sejak menjadi tuan rumah PD 1994 AS lumayan berhasil memajukan sepak bolanya).

Pak Crawford kemudian meminta Frank Lowy, salah satu orang terkaya pemilik jaringan pusat perbelanjaan sekaligus seorang maniak bola, untuk mengambil alih kepemimpinan ASA.

Pemerintah akan mengucurkan dana 15 juta dollar jika Pak Lowy bersedia memimpin ASA. Pemerintah juga berkomitmen membangun banyak lapangan maupun stadiun baru bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Dan ternyata pak Lowy setuju. Bahkan dia kemudian mencari dana tambahan dari swasta sekaligus menggunakan dana pribadi untuk mereformasi ASA. Frank Lowy dibantu oleh Ron Walker, sorang tokoh kawakan penyelenggara acara hiburan dan John Singleton, seorang profesor pemasaran.

Frank Lowy langsung mengganti nama Australian Soccer Association (ASA) menjadi FFA yaitu Footbal Federation of Australian. Dia mengubur nama lama karena sudah tidak mungkin diperbaiki, meskipun istilah “soccer” jauh lebih merasuk dalam kultur masyarakat Australia ketimbang “football”. Apa boleh buat.

Reformasi itu membuahkan hasil. Tahun 2006 Australia lolos Piala Dunia. Sejak itu mereka tak pernah absen dalam perhelatan bola terbesar di dunia.

Karena keberhasilannya memimpin lembaga independen, tahun 2008 pemerintah Australia kembali meminta Crawford untuk membuat penilaian kritis dan langkah strategis bagi peningkatan prestasi olahraga Australia secara keseluruhan.

Pemerintah menyetujui rekomendasinya untuk megucurkan dana 105 juta dollar bagi pembinaan atlet elite maupun di kalangan akar rumput. Kompetisi berjenjang mulai usia dini berjalan dengan baik. Banyak perusahaan menjadi sponsor di berbagai tingkat dan wilayah.

Australia kemudian juga berpindah dari zona Oseania ke zona Asia (AFC). Mereka berhasil menjadi tuan rumah Piala Asia 2015, sekaligus keluar sebagai juara.

Begitulah, kawan,

Kisah dari negara tetangga tersebut adalah bukti yang dapat ditemukan di mana-mana, bahwa sepakbola hanya dapat maju jika ditangani oleh orang-orang dengan kapasitas dan kompetensi paripurna seperti Pak Crawford dan Pak Lowy.

Bukan hanya transformasi pengelolaannya tapi sekaligus mengenyahkan konflik kepentingan serta membasmi korupsi yang bersimaharajalela. Setelah semua beres, dua tokoh itu pun surut dari panggung.

Bagaimanapun sepak bola bukan hanya urusan mencetak gol di lapangan. Untuk mencapai permainan hebat diperlukan konsolidasi segala sumberdaya dalam orkestrasi paripurna.

Tapi ingat, pada saatnya kelak pengendali orkestra tidak bisa ditentukan oleh kelompok atau pihak tertentu yang rawan konflik kepentingan pula, sehingga arah, irama dan tujuannya justru ditentukan oleh jalannya orkestra itu sendiri.

Artinya, pada tahap tertentu, transformasi harus berlanjut, terus dan terus dilakukan, dengan melibatkan individu-individu baru yang joss markojoss. [T]

Penulis: Wicaksono Adi
Editor: Adnyana Ole