Beberapa waktu terakhir, nama Maudy Ayunda kembali ramai diperbincangkan. Kali ini bukan karena film, musik, atau pendidikan di luar negeri, melainkan karena sebuah video mengenai mindfulness dan bagaimana seseorang menghadapi derasnya berita buruk.
Secara sederhana, pesan yang disampaikan Maudy sebenarnya cukup familiar dalam psikologi bahwa kita tidak harus terus-menerus mengonsumsi informasi negatif. Membatasi paparan berita, mengambil jeda dari media sosial, dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk melakukan aktivitas lain dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan psikologis.
Namun, pesan tersebut justru mendapat kritik. Sebagian orang menganggapnya tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Bagi mereka, berita buruk bukan sekadar sesuatu yang dapat ditutup dengan menekan tombol mute. Berita tersebut adalah kehidupan sehari-hari.
Di sinilah kasus Maudy menjadi menarik. Persoalannya ternyata bukan hanya mengenai mindfulness. Maudy membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar mengenai privilege, empati, moral judgment, bahkan statusnya sebagai penerima beasiswa LPDP.
Ketika ”Mindfulness” Disalahpahami sebagai Ketidakpedulian
Mindfulness sering kali dipahami secara terlalu sederhana sebagai “menenangkan diri” atau “berpikir positif”. Padahal, secara psikologis, mindfulness lebih berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan perhatian secara sadar terhadap pengalaman saat ini tanpa secara otomatis terseret oleh pikiran dan emosi yang muncul.
Dalam konteks konsumsi berita, seseorang memang dapat mengalami information overload ketika terus-menerus terpapar informasi negatif. Media sosial bahkan memungkinkan seseorang menyaksikan berbagai tragedi yang terjadi di belahan dunia lain hanya dalam hitungan menit.
Mengetahui lebih banyak tidak selalu berarti menjadi lebih mampu bertindak. Pada titik tertentu, paparan informasi yang berlebihan justru dapat membuat seseorang merasa kewalahan, cemas, marah, atau tidak berdaya. Karena itu, mengambil jarak dari berita buruk tidak otomatis berarti tidak peduli.
Kita dapat peduli terhadap suatu persoalan tanpa harus mengonsumsi seluruh informasi tentang persoalan tersebut setiap saat. Bahkan, kemampuan untuk mengatur paparan informasi dapat membantu seseorang tetap berfungsi sehingga dirinya masih memiliki energi untuk bekerja, belajar, membantu orang lain, atau mengambil tindakan nyata.
Tetapi di sinilah terdapat persoalan penting bahwa strategi regulasi diri seseorang tidak selalu dapat digeneralisasikan kepada semua orang. Bagi sebagian orang, berita mengenai kenaikan harga, PHK, bencana alam, atau kebijakan pemerintah mungkin merupakan informasi yang dapat mereka baca lalu tinggalkan. Bagi orang lain, hal-hal tersebut merupakan bagian langsung dari kehidupan mereka.
Berita itu bukan sekadar news. Berita itu adalah realitas. Ketika privilege mengubah cara sebuah pesan terdengar Di sinilah kritik terhadap Maudy menjadi lebih mudah dipahami.
Kalimat seperti “kita bisa mengambil jeda dari berita buruk” mungkin terdengar sebagai nasihat kesehatan mental yang masuk akal bagi seseorang yang memiliki cukup kontrol atas kehidupannya. Namun, kalimat yang sama dapat terdengar sangat berbeda bagi seseorang yang kehidupan ekonominya, pekerjaannya, keluarganya, atau lingkungannya terdampak langsung oleh persoalan yang sedang diberitakan.
Kemampuan untuk mengambil jarak dari suatu masalah pada dasarnya juga merupakan bentuk sumber daya. Seseorang yang memiliki keamanan finansial, akses pendidikan, pekerjaan yang relatif stabil, dan lingkungan sosial yang mendukung mungkin mempunyai lebih banyak ruang untuk berkata, “Saya perlu berhenti mengikuti berita untuk sementara.” Tidak semua orang mempunyai kemewahan tersebut.
Karena itu, menyebut persoalan ini semata-mata sebagai “netizen terlalu sensitif” juga terlalu sederhana. Kritik terhadap pesan Maudy dapat dipahami sebagai pengingat bahwa pengalaman pribadi tidak selalu mewakili pengalaman masyarakat secara keseluruhan.
Namun demikian, kritik terhadap sebuah pesan juga tidak harus berubah menjadi penghakiman terhadap keseluruhan pribadi seseorang. Kita sering kali terlalu cepat berpindah dari “pernyataan ini kurang sensitif” menjadi “orang ini tidak punya empati”. Padahal keduanya adalah klaim yang berbeda.
Satu pernyataan yang memiliki blind spot tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang tidak memiliki kepedulian. Menariknya, Maudy kemudian mengakui adanya perspektif yang belum cukup dirinya pertimbangkan dan memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut. Kemampuan untuk menerima informasi baru dan memperbarui cara pandang justru merupakan bagian penting dari proses refleksi psikologis.
Dari ”Mindfulness” ke LPDP
Tetapi drama ini kemudian bergerak lebih jauh. Status Maudy sebagai penerima LPDP ikut menjadi bahan perdebatan.
Pertanyaannya kurang lebih menjadi: apakah seseorang yang secara ekonomi mampu membiayai pendidikannya sendiri pantas menerima beasiswa yang berasal dari dana negara, sementara masih banyak masyarakat lain yang kesulitan memperoleh pendidikan berkualitas?
Menurut saya, pertanyaan tersebut perlu dipisahkan menjadi dua hal yakni hak dan kepantasan. Secara umum, LPDP bukanlah program yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi dapat mengikuti program tersebut. Pada saat yang sama, LPDP juga memiliki skema afirmasi yang memberikan kesempatan lebih besar kepada kelompok-kelompok tertentu yang membutuhkan dukungan akses.
Dengan demikian, anggapan bahwa LPDP merupakan “beasiswa khusus orang miskin” tidak sepenuhnya menggambarkan desain programnya. Namun, pertanyaan mengenai kepantasan tetap merupakan diskusi etis yang sah. Kita memang dapat bertanya apakah seseorang yang mempunyai kemampuan finansial sangat besar sebaiknya menggunakan sumber daya beasiswa negara.
Hanya saja, dalam kasus Maudy, hanya Maudy sendiri yang dapat menjelaskan alasan personal mengapa dia memilih LPDP. Kita tidak seharusnya mengisi kekosongan tersebut dengan asumsi.
Secara umum, orang yang mampu secara finansial pun dapat memiliki berbagai alasan untuk memilih beasiswa. Bisa karena ingin belajar di institusi atau program tertentu, memperluas jejaring akademik, berkontribusi melalui ekosistem pendidikan negara, atau bahkan ingin membuktikan bahwa kesempatan tersebut diperoleh karena kompetensi, bukan semata-mata karena kemampuan finansial.
Dan ada satu hal yang penting bahwa kemampuan ekonomi dan kompetensi adalah dua hal yang berbeda. Orang kaya bisa kompeten. Orang miskin bisa kompeten. Orang terkenal bisa kompeten. Orang yang tidak dikenal publik juga bisa kompeten.
Sistem beasiswa berbasis seleksi pada akhirnya perlu menilai kandidat berdasarkan kriteria yang memang ditetapkan, bukan berdasarkan seberapa “layak secara visual” seseorang terlihat menerima bantuan di mata publik.
Jangan Sampai Maudy Membuat Kita Salah Memahami LPDP
Sebagai seseorang yang juga berada dalam proses sebagai awardee LPDP, saya melihat persoalan ini menarik karena muncul kecenderungan untuk menganggap bahwa menerima beasiswa negara berarti seseorang harus selalu menjadi representasi masyarakat.
Padahal kontribusi kepada negara tidak memiliki satu bentuk saja. Ada orang yang berkontribusi melalui penelitian. Ada yang mengajar. Ada yang bekerja di sektor kesehatan, teknologi, pemerintahan, industri, pendidikan, maupun berbagai bidang lainnya. Tidak semuanya harus menjadi aktivis, komentator politik, atau figur publik.
Pertanyaan yang lebih relevan terhadap seorang penerima beasiswa mungkin bukan “seberapa sering dirinya berbicara mengenai masalah rakyat?”, melainkan apa yang dia lakukan dengan kesempatan pendidikan yang diberikan kepadanya. Beasiswa pada dasarnya adalah investasi.
Negara memberikan kesempatan, dan penerima diharapkan mengubah kesempatan tersebut menjadi pengetahuan, karya, inovasi, pelayanan, atau kontribusi lain yang bermanfaat bagi Indonesia.
Karena itu, mengkritik penggunaan dana publik tentu merupakan hal yang sah. Tetapi kritik tersebut sebaiknya diarahkan pada mekanisme seleksi, desain program, distribusi kesempatan, dan akuntabilitas, bukan otomatis pada asumsi bahwa orang yang terlihat kaya atau terkenal tidak layak memperoleh beasiswa.
Mungkin Kita Memang Perlu Sedikit Lebih Mindful
Pada akhirnya, kasus Maudy mungkin bukan sekadar tentang apakah seseorang boleh mengambil jeda dari berita buruk. Kasus ini mengingatkan kita bahwa mindfulness tidak berarti menutup mata terhadap dunia. Tetapi mindfulness juga mengajarkan kita untuk menyadari bagaimana pengalaman kita sendiri dapat berbeda dari pengalaman orang lain.
Kita bisa mengakui bahwa seseorang memiliki privilege tanpa menganggap seluruh perkataannya otomatis tidak valid. Kita juga bisa mengkritik sebuah pernyataan tanpa harus menghakimi keseluruhan karakter pembicaranya.
Begitu pula dengan LPDP. Kita dapat mempertanyakan kepantasan penggunaan sumber daya publik tanpa menyederhanakannya menjadi anggapan bahwa beasiswa negara hanya boleh diterima oleh orang miskin.
Mungkin justru di tengah derasnya informasi, kemarahan, dan penghakiman di media sosial, kita membutuhkan sedikit lebih banyak mindfulness, bukan hanya dalam menghadapi berita buruk, tetapi juga dalam cara kita menilai orang lain.
