Setelah Tari Pembuka, Apa yang Tersisa dari Diplomasi Budaya Indonesia?

JUMAT malam, 8 Mei 2026, di Mactan Expo, Cebu, Filipina, dalam jamuan santap malam KTT ke-48 ASEAN, budaya tampil lagi di ruang diplomasi. Presiden Prabowo Subianto hadir mengenakan Barong Tagalog, busana formal khas Filipina, dengan sentuhan bordir yang terinspirasi motif batik Indonesia. Sebuah gestur kecil yang menunjukkan persahabatan Indonesia-Filipina melalui ekspresi budaya. 

Di panggung diplomasi tingkat tinggi, produk budaya seperti busana tidak lagi sekadar kain yang melilit tubuh; busana telah menjadi bahasa simbolik yang menunjukkan hubungan baik, penghormatan, dan pertemuan warisan budaya di ruang diplomatik. Rilis resmi Sekretariat Negara menyebut bahwa busana Prabowo di KTT ke-48 ASEAN melambangkan perpaduan unsur budaya Indonesia-Filipina, sekaligus mencerminkan harmoni budaya serta persahabatan antar-kedua negara.

Malam itu para pemimpin ASEAN juga disuguhkan pertunjukan budaya khas Filipina. Ini sesuatu yang lazim, setidaknya di Asia Tenggara, bahwa dalam jamuan santap malam yang dihadiri para kepala negara, pertunjukan budaya menjadi semacam kewajiban. Sebab, dalam diplomasi, urusan tingkat tinggi negara tidak hanya tentang pidato atau dokumen resmi. Kadang-kadang negara harus berbicara melalui busana, musik, makanan, gerak tubuh, dan panggung. Seremoni. Negara butuh budaya untuk menunjukkan kepada dunia siapa mereka. Dan Indonesia fasih melakukan itu. 

Kefasihan Indonesia Menggelar Panggung Budaya Satu Malam

Jika ditarik ke belakang, saat memegang Presidensi G-20 pada 2022, Pemerintah Indonesia berhasil menjadi event organizer (penyelenggara acara) kelas wahid. Welcoming Dinner and Cultural Performance KTT G20 di Bali berjalan sukses. Acara itu dibicarakan, banyak tepuk tangan, ragam pujian di media sosial, dan untuk satu malam dunia tahu bahwa Indonesia adalah negara kaya budaya.

Setahun setelahnya, pada bulan September 2023, ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT ke-43 ASEAN, di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, di tengah cahaya pencakar langit Ibu Kota, Indonesia sekali lagi berhasil menggelar jamuan santap malam bagi para kepala negara, pemimpin pemerintahan, mitra strategis, dan petinggi organisasi internasional. Makanan dipikirkan, panggung disusun, cahaya diatur, meja didekorasi, keramahan dikoreografi; lagi-lagi, Indonesia tampil sebagai tuan rumah yang terlihat rapi, megah, ramah, dan tentu saja, kaya budaya.

Tidak ada yang salah dengan itu. Seperti kehidupan sosial seorang manusia, dalam pergaulan internasional, kesan itu penting. Artinya, dalam diplomasi, seremoni bukan perkara remeh. Seremoni bagian dari bahasa kekuasaan yang menunjukkan kredibilitas negara, martabat tuan rumah, sekaligus kemampuan mengelola simbol di depan tamu asing.

Namun, justru di situlah masalah diplomasi budaya Indonesia terlihat. Setiap kali budaya Indonesia tampil di panggung internasional sebagai bagian dari diplomasi tingkat tinggi, kita sering terlalu cepat puas. Kita merasa cukup ketika tamu negara tersenyum, kamera menyorot, media sosial ramai, dan masyarakat di dalam negeri bangga. 

Tarian selesai, musik berhenti, lampu panggung padam, lalu kita mengira diplomasi budaya telah berhasil. Padahal, belum tentu.

Seharusnya pertunjukan budaya semacam itu menjadi awal, bukan akhir. Seharusnya kita bertanya, “Setelah budaya dipertontonkan kepada dunia di atas panggung satu malam, apa yang benar-benar tersisa dari diplomasi budaya kita?”

Budaya dalam Hubungan Internasional

Dalam kajian Hubungan Internasional, budaya tidak hanya warisan, identitas, atau hiasan simbolik negara. Budaya juga dapat menjadi sumber daya politik luar negeri. Tiga konsep yang sering dipakai untuk memahami peran budaya dalam hubungan antarnegara adalah soft power, diplomasi publik, dan diplomasi budaya.

Dalam bahasa paling mudah, soft power adalah kemampuan suatu negara membuat pihak lain tertarik dan bersedia mengikuti arah yang negara itu inginkan, bukan karena paksaan (kekuatan militer) atau tergoda oleh imbalan ekonomi, tetapi karena budaya, nilai, atau kebijakan negara itu menarik dan layak diikuti (Nye, 2004). Dalam konteks tersebut, diplomasi publik dapat dipahami sebagai upaya sebuah negara membangun komunikasi dan memengaruhi persepsi publik di negara lain, termasuk memperkuat soft power. Sementara itu, diplomasi budaya adalah bagian dari diplomasi publik yang menggunakan seni, tradisi, bahasa, pendidikan, kuliner, musik, dan berbagai ekspresi budaya lain untuk membangun kedekatan antar-bangsa.

Soft power memiliki banyak manfaat, dan Korea Selatan adalah salah satu contoh bagaimana soft power melalui budaya populer berdampak langsung pada ekonomi, pariwisata, dan citra negara (nation-branding). Contoh lain yang tidak kalah penting adalah Thailand. Sejak awal 2000-an, Thailand konsisten mengembangkan gastrodiplomasi (diplomasi kuliner) melalui program Global Thai.

Gagasannya sederhana: memperbanyak kehadiran restoran Thailand di luar negeri agar makanan menjadi pintu masuk bagi orang asing mengenal Thailand, membayangkan Thailand, lalu tertarik berkunjung, membeli produk Thailand, atau sekadar memiliki kesan positif terhadap negara itu. Dalam hal ini, sepiring tom yum, pad thai, atau mango sticky rice tidak lagi sekadar makanan; makanan berubah menjadi bahasa diplomasi. Program Global Thai sering dirujuk sebagai salah satu contoh bagaimana negara secara sadar menggunakan kuliner untuk memperkuat citra nasional, pariwisata, dan hubungan dengan masyarakat global.

Korea Selatan dan Thailand membangun soft power melalui budaya tidak di atas panggung satu malam. Selama bertahun-tahun pemerintah dua negara itu serius membentuk ekosistem budaya dan industri kreatif, melandasinya dengan kebijakan, memikirkan distribusi global produk-produk budayanya, dan konsisten membangun citra negara dalam jangka panjang. 

Sayangnya, jika dibandingkan, diplomasi budaya Indonesia jauh tertinggal di belakang. Indonesia fasih dalam menampilkan budaya di depan kepala negara bangsa lain dalam satu malam, tetapi lemah dalam merawat ekosistem dan kebijakan yang membuat budaya bekerja maksimal sebagai instrumen soft power.

Menurut data Kementerian Luar Negeri Indonesia, jumlah restoran Indonesia di luar negeri lebih kurang berjumlah 1.400 restoran, sedangkan menurut data Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand, pada tahun 2024 saja ada lebih dari 17.000 restoran Thailand di luar negeri. 

Itu tentang makanan. Dengan berlaksa-laksa kebudayaan Indonesia yang sering dipamerkan di atas panggung satu malam, sepatutnya kita mengajukan pertanyaan, berapa banyak wisatawan asing yang datang karena tertarik pada kebudayaan Indonesia? Berapa banyak musik, film, atau lukisan Indonesia yang dikenal dunia?  

Indonesia Tidak Miskin Budaya

Kekayaan budaya tidak begitu saja menjadi kekuatan hanya karena dipentaskan dalam forum diplomasi resmi. Batik tidak menjadi soft power hanya karena dikenakan pejabat saat dipotret jurnalis internasional. Tari tradisional tidak bisa disebut diplomasi publik hanya karena dipertontonkan kepada delegasi asing. Kuliner tidak menciptakan pengaruh hanya karena masuk menu jamuan santap malam kepala negara. Semua itu baru berdampak pada kepentingan negara ketika mampu menciptakan ketertarikan, membentuk persepsi dan pemahaman, memperluas jejaring, serta membuat publik luar negeri ingin mengenal Indonesia lebih jauh.

Salah satu masalah diplomasi budaya Indonesia bukan karena miskin atau kekurangan produk budaya. Justru sebaliknya, Indonesia terlalu kaya. Dari Aceh sampai Papua, dari Maluku sampai Nusa Tenggara, dari Kalimantan sampai Sulawesi, dari pesisir sampai pegunungan, bangsa ini memiliki bahasa, musik, tarian, busana, kuliner, arsitektur, ritual, sastra lisan, dan pengetahuan lokal yang jumlahnya nyaris mustahil ditulis dalam sebuah daftar. 

Indonesia tidak kekurangan sumber daya diplomasi budaya, Indonesia hanya terlalu sering memperlakukan kebudayaan sebagai hiasan atau dekorasi, bukan ekosistem yang menghasilkan sumber daya diplomasi publik. Negara senang meminjam budaya ketika butuh wajah yang indah. Negara senang menghadirkan seniman ketika ada tamu asing. Negara senang menampilkan keragaman ketika ingin mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang kaya budaya. 

Namun, setelah panggung satu malam selesai, berapa banyak komunitas budaya yang benar-benar diperhatikan? Berapa banyak seniman yang terhubung dengan jaringan internasional? Berapa banyak karya sastra lokal yang diterjemahkan? Berapa banyak arsip budaya yang dirawat? Berapa banyak festival kebudayaan yang diberi dukungan?

Negara tidak pernah serius mengelola budaya. Kebudayaan kerap diperlakukan hanya sebagai perlengkapan protokoler: dibutuhkan ketika acara dimulai, disingkirkan ketika acara selesai. Seniman diminta tampil, tetapi tidak selalu diajak bicara bagaimana seharusnya budaya dan karya mereka dibaca, dipahami, dan dibawa ke hadapan dunia.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa tarian pembuka, jamuan makan, busana tradisional, dan panggung megah tidak penting. Itu semua penting. Pada KTT G20 Bali 2022, Indonesia menjamu para pemimpin dunia di Garuda Wisnu Kencana. Lebih dari 200 penari tampil dalam pertunjukan yang mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”, menggambarkan situasi sulit akibat pandemi sekaligus ajakan untuk bangkit bersama. Itu adalah contoh bagaimana simbol budaya dapat dirancang untuk membawa pesan politik global.

Namun, simbol yang kuat memerlukan tindak lanjut. Tanpa tindak lanjut, budaya hanya menjadi seperti kembang api: terang sebentar, membuat orang menoleh, lalu hilang di belantara langit malam. Negara mungkin merasa berhasil karena acara berjalan lancar, tetapi diplomasi budaya tidak boleh diukur hanya dari kelancaran acara. Setelah orang menoleh karena acara yang menunjukkan Indonesia kaya budaya, sepatutnya negara dan bahkan kita, bertanya, “Lalu apa?”

Apakah ada program lanjutan? Apakah ada kontak antar-seniman? Apakah ada penerjemahan karya sastra? Apakah ada undangan festival? Apakah ada kurator internasional yang datang ke Indonesia? Apakah ada orang di luar negeri yang mengenal Indonesia bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi sebagai peradaban yang hidup, rumit, dan terus berkembang?

Jika jawabannya tidak jelas, maka kita perlu jujur: yang Indonesia lakukan mungkin baru pertunjukan budaya, belum diplomasi budaya. Diplomasi budaya yang matang membutuhkan ekosistem. Diplomasi budaya butuh seniman, komunitas lokal, kurator, penerjemah, peneliti, pengelola festival, kampus, museum, diaspora, arsip digital, media, dan lembaga negara yang tidak bekerja sendiri-sendiri.

Kata Penghabisan: Jangan Berhenti pada Tepuk Tangan!

Budaya bukan cendera mata negara. Budaya bukan hiasan meja diplomasi. Budaya bukan sekadar latar foto para pejabat. Budaya adalah ruang hidup masyarakat. Budaya lahir dari ingatan, tubuh, bahasa, luka, kegembiraan, dan sejarah panjang manusia-manusia Indonesia.

Karena itu, jika negara ingin menjadikan budaya sebagai kekuatan diplomasi, negara harus berhenti memperlakukan kebudayaan sebagai dekorasi. Sebab dalam diplomasi publik, yang terutama bukan hanya apa yang kita tampilkan, tetapi hubungan apa yang sedang coba dibangun. Dalam soft power, yang paling penting bukan hanya apa yang membuat orang kagum, tetapi apa yang membuat publik luar negeri percaya, tertarik, dan ingin terhubung lebih lama dengan Indonesia

Indonesia tidak kekurangan budaya. Kita hanya terlalu cepat puas ketika diplomasi budaya menghasilkan tepuk tangan. Setelah tari pembuka selesai, seharusnya masih ada banyak hal yang tersisa: dukungan pada seniman, percakapan, kerja sama, kunjungan, arsip, penerjemahan, festival, dan rasa ingin tahu. Jika yang tersisa hanya unggahan media sosial dan berita seremonial, maka barangkali selama ini kita memang belum sungguh-sungguh melakukan diplomasi lewat budaya.

Dalam konteks diplomasi, Indonesia baru bisa menghias wajah negara dengan budaya, negara hanya menghargai seniman sebagai pesolek di atas panggung satu malam, tetapi masih belum benar-benar memanfaatkan budaya untuk kepentingan Indonesia di panggung kebudayaan dunia. Ciao!. [T]