SIDANG pembaca yang budiman, Hari Buruh kemarin, yang hampir kita lupakan, sebenarnya menyimpan satu momen kecil yang lebih menarik daripada spanduk, konser, atau parade massa. Jadi, saat itu di hadapan ribuan buruh, presiden bertanya soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) apakah berguna atau tidak? Lalu terdengar jawaban, “Tidaaaaak!”. Yah, jelas mengagetkan lah, jawaban ini.
Padahal dalam demokrasi yang sehat, momen seperti itu seharusnya menjadi momen emas. Negara bertanya, rakyat pun berani menjawab jujur. Simpel saja. Selanjutnya tinggal didalami, mengapa jawabannya tidak? Dievaluasi saja apa yang kurang, atau kelompok mana yang merasa belum terwakili.
Tetapi kali ini tidak selesai di situ, yang terjadi justru tidak kalah menarik. Jawaban itu, di kesempatan lain buru-buru diluruskan. Karena dianggap tidak lurus. Disebut bahwa yang menjawab “tidak” adalah buruh yang belum berkeluarga alias single. Seolah-olah ada catatan kaki sosial, bahwa pendapat tersebut perlu dikoreksi konteksnya agar tidak terlalu mengganggu narasi besar negara. Dan dari sinilah kita masuk ke kata wasiat yang belakangan mendadak naik pangkat menjadi selebritas nasional yaitu “artikulasi”.
Kata ini naik daun, karena meski tidak disengaja, beberapa hari kemudian publik juga dihebohkan kasus protes siswa SMAN 1 Pontianak dalam ajang LCC Empat Pilar milik Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di sini yang ramai bukan substansi kritiknya, melainkan soal “artikulasi”. Jawaban nggak kurang jelas, kurang tepat, kurang tersampaikan dengan baik. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Nah, dalam dua kasus ini, netizen pun langsung menangkap pola yang terasa familiar bahwa rakyat boleh bicara, asalkan artikulasinya sesuai standar penguasa.
Demokrasi yang Menuntut Public Speaking
Kita hidup di zaman yang unik. Sepertinya orang kecil hanya boleh menyampaikan pendapat, tetapi sering kali harus memenuhi syarat tak tertulis seperti intonasi harus benar, diksi harus rapi, emosi harus stabil, struktur argumen harus sistematis, dan kalau bisa sekalian punya kemampuan debat ala podcast politik. Jika tidak, maka dianggap kurang artikulatif.
Padahal buruh yang entahlah, benar-benar single atau double, menjawab “tidak” itu mungkin hanya sedang jujur. Bisa jadi dalam kepalanya sederhana saja, “Saya belum punya anak. Yang saya pikirkan sekarang ya upah, kontrakan, harga beras, dan cicilan.”
Tetapi jawaban spontan rakyat ini lantas memang membuat negara gugup. Sebab negara modern sangat menyukai legitimasi visual. Program besar harus tampak diterima publik. Maka suara sumbang di ruang terbuka kadang lebih mengganggu daripada kritik panjang di seminar akademik.
Akhirnya yang dikoreksi bukan kebijakannya, melainkan jawabannya, dilanjut dengan cara rakyat menyampaikan respons. Persis seperti kasus LCC tadi. Yang menjadi sorotan memang ada ketidakadilan, karena siswa dianggap tidak cukup jelas dalam artikulasi. Meski ada penagajuan keberatan tapi di sini penguasa yang selalu benar. Di sinilah “artikulasi” berubah fungsi. Ia bukan lagi alat komunikasi, tetapi gerbang validasi. Nah, valid sesuai artikulasi, menurut telinga siapa?Elite, Simbol, dan Jam Tangan Mewah
Elite, Simbol, dan Jam Tangan Mewah
Cerita ini makin menarik ketika Presiden KSPSI tampil mengklarifikasi polemik tersebut sambil mengenakan Audemars Piguet Royal Oak seharga 400 juta mewakili para pekerja yang menuntut upah layak. Nah, mulailah media sosial bekerja bak detektor sinisme nasional. Publik sebenarnya mungkin lupa atau tidak peduli isi klarifikasinya, karena selalu bisa ditebak arahnya. Tapi jam tangannya? Wah, itu langsung jadi bahan diskusi kelas pekerja digital se-Indonesia. Karena dalam politik modern, simbol visual sering lebih kuat daripada pidato.
Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu pernah menjelaskan bahwa barang mewah bukan sekadar benda, tetapi simbol status dan posisi sosial. Jam mahal tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga menunjukkan kelas. Maka ketika seorang tokoh buruh tampil membela atau meluruskan suara anggota sambil mengenakan simbol kemewahan, publik membaca pesan lain. Orang ini masih wakil kita-kita kaum buruh atau sudah terlalu nyaman di lingkar elite?
Saya tegaskan, problemnya bukan orang tidak boleh kaya. Bukan itu. Sekali lagi, bukan itu. Yang dipersoalkan adalah sensitivitas simbolik. Bayangkan rakyat sedang bicara soal kebutuhan makan, biaya hidup, dan keresahan ekonomi. Lalu yang tampil menjelaskan keadaan memakai aksesori yang nilainya bisa setara rumah sederhana, ya kontan saja, kontras sosialnya terasa brutal. Dan media sosial memang sangat menyukai kontras seperti itu.
Negara Jangan Salah Dengar
Yang paling menarik dari dua kasus ini adalah pola respons institusinya. Baik dalam polemik MBG maupun kasus LCC, kesannya sama, institusi lebih sibuk mengoreksi cara kritik disampaikan daripada memeriksa kemungkinan masalahnya.Ini sebenarnya bukan fenomena baru.
Filsuf Michel Foucault sejak lama membahas bagaimana kekuasaan bekerja bukan hanya lewat aturan, tetapi juga lewat penentuan bahasa mana yang dianggap sah. Kekuasaan modern tidak selalu membungkam orang secara kasar. Kadang cukup dengan mengatakan bahwa pendapat kita kurang tepat penyampaiannya. Selesai.
Substansi kritik kemudian perlahan tenggelam oleh debat teknis komunikasi. Makanya publik sekarang makin sinis. Mereka merasa negara dan institusi sering kali tidak benar-benar ingin mendengar suara rakyat, melainkan ingin mendengar suara rakyat yang sudah dirapikan, sudah diedit. Nah untuk suara buruh, aspirasinya diedit setelah disampaikan.
Tetapi ada satu hal penting yang sering dilupakan elite bahwa masyarakat Indonesia sekarang berbeda dengan 20 tahun lalu. Dulu rakyat cenderung diam, tapi sekarang rakyat mengevaluasi. Media sosial membuat masyarakat terbiasa mengomentari kebijakan, membandingkan narasi, bahkan membaca gestur dan simbol elite.
Publik hari ini tidak hanya mendengar apa yang diucapkan penguasa, tetapi juga mengamati siapa yang bicara, bagaimana tampilannya, apa kepentingannya, dan siapa yang diuntungkan. Maka jangan heran kalau kata “artikulasi” akhirnya malah jadi bahan meme nasional.
Karena netizen merasa ada ironi besar yaitu ketika rakyat bicara jujur, yang dipersoalkan justru tata bahasanya. Dan di sinilah humor menjadi senjata sosial. Orang Indonesia memang unik. Ketika frustrasi politik sulit disampaikan secara formal, mereka mengubahnya menjadi satire. Dari zaman W.S. Rendra sampai era TikTok, kritik paling tajam sering lahir lewat candaan.
Maka muncullah kesimpulan satiris yang terasa lucu sekaligus pahit, bahwasanya di zaman sekarang, artikulasi aspirasi rakyat ternyata belum tentu lebih jelas daripada bisik-bisik yang sefrekuensi dengan penguasa. Kalimat itu terasa lucu tiak lucu karena terasa dekat dengan pengalaman sosial banyak orang.
Ketika Demokrasi Terlalu Sibuk Mengoreksi Nada
Demokrasi pada dasarnya bukan soal semua orang harus bicara sempurna. Demokrasi justru hadir karena rakyat biasa sering tidak punya bahasa elite untuk menjelaskan penderitaannya. Buruh yang menjawab “tidak” mungkin tidak sedang membuat tesis kebijakan publik. Ia hanya sedang menyampaikan kenyataan hidupnya.
Siswa yang protes lomba mungkin tidak punya kemampuan retorika setingkat juru bicara kementerian. Tetapi rasa ketidakadilannya tetap nyata. Kalau setiap suara rakyat harus lolos standar artikulasi tertentu agar dianggap sah, maka demokrasi perlahan berubah menjadi audisi public speaking. Dan itu berbahaya, karena negara akhirnya lebih mudah mendengar suara yang nyaman didengar dibanding suara yang benar-benar jujur. Semacam ABS, asal bapak senang.
Padahal suara rakyat sering lahir bukan dari kesempurnaan bahasa, melainkan dari pengalaman hidup yang mentah. Di situlah ironi politik kita hari ini, saudara. Aspirasi diminta terbuka, tetapi seringkali baru dianggap valid kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang aman bagi kekuasaan. Sementara bisik-bisik yang sejalan dengan kepentingan elite kadang tak perlu artikulasi terlalu jelas untuk langsung dipahami. Jadi melihat kondisi saat ini, menurut Anda, apakah kita perlu belajar artikulasi atau belajar bisik-bisik? Tabik. [T]
Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole
