Sisi Gelap Demokrasi: Mengapa Kita Tidak Boleh Terlalu Percaya pada Demokrasi

MINDSET saya tentang politik cuma satu: BUSUK! Sebab itu saya tak pernah terperangkap pada penghormatan secara berlebihan terhadap tokoh atau kelompok tertentu, apalagi partai politik.

Banyak orang merasa terpukul, jengkel, sebal, kesal, emosi, atau segala bahasa serupa untuk menyebut marah pada situasi politik nasional akhir-akhir ini. Saya tidak. Untunglah saya terselamatkan dari rupa-rupa perasaan yang mencekik mental itu.

Saya hanya sedih jika praktik politik kita lebih banyak mendakwahkan intoleransi dan menyebarluaskan kebencian. Tak heran, seiring dengan sedang berlangsungnya tahapan Pilkada di Indonesia, kita jadi akrab dengan banyak kata-kata ajaib, semacam: Mulyono and the gang, Raja Jawa, Kotak Kosong, dan bahkan Dinasti Politik. 

Apa mau dikata, demokrasi rupanya menyimpan begitu banyak sisi gelap. Dia selama ini sering dipuja sebagai sistem pemerintahan ideal, namun kadang kita lupa untuk bersikap kritis terhadapnya. Dan, inilah maksud disajikannya tulisan ini, mereflesikan sisi lain dari demokrasi yang sering kali luput dari perhatian. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi, lebih mendorong kita untuk berpikir kritis, dan tidak menerima demokrasi begitu saja sebagai sistem yang sempurna.  

Penting bagi kita untuk memahami sisi gelap demokrasi agar dapat memperkuat sistem ini dan mencegah penyalahgunaannya.

Peringatan dari Tokoh Klasik

Tokoh-tokoh klasik telah lama memperingatkan kita tentang bahaya demokrasi. Plato, dalam karyanya “Republik”, mengkritik demokrasi sebagai sistem yang rentan terhadap manipulasi oleh para demagog. Ia berpendapat bahwa masyarakat awam tidak selalu memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan untuk membuat keputusan politik yang tepat.

Bukti historis menunjukkan bahwa kekhawatiran Plato tidak tak berdasar, seperti terlihat dalam kasus naiknya Hitler ke kekuasaan melalui proses demokratis di Jerman. Dengan demikian, kita perlu menyadari bahwa suara mayoritas tidak selalu menghasilkan keputusan terbaik untuk masyarakat.

Aristoteles juga menyoroti kelemahan demokrasi dalam konsepnya tentang “tirani mayoritas”. Ia berpendapat bahwa dalam sistem demokrasi, kepentingan mayoritas dapat menindas hak-hak minoritas. Alasannya, ketika suara terbanyak menjadi satu-satunya legitimasi kekuasaan, kelompok minoritas berisiko kehilangan suara dan perlindungan.

Kita dapat melihat contoh nyata dari fenomena ini dalam kasus diskriminasi terhadap minoritas etnis atau agama di berbagai negara demokratis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya tentang aturan mayoritas, tetapi juga tentang perlindungan hak-hak minoritas.

Alexis de Tocqueville, dalam karyanya “De la démocratie en Amérique (Democracy in America)”, memperingatkan tentang bahaya konformitas dalam masyarakat demokratis. Dia berpendapat bahwa tekanan sosial dalam demokrasi dapat menciptakan “tirani opini publik” yang membatasi kebebasan individu dan keragaman pemikiran. Kita dapat melihat manifestasi dari peringatan ini dalam fenomena cancel culture dan polarisasi politik yang semakin tajam di era media sosial.

Akibatnya, ruang untuk dialog dan kompromi yang seharusnya menjadi inti dari proses demokratis justru semakin menyempit, mengancam fondasi demokrasi itu sendiri.

Kelemahan Demokrasi Modern

Populisme dan demagoguery merupakan ancaman serius bagi demokrasi modern. Para pemimpin populis sering mengeksploitasi ketakutan dan kemarahan publik untuk mendapatkan kekuasaan, sambil menawarkan solusi sederhana untuk masalah kompleks. Contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat dalam kasus Venezuela di bawah kepemimpinan Hugo Chavez.

Chavez naik ke kekuasaan melalui proses demokratis dengan janji-janji populis, namun pemerintahannya justru berujung pada erosi institusi demokratis dan krisis ekonomi berkepanjangan. Kasus ini menunjukkan bahwa demokrasi tanpa checks and balances yang kuat dapat dengan mudah dimanipulasi oleh pemimpin yang kharismatik namun otoriter.

Ketidakstabilan dan ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan juga menjadi kelemahan sistem demokrasi. Proses konsensus yang panjang dan sering kali berlarut-larut dapat menghambat implementasi kebijakan yang diperlukan dengan cepat.

Kita dapat melihat contoh ini dalam kasus krisis ekonomi Yunani pada tahun 2009, di mana perdebatan politik yang berkepanjangan dan ketidakmampuan untuk mencapai konsensus memperlambat respons terhadap krisis, memperparah dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu menemukan keseimbangan antara partisipasi demokratis dan efisiensi dalam pengambilan keputusan.

Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, tantangan demokrasi terlihat semakin kompleks. Polarisasi politik yang tajam, terutama yang terlihat dalam Pemilu 2019 dan 2024, menunjukkan bahwa demokrasi kita masih rentan terhadap manipulasi elit dan sentimen primordial. Alasan di balik fenomena ini adalah masih lemahnya budaya politik dan pendidikan kewarganegaraan di masyarakat.

Kita dapat melihat buktinya dari maraknya politik identitas dan berita palsu yang sering kali mendominasi wacana publik. Akibatnya, kualitas demokrasi Indonesia terancam mengalami kemunduran jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Dinasti politik merupakan fenomena yang sering muncul dalam sistem demokrasi, menunjukkan sisi gelap lain dari sistem ini. Dalam dinasti politik, kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada satu keluarga atau kelompok kecil yang saling berhubungan, yang dapat bertahan selama beberapa generasi.

Alasan di balik munculnya dinasti politik adalah kombinasi dari nama besar keluarga, jaringan politik yang kuat, dan akses terhadap sumber daya kampanye yang besar. Kita dapat melihat contoh nyata dari fenomena ini di berbagai negara demokratis, termasuk Amerika Serikat dengan keluarga Kennedy dan Bush, Filipina dengan keluarga Marcos dan Aquino, serta di Indonesia sendiri dengan munculnya berbagai dinasti politik di tingkat pusat dan daerah.

Akibatnya, dinasti politik dapat mengancam prinsip meritokrasi dalam demokrasi, membatasi kesempatan bagi individu berbakat di luar lingkaran kekuasaan, dan berpotensi menciptakan oligarki yang bertentangan dengan semangat demokrasi itu sendiri.

Untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, kita perlu mengambil langkah-langkah konkret. Pertama, penguatan pendidikan politik dan literasi media bagi masyarakat harus menjadi prioritas. Alasannya, warga negara yang kritis dan well-informed adalah fondasi bagi demokrasi yang sehat. Kedua, penguatan institusi checks and balances, seperti peradilan yang independen dan pers yang bebas, sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Bukti dari negara-negara dengan demokrasi yang mapan menunjukkan bahwa institusi-institusi ini berperan krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat berharap untuk membangun sistem demokrasi yang lebih tangguh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun demokrasi tetap menjadi sistem pemerintahan yang paling menjanjikan, kita tidak boleh buta terhadap kelemahannya. Pemahaman kritis terhadap sisi gelap demokrasi justru akan membantu kita memperkuat dan menyempurnakan sistem ini. Bukti dari berbagai kasus di dunia dan pengalaman Indonesia sendiri menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna dan selalu membutuhkan perbaikan terus-menerus.

Oleh karena itu, tugas kita sebagai warga negara adalah untuk terus bersikap kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi, sambil terus berupaya memperkuat institusi dan budaya demokrasi di negeri ini. [T]

Baca artikel lain dari penulisELPENI FITRAH