MUNGKIN kita lupa, bahwa Denpasar sebagai ibu kota provinsi Bali kini telah banyak berubah. Penduduk yang padat dan terus tumbuh, permasalahan klasik kota seperti sampah, seiring angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Juga, tata kelola kota yang kurang diperhatikan oleh pemerintah lokal, kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai—menjadi akumulasi dan konsekuensi terjadinya banjir, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Kota Denpasar, bergerak menuju kota metropolitan.
Ciri kota metropolitan biasanya terlihat dari kepadatan penduduknya yang tinggi, lalu lintas kendaraan yang macet, munculnya gedung-gedung tinggi (meski di Bali tak ada, “diselamatkan” oleh peraturan pemerintah Bali di masa lalu), pusat perdagangan modern, hingga kawasan permukiman baru yang terus berkembang.
Dengan jumlah penduduk terkini sekitar 725 ribu jiwa (BPS Kota Denpasar, 2024), Denpasar seakan menjadi kota yang menahan beban berat. Kota ini bukan lagi kota kecil berwajah tradisional, melainkan urban space yang menanggung paradoks, yakni modern tetapi rapuh, maju tetapi tidak siap menghadapi dampak ekologisnya.
Dalam perspektif antropologi perkotaan, Henri Lefebvre menekankan bahwa ruang kota tidak pernah netral. Kota adalah arena perebutan antara kekuasaan, modal, dan rakyat kecil. Ketika pembangunan lebih banyak memihak kepentingan kapital—perumahan mewah, pusat perbelanjaan, hotel—ruang hidup rakyat kecil terdesak ke tempat-tempat paling rapuh, seperti bantaran sungai, lahan bekas sawah, kawasan tanpa drainase. Clifford Geertz dalam kajiannya tentang kota di Jawa juga menunjukkan bahwa “urbanisasi” bukan hanya perpindahan penduduk, tetapi perubahan relasi sosial, munculnya stratifikasi baru, dan semakin tajamnya kesenjangan.
Denpasar tidak berbeda. Banjir di kota ini bukan semata-mata urusan teknis yakni soal drainase, curah hujan, atau sampah. Ia adalah cermin dari bagaimana kota dikelola, siapa yang diuntungkan, siapa yang dikorbankan. Maka, menjadi sebuah keniscayaan jika kemudian saat hujan tiba, banjir melanda.
Banjir bukan hanya urusan air yang meluap. Ia adalah peristiwa sosial yang menyimpan penderitaan. Karena itu banjir kerap hadir dalam sastra, termasuk dalam puisi. Para penyair melihatnya bukan sekadar fenomena alam, melainkan juga metafora tentang kekuasaan, kelalaian, dan penderitaan rakyat kecil.
Salah satu penyair yang menulis dengan lantang soal kehidupan kota—termasuk banjir—adalah Wiji Thukul, seorang penyair dan aktivis buruh yang lahir dan besar di Solo, Jawa Tengah. Dalam kumpulan puisinya Aku Ingin Jadi Peluru (IndonesiaTera, cetakan pertama tahun 2000), kita bisa menemukan sejumlah puisi yang secara langsung atau implisit berbicara tentang banjir.
Dalam puisi berjudul Hujan, misalnya, Thukul menggambarkan keseharian keluarga kecil di tengah derasnya hujan. Bukan tentang heroisme, melainkan keruwetan rumah tangga biasa yang tiba-tiba harus berjibaku dengan alam. “Mendung hitam tebal / masukkan itu jemuran / dan bantal-bantal / periksa lagi genting-genting / barangkali bocornya pindah.”.
Kekhawatiran sederhana itu terus berlanjut, seperti listrik padam, udara gerah, ruangan gelap, anak yang belum kelihatan pulang. Lalu ada burung-burung parkit dalam kandang yang tetap berkicau meski rumah manusia resah. Puisi ini memperlihatkan bahwa banjir bukan peristiwa spektakuler, melainkan hadir dalam ruang domestik: genteng bocor, rumah gelap, hati gelisah. Ia menyingkap bagaimana kaum miskin kota selalu paling rapuh ketika berhadapan dengan bencana.
Sementara itu, dalam puisi Lumut, banjir hadir sebagai metafora. Wiji Thukul menyamakan manusia dengan lumut yang hidup di pinggir selokan dan tembok bangunan. “Kita ini lumut / menempel di tembok-tembok bangunan / berkembang di pinggir-pinggir selokan / di musim kemarau kering / diterjang banjir / tetap hidup.” Lumut tetap bertahan meskipun diterjang banjir. Begitu pula rakyat kecil yang meski digilas pembangunan, tetap mencari cara untuk hidup. Banjir di sini bukan hanya peristiwa alam, melainkan lambang dari gempuran hidup perkotaan—penggusuran, kemiskinan, dan arus modernisasi yang tak terbendung. Puisi ini menegaskan daya tahan orang-orang bawah, meski harus hidup dalam kondisi terpinggirkan.
Ada pula puisi Kota Ini Milik Kalian, yang tidak menyebut banjir secara eksplisit, tetapi menyinggung kehidupan warga miskin kota yang tinggal di bantaran sungai. “Kalian bisa mandi kapan saja / sungai itu milik kalian / kalian bisa cuci badan dengan limbah-limbah industri.” Sungai adalah paradoks. Di satu sisi sumber kehidupan, di sisi lain tempat limbah industri dibuang. Banjir menjadi konsekuensi yang tak terelakkan dari hidup di pinggiran sungai yang kotor. Lagi-lagi, warga miskinlah yang menanggung dampak paling besar.
Lalu dalam Lingkungan Kita Si Mulut Besar, Thukul menampilkan potret lingkungan kota yang sakit, penuh pencemaran. “Lingkungan kita si mulut besar / sakit perut dan terus berak / mencret oli dan logam / busa dan plastik / dan zat-zat pewarna yang merangsang.” Meski tidak menyebut banjir, pencemaran ini jelas berhubungan dengan krisis ekologis kota: sungai-sungai yang berubah menjadi tempat pembuangan limbah. Jika hujan datang, banjir adalah akibat langsung dari keserakahan kota yang mengabaikan keseimbangan alam.
Wiji Thukul bukan satu-satunya penyair yang mengangkat banjir. Rendra, dalam banyak puisinya, menyinggung kota yang “sakit” akibat kerakusan pembangunan. Dalam Potret Pembangunan dalam Puisi, ia menulis kota yang macet, penuh gedung, dan kehilangan ruang bagi manusia. Sutardji Calzoum Bachri menggunakan metafora air dalam gaya mantranya untuk menyingkap kekacauan hidup modern.
Bahkan penyair Bali seperti Oka Rusmini, Made Adnyana Ole, dan Wayan Jengki Sunarta sering memotret Bali yang kehilangan keseimbangan ekologis karena pembangunan yang berlebihan. Dengan demikian, banjir dalam sastra Indonesia selalu lebih dari sekadar fenomena alam. Ia adalah sumber kritik sosial. Dan Wiji Thukul, dengan gaya lugas dan humor getirnya, membuat banjir tampil begitu dekat dengan kehidupan rakyat kecil.
Membaca puisi-puisi Wiji Thukul memberi kita sudut pandang lain tentang banjir. Ia tidak menulis banjir sebagai “bencana alam” belaka, melainkan sebagai fenomena sosial: akumulasi dari tata kota yang buruk, kesenjangan sosial, dan nasib rakyat miskin yang selalu menjadi korban.
Di Denpasar, kita menyaksikan hal serupa. Banjir datang bukan semata karena hujan deras, tetapi juga akibat sampah yang menyumbat sungai, pembangunan yang mengabaikan tata ruang, dan lemahnya pengelolaan lingkungan. Perspektif antropologi perkotaan membantu kita memahami bahwa banjir adalah produk sosial. Ia lahir dari relasi kuasa; bagaimana pemerintah kota merencanakan tata ruang, bagaimana investor menguasai lahan, dan bagaimana rakyat kecil terpinggirkan.
Di Bali sendiri, banjir bukan peristiwa baru. Denpasar beberapa kali lumpuh akibat hujan deras. Pada 10 September 2025 misalnya, banjir besar melanda sejumlah titik kota pada hari raya Pagerwesi. Banyak warga menafsirkan peristiwa itu sebagai semacam “teguran”, meski tentu banjir tetaplah soal tata ruang yang buruk. Namun simbolisme ini menarik: ketika masyarakat sibuk berdoa menjaga benteng diri, justru banjir menyingkap rapuhnya benteng kota.
Jika menoleh ke belakang, arsip berita menyebutkan banjir Denpasar sudah terjadi sejak dekade 1970-an. Bedanya, saat itu penyebabnya sederhana, yakni hujan deras dan saluran air yang dangkal. Kini persoalannya lebih kompleks, yaitu alih fungsi lahan, sampah menumpuk di sungai, dan pembangunan yang tak terkendali. Sungai Badung, Tukad Mati, dan Tukad Ayung kerap menjadi saksi bagaimana air meluap tak terbendung.
Masyarakat pun menanggapinya dengan cara beragam. Ada yang pasrah, ada yang marah, ada yang membuat lelucon di media sosial: “banjir gratis kolam renang.” Di sinilah puisi memainkan peran dengan menyimpan kritik, tawa getir, sekaligus kesaksian.
Wiji Thukul berada dalam tradisi itu. Puisinya tentang banjir bukan sekadar curhat personal, tetapi juga rekaman sosial. Banjir dalam puisinya menegaskan satu hal, bahwa kota yang tidak adil pasti akan selalu banjir, entah oleh air, entah oleh ketidakpuasan rakyatnya. Maka, ketika membaca puisi-puisi Wiji Thukul hari ini, seakan kita sedang bercermin pada wajah Denpasar sendiri; sebuah kota yang menuju metropolitan, tetapi rapuh menahan derasnya arus banjir. Banjir adalah cermin ketidakadilan, sekaligus peringatan bahwa kota tidak bisa hanya dibangun dengan beton dan gedung, melainkan juga dengan keadilan ekologis dan sosial. [T]
Penulis: Angga Wijaya
Editor: Adnyana Ole
