Tanggal 1 Desember 2021 kemaren secara resmi Indonesia mengawali perjalanan Presidensi G20. Disela-sela openning ceremony dan launching Presidensi G20 Indonesia di Lapangan Banteng Jakarta, Menteri Koordinator Perekonomian melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang memegang Presidensi G20 sekaligus memiliki peran yang sangat vital dan strategis untuk turut menentukan arah pembahasan kebijakan pemulihan ekonomi global setelah dua tahun lebih dunia dirundung Pandemi Global Covid-19.
Dengan mengusung tema Recover Together dan Recover Stronger, Presidensi G20 Indoensia dengan agenda lebih dari 150 pertemuan tersebut memiliki manfaat dua kali lebih besar dari IMF-World Bank yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Dengan penuh optimisme dan kepercayaan diri yang tinggi, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia telah bersiap untuk menyambut kedatangan para Delegasi Dunia di Indonesia.
Walau ada beberapa Kota dan daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai penyelenggara beberapa pertemuan penting lintas Menteri, namun Provinsi Bali merupakan tuan rumah dari gelaran puncak yang nantinya bakal dihadiri langsung oleh seluruh petinggi negara dan kepala pemerintahan negara-negara yang tergabung dalam forum G20 tersebut pada Oktober Tahun 2022. Nama Guberbur Bali – Wayan Koster pun terpampang sebagai satu satu Panitia Presidensi sesuai Keputusan Presiden Republik Inonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022. Di tengah muculnya varian baru omicron, tuntutan akan persiapan penyelenggaran G20 Indonesia tetap gencar dilakukan.
Bagi Indonesia sendiri, penyelenggaran G20 tidak saja memberikan dampak postif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan hingga 33 ribu, konsumsi domestik hingga Rp. 1,7 triliun, serta peningkatan Pendapatan Domestik Bruto Indonesia hingga Rp. 7,47 triliun, namun dipastikan akan membawa angin segar bagi bangkitnya pariwisata Bali yang belakangan terjun dititik nadir. Kesempatan menjadi tuan rumah Presidensi G20 Tahun 2022 juga menjadi panggung penting Indonesia untuk mendorong keberadaan Vaksin sebagai Good Public Good serta berhasilan reformasi structural melalui UU Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund.
Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022
G20 merupakan sebuah forum yang cukup diperhitungkan dalam kancah hubungan internasional diantara negara-negara maju dan berkembang. Hingga hari ini, seluruh anggota-anggota G20 merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Oleh karenanya, hasil pertemuan diantara para anggota akan membawa solusi terhadap krisis dan dinamika dunia yang penuh ketidakpastian menuju pertumbuhan global yang kuat, seimbang, inklusif dan berkelanjutan.
Pembahasan Pertemuan dalam Presidensi G20 Indonesia dipastikan menyerupai dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, karena semenjak Tahun 2008 diketahui bersama bahwa pertemuan tidak lagi merupakan ajang pertemuan lintas Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral para anggota G20, namun sudah menjadi pertemuan antar Kepala Negara. Pembahasan pun tidak saja mengenai permasalahan ekonomi dan keuangan global, namun menyasar isu besar pembangunan dunia.
Di tanah air sendiri, Pemerintah terlihat sangat serius untuk menyukseskan Presidensi G20 Indonesia – sebuah ajang yang tidak saja merepresentasikan kehormatan Bangsa, namun juga memiliki kontribusi positif di tengah situasi pemulihan perekonomian akibat pandemi. Pada tanggal 27 Mei 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan G20 Indonesia Tahun 2022.
Pembentukan Panitia Nasional dimaksudkan dalam rangka mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G2O Indonesia Tahun 2022 yang akan menggelar berbagai kegiatan seperti pertemuan Konferensi tingkat Tinggi, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Sherpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Working Group, pertemuan tingkat Engagement Group, program Side Events, dan program Road to G20 Indonesia 2022. Presiden dan Wakil Presiden sebagai pengarah didampingi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Menteri Luar Negeri untuk bertanggungjawab pada bidang Sherpa track.
Selanjutnya bidang Finance Track dipercayakan kepada Ibu Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia serta bidang dukungan penyelenggaraan acara dikomandoi oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju juga bertugas sebagai penanggung jawab beberapa bidang kegiatan selama Indonesia memegang Presidensi G20 ini yang mengambil fokus pada penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital serta transisi menuju energi berkelanjutan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat Pembukaan Presidensi G20 Tahun 2022 beberapa hari yang lalu.
Pada sambutannya, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa Presidensi G20 bukan ajang ceremony semata. Oleh karenanya Indonesia dengan tegas akan mendorong negara G20 melakukan aksi nyata dan terobosan besar yang memastikan masyarakat dunia mendapatkan manfaat dari kerjasama G20 ini. Selain itu Indonesia juga akan mendorong penerapan tata kelola dunia yang lebih adil, membangun stabilitas dunia kondusif dengan perubahan iklim dan lingkungan yang berkelanjutan. Maka, mimpi besar tersebut wajib dilandasi sikap Kebersaaman adalah dalam upaya menjawab tantangan masa depan tersebut.
Bali ditengah Presidensi G20 Indonesia
Bali tidak saja juga merupakan sebuah Pulau idaman bagi para pelancong lokal maupun asing, namun juga selalu menjadi pilihan tatkala akan digelarnya Pertemuan Nasional maupun Event-Event Internasional. Pulau yang sangat bergantung pada sektor pariwisata ini mengalami hantaman yang cukup keras selama hampir dua tahun akibat pandemi. Keputusan Pemerintah untuk memilih Bali sebagai tuan rumah ajang pertemuan puncak G20 Tahun 2022 bukan saja menambah catatan penting peristiwa internasional yang sering dilakukan di bali atau berkaitan dengan fasilitas penunjang Pulau Dewata yang memang sudah cukup memenuhi. Namun kesempatn tersebut merupakan Pelepas dahaga bagi segenap insan Pariwisata yang berharap dampak dari penyelenggaraan ini mampu menambah hunian akomodasi, terisian restoran dan transportasi hingga bergeliatnya kembali kunjungan objek daya tarik wisata yang sudah cukup lama sepi.
Ditengah pergulatan isu-isu keuangan dan perekonomian global seperti exit strategy pemulihan global, ketenagakerjaan, sistem pembayaran digital, pembiayaan bagi perubahan iklim yang kredibel, inklusi keuangan serta perpajakan internasional, Presidensi G20 Indonesia juga mengagendakan poembahasan di luar finance track utamanya permasalahan pembangunan global yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oleh karenanya, pembahasan perubahan iklim serta upaya konservasi lingkungan hidup sesuai amanat Perjanjian Paris diperkirakan menjadi perhatian yang cukup menarik disamping juga Indonesia sedang berjuang menuju target zero emission Tahun 2060. Dalam beberapa kunjungannya ke Bali, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian yang sangat serius mengenai lingkungan hidup dan kearifan ekologi dengan melakukan penanaman mangrove termasuk yang kemaren Presiden kembali berkunjung ke Tahura Ngurah Rai guna memeriksa kesiapan Showcase Mangrove.
Keberadaan hutan mangrove menyiratkan pesan keseriusan posisi Indonesia dalam mengatasai dampak perubahan iklim yang begitu dinamis. Didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia kedepan akan makin serius untuk merestorasi dan merehabilitasi hutan mangrove, termasuk merestorasi lahan gambut dan lahan-lahan kritis lainnya. Tak tanggung-tanggung Presiden menyampaikan bahwa, nantinya seluruh kepala negara akan diajak melihat langsung tahura Mangrove Ngurah Rai. Estetika hijau ramah lingkungan di pinggiran ruas jalan tol pun rencana mulai dipercantik di bulan Januari Tahun 2022 dengan melakukan penanaman pohon kamboja, tabebuya, bougenville, mangrove dan anggrek.
Ini menujukkan bahwa sebagai tuan rumah utama Presidensi G20 Indonesia, Bali tentu tidak saja menampilkan keunikan arsitektur, keramahan penduduk serta pertunjukan seni budaya, namun menawarkan beragam pandangan dunia yang berkenaan dengan keyakinan ekologi masyarakat Bali. Sebut saja yang paling tenar dan menjadi tema besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali yaitu: SAD KERTHI.
Mengutip dari Peraturan Daerah Provinsi nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 disebutkan bahwa Sad Kerthi merupakan upaya untuk menyucikan jiwa (atma kerthi), menjaga kelestarian hutan (wana kerthi) dan danau (danu kerthi) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (segara kerthi), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (jagat kerthi), serta membangun kualitas sumber daya manusia secara individual maupun kolektif (jana kerthi). Walau ada dua Kerthi yang komposisinya sedikit berbeda dengan Lontar Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul yang sempat dirujuk oleh Ariana (penulis ekologisme Batur) dengan mengganti konsep atma dan jana kerthi dengan giri kerthi (menjaga kesucian gunung) dan swi kerthi (pemuliaan sawah), namun setidaknya falsafah Sad Kerthi tersebut konsisten diyakini masyarakat Bali serta melaju sebagai basis pembangunan pemerintah provinsi bali.
Pemuliaan terhadap pusat-pusat peradaban ekologi sesuai nilai falsafah Sad Kerthi tersebut sepantasnya dirawat tidak saja dengan beragam siklus ritus, namun dengan sebuah gerakan nyata pelestarian demi terciptanya kesejahteraan sekala dan niskala. Dengan menghadirkan wacana ideologis Sad Kerthi sebagai semangat pelestarian alam, masyarakat dan kebudayaan Bali kepada seluruh delegasi negara G20 yang hadir setidak-tidaknya Bali bukan sebagai tempat singgah semata, namun menghadirkan optimisme dan wajah cerah dunia menuju pembangunan global yang berkelanjutan berbasis kearifan ekologi. Tentu kita semua menyepakati bahwa persoalan lingkungan hidup merupakan tuntutan menuju masa depan dunia yang berkelanjutan.
Oleh karenanya, pemuliaan dan gerakan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan wajib simultan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang berbasis green economy. Setidak-tidaknya pandemi Covid-19 telah mampu menyadarkan Kita semua bahwa persoalan wabah memerlukan kerjasama lintas negara, terlebih tuntutan masa depan dunia yang hijau dan lestari. Presidensi G20 Indonesia yang mengusung tema Recover Together dan Recover Stronger tersebut memastikan bahwa masyarakat dunia diajak hidup bergotong royong menuju kemakmuran dunia yang merata dan berkeadilan. Orang Bali mengenalnya dengan semangat Briuk Saguluk Mahayu Jagat.
Tanggungjawab masyarakat dunia tentang ekosistem dan ekologi dunia yang berkelanjutan serta senafas dengan laju pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran kepemimpinan yang kuat. Oleh karenanya keberanian, dedikasi serta semangat militansi para pemimpin dunia patut dihadirkan sekaligus dibuktikan. Kepemimpinan yang tegas namun penuh welas asih dengan sesama dan alam sekitar. Mengutip dari konsep Catur Paramita, hendaknya kepemimpinan yang kuat wajib mengedepankan empat sikap yang luhur, yaitu: saling bersahabat berdasarkan dharma serta suka menolong (maitri), cinta kasih melalui perkataan yang halus serta setia pada janji (karuna), batin yang bahagia serta saling bersimpati (mudhita), dan penuh jiwa toleransi (upeksa).
Sejatinya Bali kaya akan teks serta beragam rujukan dan pandangan dunia manusia Bali yang wajib dihayati tidak saja bagi manusia Bali itu sendiri, namun juga kepada masyarakat dunia. Semangat recover together dan recover stronger memastikan bahwa Indonesia bersama negara-negara lain merupakan bagian dari masyarakat dunia yang kolektivis, saling berjejaring, dan saling berhubungan. Peran Teknologi Informasi menyebabkan rantai konektivitas antar manusia di belahan negara dengan cepat dapat tersambung. Dunia dihadapkan pada digitalisasi yang cukup cepat. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah kebersamaan dalam membangun nafas masa depan adaptif serta inklusif terhadap digitalisasi, namun mengakar pada identitas kebudayaan masing-masing.
Harapan Ekonomi Kerthi Bali menuju Pelaporan Kerthi Bali
Pembahasan dari kerjasama anggota G20 seperti di ulas di depan menyoal tidak saja tentang krisis keuangan, namun juga beragam isu diluar ekonomi. Dari tahun 2009 di London misalnya, isu ketenagakerjaan dan strategi partumbuhan ekonomi berkelanjutan masuk dalam agenda prioritas. Selanjutnya pada Tahun 2010 perpajakan internasional menjadi agenda penting dalam pembahasan G20 kala itu. Tahun berikutnya perhatian besar ditujukan kepada isu pemberantasan korupsi dan Tahun 2022 ini Indonesia berfokus pada isu pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi Covid-19.
Di provinsi Bali sendiri semangat pemulihan ekonomi dibarengi dengan upaya melakukan pemetaan ekonomi pada sektor-sektor unggulan Bali diluar Pariwisata. Tepat tanggal 3 Desember 2021 kemaren, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas RI meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali sebagai wujud nyata transformasi ekonomi Bali. Tak tanggung-tanggung, acara peluncuran yang mengusung konsep “hijau, tangguh dan sejahtera” dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Three Mountains Kura-Kura Bali.
Ekonomi Kerthi Bali merupakan sebuah jalan dan konsep pembangunan perekonomian Bali yang digagas ditengah segudang pengalaman dan berbagai persoalan serta kejadian yang menimpa perekonomian Bali selama Covid-19. Oleh karenanya, sudah waktunya Bali mengembangkan perekonomian yang tidak hanya menggantungkan pada satu kantong yang rentan terhadap faktor eksternal seperti gangguan keamanan, bencana alam dan non alam.
Bali harus mengambil pilihan mengembangkan perekonomian yang bersumber dari keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal yang meliputi: Alam, Krama (masyarakat), dan Kebudayaan Bali seperti yang disampaikan Gubernur Bali saat peluncuran Ekonomi Kerthi Bali. Dalam upaya menuju transformasi perekonomian Bali yang berkualitas, memiliki nilai tambah, tangguh, berdaya saing, ramah lingkungan serta berkelanjutan, maka dirumuskan beberapa sektor unggulan penting dari Konsep Ekonomi Kerthi Bali yaitu: Sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan, Sektor Kelautan/Perikanan, Sektor Industri, Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Sektor Pariwisata berbasis budaya yang berorientasi pada kualitas.
Dihadapan Bapak Presiden, Soharso Monoarfo – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dihadapan Presiden menyatakan seraca terinci strategi besar Trasformasi Ekonomi Kerthi Bali yaitu: Bali Sehat dan Pintar, Bali Produktif, Bali Smart Island, Bali Terintegrasi, Bali Hijau, dan Bali Kondusif yang dijalankan termasuk dalam implementasi intervensi Kebijakan Pemerintah nantinya. Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali ini tidak hanya sebuah dokumen perencanaan Bali pasca pandemi, namun usaha cepat untuk menuju Visi Indonesia Emas Tahun 2045. Bali yang Hijau sebagai sasaran utama diimplementasikan dalam penggunaan energi baru terbarukan, transportasi yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah berbahaya, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berhujung nantinya pada penerepan blue economy.
Mimpi besar menuju Bali yang hijau dan lestari sesuai nafas Ekonomi Kerthi Bali tersebut, tentu sejalan dengan Falsafah dan Kearifan Sad Kerthi yang bersumber pada alam, manusia dan kebudayaan Bali itu sendiri. Oleh karenanya, gagasan peta jalan Ekonomi Kerthi Bali kiranya dapat dibarengi serta dilanjutkan dengan upaya merumuskan kebijakan tentang amanat Pelaporan Kerthi Bali. Pembangunan yang hijau, tangguh dan berkelanjutan di Bali meliputi gerakan bersama yang tidak saja selesai oleh peran Pemerintah semata, namun juga kolaborasi, kerjasama, dan simultan dilakukan oleh beragam pihak diantaranya Swasta dan komponen organisasi masyarakat tradisi seperti desa adat dan subak. Pelaporan Kerthi Balimerupakan sebuah dokumen nyata yang berisikan serangkain proses perencanaan hingga pertanggungjawaban akhir tahun dari seluruh elemen di Bali mulai dari Pemerintah, Swasta, hingga organisasi tradisi guna yang dibuat serta disajikan untuk memberikan kepastian gagasan besar Bali Hijau, Tangguh dan Berkelanjutan sesuai visi ekonomi Kerthi Bali memang benar terlaksana dengan baik.
Pelaporan Kerthi Bali setidaktidaknya wajib memuat segala aspek yang berkaitan dengan penyusunan, pertanggungjawaban, penyampaian, penggunaan, penyaluran dan distribusi, serta penyampaian laporan keuangan yang bernafaskan falsafah Sad Kerthi. Dengan intervensi Pemerintah melalui ketentuan format pelaporan yang unik serta mencerminkan penyajian yang khas, niscaya gerakan ekonomi kerthi bali menuju konsep Bali yang hijau tidak saja sebuah angan-angan, namun terimplementasi secara nyata melalui penerapan green reporting. Hanya dengan semangat kebersamaan dan gotong royong konsep ekonomi kerthi bali dapat terlaksana dengan nyata dan berkelanjutan.
Disamping gagasan pelaporan sebagai dasar penyajian serta pengukuran kinerja Ekonomi Kerthi Bali melalui konsep Pelaporan Kerthi Bali, tampaknya pemetaan lanjutan yang lebih detail berkenaan dengan potensi ekonomi di masing-masing Desa Adat harus gencar dilakukan berbagi elemen. Ditempat yang terpisah saat sedang berlangsungnya acara peluncuran Ekonomi Kerthi Bali oleh Presiden Republik Indonesia, Tim Peneliti Universitas Hindu Indonesia juga melaksanakan diseminasi hasil penelitian Analisis Potential Economic Profile Desa Adat di Provinsi Bali dalam Kerangka Ekonomi Kerthi Bali. Pemetaan karakter dan potensi ekonomi di belahan Desa Adat di Bali harus lebih banyak dilakukan termasuk gerakan pendampingan terhadap penerapan tata kelola organisasi di masing-masing Desa Adat itu sendiri dalam upaya menjalankan kegiatan ekonomi berbasis adat yang dilakukan. Pendampingan tidak saja berkutat pada mengintip keanekaragam potensi lokal desa, namun juga penadampingan dalam menyajikan serta menampilkan potret sebuah tata kelola desa adat yang penuh keterbukaan informasi pelaporan keuangan.
Penerapan tata kelola organisasi desa adat yang tangguh serta menghadirkan kesejahteraan bagi Krama Bali, hanya dapat diwujudkan melalui penerapan azas-azas Good Public Governance yang meliputi Demokrasi, Transparansi, Akuntabilitas, Budaya Hukum, serta Kesewajaran dan Kesetaraan. Demokrasi dimaksudkan mengandung unsur partisipasi masyarakat desa, sedangkan transparansi memastikan sebuah penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses luas. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan peran dalam organisasi serta mekanisme pertanggungjawaban. Budaya Hukum memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara sadar tanpa pandang bulu serta Kewajaran dan Kesetaraan memastikanperlunya sebuah keadilan dan kejujuran yang setara bagi seluruh elemen organisasi.
Penerapan tata kelola organisasi yang baik tersebut tentu merupakan tantangan sekaligus uoaya bersama agar Organisasi Kesatuan Masyarakat Adat di Bali dapat tumbuh serta mengembangkan segenap potensi ekonomi yang dimiliki.Disamping itu, peranan Organisasi Sosial Religius Subak juga wajib mendapat perhatian khusus diluar Desa Adat. Sebagai sebuah organisasi tradisi air Bali yang telah mendapat pengakuan warisan budaya dunia, tampaknya diperlukan pula sebuah gagasan untuk melakukan pemetaan penguatan potensi ekonomi bagi Subak itu sendiri sehingga usaha ekonomi yang dijalankan mampu menunjang kewajiban sosial religi yang dilakukan.
Momentum peluncuran Ekonomi Kerthi Bali yang dirangkai dengan peluncuran Masterplan ULAPAN (Ubud, Tegalalang, Payangan) menambah catatan lengkap peristiwa penting yang dijalankan Bappenas RI bersama Pemerintah Provinsi Bali menuju Puncak Presidensi G20 Indonesia. Ubud sebagai sebuah desa yang memiliki daya tarik wisata telah menghadirkan berbagai prestasi kelas dunia serta membanggakan Indonesia di mata dunia. Di tengah kompleksitas Ubud yang kian padat, tampaknya persoalan penataan wilayah, akses serta dinamika sosial dan lingkungan perlu menjadi perhatian bersama terlebih juga beberapa kantong-kantong penyangga episentrum Ubud itu sendiri.
Oleh karenanya, gagasan menyusunan master plan Ulapan sebagai bagian penting transformasi ekonomi bali patut untuk dipresiasi. Setidak-tidaknya secara garis besar Buku White Paper Intergrated Masterplan Kawasan Pariwisata Ulapan yang menggunakan sampul gambar Kori Agung Puri Agung Ubud itu berisikan beberapa turunan kajian seperti: Infrastruktur dan transportasi berkelanjutan, kelembagaan model destination management organization, zonasi pemetaan supply-demand pariwisata berkelanjutan, relasi ekonomi dan bisnis dengan sektor lain, lingkungan, dinamika sosial, serta budaya yang terintegrasi. Pada titik ini, peran beberapa desa dan organisasi non laba di Ubud perlu lebih giat dan seksama guna mengawal Masterplan besar ini agar dokumen perencanaan yang telah diluncurkan dapat berjalan dengan baik serta sejalan dengan nafas kebatinan dan kearifan ekologi masyarakat di Ubud, Tegalalang dan Payangan.
PENUTUP
Pulau Bali merupakan sebuah primadona bagi masyarakat dunia. Beberapa sebutan yang disematkan kepadanya semacam The Island of Gods (Pulau Dewata), The Island of Thousand Temples (Pulau Seribu Pura), The Morning of the World (Mentari Pagi di Pulau Bali atau Paginya Dunia), The Paradise Island (Pulau Surga), The Last Paradise (Surga Terakhir di Bumi), dan The Island of Love (Pulau Cinta). Pulau ini tercatat beberapa kali menjadi tuan rumah ajang resmi internasional serta memainkan peran penting dalam munculnya berbagai keputusan penting baik skala nasional mapun internasional. Salah satu yang terdekat adalah Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022. Dengan mengangkat tema besar Recover Together dan Recover Stronger, Pulau Bali sebagai tuan rumah pertemuan puncak tingkat Kepala Negara menjadi tempat dimana rumusan akan pembangunan ekonomi dunia yang tangguh, stabil, inklusif dan berkelanjutan akibat pandemi akan diputuskan.
Ditengah kebanggan sebagai masyarakat Indonesia dan optimisme pemulihan pariwisata Bali itu sendiri, falsafah ideologis Sad Kerthi orang Bali patut diperkenalkan pada panggung yang terhormat G20 yang niscaya dapat menginspirasi setiap agenda pembahasan tentang finance track dan Sherpa track. Bagaimana laku berkehidupan manusia Bali yang senantiasa memuliakan alam, membangun harminasi sesama serta menjunjung tinggi kebudayaannya sangatlah relevan ditengah situasi masyarakat dunia yang telah hampir dua tahun dihantam pandemi. Konsep pembangunan ekonomi yang sejalan dengan kearifan ekologis seperti “Ekonomi Kerthi Bali” juga menarik untuk diperkenalkan kepada khalayak. Tidak semata ajang pengenalan model dan rumusan perekomian yang berbasis kearifan, namun menyiratkan pesan bahwa alam, manusia dan kebudayaan tersebut sejatinya menjadi roda penggerak perekonomian Bali yang relevan juga bagi pertumbuhan ekonomi dunia.
Struktur dalam Ekonomi Kerthi Bali serta rumusan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali yang dilaunching berselang dua hari setelah kick-off Presidensi G20 Indonesia, memastikan bahwa Bali sungguh-sungguh bersiap menata kembali perekenomiannya serta memastikan nafas laju pertumbuhan ekonomi yang bakal dianutnya sejalan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Namun disisi lain momentum ini tanpa disadari secara langsung, menjadi beban serta tanggungjawab besar pula bagi Pemerintah, Dunia Usaha, dan seluruh elemen masyarakat Bali guna mengawal konsistensi visi besar Ekonomi Kerthi Bali bagi keberlanjutan Pulau Bali itu sendiri.
Gagasan untuk mentransformasi konsep Ekonomi Kerthi Bali menuju rumusan Pelaporan Ekonomi Kerthi Bali yang bercirikan keunikan dari kebudayaan Bali itu sendiri tampaknya wajib segera dipikirkan dan dilaksanakan. Pelaporan Ekonomi Kerthi Bali sebagai sebuah dokumen pelaporan sesungguhnya dapat selaras dan sejalan dengan model-model penyajian green reporting dan suistinable reporting yang telah banyak dibuat oleh beberapa entitas lainnya. Semoga jalan menuju kearah itu dapat terlaksana dengan cepat serta mampu menambah catatan lengkap capaian Bali dalam menjalankan misi pembangunan berkelanjutan yang hijau dan tangguh. [T]
