Jalan Amblas, Nyawa Melayang, dan Pekerjaan Rumah Bali yang Tak Boleh Lagi Ditunda

LUBANG selebar delapan meter yang menganga di Bajera, Tabanan, dan dentuman maut dari truk rem blong di Bangli bukan hanya insiden terpisah. Keduanya adalah alarm keras. Bukan cuma tentang aspal yang lelah atau jalur yang longsor, tetapi tentang sistem yang gagal merawat, mengantisipasi, dan melindungi.

Awal Juli 2025, jalur nasional Denpasar–Gilimanuk amblas diterjang hujan deras. Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan bahwa perbaikan akan tuntas dalam tiga minggu, atau lebih cepat jika memungkinkan. Namun waktu tiga minggu bagi pemerintah bisa berarti tunggu dan sabar, sementara bagi masyarakat bisa berarti kecemasan, keterbatasan akses, dan keselamatan yang terancam setiap hari.

Terdapat banyak kecelakaan lalu lintas sebagai excess pengalihan arus lalu lintas karena kerusakan jalur tersebut selama seminggu terakhir—bahkan diantaranya hingga merenggut nyawa. Rute darurat yang mestinya menyelamatkan, justru jadi titik rawan baru. Biaya logistik melonjak hingga 10 persen. BBM menipis. Wisatawan membatalkan perjalanan. Ekonomi mikro terhenti. Rantai distribusi remuk hanya karena satu ruas vital amblas.

Tapi masalah kita bukan hanya jalan yang runtuh. Yang juga amblas adalah kepercayaan publik terhadap tata kelola infrastruktur. Jalan dan sistem transportasi di Bali terlalu lama hanya dipercantik demi wisata, tapi rapuh untuk menghadapi hujan ekstrem akibat perubahan iklim. Kita sedang mempertaruhkan bukan hanya citra Bali sebagai destinasi dunia, tapi lebih dari itu, keselamatan hidup warganya.

Tragedi di Bangli memperjelas semuanya. Sebuah truk pengangkut semen kehilangan kendali di turunan Desa Landih. Menabrak mobil, melindas rumah, melumat nyawa. Empat orang tewas seketika. Tak ada jalur rem darurat. Tak ada sistem inspeksi yang mencegah. Dan tak ada alasan lagi untuk terus menormalkan ini sebagai kecelakaan biasa. Ini tragedi yang bisa dihindari, jika kita serius membenahi.

Jika kita jujur, maka kita harus mengakui bahwa ini bukan lagi soal “insiden lokal”, tapi sinyal bahaya dari sistem yang gagal memelihara dan mengantisipasi. Jalan amblas bisa dicegah. Truk yang kehilangan kendali bisa dihindari jika ada sistem uji kelayakan rutin dan jalur rem darurat. Lalu lintas bisa diatur lebih manusiawi jika Dishub, Pemprov dan Pemkab serta masyarakat punya sistem mitigasi dan komunikasi darurat yang berjalan baik.

Dan jika jalur menuju Bali Selatan terganggu, maka Bali praktis tak memiliki sistem konektivitas cadangan yang tangguh. Itulah mengapa insiden Bajera menjadi momentum untuk melihat ulang arsitektur transportasi dan pemerataan pembangunan wilayah. Bukan hanya memperbaiki yang rusak, tapi membangun ulang cara berpikir kita tentang infrastruktur sebagai urusan menyelamatkan hidup.

Dari sini kita patut bertanya: jika jalur selatan lumpuh, apa yang tersisa dari sistem mobilitas Bali? Kita tidak punya cadangan. Tidak ada rute utama lain yang tangguh. Dan karena itulah wacana lama tentang Bandara Bali Utara tak bisa lagi sekadar diperdebatkan. Ia harus dilihat sebagai bagian dari ketahanan wilayah, dari kebutuhan mendesak untuk menyebarkan pusat akses, bukan menumpuknya di selatan.

Bayangkan jika distribusi, logistik, dan arus wisata tak hanya bergantung pada Denpasar dan Bandara Ngurah Rai. Bayangkan jika evakuasi atau penyaluran bantuan dapat dilakukan langsung lewat Buleleng. Maka tragedi seperti Bajera bukan hanya bisa direspons lebih cepat, tapi mungkin tidak akan separah ini.

Pekerjaan Rumah Pemprov dan Pemkab se-Bali dari perspektif seorang awam :

Audit menyeluruh jalur rawan: Evaluasi geoteknik, sistem drainase, dan daya dukung jalan di seluruh Bali.
Peringatan dini & monitoring digital: Sensor tanah, kamera beban kendaraan, dan data terintegrasi harus jadi standar.
Pengawasan kendaraan berat: Sertifikasi laik jalan, pembatasan jam operasional, dan kontrol terhadap perusahaan logistik.
Perkuat jalur alternatif: Bukan sekadar opsi darurat, tapi benar-benar layak dari sisi keamanan dan kapasitas.
Pelatihan tanggap darurat: Libatkan komunitas, sopir, aparat, dan relawan untuk skenario bencana lalu lintas.
Desentralisasi infrastruktur strategis: Bandara Bali Utara, pelabuhan baru, dan pusat logistik perlu dipercepat sebagai pilar ketahanan daerah.

Infrastruktur bukan sekadar urusan aspal dan semen. Ia adalah nadi keselamatan. Jika rusak, maka nyawa yang dipertaruhkan. Kita boleh bermimpi membangun destinasi dunia, tapi mari kita pastikan jalannya cukup kuat untuk warganya pulang dengan selamat.

Karena apa gunanya membanggakan Bali sebagai surga, jika untuk sampai ke rumah pun kita harus bertaruh nyawa? [T]