Kota dan tanah kelahiran adalah Ibu. Sebagaimana seorang Ibu, kota menyediakan diri memberi kenyamanan bagi seluruh penghuninya; pemerintah dan warga yang dipimpinnya. Dalam analogi ini, pemerintah sebagai anak tertua berkewajiban hadir memimpin warga untuk menjaga dan merawat keberlangsungan sebuah wilayah, sebuah bangunan peradaban bernama Jembrana.
Merawat keberlangsungan daerah juga kota menjadi dedikasi yang menuntut kerja juga “pengorbanan” yang tak biasa. Dalam hal ini, konsep pembangunan kota mesti memiliki strategi terarah dengan orientasi target dan pencapaian yang jelas sehingga aktivasi pembangunan melalui desa/ kelurahan tidak menjadi liar. Rumusan strategi ini mesti berangkat dari potensi yang ada, entah itu dari biografi yang dimiliki ataupun sumber daya manusia dan karakteristiknya.
Seperti yang diungkap Jurnalis dan Budayawan Putu Fajar Arcana dalam Jah Magesah Vol. 05: Cinta Tanpa Syarat, kota adalah organisme yang hidup. Dalam pandangan pantheistik, ia diibaratkan memiliki jiwa; dilahirkan, tumbuh besar, dan tak bebas dari hukum kematian. Banyak kota di dunia, yang lahir dan besar secara tiba-tiba, tetapi untuk jangka waktu tertentu kemudian mati.
Mengacu pada biografi, Jembrana utamanya Kota Negara sesungguhnya tumbuh di atas puing pembataian 1965 dan kemudian Gempa Seririt tahun 1976. Idealnya, pengembangan dan pembangunan kota mengikuti alur biografinya sendiri, tidak terburu nafsu mengejar ketertinggalan dengan kota-kota lain yang memiliki sejarah berbeda. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah pengembangan ekosistem kebudayaan yang mengarah pada rekonsiliasi, mengingat adanya sejarah kelam di masa 1965.
“Persoalan ini tidak bisa dianggap tidak ada. Problem-problem sosial seperti gesekan antar kelompok dan kemiskinan menjadi hal utama yang bisa digarap untuk mengarahkan agar kota tumbuh menjadi organisme yang sehat. Kota sehat adalah kota inklusif, kota yang menerima siapa pun penghuninya dalam kedudukan yang setara,” terang keynote speaker dalam diskusi yang digelar pada Jumat (21/2) lalu di Wantilan Kantor Lurah Baler Bale Agung.
Ia mengambil kisah Afrika Selatan sebagai cermin pembangunan ekosistem kebudayaan yang mengarah pada rekonsiliasi. Pada satu periode, Afrika Selatan dikuasai oleh orang-orang kulit putih. Sementara “pemiliknya yang sah” yaitu orang-orang kulit hitam, disingkirkan. Nelson Mandela yang melakukan perlawanan terhadap politik apartheid dalam hampir setengah hidupnya diganjar hukuman. Di titik ketika perlawanan Mandela untuk menghapus politik ini berhasil dan mengantarkannya menjadi presiden, ia merangkul seluruh orang-orang kulit putih sebagai salah satu upaya rekonsiliasi.
“Orang-orang kulit putih ini tidak diusir dari tanah Afrika Selatan karena kultur saat itu mereka lebih maju dari orang-orang kulit hitam. Justru di sinilah kekhasan wilayah itu kemudian tercipta,” terangnya.
Wacana mengenai pengembangan dan arah pembangunan Jembrana sesungguhnya telah banyak mengemuka melalui pendekatan sosial budaya, bahkan sejak bertahun-tahun silam. Jembrana sebagai Indonesia Kecil oleh Penyair Umbu Landu Paranggi, Taman Sari Bhinneka Tunggal Ika oleh Mantan Bupati Jembrana IB Indugosa, hingga Bali yang Lain yang berangkat dari karya film dokumenter seni kontemporer Jembrana karya Dwitra J. Ariana dan lain sebagainya, menjadi gagasan yang dibangun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki.
Dewa, warga Baler Bale Agung mengungkap adanya keberjarakan antara sesama warga. Di pasar, misalnya, warga Muslim cenderung hanya berbelanja pada pedagang Muslim saja. Begitu pula sebaliknya untuk warga yang beragama Hindu. Kondisi ini terjadi di Perumnas, Baler Bale Agung. Kondisi ini harus menjadi perhatian karena Jembrana juga adalah wilayah yang kental dengan keberagaman.
Keberjarakan, meski dalam ruang yang kecil, tidaklah bisa dipandang remeh. Saat ini, masyarakat Bali pada umumnya, termasuk Jembrana, masih memiliki euforia terhadap simbol. Pendekatan simbol seperti ini bisa dimanfaatkan untuk memerkuat silaturahmi-komunikasi antar umat. Maka mencuatlah gagasan mengenai pembangunan tempat ibadah dalam satu area, seperti Puja Mandala yang hadir di kawasan Nusa Dua, dengan memperkuat spirit kebangsaan. Pembangunan ini tidak lagi berbicara tentang citra pariwisata, namun lebih pada penguatan toleransi dan kesadaran multikulturalisme di Jembrana.
Budayawan dan sastrawan Nanoq da Kansas juga memandangnya sebagai sebuah peluang untuk mengentalkan semangat toleransi yang sesungguhnya telah dimiliki dan dipahami warga Jembrana. Cara sederhana yang bisa dilakukan adalah optimalisasi apa yang sudah ada, semisal membangun konektivitas antara pura dan masjid yang jaraknya berdekatan. “Misalnya area Pura Majapahit dan Masjid Nurul Amin yang berjarak sekitar 50 meter dikondisikan agar berada dalam satu kawasan,” sarannya dalam diskusi yang dimoderatori W. Sumahardika.
Gagasan semacam ini pada akhirnya membutuhkan identifikasi, rumusan dan eksekusi melalui partisipasi aktif warganya. Pusat koordinasi yang dipegang oleh pemerintah daerah, harus diturunkan melalui kebijakan publik di tingkat desa/ kelurahan dan menjadi pemahaman bersama. Sementara pada tingkat desa/ kelurahan, diupayakan sebisa mungkin memiliki konektivitas, saling terhubung satu sama lain. Dengan demikian, segala aktivasi yang dilakukan menjadi terarah dan memiliki tanggung jawab, baik secara vertikal maupun horizontal.
“Menggunakan kulkul atau kentongan untuk merayakan pergantian tahun, misalnya. Kita tidak harus melulu ‘membakar’ uang untuk kembang api. Spirit-spirit seperti ini yang sebaiknya digunakan dan kita coba dengan pelibatan seluruh warga,” ucap Nanoq.
Persimpangan Jalan
Jah Magesah yang diinisiasi Jembrana Creative City Oriented (JCCO) berkolaborasi dengan Kelurahan Baler Bale Agung menekankan pentingnya merawat kecintaan warga kepada daerahnya yang ditunjukan melalui kerja nyata di lingkungan masing-masing. Namun yang terlihat hari ini adalah Jembrana tengah berada di persimpangan jalan, mengalami kebimbangan ke arah mana akan menuju.
Tak ayal, Jah Magesah menjadi semacam ruang curhat yang terorganisir agar tidak berkembang menjadi gosip. Kondisi ini tentu mengacu pada kesadaran memertemukan warga dengan pengambil kebijakan. Wakil Bupati Jembrana, Made Kembang Hartawan, yang juga didapuk sebagai pembicara menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membangun daerah dengan optimalisasi desa/ kelurahan. Karena memiliki kekhasan sendiri, terutama menyangkut karakteristik penghuninya, maka strategi pendekatan yang dilakukan tentu berbeda pula. Hal kecil yang dilakukan misalnya memberi tantangan untuk membangun gang hijau di sebuah desa/ kelurahan secara mandiri.
“Ini hanya satu pola saja, dan bisa dikatakan efektif. Ketika itu berhasil diwujudkan (pembentukan gang hijau), ternyata gang-gang lainnya juga berkeinginan serupa. Nah, saya tekankan lagi, kita memang harus aktif membangun tempat tinggal sendiri secara mandiri. Sebisa mungkin tanpa bantuan pemerintah,” ucapnya.
Bantuan pemerintah yang selama ini digelontorkan bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, kebijakan populis ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Sementara di sisi lainnya, pembiasaan-pembiasaan itu membentuk karakter masyarakat yang manja, bahkan cenderung melemahkan kreativitas dan partisipasi untuk membangun lingkungannya masing-masing.
Tentu tak bisa dinafikan, setiap pemerintah memiliki keinginan untuk mengakomodir kebutuhan dan keinginan warganya. Namun ada banyak faktor yang membuat realisasinya tersendat dan tidak bisa diwujudkan dengan segera. “Euforia gratis itu memang luar biasa. Misalnya saja tentang kesehatan gratis, kita ubah melalui Kartu Indonesia Sehat yang bisa mengcover seluruh masyarakat Jembrana. Dan di Bali hanya ada 3 (tiga) kabupaten di Bali yang mampu melakukannya; Badung, Klungkung, Jembrana. Tapi hari ini gratis itu sebenarnya juga menjadi beban. Kalau gratis melulu, itu akan jadi masalah di belakang. Misalnya diminta uang kebersihan, bayar Rp 5 ribu saja akan dianggap beban,” terang Kembang.
Diskusi yang berjalan hampir selama 4 (empat) jam itu berusaha menjembatani keinginan warga dengan kebijakan pemerintah agar timbul kesepahaman dua arah, sekaligus meminimalisir persepsi yang tak akurat. Diskusi ini juga menghadirkan Rindik Kru Usak (Pangkung Manggis, Baler Bale Agung, Negara) dan Karna (Denpasar) untuk membangun suasana diskusi yang lebih akrab.
Materi lagu yang dinyanyikan Karna (Heri Windi Anggara dan Colby Aria), misalnya, tidak hanya hadir sebagai hiburan semata, namun juga berupaya merekam realitas hari ini. Terserah, Mimpi dan BooM, 3 (tiga) materi lagu yang dimainkan saat itu hadir dan berupa membangun kesadaran kolektif melalui jalan kesenian. “Musuh utama kita bukanlah perbedaan, tapi kebodohan!” pekik Karna dalam salah satu lagunya.
Karna mengajak pendengarnya menertawakan diri sendiri. Melompat dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya, namun lupa siapa diri kita saat ini. Mereka mengajak kita kembali mengingat obrolan ataupun gagasan yang terlewat, yang berlalu begitu saja tanpa mengendap menjadi pemahaman.
Usai Jah Magesah, mari kembali membuka hati; buka mata, buka telinga. Mari mendengar dan mengendapkan wacana yang hadir di mana saja. Barangkali, hal-hal yang terlewat itu, berangkat dari gagasan yang berkelindan itu bisa menjadi titik tolak memberikan sumbangsih bagi tanah kelahiran, bagi Ibu Jembrana.
Cinta seorang Ibu tidaklah bersyarat, maka cara terbaik untuk mencintainya adalah dengan mengagungkannya melalui kerja nyata.
Dengan cinta tanpa syarat. [T]