Ada yang kecewa setelah massa aksi AMPB dari Pati bubar. “Baru juga datang, kok sudah pulang?” Komentar semacam itu berseliweran di media sosial. Dalam berbagai siaran langsung, sebagian netizen bahkan berharap demonstrasi berlangsung lebih lama, lebih ramai, lebih panas. Ada yang kemudian membuat olok-olok dengan menyamarkan nama program pemerintah menjadi “MBG,Mas Botok Gagal”, seolah demonstrasi baru terasa mantap kalau kemarahan publik benar-benar tumpah sampai ke mana-mana.
Tetapi ada pula suara yang justru memuji aksi tersebut. Bagi kelompok ini, demonstrasi kemarin dianggap berhasil karena massa datang membawa aspirasi, diterima oleh DPR, terjadi dialog, dan lahir kesepakatan. Kalau pesan sudah disampaikan dan pihak yang dituju sudah merespons, untuk apa harus berlama-lama? Emang kami ini pengangguran.? Begitu kira-kira logikanya. Tinggal satu pekerjaan, yaitu mengawal apakah kesepakatan itu benar-benar dilaksanakan. Dari sini kita menemukan pertanyaan yang jauh lebih menarik daripada sekadar apakah demo Pati kemarin sukses atau gagal.
Sebenarnya, kapan sebuah demonstrasi dianggap berhasil? Apakah ketika massa mampu bertahan selama berjam-jam, ketika jumlahnya ribuan, ketika suara teriakan semakin keras, atau ketika gerbang yang dituju akhirnya roboh dan yang di dalam bersedia mendengarkan? Jangan-jangan kita sedang mengalami kekacauan kecil dalam memahami demokrasi, di mana kita mulai mengukur keberhasilan demonstrasi dari seberapa gaduh pertunjukannya, bukan dari seberapa jauh tuntutannya bergerak.
Demonstrasi Bukan Lomba Bertahan di Jalan
Demonstrasi pada dasarnya adalah salah satu bentuk komunikasi politik. Ada pihak yang memiliki keresahan sehingga ada pesan yang hendak disampaikan. Ada pihak yang dituju untuk menyampaikan tuntutan. Kemudian diharapkan muncul respons. Sederhananya, warga berbicara, kekuasaan mendengar, lalu terjadi proses politik.
Kalau pihak yang dituju tidak mau mendengar, tentu tekanan publik perlu diteruskan. Bahkan demonstrasi yang lebih besar dan lebih lama bisa menjadi cara masyarakat menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dianggap remeh.
Tetapi bagaimana kalau pesan sudah diterima, dialog sudah terjadi kemudian pihak yang berwenang sudah memberikan respons dan kesepakatan sudah dibuat? Pada titik itu, pulang bukan berarti kalah. Toh, kita tidak pernah menilai keberhasilan sebuah percakapan dari berapa lama dua orang berteriak satu sama lain.
Bayangkan saja sepasang kekasih atau suami istri atau antara tetangga yang lagi ribut, mereka teriak satu sama lain dan tidak ada penyelesaian. Jadi, kalau masalah selesai dibicarakan dalam dua puluh menit, masa iya, harus diperpanjang menjadi tiga jam supaya terlihat serius? Toh, demokrasi bukan perlombaan siapa paling lama berdiri di jalan.
Tetapi Jangan Pula Menyalahkan Mahasiswa yang Senang Ramai
Namun di sini kita harus berhati-hati. Jangan pula menggunakan argumen kalau tuntutan sudah disampaikan, pulang saja, sekadar untuk menghakimi demonstrasi mahasiswa yang ramai, panjang, penuh orasi, poster, nyanyian, teatrikal, dan berbagai ekspresi jalanan. Saya meyakini demonstrasi mahasiswa mempunyai fungsi yang lebih luas. Mahasiswa bukan hanya sedang mengirim surat terbuka kepada penguasa. Mereka juga sedang belajar menjadi warga negara yang dewasa.
Di jalan, mereka belajar berbicara di depan orang banyak. Belajar menyusun argumentasi, belajar membuat tuntutan, belajar mengorganisasi massa, belajar membangun solidaritas, belajar menghadapi perbedaan, belajar bernegosiasi dengan aparat dan pejabat. Bahkan belajar mengelola kemarahan kolektif. Demokrasi memang tidak cukup dipelajari dari buku teks.
John Dewey jauh-jauh hari mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah cara hidup. Demokrasi harus dialami dalam praktik kehidupan bersama. Maka mahasiswa berorasi di jalan tidak selalu berarti mereka tidak tahu cara berdialog. Bisa jadi mereka sedang menggelar “kelas demokrasi” terbuka. Di kelas ini spanduk adalah media pembelajaran. Orasi adalah latihan artikulasi dan logika, diskusi massa adalah latihan deliberasi. Teatrikal jalanan adalah ekspresi politik. Dan keberanian berdiri di ruang publik untuk mengatakan “saya tidak setuju” adalah keterampilan kewargaan yang tidak kecil nilainya. Karena itu, kita tidak perlu mempertentangkan demonstrasi masyarakat dengan demonstrasi mahasiswa. Keduanya bisa memiliki fungsi berbeda.
Ketika Kemarahan Menjadi Tujuan
Persoalannya baru muncul ketika demonstrasi berubah menjadi sekadar pelampiasan. Kemarahan tentu bukan dosa dalam politik. Masyarakat boleh marah. Bahkan kemarahan sering kali menjadi energi awal sebuah perubahan. Ketidakadilan hampir selalu melahirkan emosi sebelum melahirkan manifesto. Yang perlu dipersoalkan adalah ketika kemarahan tidak lagi menjadi energi untuk menyampaikan tuntutan, tetapi berubah menjadi tujuan itu sendiri.
Salah kaprah saat menilai demonstrasi yang penting ramai, lama, pemerintah takut, malah kalau belum rusuh berarti belum berhasil. Nah, pada titik ini kita harus berhenti sejenak. Sebab kalau kita sampai percaya bahwa pemerintah hanya akan mendengar setelah terjadi kerusuhan, sebenarnya kita sedang mengakui sesuatu yang cukup mengkhawatirkan, bahwa saluran komunikasi politik dianggap tidak lagi berfungsi tanpa tekanan kekerasan.
Hannah Arendt pernah membedakan kekuasaan dari kekerasan. Kekuasaan, dalam pemikirannya, lahir dari kemampuan orang untuk bertindak bersama. Kekerasan adalah sesuatu yang berbeda. Karena itu, kekuatan sebuah gerakan tidak otomatis ditentukan oleh seberapa keras ia mampu merusak.
Justru kekuatan politik dapat muncul dari kemampuan massa untuk bersatu, menyampaikan tuntutan dengan jelas, dan membuat kekuasaan tidak bisa mengabaikannya. Kerusuhan harusnya bukan satu-satunya bahasa yang dimengerti negara. Kalau sampai kita percaya demikian, yang bermasalah bukan hanya demonstrasinya. Hubungan komunikasi antara warga dan negara yang perlu dicek ulang.
TikTok dan Lahirnya Demonstrasi Pertunjukan
Ada satu faktor baru yang membuat persoalan ini semakin menarik adalah media sosial. Dulu demonstrasi berlangsung di ruang fisik. Sekarang demonstrasi juga berlangsung di depan kamera. TikTok Live, Instagram, YouTube, dan berbagai platform membuat orang yang tidak berada di lokasi dapat ikut menonton.
Akibatnya, demonstrasi memiliki penonton baru. Bukan hanya pejabat yang dituju. Tetapi juga netizen.Dan penonton digital memiliki logika yang berbeda. Mereka tidak selalu bertanya, apa tuntutannya. Kadang yang ditanyakan justru apa seru nggak, ramai nggak, rusuh nggak, malah sudah bentrok belum?
Inilah yang bisa kita sebut sebagai demonstrasi pertunjukan. Erving Goffman pernah menjelaskan kehidupan sosial melalui metafora panggung, manusia menampilkan dirinya di hadapan orang lain. Demonstrasi pun memiliki panggung, aktor, simbol, slogan, penonton, bahkan dramaturginya sendiri.
Masalahnya, algoritma media sosial menyukai sesuatu yang menarik perhatian. Dan konflik biasanya jauh lebih menarik daripada dialog. Massa duduk berdialog dengan DPR mungkin tidak terlalu dramatis. Tetapi massa berteriak, aparat bergerak, situasi memanas, itu jauh lebih mudah menjadi konten. Maka muncul paradoks zaman digital, demonstrasi yang secara politik berhasil bisa saja secara digital terasa membosankan.
Sementara demonstrasi yang gagal menghasilkan kebijakan bisa terlihat sangat sukses sebagai tontonan. Kita harus berhati-hati jangan sampai ukuran keberhasilan politik akhirnya ditentukan oleh algoritma.
Jadi, Haruskah Demonstrasi Cepat Pulang?
Tidak juga. Tidak ada aturan bahwa demonstrasi yang baik harus cepat selesai. Demonstrasi mahasiswa boleh lama. Boleh ramai, pun boleh penuh orasi dan ekspresi. Sebab ada fungsi pendidikan politik dan pembentukan solidaritas di dalamnya. Demonstrasi masyarakat juga boleh menggunakan tekanan publik yang kuat ketika aspirasi mereka belum didengar.
Tetapi ada satu kompas yang menurut saya lebih penting daripada panjang pendeknya aksi, apakah esensi tuntutannya sudah tercapai?Kalau belum didengar, perjuangkan. Kalau belum ada dialog, dorong dialog. Kalau belum ada respons, teruskan tekanan. Tetapi kalau sudah diterima, sudah terjadi dialog, sudah ada kesepakatan, maka mungkin saatnya bukan lagi menambah kemarahan. Saatnya mengawal. Sebab, pulang bukan berarti selesai.
Demokrasi Bukan Sekadar Kemampuan Berteriak
Barangkali inilah pelajaran terpenting dari peristiwa Pati. Kita tidak perlu memilih antara demonstrasi yang ekspresif dan demonstrasi yang komunikatif. Demokrasi membutuhkan keduanya. Kita membutuhkan warga yang berani marah. Kita membutuhkan mahasiswa yang berani berteriak. Kita membutuhkan masyarakat yang mampu memenuhi ruang publik dengan tuntutan. Tetapi kita juga membutuhkan warga yang mampu berdialog, mampu mendengar dan bernegosiasi. Dan, yang sering kali justru lebih sulit, mampu mengetahui kapan harus berhenti berteriak.
Tetapi jangan lupa satu hal, pulang dari jalan bukan berarti menyerah. Kadang, pulang adalah cara demokrasi mengatakan kepada kekuasaan bahwa sekarang kami tunggu Anda membuktikan bahwa Anda benar-benar mendengar. Sementara itu biarkan adik-adik kami para mahasiswa tetap konsisten menyuarakan pendapat karena persoalan ini memang serius.
Kami rakyat kecil harus kembali nyangkul, ngojek, menyelesaikan pesanan kue, dan banting tulang lainnya sembari kami tetap menunggu hasil kesepakatan. Selayaknya kami berusaha setengah mati memenuhi kesepakatan membelikan sepatu baru si bungsu, dan membayar UKT si sulung kami. Tabik. [T]
Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole
