BULELENG | TATKALA.CO — Ada spanduk dengan tulisan menggelitik: “Cukup aku yang jual mahal, BBM jangan”. Ada juga poster dengan tulisan serius: “BBM mencekik, ekonomi sulit rakyat menjerit”.
Itu antara lain poster yang dibawa komponen mahasiswa di Buleleng saat melakukan aksi demonstrasi di DPRD Buleleng, Jumat, 9 September 2022.
Komponen mahasiswa itu merupakan kolaborasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Buleleng. Massa mahasiswa itu melakukan aksinya pada pukul 14.00 siang.
Aksi mahasiswa itu berlangsung tertib. Awalnya mereka berkumpul di areal parkir Rumah Jabatan Bupati Buleleng. Setelah itu mereka melakukan aksi long march menuju Gedung DPRD Buleleng yang lokasinya berada di seberang selatan Rumah Jabatan Bupati. Tiba di Gedung DPRD massa diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.
BACA JUGA:
- Obrolan Mahasiswa Matematika dan Sales Obat: Apa Artinya Dosis 3×1?
- Apa Gunanya Memiliki Presiden Mahasiswa?
Kepada Ketua DPRD massa menyampaikan aspirasi yang intinya keberatan dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka minta aspirasi itu disampaikan nkepada pemerintah pusat, dan Ketua DPRD menyanggupinya.
Koordinator Aksi, Wahyu Candra Kurniawan, mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM berdampak sistemik terhadap kondisi perekonomian.
“Saat ini masyarakat sedang tertatih-tatih berusaha memulihkan kondisi ekonomi mereka pasca pandemi. Tapi sudah dihadapkan dengan kenaikan tarif dasar listrik dan kenaikan BBM. Ini akan memberi dampak besar pada ekonomi masyarakat di lapisan terbawah,” kata Wahyu.
Dalam aksi itu mahasiswa menyarankan agar pemerintah melakukan langkah strategis lain agar tak perlu menaikkan harga BBM. Antara lain pemerintah bisa membubarkan lembaga negara yang tidak berfungsi optimal, menunda proyek strategis nasional yang tidak berpihak pada masyarakat, serta melakukan realokasi anggaran.
“Pemerintah juga harus memberantas mafia migas dan pertambangan. Karena mafia-mafia ini yang menyebabkan BBM menjadi langka dan mahal,” kata Wahyu.
Setelah mendengarkan aspirasi yang dibacakan mahasiswa, Ketua DPRD Supriatnalangsung meminta Sekretaris DPRD Buleleng Gede Sandhiyasa membuat surat pengantar untuk mengirimkan aspirasi itu kepada pemerintah pusat.
Supriatna pun meminta Sandhiyasa untuk segera mengirimkan surat itu dan menembuskan resi bukti pengiriman surat pada mahasiswa.
Aksi mahasiswa itu mendapat pengawalan polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Pengawalan dan pengamanan perjalanan mahasiswa menuju Gedung DPRD Kabupaten Buleleng dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Buleleng IPTU Anton Suherman, S.I.K.
Bahkan setelah penyampaian aspirasi di Gedung DPRD usai, mahasiswa itu tetap dikawal kembali ke titik pertemuan awal. [T][Ado/*]
.
